Sudewo, KPK, dan Lokalisasi Amarah

Bupati Pati Sudewo menjadi sorotan publik setelah terjaring Operasi Tangkap tangan (OTT) KPK pada 19 Januari 2026, yang melengkapi rekam jejak kontroversialnya selama memimpin. Sebelumnya, pada Agustus 2025, ia menghadapi demonstrasi besar-besaran dari ribuan warga yang menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Situasi semakin memanas karena Sudewo sempat mengeluarkan pernyataan provokatif yang menantang warga untuk mengerahkan massa lebih banyak; sebuah tindakan yang dianggap sebagai bentuk kesombongan kekuasaan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Menyusul gelombang protes tersebut, DPRD Kabupaten Pati sempat menggulirkan mosi pemakzulan melalui pembentukan panitia khusus. Namun, upaya melengserkan Sudewo tersebut kandas dalam sidang paripurna pada 31 Oktober 2025 karena hanya mendapat dukungan dari satu fraksi, yakni PDI Perjuangan. Meskipun lolos dari jeratan pemakzulan politik dan hanya diminta memperbaiki kinerjanya, nasib Sudewo akhirnya ditentukan oleh jalur hukum setelah KPK mengamankannya terkait dugaan kasus korupsi jual beli jabatan perangkat desa.

Kasus hukum yang menjerat Sudewo, Bupati Pati sekaligus politisi Partai Gerindra, membuka ruang diskusi mengenai struktur kekuasaan di Indonesia pasca-transisi kepemimpinan nasional 2024. Peristiwa ini bukan sekadar persoalan hukum individu, melainkan cerminan dari kompleksitas relasi antara legitimasi politik pusat, stabilitas daerah, dan mekanisme penegakan hukum di tengah transisi kekuasaan.

Secara historis, stabilitas politik di Indonesia sering kali bergantung pada keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan mantan Presiden Jokowi kepada figur-figur di tingkat lokal, termasuk Sudewo, dapat dibaca sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan program strategis nasional di level akar rumput, seperti ketahanan pangan dan infrastruktur.

Kasus Sudewo memberikan anatomi yang jernih. Sebagai politisi yang memegang restu transisional dari Jokowi dan bernaung di bawah bendera Gerindra (partainya Presiden Prabowo), ia semula adalah aset politik. Namun, ketika arogansi kekuasaan (seperti kebijakan menaikkan pajak di tengah kesulitan rakyat) memicu perlawanan massa, statusnya bergeser menjadi instabilizing factor (faktor destabilisasi).

Dalam logika kekuasaan, elit daerah yang mulai berisik dan memicu kemarahan publik adalah liabilitas (pengganggu) stabilitas pusat. Di sinilah KPK masuk sebagai penyelesai yang elegan. Secara yuridis, menjerat pejabat daerah dengan delik korupsi jauh lebih aman daripada membiarkannya jatuh melalui proses pemakzulan (impeachment) oleh DPRD. Mengapa? Karena pemakzulan adalah preseden hukum yang menular. Jika rakyat berhasil menggulingkan pejabat karena kebijakan yang tidak populer, bara itu bisa menjalar ke tingkat nasional, mengancam posisi Wakil Presiden atau bahkan Presiden.

Maka, penindakan oleh KPK berfungsi sebagai mekanisme lokalisasi krisis, yang mengubah kemarahan publik terhadap kebijakan (masalah sistemik) menjadi kebencian terhadap oknum yang korup (masalah moralitas pribadi).

Di sisi lain, pejabat daerah sering kali terjepit. Mereka kehilangan otoritas atas sumber daya alam di wilayahnya, namun tetap memikul beban pelayanan publik yang berat. Inkompetensi yang lahir dari ketimpangan fiskal ini seringkali berujung pada jalan pintas korupsi. Ironisnya, ketika mereka tertangkap, pusat tetap bersih secara citra, sementara daerah menanggung noda inkompetensi.

Ketimpangan penegakan hukum ini semakin nyata jika kita melihat dampak Omnibus Law. Sejak sentralisasi izin tambang dan sumber daya alam ditarik ke Jakarta, potensi korupsi kebijakan mestinya berpindah ke pusat. Namun, mekanisme pengawasan justru melemah. Inilah yang oleh para ahli disebut sebagai elite capture, di mana sumber daya negara dikuasai oleh segelintir elit yang terlindungi oleh benteng stabilitas politik.

Intervensi hukum terhadap pejabat daerah yang dianggap bermasalah sering kali dilihat sebagai bagian dari manajemen krisis. Ada dua dimensi yang bekerja secara simultan. Pertama, dimensi yudisial, yaitu upaya murni pembersihan birokrasi dari praktik korupsi. Dan kedua, dimensi politis, yakni menjaga citra koalisi besar agar tidak tercoreng oleh perilaku oknum di daerah yang dianggap tidak sejalan dengan narasi keberhasilan pemerintah pusat.

Data menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan sering kali terhambat oleh masalah kompetensi dan tata kelola anggaran. Ketika terjadi bencana alam atau krisis ekonomi di daerah, ketidakmampuan Pemda dalam merespons secara cepat sering kali disebabkan oleh keterbatasan fiskal pasca-sentralisasi beberapa kewenangan melalui regulasi seperti Omnibus Law. Dalam situasi ini, gaya kepemimpinan yang dianggap angkuh atau tidak empatik menjadi pemantik kemarahan publik yang lebih besar.

Fenomena Sudewo memberikan pelajaran berharga bahwa dukungan politik dari tokoh-tokoh besar di pusat bukanlah cek kosong bagi pejabat daerah untuk bertindak tanpa kontrol. Integritas hukum harus tetap menjadi panglima. Ke depan, tantangan bagi pemerintah saat ini adalah membuktikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan imparsial, bukan hanya sebagai instrumen untuk menyingkirkan faktor-faktor yang mengganggu stabilitas politik. Mentalitas kepemimpinan yang melayani, kompeten, dan rendah hati tetap menjadi prasyarat utama bagi keberlangsungan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Publik merindukan KPK yang memiliki keberanian untuk masuk ke jantung kekuasaan pusat, misalnya mengusut korupsi kebijakan di sektor pertambangan yang melibatkan oligarki atau menelisik aliran dana proyek-proyek strategis nasional. Pemberantasan korupsi tidak boleh sekadar menjadi pembersihan halaman depan sementara sampah di dalam rumah dibiarkan menumpuk.