Malapetaka 15 Januari

Dalam jagat sinema banyak peristiwa sejarah yang diabadikan dalam bentuk film. A Taxi Driver (2017) dari Korea Selatan menjadi salah satunya. Film yang dibuat berdasarkan kisah nyata ini mengisahkan Kim Man-seob, seorang ayah tunggal yang bekerja sebagai sopir taksi di Kota Seoul. Fokus hidupnya sangat pragmatis, yaitu mencari uang untuk membayar tunggakan sewa rumah dan memastikan anak perempuannya hidup dengan layak. Baginya, demonstrasi mahasiswa yang mulai marak pada tahun 1980 hanyalah gangguan lalu lintas yang merugikan produktivitas harian. 

Namun, perjalanan membawa seorang jurnalis Jerman ke Kota Gwangju yang bergejolak mengubah segalanya. Saat Man-seob menembus blokade militer, ia tidak lagi melihat mahasiswa sebagai pengacau, melainkan sebagai anak-anak muda yang dipukuli, ditembaki, dan dibungkam oleh senjata yang dibayar dengan pajak mereka sendiri. Transformasi Man-seob dari seorang sopir yang oportunis menjadi pahlawan yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan rekaman video bukti kekejaman militer menjadi inti dari film ini. Ia menyadari bahwa di balik kemacetan jalanan yang ia keluhkan, ada harga mahal bernama kebenaran yang sedang dipertaruhkan di bawah lars sepatu laras panjang.

Film ini menjadi sangat relevan bagi publik Indonesia karena ia memotret luka yang serupa dengan apa yang terjadi di Jakarta tepat 52 tahun silam. Jika Gwangju memiliki Mei 1980, maka Indonesia memiliki Januari 1974, sebuah fragmen sejarah yang kita kenal sebagai Malapetaka Lima Belas Januari atau Malari. Keduanya memiliki benang merah yang identik: jalanan kota yang membara, mahasiswa yang turun ke jalan, dan rakyat kecil yang terjepit di antara idealisme perubahan serta represivitas aparat.

Pada 15 Januari 1974, Jakarta tidak hanya macet namun lumpuh dan membara. Apa yang bermula sebagai aksi unjuk rasa mahasiswa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, dengan cepat bereskalasi menjadi kerusuhan. Kawasan perdagangan berubah menjadi lautan api. Simbol-simbol kemakmuran yang saat itu identik dengan produk Jepang, seperti mobil Toyota dan motor Honda, dijungkirbalikkan dan dibakar di tengah jalan. Asap hitam membumbung tinggi, menutupi langit Jakarta, menandai berakhirnya bulan madu antara rakyat dan rezim Orde Baru yang baru berusia sewindu.

Secara resmi, pemerintah merilis angka 11 orang tewas, ratusan luka-luka, dan lebih dari 700 orang ditahan. Namun, di balik angka-angka tersebut, Malari merupakan representasi dari kemarahan yang meluap. Rakyat tidak hanya membakar mobil. Mereka sedang membakar rasa frustrasi atas pembangunan yang dianggap tidak adil. Pembangunan yang megah di permukaan, namun keropos di pondasi karena hanya menguntungkan segelintir elit dan pemodal asing.

Kenapa Malari terjadi? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan melihat kedatangan Tanaka. Malari adalah ledakan dari keresahan yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Strategi ekonomi Orde Baru yang sangat bergantung pada investasi asing mulai memicu kecurigaan. Bagi mahasiswa yang masih membawa api semangat nasionalisme 1945 dan 1966, hal ini tampak seperti bentuk penjajahan ekonomi baru atau neo-kolonialisme.

Mahasiswa menuntut “Petisi 24 Oktober” yang berisi tuntutan untuk meninjau ulang peran modal asing, pemberantasan korupsi di lingkaran kekuasaan, dan perbaikan taraf hidup rakyat. Mereka melihat bahwa pembangunan yang dipimpin oleh para teknokrat Mafia Berkeley justru menciptakan ketergantungan kronis pada pihak luar. Rakyat kecil  merasa kian terhimpit oleh gaya hidup mewah para elit yang pamer kemakmuran di atas penderitaan massa.

Dalam pusaran sejarah ini, tokoh seperti Judilherry Justam, Sekretaris Jenderal Dewan Mahasiswa UI saat itu, memberikan perspektif yang sangat manusiawi sekaligus politis. Berdasarkan catatan Historia, Judilherry mengenang bahwa gerakan mahasiswa pada awalnya sangat terstruktur dan intelektual. Protes dilakukan melalui mimbar bebas dan diskusi tajam. Namun, Judilherry menyadari bahwa ketika aksi bergeser ke jalanan, massa cair yang tak terkendali mulai masuk.

