Tahun Baru sering kali dirayakan sebagai ritual kegembiraan yang monoton: kembang api, terompet, dan resolusi yang sering kali layu sebelum Februari tiba. Namun, jika kita mengupas lapisan sejarah di balik perayaan ini, Tahun Baru bukan sekadar pergantian angka di kalender. Ia produk dari negosiasi politik, pergeseran astronomi, hingga simbol perlawanan kultural. Di Indonesia, narasi Tahun Baru berkelindan dengan sejarah kolonialisme dan perjuangan mempertahankan kedaulatan.
Mengapa kita merayakan tahun baru pada 1 Januari? Jawaban atas pertanyaan ini membawa kita kembali ke era Romawi Kuno. Melansir National Geographic, penetapan 1 Januari sebagai awal tahun tidak terjadi secara alami berdasarkan siklus musim, melainkan melalui dekrit politik. Sebelum reformasi Julius Caesar pada 46 SM, kalender Romawi sangat kacau dan sering dimanipulasi oleh para politisi. Caesar kemudian menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun untuk menghormati Janus, dewa segala pintu dan permulaan yang memiliki dua wajah, satu menatap masa lalu, satu menatap masa depan.
Namun, dominasi 1 Januari sempat goyah saat pengaruh Kristen menguat di Eropa pada abad pertengahan. Gereja sempat menghapus 1 Januari karena dianggap terlalu “pagar” (penyembah berhala) dan menggantinya dengan hari-hari yang memiliki signifikansi religius, seperti 25 Desember (Natal). Baru pada tahun 1582, melalui Kalender Gregorian yang diprakarsai Paus Gregorius XIII, posisi 1 Januari dikukuhkan kembali sebagai standar global hingga saat ini.
Di tanah air, perayaan Tahun Baru masehi merupakan barang impor yang dibawa oleh Belanda. Namun, masyarakat pribumi di Batavia memiliki cara unik dalam merespons budaya ini. National Geographic mencatat fenomena Inlands Nieuwjaar atau Tahun Baru pribumi. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, warga pribumi di Batavia tidak hanya menjadi penonton pesta para tuan tanah Belanda. Mereka menciptakan subkultur perayaan sendiri.
