Cerita Jenderal Masa Lalu

Membicarakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selalu menarik, ibarat melihat dua sisi mata uang: satu sisi menampilkan idealisme pengayom masyarakat, sisi lain menyuguhkan realita yang terkadang terasa getir. Di tengah berbagai dinamika dan isu yang kerap menghiasi media, sesungguhnya Polri punya warisan nilai luhur yang luar biasa, diukir oleh nama-nama legendaris yang sampai kini masih menjadi tolok ukur integritas.

Mari kita sebut mereka: Soekanto, sang pendiri; Hoegeng, sang ikon kejujuran; dan Awaloedin Djamin, sang jenderal kesederhanaan.

Di awal berdirinya, Polri sudah memiliki fondasi etika yang kokoh, ditanam oleh Kepala Kepolisian Negara yang pertama, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. Konsep utama yang diwariskan adalah polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, bukan pengayom dan pelayan penguasa. Semangat ini kemudian tercermin nyata pada sosok-sosok jenderal penerusnya.

Ambil contoh Jenderal Polisi (Purn) Awaloedin Djamin. Salah satu kisah yang paling mencolok dari beliau adalah kesederhanaannya. Bayangkan, seorang Kepala Kepolisian Negara yang berpengaruh, meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan rumah pribadi bagi keluarganya. Awaloedin Djamin lebih memilih tinggal di rumah dinas dan fokus mengabdi tanpa tergiur gaya hidup mewah yang sering menjerat pejabat publik. Bagi beliau, dedikasi total adalah kunci.

Namun, ikon integritas yang paling sering disebut, bahkan menjadi perbandingan abadi adalah Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Imam Santoso. Kisah kejujuran Hoegeng sudah menjadi legenda: mulai dari menolak hadiah, memecat bawahan yang korup, hingga menyuruh istrinya menutup toko bunga karena dianggap menimbulkan konflik kepentingan.

Tantangan bagi Polri kian kompleks seiring berjalannya waktu dan tuntutan reformasi. Suatu hari saya menyaksikan diskusi antara mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan mantan Kabareskrim Susno Duaji dalam sebuah siniar yang menyoroti betapa mandeknya upaya perbaikan Polri dari dalam. Acara tersebut ditayangkan di kanal YouTube pada 29 November 2025.

Susno Duaji, seorang jenderal yang terkenal karena kasus kontroversial “Cicak Buaya” di tahun 2009-2010 dan berakhir dengan kriminalisasi hingga harus mendekam di penjara. Ia menjadi saksi hidup bagaimana politik dan intrik internal dapat menghancurkan karier seorang perwira tinggi. Meskipun sempat merasakan dampak buruk sistem, Susno dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak menyesal menjadi polisi. Justru, ia bangga karena pengalamannya menjadi polisi yang pernah memenjarakan orang dan sekaligus dipenjarakan, menjadi cermin pahit perjuangan di dalam institusi.

Poin penting dari diskusi Mahfud dan Susno tersebut adalah bahwa reformasi Polri yang telah diusahakan oleh hampir semua Kapolri sejak era reformasi, selalu gagal. Mengapa? Karena kepemimpinan dan komando, dilema Satya Haprabu, dan kekuatan politik. 

Terkait kepemimpinan dan komando, Susno berpendapat bahwa reformasi harus dimulai dari puncak. Ia mencontohkan keberhasilan reformasi di instansi lain karena adanya leader yang berani mengambil tindakan tegas. Di Polri, sistem komando yang kuat seharusnya memungkinkan Kapolri untuk langsung memecat/memindahkan pejabat di bawahnya jika ditemukan pelanggaran, alih-alih hanya menghukum anggota kecil.

Di sisi lain Mahfud MD menyinggung tentang doktrin kepolisian Satya Haprabu (setia kepada negara) yang sering disalahartikan menjadi setia kepada atasan. Padahal, di masa lalu, kode etik Polri memuat ketentuan tentang keberanian untuk menolak atau mengingatkan atasan jika perintahnya bertentangan dengan nurani dan hukum. Semangat ini kini hilang, membuat perwira-perwira baik memilih diam demi karier. 

Namun sebenarnya masalah terbesar Polri ada pada campur tangan politik. Pengangkatan pejabat tinggi sering kali dikunci oleh political key di DPR, membuat Kapolri memiliki utang budi politik. Solusi yang diusulkan oleh Susno bahkan ekstrem: diperlukan cara extraordinary (seperti Perpu dari Presiden) untuk membentuk kepemimpinan transisi kolektif yang dipimpin orang luar untuk merombak Polri secara radikal dalam waktu singkat.

Susno Duaji meyakini, 80% anggota Polri adalah orang baik, tetapi mereka tidak berani bersuara karena takut terhadap komando dan risiko karier. Inilah inti persoalannya: bukan kekurangan orang baik, tapi sistem yang membuat orang baik menjadi bisu.

Kisah para jenderal masa lalu seperti Awaloedin Djamin dan Hoegeng adalah pengingat abadi tentang potensi idealisme dalam institusi Polri. Di saat tantangan politik dan sistemik semakin besar, harapan perbaikan berada pada keberanian politik untuk memutus mata rantai intervensi dan mengembalikan semangat kesetiaan sejati: Satya Haprabu—setia pada negara, bukan pada kepentingan pribadi atau atasan.