Nilai TKA

Kalau membaca data Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025, kita seperti melihat peta Indonesia dalam bentuk angka. Bedanya, yang tampak bukan gunung, sungai, atau jalan, melainkan jarak mutu pendidikan antar daerah.

Angkanya mudah dibaca. Yang tertinggi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat rata-rata 63,18 persen, sementara yang terendah Provinsi Papua Pegunungan berada di 42,08 persen. Selisihnya lebih dari 20 poin. Dalam bahasa sederhana, kalau angka itu dibayangkan seperti nilai ulangan skala 100, rata-rata siswa DIY ada di angka 63, sedangkan Papua Pegunungan di angka 42.

TKA sendiri adalah tes yang dipakai untuk melihat kemampuan akademik siswa secara lebih terukur, terutama pada tiga pelajaran utama, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris. Jadi, persentase dalam TKA bisa dibaca sebagai rata-rata capaian siswa dari 100 poin. Makin tinggi angkanya, makin baik rata-rata penguasaan materi siswa di daerah tersebut. Namun, yang lebih penting dari angka itu bukan soal siapa juara pertama dan siapa juru kunci. Yang menarik justru cerita di baliknya.

Data ini kembali menunjukkan pola lama pendidikan kita, bahwa daerah dengan ekosistem belajar kuat, seperti Yogyakarta, Jakarta, Jawa Tengah, atau Bali, cenderung berada di atas. Sementara wilayah yang menghadapi tantangan geografis, keterbatasan guru, dan fasilitas sekolah yang belum merata masih tertinggal. Ini bukan semata soal anak-anak di satu daerah lebih cerdas daripada daerah lain. Jauh lebih rumit dari itu.

Coba bayangkan seorang siswa di kota besar. Ia berangkat ke sekolah dengan jalan mulus, bertemu guru lengkap, belajar di kelas yang internetnya lancar, lalu pulang masih bisa ikut les atau membuka materi tambahan dari gawai. Di sisi lain, ada siswa di daerah terpencil yang harus menempuh jarak jauh, bertemu guru yang jumlahnya terbatas, dan belajar dengan sarana seadanya.

Kalau hasil akhirnya berbeda, kita seharusnya tidak heran. Sebab pendidikan bukan hanya soal siapa yang belajar lebih keras, tetapi juga siapa yang diberi peluang belajar lebih baik. Karena itu, persentase TKA sebaiknya tidak dibaca sekadar angka ranking. Misalnya, saat melihat selisih nilai antara 63 persen dan 42 persen, yang perlu dibaca bukan hanya nilai siswanya, tetapi juga selisih kualitas ekosistem pendidikan di belakang angka tersebut. Di balik gap 20 poin itu ada banyak hal, misalnya kualitas guru, akses buku, kestabilan internet, tradisi membaca di rumah, sampai perhatian pemerintah daerah terhadap sekolah.

Menariknya, siswa Indonesia yang bersekolah di luar negeri melalui SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri) justru mencatat angka tinggi, sekitar 62,63 persen. Artinya, ketika anak-anak Indonesia belajar dalam sistem sekolah yang lebih tertata, jumlah siswa lebih sedikit, perhatian guru lebih intens, dan dukungan keluarga kuat, hasilnya bisa sangat baik.

Hal tersebut memberi pesan penting bahwa anak Indonesia pada dasarnya punya kemampuan bersaing yang bagus. Artinya, masalah utama kita bukan pada kapasitas siswa. Masalahnya ada pada ketimpangan kesempatan belajar.

Inilah mengapa TKA seharusnya menjadi alarm kebijakan, bukan sekadar bahan membuat peringkat provinsi. Daerah dengan nilai rendah tidak cukup hanya diminta “meningkatkan prestasi”, tetapi harus dibantu lewat langkah yang konkret, seperti pemerataan guru berkualitas, penguatan literasi dasar, internet sekolah yang layak, serta afirmasi anggaran untuk wilayah yang memang tertinggal. Kalau tidak, setiap tahun kita hanya akan membaca tabel dengan cerita yang sama. Daerah maju tetap unggul, daerah pinggiran tetap berjuang mengejar.

Angka TKA mengingatkan kita pada satu kenyataan yang kadang pahit, bahwa masa depan pendidikan seorang anak di Indonesia mungkin masih ditentukan oleh tempat ia dilahirkan. Padahal sekolah seharusnya menjadi ruang yang mengoreksi ketimpangan itu, bukan malah memantulkannya kembali dalam bentuk angka.