Defisit Empati dalam Komunikasi

Dalam jagat politik modern, kata-kata bukan sekadar deretan fonem yang keluar dari lisan. Ia representasi keberpihakan, cermin dari paradigma berpikir, dan yang paling krusial sebagai jembatan kepercayaan antara negara dan rakyatnya. Namun, belakangan ini, jembatan tersebut tampak kian rapuh. Rentetan blunder komunikasi yang dilakukan oleh pejabat publik bukan lagi sekadar anomali, melainkan gejala dari penyakit kronis yang bernama defisit empati.

Fenomena “salah bicara” atau pernyataan kontroversial yang menyulut api amarah publik seolah menjadi menu harian. Mulai dari saran mengganti pola makan saat harga pangan melonjak, hingga pernyataan defensif di tengah situasi bencana. Mengapa di tengah kemajuan teknologi informasi, komunikasi pemerintah justru sering kali terasa arkais dan berjarak dari realitas akar rumput?

Masalah mendasar dari komunikasi politik kita sering kali berakar pada apa yang disebut sebagai “komunikasi menara gading”. Banyak pejabat publik yang terjebak dalam delusi bahwa jabatan memberikan otoritas intelektual absolut. Akibatnya, alih-alih membangun dialog, yang tercipta adalah monolog instruktif yang bersifat dari atas ke bawah (top-down).

Catatan dari Kompas.id mengenai komunikasi bencana mengingatkan kita bahwa dalam situasi kritis, yang dibutuhkan publik bukanlah sekadar data statistik atau alasan teknis, melainkan kecerdasan empati. Ketika seorang pejabat merespons keluhan warga dengan nada meremehkan atau defensif, ia sebenarnya sedang menghancurkan legitimasi moralnya sendiri. Dalam bencana, kata-kata yang tidak disertai empati adalah bencana kedua bagi para korban.

Memasuki periode pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan ini menjadi semakin nyata. Sebagaimana dianalisis dalam berbagai ulasan komunikasi politik, satu tahun pertama pemerintahan akan sangat ditentukan oleh bagaimana narasi publik dikelola. Blunder komunikasi bukan sekadar urusan “salah kutip” oleh media, melainkan cerminan dari koordinasi internal yang rapuh dan kegagalan dalam membaca suasana kebatinan rakyat.

Sering kali, kebijakan yang secara teknokrasi mungkin benar, menjadi berantakan hanya karena dikomunikasikan dengan cara yang salah. Rakyat yang sedang berhimpit secara ekonomi akan sangat sensitif terhadap pernyataan yang menunjukkan kemewahan atau ketidakpedulian terhadap nasib mereka. Di sini, komunikasi bukan lagi soal apa yang dikatakan, tetapi bagaimana dan dari posisi mana kata-kata itu diucapkan.

Mengapa blunder ini terus berulang? Salah satu penyebabnya adalah lingkungan pejabat yang sering kali dikelilingi oleh para pengikut yang hanya berani berkata “iya”. Lingkaran ini menciptakan ruang gema (echo chamber) yang memutus koneksi pejabat dengan denyut nadi kehidupan warga yang sebenarnya. Tanpa kritik internal yang jujur, pejabat kehilangan kemampuan untuk melakukan sensor mandiri sebelum melontarkan pernyataan ke ruang publik.

Media sosial memperparah situasi ini dengan kecepatan penyebaran informasi. Sebuah pernyataan ceroboh dalam sebuah wawancara singkat bisa menjadi api liar yang membakar kepercayaan publik secara nasional hanya dalam hitungan menit. Di titik ini, mitigasi komunikasi sering kali terlambat karena kerusakan persepsi sudah terlanjur permanen.

Untuk memutus rantai blunder ini, perlu ada pergeseran paradigma dalam komunikasi publik. Pertama, pejabat harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan publik, bukan penguasa dalam arti feodal. Kesadaran ini akan melahirkan kerendahan hati dalam bertutur.

Kedua, pentingnya penguatan fungsi juru bicara yang profesional. Komunikasi negara tidak boleh diserahkan pada spontanitas yang tidak terukur. Setiap pernyataan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus melalui pertimbangan matang mengenai dampak psikologis dan sosiologisnya.

Ketiga, pengakuan terhadap kesalahan secara tulus. Publik kita sebenarnya memiliki sifat pemaaf, asalkan pemimpin menunjukkan kejujuran. Sikap defensif dan mencari kambing hitam hanya akan memperpanjang kegaduhan dan memperdalam ketidakpercayaan.

Lidah pejabat adalah kemudi negara. Jika ia terus digerakkan tanpa nalar empati dan analisis yang tajam, jangan heran jika kapal besar ini akan terus terombang-ambing dalam gelombang ketidakpercayaan publik. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memanusiakan manusia, yang mendengarkan keresahan sebelum menawarkan jawaban. Sudah saatnya pejabat kita berhenti memproduksi blunder dan mulai memproduksi solusi yang dibalut dengan rasa hormat kepada rakyatnya.