Ujian Integritas Kota Madiun

Madiun bukan sekadar titik koordinat di peta Jawa Timur yang dikenal karena nasi pecel atau industri keretanya. Membicarakan Madiun berarti menelusuri sebuah perjalanan panjang yang melintasi lorong waktu, mulai dari aroma mistis di hutan masa silam, hiruk-pikuk revolusi kemerdekaan, hingga gemerlap lampu kota modern yang kini berusaha menyerupai kota-kota besar dunia. Namun, di balik transformasi fisiknya yang memukau, Madiun baru saja mendapatkan tamparan keras yang mengingatkan bahwa pembangunan fisik setinggi apa pun akan selalu rapuh jika tidak ditopang oleh fondasi integritas yang kokoh.

Sejarah Madiun adalah narasi tentang ketangguhan. Jika kita merujuk pada catatan Lucien Adam, seorang pejabat kolonial yang memiliki ketajaman rasa terhadap arkeologi, Madiun Raya merupakan sebuah peradaban pinggiran yang sangat dinamis. Diapit oleh kekokohan Gunung Lawu dan ketenangan Gunung Wilis, wilayah ini sejak abad ke-10 telah menunjukkan tanda-tanda kemajuan struktur sosial. Adam melihat Madiun bukan sekadar wilayah taklukan semata, melainkan mozaik budaya yang menghubungkan kekuasaan raja-raja Jawa dengan denyut nadi masyarakat pedesaan.

Namun, narasi sejarah Madiun tidak hanya ditulis dalam laporan resmi Belanda. Di tingkat akar rumput, legenda Ki Ageng Ronggo atau Panembahan Ronggo Jumeno memberikan warna spiritual yang kental. Nama “Madiun” yang dipercaya lahir dari fenomena medi ayun-ayun (hantu yang berayun) bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ia melambangkan perjuangan manusia menaklukkan alam liar dan ketakutan akan hal gaib untuk mendirikan sebuah tatanan pemerintahan. Dari tangan dingin Ki Ageng Ronggo, Madiun bertransformasi dari hutan belantara menjadi pusat kekuasaan yang diperhitungkan, bahkan oleh Kesultanan Mataram sekalipun.

Namun, perjalanan Madiun tidak selalu mulus. Kota ini pernah menjadi panggung bagi salah satu fragmen paling kelam dalam sejarah Republik: Peristiwa Madiun 1948. Ketika itu Madiun menjadi saksi betapa rapuhnya persatuan nasional saat diuji oleh benturan ideologi. Pertarungan antara visi “Jalan Baru” Musso dengan nasionalisme Soekarno-Hatta mengubah kota ini menjadi medan laga yang penuh darah dan air mata.

Peristiwa 1948 memberikan pelajaran pahit bahwa Madiun sering kali berada di garis depan pusaran politik nasional. Ia bukan sekadar penonton sejarah, melainkan aktor yang sering kali harus menanggung beban dari konflik-konflik besar yang terjadi di tingkat pusat. Luka ini menjadi memori kolektif yang mendewasakan masyarakat Madiun dalam memandang politik dan kekuasaan.

Memasuki abad ke-21, Madiun mengalami renaissance kecil di bawah kepemimpinan Wali Kota Maidi. Dengan latar belakang birokrat tulen, Maidi memahami bahwa untuk menarik perhatian dunia, Madiun harus memiliki wajah yang menarik. Maka lahirlah proyek Pahlawan Street Center (PSC). Dalam sekejap, trotoar sempit berubah menjadi pedestarian luas, replika Menara Eiffel berdiri berdampingan dengan Ka’bah mini, dan lampu-lampu kota berpijar seolah-olah Madiun sedang bermimpi menjadi Paris di jantung Jawa.