Judilherry menceritakan bagaimana mahasiswa sebenarnya mencoba menjaga barisan agar tetap damai, namun situasi di lapangan menunjukkan adanya provokasi yang sistematis. Kesaksiannya menggarisbawahi sebuah tragedi klasik, bahwa aspirasi murni mahasiswa untuk memperbaiki bangsa sering kali menemui jalan buntu ketika berhadapan dengan tembok kekuasaan yang lebih memilih cara-cara kekerasan daripada dialog terbuka. Ia, bersama Ketua Dewan Mahasiswa UI Hariman Siregar dan para aktivis lain, akhirnya harus membayar mahal idealisme tersebut dengan jeruji besi.

Bagian menarik dari Malari adalah dugaan kuat adanya konflik internal di tubuh elit militer. Banyak sejarawan dan pengamat politik, termasuk riset yang dipublikasikan oleh Tempo dan Historia, melihat Malari sebagai papan catur tempat dua faksi besar bertarung. Di satu sisi ada Jenderal Ali Moertopo, Asisten Pribadi Presiden yang sangat berpengaruh dan memimpin lembaga telik sandi Opsus. Di sisi lain ada Jenderal Sumitro, Pangkopkamtib yang memiliki pengaruh besar di kalangan mahasiswa dan menginginkan perubahan gaya kepemimpinan Presiden Soeharto.

Analisis menunjukkan bahwa kerusuhan Malari diduga kuat dikondisikan untuk menjatuhkan salah satu pihak. Ali Moertopo dicurigai menggunakan elemen intelijen untuk menyusup ke dalam massa mahasiswa guna memicu kerusuhan, sehingga menciptakan alasan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan represif dan sekaligus mendiskreditkan Jenderal Sumitro yang dianggap gagal menjaga keamanan. Akibatnya, Sumitro terpaksa mundur, dan Presiden justru memperkuat cengkeraman kekuasaannya dengan menghapus jabatan Aspri dan mengambil alih komando keamanan secara langsung. Malari, dalam konteks ini, adalah tumbal dari persaingan elit militer.

Konsekuensi dari Malari bukan hanya penangkapan tokoh-tokoh seperti Judilherry Justam dan Hariman Siregar, melainkan lumpuhnya pilar-pilar demokrasi. Pasca-peristiwa ini, Orde Baru benar-benar menunjukkan wajah otoriternya. Surat kabar vokal yang berani mengkritik pemerintah, seperti Indonesia Raya milik Mochtar Lubis dan Pedoman milik Rosihan Anwar, dibredel selamanya. Ini adalah upaya sistematis untuk memutus informasi, persis seperti militer Korea yang mencoba menyita roll film jurnalis Jerman dalam film A Taxi Driver.

Dunia kampus pun disterilkan melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Mahasiswa dilarang berpolitik, dan kampus diubah menjadi pabrik tenaga kerja yang patuh tanpa nalar kritis. Rezim berhasil menciptakan stabilitas, namun stabilitas itu adalah stabilitas kuburan, semua tampak tenang karena orang-orang ketakutan.

Mengingat Malari pada tahun 2026 bukan sekadar upaya romantisme sejarah. Gejala-gejala yang memicu Malari 52 tahun lalu kita cemaskan muncul kembali dengan kemasan baru. Isu tentang dominasi modal asing yang mengancam kedaulatan masyarakat adat, ketimpangan ekonomi yang lebar, hingga upaya-upaya pembungkaman terhadap suara kritis melalui instrumen hukum adalah momok yang masih mengkhawatirkan.

Kita butuh lebih banyak sosok seperti Kim Man-seob dalam kehidupan bernegara kita, yaitu orang-orang yang mungkin awalnya apatis, namun berani mengambil posisi ketika melihat ketidakadilan di depan mata. Malari mengajarkan kita bahwa pembangunan tanpa pemerataan dan demokrasi tanpa kebebasan pers hanyalah sebuah kendaraan yang melaju kencang tanpa rem, siap menabrak siapa saja di pinggir jalan. Jangan sampai kita mengabaikan kaca spion sejarah, karena jika kita melakukannya, kita hanya tinggal menunggu waktu sampai malapetaka berikutnya datang menjemput di persimpangan jalan.