Pendataan Tenaga Honorer Pemkab Ngawi

Rabu, 28 Juli 2010


Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah, Bupati Ngawi mengeluarkan Surat Nomor 800/20.97/404.205 tanggal 21 Juli 2010 tentang pendataan tenaga honorer. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Instansi di lingkungan Pemkab Ngawi.
            Secara garis besar pendataan tenaga honorer dibedakan menjadi 2 kategori. Kategori I adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBD/APBN. Kategori II adalah tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai oleh APBD/APBN.
            Kepada Kepala Instansi yang mempunyai tenaga honorer yang termasuk kategori I supaya memerintahkan kepada tenaga honorer tersebut untuk mendaftarkan diri di BKD mulai tanggal 2 sampai 13 Agustus 2010 dengan membawa berkas sejumlah 4 set dan dimasukkan map. Ketentuan warna map adalah merah bagi tenaga guru, biru bagi tenaga kesehatan, dan kuning bagi tenaga teknis lainnya.
Kepada Kepala Instansi yang mempunyai tenaga honorer yang termasuk kategori II supaya mengisi formulir yang telah tersedia dan diserahkan ke BKD paling lambat tanggal 3 September 2010.

Berikut ini SE Menpan Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010.

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG PENDATAAN TENAGA HONORER YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, Pemerintah telah melakukan pemrosesan tenaga honorer sejumlah 920.702. Menurut laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN & RB serta kepada Anggota DPR-RI khususnya Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X, masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007.

2. Adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari:
1. Kategori I
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria:
1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
2. Bekerja di instansi pemerintah;
3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
4.
Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

2. Kategori II
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :
1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
2. Bekerja di instansi pemerintah;
3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

3. Untuk menyelesaikan tenaga honorer tersebut di atas dan sambil menunggu Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer;
* Tenaga honorer kategori I diminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar:
1. Melakukan pendataan tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir yang telah diisi oleh tenaga honorer dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan sebagaiman tersebut dalam lampiran
2. Perekaman data tenaga honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Aplikasi dan formulir pendataan dapat diunduh di www.bkn.go.id atau menghubungi BKN / Kantor Regional BKN di wilayah kerjanya.
3. Menyampaikan formulir pendataan tenaga honorer yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggungjawab di bidang pengawasan, daftar nominatif beserta softcopy (compact disk) data tenaga honorer hasil inventarisasi tersebut telah diterima di Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 31 Agustus 2010 sebagai bahan persiapan untuk melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer oleh tim verifikasi dan validasi nasional yang jadwal pelaksanaan akan disampaikan kemudian oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota agar menyampaikan tembusan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas kepada Gubernur

* Tenaga honorer kategori II diminta kepada Pejabat Pembina kepegawaian agar:
1. Melakukan inventarisasi data tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran II.a dan II.b.
2. Menyampaikan hasil inventarisasi tersebut kepada Kementerian PAN & RB tembusan BKN paling lambat 31 Desember 2010

4. Selain hal tersebut di atas Pejabat Pembina Kepegawaian perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Data Tenaga Honorer yang memenuhi persyaratan sebagaimana kategori I yang disampaikan kepada Kepala BKN setelah tanggal 30 Juni 2006 sampai dengan tanggal dikeluarkan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku dan agar diusulkan kembali dengan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran I.
2. Pelaksanaan pendataan (proses dan hasil) harus dilakukan secara transparan, tidak dipungut biaya, cermat, akurat, tepat dan diumumkan melalui media selama 14 (empat belas hari) kepada publik sehingga tidak menimbulkan permasalahan data tenaga honorer dikemudian hari.
3. Pejabat yang menandatangani formulir akan dikenai sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata data tenaga honorer yang disampaikan tersebut tidak benar dan tidak sah.
4. Biaya pelaksanaan pendataan tenaga honorer dibebankan pada APBN/APBD di masing-masing instansi pemerintah yang bersangkutan
5. Apabila sampai tanggal 31 Agustus 2010 formulir pendataan tenaga honorer, daftar nomonatif beserta softcopy (compact disk) dan formulir data belum diterima oleh BKN, maka instansi tersebut dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer dan tidak dapat mengusulkan tenaga honorer kembali.

5. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 2010
Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,
E. E. Mangindaan

Tembusan :
* Presiden Republik Indonesia
* Wakil Presiden Republik Indonesia

2 komentar:

aggiz mengatakan...

saya, guru honorer yang termasuk kategori II mendengar adanya pendataan sangat bergembira karena masih ada harapan yang saya nanti selama 6 tahun.Tapi kenyataanya saya datang di BKD dengan wajah yang bersinar - sinar. tapi kenyaataannya saya tidak diterima. dengan alasan yang termasuk kategori II jg harus mengantongi SK Bupati...... (dalam benak saya berkata"APA MUNGKIN KATEGORI II MEMPUNYAI SK BUPATI.Apa ini sudah nasibku menjadi tenaga honorer seumur hidup tanpa ada belaskasih dari nya )

Anonim mengatakan...

tolong donk ditinjau kmrin pas pndatan k1 berkas sya ditolak.sk sya bupati 05.bkd ngawi.padahal sya tmt 1 jnuari 05.cm gra2 ijasah lulus sya 2005 ditolak trus disranke disuruh bwa yg sltp ma bkd ternyata stelah satu mggu ada tln ktne gak bsa.apa bkd itu gak bsa punya peri kmanusiaan..sya mngabdi 7 thun skrg gnti sk satker tp skrang udah gak sya jalani mls dan kcewa mlu ma tmn2 blum pns.gjinya ga ckup buat bensin.ana istri makn apa.klo bkd ngawi ckup brani tlong lgsg twar aja klo pkek uang gmana tk byar kok wlpun 100 jt.tp skrg gak jdi pns yo ra po2.bkan rjekine,allhamdulilah skrang sya ditrima di bank jatim,,,,,klo aku mkir2 wktu u sia2 slma 7 thun di derah sbgai honorer yg gak ujung2nya dipecat.cma daerah ngawi to yg mecat honorer.itu gara2 pemimpine yg bobrok.slam mas wuri aku dah pernah ktmu jnengan nag bkd ngawi

Posting Komentar

Terima kasih atas komentarnya

 

Label

kepegawaian (148) coretan (123) serba-serbi (86) saat kuliah (71) oase (67) pustaka (62) keluarga (58) tentang ngawi (58) hukum (49) peraturan (46) tentang madiun (37) album (26) konsultasi (20) tentang jogja (17)