Debat Sumitro dan Sjafruddin

Dalam sejarah ekonomi Indonesia, ada satu perdebatan yang rasanya seperti sinetron panjang. Antara industrialisasi atau agraris? Antara mesin pabrik atau cangkul? Antara pabrik semen atau sawah padi? Dan jika dua tokoh ekonomi Indonesia zaman awal kemerdekaan masih hidup hari ini, kemungkinan mereka akan kembali berdebat di podcast ekonomi, mungkin dengan judul dramatis: “Indonesia Harus Jadi Negara Pabrik atau Negara Sawah?” Kedua tokoh tersebut adalah Sumitro Djojohadikusumo dan Sjafruddin Prawiranegara.

 

Perdebatan ini bukan gosip akademik semata. Pada awal tahun 1950-an, keduanya beradu argumen tentang arah pembangunan Indonesia. Sumitro, ekonom yang dikenal progresif dan nasionalis, mendorong industrialisasi melalui kebijakan seperti Program Benteng, yang bertujuan melahirkan pengusaha pribumi dan mengurangi dominasi ekonomi asing.

 

Di sisi lain, Sjafruddin mengangkat alis, mungkin sambil menghela napas panjang seperti akuntan negara yang melihat laporan anggaran minus. Ia berargumen bahwa Indonesia sebaiknya memperkuat sektor agraria terlebih dahulu sebelum bermimpi terlalu jauh membangun industri besar. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan alami di sektor pertanian dan sumber daya alam yang bisa diekspor dengan biaya relatif murah.

 

Dengan kata lain, kalau Sumitro melihat masa depan Indonesia penuh pabrik, Sjafruddin melihatnya penuh sawah yang produktif. Perdebatan mereka sebenarnya sederhana. Apakah Indonesia harus lompat ke industrialisasi, atau berjalan dulu lewat jalan agraria?

 

Namun di balik kesederhanaan itu ada persoalan besar. Indonesia baru saja merdeka. Struktur ekonominya masih warisan colonial. Kita mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang jadi. Dalam sistem seperti itu, negara penghasil bahan mentah biasanya tetap miskin, sementara negara industri menjadi kaya. Itulah yang membuat Sumitro khawatir. Ia melihat industrialisasi sebagai cara keluar dari “jebakan bahan mentah” yang diwariskan kolonialisme.

 

Kalau dianalogikan secara sederhana, menurut Sumitro, Indonesia tidak boleh selamanya hanya menjual pisang lalu membeli keripik pisang dari luar negeri. Namun Sjafruddin punya kekhawatiran berbeda. Industrialisasi yang terlalu cepat, menurutnya, bisa membuat negara kehilangan pijakan ekonomi. Ia bahkan menyinggung contoh Argentina yang sektor pertaniannya sempat merosot akibat industrialisasi yang terlalu agresif. Kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari: jangan sampai negara yang dulu terkenal sebagai lumbung pangan malah harus impor beras sambil selfie di depan pabrik.

 

Menariknya, perdebatan itu tidak berakhir dengan saling blokir WhatsApp, karena memang belum ada WhatsApp pada tahun 1952. Keduanya tetap saling menghormati. Bahkan di akhir hidupnya, Sumitro mengakui bahwa sebagian kritik Sjafruddin memang ada benarnya. Perubahan struktur ekonomi tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, karena pembangunan memerlukan waktu panjang, bahkan lintas generasi.

 

Di sinilah ironi sejarah muncul. Lebih dari tujuh puluh tahun setelah polemik itu, Indonesia masih berdebat tentang hal yang sama. Setiap kali harga pangan naik, kita kembali ingat bahwa negara ini agraris. Tapi setiap kali ingin mengejar negara maju, kita kembali bicara industrialisasi. Kita seperti seseorang yang diet tapi tetap memesan dessert. Ingin sehat, tapi juga ingin manis.

 

Di banyak forum kebijakan, debat ini bahkan sering tampil dalam bentuk yang lebih modern: hilirisasi atau swasembada pangan? Pabrik baterai atau sawah beras? Smelter nikel atau irigasi desa? Padahal jika membaca kembali polemik Sumitro dan Sjafruddin dengan tenang, jawabannya sebenarnya sudah disinggung oleh Sumitro sendiri. Industrialisasi tidak harus menggantikan agraria, melainkan melengkapinya.

 

Artinya, sawah dan pabrik bukan musuh bebuyutan. Mereka seharusnya seperti pasangan duet: yang satu menanam bahan baku, yang lain mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Masalahnya, dalam praktik kebijakan publik, kita sering memperlakukan keduanya seperti dua kubu sepak bola yang harus saling mengalahkan. Akibatnya, diskusi ekonomi Indonesia kadang terasa seperti debat klasik di warung kopi:

“Negara kita agraris!”

“Tidak, kita harus industri!”

 

Padahal mungkin jawabannya lebih sederhana, yakni negara ini bisa menjadi keduanya, asal kebijakannya tidak seperti menu restoran yang berubah setiap lima tahun. Jika polemik Sumitro dan Sjafruddin mengajarkan sesuatu, mungkin itu adalah satu hal yang cukup lucu sekaligus serius, bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan ide pembangunan. Yang sering kurang hanyalah kesabaran menjalankan ide itu lebih lama dari satu masa jabatan.