Strategi pembangunan ini secara jujur harus diakui berhasil mengubah wajah kota. Madiun tidak lagi dianggap sebagai kota pensiunan yang sepi. Ekonomi mikro bergerak, UMKM tumbuh di sekitar kawasan wisata buatan, dan kepercayaan diri warga meningkat. Maidi membawa gaya kepemimpinan yang progresif, turun ke lapangan, dan sangat memahami bagaimana cara mengemas sebuah daerah agar layak jual secara pariwisata. Namun, di balik gemerlap tersebut, sebuah tantangan klasik dalam demokrasi lokal tetap mengintai: transparansi dan akuntabilitas.

Kabar mengejutkan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di awal tahun 2026 yang melibatkan pucuk pimpinan di Madiun seolah menjadi antitesis dari narasi kesuksesan pembangunan yang selama ini didengungkan. Peristiwa ini memicu diskusi mendalam tentang sebuah fenomena yang oleh banyak pengamat disebut sebagai “Ironi Daerah Antikorupsi”. Bagaimana mungkin sebuah daerah yang sering kali mendapatkan penghargaan terkait tata kelola pemerintahan dan indeks pencegahan korupsi yang tinggi, justru tersandung kasus rasuah?

Kasus rasuah, seperti yang pernah menjerat wali kota sebelumnya dan kini kembali membayangi dinamika politik kota, menunjukkan adanya celah lebar antara sistem administratif dan integritas personal. Skor tinggi dalam aplikasi monitoring pencegahan korupsi (MCP) sering kali hanya sebatas indikator administratif di atas kertas, namun gagal mendeteksi patologi kekuasaan yang terjadi di balik area tersembunyi. Hal tersebut mengingatkan bahwa pembangunan yang hanya fokus pada kulit luar (estetika fisik) tanpa penguatan organ dalam (moralitas birokrasi) adalah pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Melihat Madiun dari berbagai sudut pandang (dari sejarah, legenda, revolusi, hingga kasus rasuah) akhirnya dapat disimpulkan bahwa Madiun adalah kota yang sedang mencari identitas di tengah transisinya menjadi kota modern. Ada keinginan kuat dari masyarakat dan pemimpinnya untuk maju, namun keinginan itu sering kali terganjal oleh residu lama praktik politik transaksional.

Kejadian OTT ini seharusnya tidak membuat warga Madiun patah arang atau merasa malu secara kolektif. Sebaliknya, harus menjadi momentum pembersihan yang diperlukan agar pembangunan yang sudah berjalan baik secara estetika bisa selaras dengan etika. Madiun butuh lebih dari sekadar replika menara Eiffel atau patung Merlion. Madiun butuh sistem pengawasan yang hidup, masyarakat sipil yang kritis, dan pemimpin yang tidak hanya pandai membangun gedung, tapi juga kuat menjaga hasrat.

Secara sosiologis, warga Madiun yang mewarisi sifat pendekar (sesuai dengan citra kota yang diusung) harus memiliki keberanian untuk menuntut transparansi yang lebih nyata. Karakter pendekar yang jujur dan membela kebenaran harus diinternalisasi ke dalam sistem pemerintahan, bukan hanya dijadikan seragam semata saat parade budaya.

Madiun tetaplah sebuah permata di Jawa Timur. Keindahan sejarahnya dari zaman Lucien Adam hingga semangat Ki Ageng Ronggo seharusnya menjadi modal sosial yang luar biasa. Luka sejarah 1948 telah mengajarkan kedewasaan politik, dan kemajuan fisik di era modern telah membuktikan potensi ekonomi kota ini.

Kini, ujian sesungguhnya bagi Madiun bukan lagi soal bagaimana membangun taman yang lebih indah, melainkan bagaimana memulihkan kepercayaan publik. Peristiwa OTT menjadi sebuah jeda pahit dalam sejarah kota, namun jeda itu penting untuk memastikan bahwa langkah Madiun ke depan bukan sekadar langkah yang cepat, melainkan langkah yang benar. Madiun harus membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari bayang-bayang kelam, sebagaimana ia pernah bangkit dari trauma revolusi. Karena pada akhirnya, kehebatan sebuah kota tidak diukur dari seberapa tinggi monumen yang ia dirikan, melainkan dari seberapa tinggi standar moral yang ia pegang teguh.