Arah Kekuasaan

Sejak dilantik hingga awal Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto cukup sering menyampaikan pidato dengan tema yang relatif sama. Catatan BBC News Indonesia menunjukkan ada pola yang berulang, yakni soal manajemen politik, moralitas kekuasaan, serta pentingnya kembali pada konstitusi dan Pancasila. Presiden juga kerap menyinggung disiplin, efisiensi, dan kebocoran anggaran yang harus dihentikan. Di permukaan, pesan ini terdengar sebagai dorongan untuk memperbaiki tata kelola negara.

 

Namun, tidak semua pihak membaca pidato-pidato itu dengan cara yang sama. Seorang profesor politik dari University of Melbourne, Vedi Hadiz, melihat adanya arah lain di balik konsistensi tema tersebut. Menurutnya, jika ditarik benang merahnya, tiga isu utama yang sering disampaikan presiden bermuara pada satu hal, yaitu sentralisasi kekuasaan. Artinya, pidato-pidato itu bukan hanya bicara soal perbaikan manajemen negara, tetapi juga bisa dipahami sebagai bagian dari penataan ulang hubungan kekuasaan politik dan ekonomi.

 

Dalam sudut pandang ini, pidato menjadi alat legitimasi. Ketika presiden berulang kali menyebut “mandat rakyat”, itu tidak hanya berfungsi sebagai bahasa demokrasi, tetapi juga memperkuat posisi pemimpin sebagai pusat otoritas. Seruan tentang pemberantasan korupsi, penghentian kebocoran anggaran, dan pentingnya disiplin negara mengandung pesan bahwa negara memerlukan kendali yang lebih kuat dari pusat agar bisa berjalan efektif.

 

Pandangan ini bukan muncul tiba-tiba. Vedi Hadiz bersama Richard Robison telah lama meneliti soal oligarki di Indonesia. Dalam buku “Reorganising Power in Indonesia” (2004), keduanya menjelaskan bahwa kekuasaan ekonomi dan politik di Indonesia sejak lama dikuasai jaringan elite yang saling terhubung. Pada masa Soeharto, struktur itu sangat terpusat. Satu figur menjadi pusat kendali utama.

 

Setelah Reformasi 1998, situasinya berubah. Kekuasaan tidak lagi terkumpul di satu titik, tetapi menyebar ke berbagai kelompok elite, baik di pusat maupun di daerah. Akibatnya, persaingan antar-elite menjadi lebih terbuka dan kompleks. Dalam kondisi seperti itu, sentralisasi bisa dipandang sebagai cara untuk menciptakan kembali keteraturan di tengah persaingan tersebut.

 

Dari kacamata ini, pidato presiden dapat dibaca sebagai upaya merapikan ulang hubungan kekuasaan. Ketika konflik kepentingan antar-elite makin rumit, pemimpin dapat memposisikan diri bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai penengah dan penentu arah dalam kompetisi itu.

 

Hal ini juga terlihat dalam kebijakan ekonomi dan sosial berskala nasional. Program-program besar, termasuk pengelolaan dana melalui lembaga investasi negara atau proyek kesejahteraan, dapat dimaknai sebagai cara memperkuat kendali pusat atas distribusi sumber daya. Semakin besar dana dan program yang dikelola dari pusat, semakin kuat pula posisi pemerintah sebagai sumber utama alokasi kekuasaan dan anggaran.

 

Aspek lain yang sering muncul dalam pidato presiden adalah pentingnya militer yang kuat. Pernyataan seperti “tidak ada negara yang kuat tanpa tentara yang kuat” menegaskan bahwa pertahanan menjadi bagian penting dari visi kepemimpinan. Bagi sebagian analis, keterlibatan militer dalam program-program strategis menunjukkan kecenderungan konsolidasi negara melalui institusi yang memiliki struktur komando jelas dan hierarkis.

 

Meski begitu, tafsir semacam ini tidak diterima begitu saja oleh pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka, menegaskan bahwa penggunaan kata “rakyat” dalam pidato presiden menunjukkan orientasi kebijakan yang berfokus pada kepentingan publik. Menurutnya, program-program besar justru dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, bukan untuk memusatkan kekuasaan.

 

Perbedaan pandangan ini menunjukkan satu hal penting, bahwa pidato politik bukan sekadar rangkaian kata. Ia selalu terbuka untuk ditafsirkan, tergantung sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Bagi pendukung pemerintah, konsistensi pesan tentang disiplin, efisiensi, dan kekuatan negara adalah tanda kepemimpinan yang tegas dan terarah. Sementara bagi sebagian pengamat, konsistensi itu bisa dibaca sebagai tanda konsolidasi kekuasaan yang lebih luas.

 

Sejarah Indonesia sendiri memperlihatkan bahwa hubungan antara sentralisasi dan stabilitas selalu menjadi perdebatan. Sentralisasi sering dianggap mampu menciptakan koordinasi dan kepastian arah. Namun, pengalaman pada masa lalu juga menunjukkan risiko ketika kekuasaan terlalu terkonsentrasi di satu titik.

 

Pada akhirnya, pidato-pidato presiden dapat dipahami sebagai cermin arah politik yang sedang ditempuh. Apakah ini murni reformasi tata kelola untuk membuat negara lebih efektif, atau langkah konsolidasi kekuasaan yang lebih besar, waktu dan praktik kebijakanlah yang akan menjawabnya. Yang jelas, pidato dari podium tidak pernah netral. Ia selalu memberi petunjuk tentang ke mana sebuah negara sedang bergerak.