Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pertanyaan
Kenapa di Ngawi untuk penyesuaian ijazah ke golongan III harus dari golongan II/c 2 tahun baru bisa. Sedangkan di daerah lain tidak seperti itu misalnya di Kabupaten Pohuwato. Apa dasarnya. (Jujukavangki).

Jawaban
Setahu saya Pemkab Ngawi tidak pernah mempersyaratkan bahwa untuk naik pangkat penyesuaian ijazah ke golongan III harus dari golongan II/c 2 tahun terlebih dahulu. Barangkali yang Anda maksudkan adalah persyaratan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UKPPI). UKPPI ini terakhir kali diadakan oleh Pemkab Ngawi pada tahun 2006 untuk yang berijazah SLTA (penyesuaian ke golongan II/a) dan S1/D4 (penyesuaian ke golongan III/a). Persyaratan peserta ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 833/0081/404.207/2006 tanggal 23 Januari 2006.

Kenaikan pangkat PNS dibedakan menjadi 2 yakni kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat pilihan salah satu di antaranya adalah diberikan kepada PNS yang memperoleh STTB/ijazah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1)  PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan PNS.

Misalkan PNS yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I (II/d) ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a). Saya contohkan PNS yang berijazah S1 karena menurut saya sebagian besar ada pada kondisi tersebut. Mereka belum berpangkat Penata Muda (III/a), masih golongan II bahkan ada yang mungkin golongan I, namun telah berijazah S1. Bisa jadi ia masih golongan I/a tapi sudah mempunyai ijazah S3, sehingga menuntut untuk diangkat ke golongan III/c (fantastis melampaui 10 tingkat!). Di dalam peraturan tersebut kenaikan pangkat tersebut tidak otomatis atau harus, karena ada kata ”dapat”.

Seringkali saya menemukan kerancuan ketika ada yang mencoba memahami hak untuk dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan. Sebenarnya antara kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UKPPI) adalah 2 hal yang berbeda, meskipun keduanya memiliki keterkaitan. Masih banyak yang mengira bahwa UKPPI itu adalah penyesuaian pangkat itu sendiri. Padahal UKKPI adalah salah satu syarat, sekali lagi salah satu syarat untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Saya sebutkan secara lengkap keseluruhan persyaratan untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, yakni dapat diberikan apabila: 

1. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh. Sehingga jika ia bersarjana teknik mesin, namun yang dibutuhkan sarjana ekonomi jurusan akuntasi, berarti tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. Sehingga jika ia baru 2 bulan dalam pangkat terakhir, apalagi baru diangkat CPNS, ya tidak memenuhi syarat. Kenaikan pangkat ini hanya untuk PNS, bukan untuk CPNS.
3. Setap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Sehingga jika nilai dalam DP 3-nya adalah cukup apalagi kurang berarti tidak dapat dinaikkan pangkatnya.
4. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dan
5. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat (UKPPI).

Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002, UKPPI berpedoman kepada materi ujian penerimaan calon PNS sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya serta pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing. Menurut keputusan tersebut UKPPI diperuntukkan setiap PNS kecuali yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Artinya bagi pejabat fungsional tertentu tidak perlu ikut UKPPI.

Karena pelaksanaan UKPPI diatur oleh masing-masing instansi maka belum tentu antar daerah sama dalam persyaratan kepesertaannya. Di antara instansi pusat pun tidak ada aturan yang seragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Bahkan belum tentu tiap tahun ada yang mengadakan. Di Pemkab Ngawi sendiri pelaksanaan UKPPI terakhir pada tahun 2006, yakni bagi PNS yang berijazah SLTA dan S1/D4. Di Pemprop Jatim tahun 2010 ini telah diadakan UKPPI, namun hanya untuk PNS yang memiliki ijazah SLTA, S1/D4, dan S2.  

Untuk dapat mengikuti UKPPI maka ia harus memenuhi persyaratan. Misalnya diusulkan oleh satkernya, memenuhi minimal pangkat dan masa kerja, memiliki ijazah, memiliki surat izin belajar (jika ia sekolah/kuliah setelah berstatus PNS) atau surat keterangan kepemilikan ijazah (jika ia telah memiliki ijazah sebelum diangkat CPNS), dan lain-lain. Ini adalah kewenangan masing-masing daerah.

Saya analogikan dengan seleksi penerimaan CPNS. Setiap WNI yang bersarjana teknik kelautan (misalnya) mempunyai hak yang sama untuk ikut seleksi dengan WNI yang bersarjana hukum. Namun demikian meskipun ia punya hak belum tentu setiap daerah (kabupaten/kota) membutuhkan sarjana kelautan (contohnya Ngawi, karena tidak punya laut). Demikian juga ada daerah/kementerian yang menambahkan persyaratan tertentu dengan harapan mendapatkan CPNS yang lebih berkualitas, misalnya mensyaratkan nilai minimal TOEFL (seperti Pemkab Sragen), mempunyai nilai minimal IPK (seperti Pemkab Malang), penguasaan bahasa asing lain selain bahasa Inggris (seperti Kemenlu), usia maksimal tertentu (seperti Kemenkeu), dan lain-lain.  

Kembali ke UKPPI, pertanyaan sekarang adalah kapankah Pemkab Ngawi mengadakan lagi? Kalau ini saya belum bisa menjawab, namun paling tidak setelah mengetahui yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan persyaratan. Saya pribadi berpendapat daripada setiap tahun membuka lowongan CPNS lebih baik mengisi kekosongan jabatan itu dengan PNS yang sudah ada.

Misalnya Pemkab Ngawi membutuhkan 5 sarjana pertanian. Maka kebutuhan itu bisa dipenuhi dari PNS yang telah memiliki ijazah pertanian namun belum berpangkat Penata Muda (III/a). Caranya dengan mengadakan UKPPI. Mereka yang memenuhi persyaratan boleh mengikuti. Tidak semua yang ikut bisa otomatis lulus karena seleksi tidak sekedar formalitas. Kelulusan bisa dengan standar nilai minimal atau standar kuota. Setelah lulus UKPPI maka tahap berikutnya adalah diusulkan untuk kenaikan pangkat sesuai dengan ijazahnya (tentu dengan memperhatikan persyaratan yag lain seperti di atas). Namun sekali lagi Ini hanyalah pendapat pribadi, belum tentu pejabat yang berwenang sepakat, karena biasanya dalam ujian PI banyak kepentingan yang bermain lebih-lebih dalam ujian CPNS (mestinya ada yang tak rela ujian CPNS diganti hehehe...).

Demikian. Wallahu a’lam.