Ruang Bernapas

Siapa yang tidak suka kota yang rapi? Jalan mulus, trotoar bersih, transportasi tertib, layanan publik cepat dan jelas. Bagi banyak orang Indonesia yang sehari-hari berhadapan dengan macet, banjir, dan birokrasi berbelit, gambaran itu terasa seperti mimpi. Kita ingin negara yang teratur.

Dalam sebuah esai lama berjudul Rapi, Goenawan Mohamad memakai simbol “Istana Kristal”—sebuah bangunan kaca raksasa di London abad ke-19—untuk menggambarkan cita-cita modernitas: masyarakat yang serba terukur, rasional, dan efisien. Segalanya transparan. Segalanya bisa dihitung. Tak ada kekacauan.

Bagi sebagian orang, itu adalah masa depan ideal. Tapi ada juga yang merasa gelisah. Sastrawan Rusia, Fyodor Dostoyevsky, melihat Istana Kristal sebagai lambang dunia yang terlalu percaya pada hitungan dan kepastian. Jika semua sudah diatur dan diprediksi, di mana ruang untuk kebebasan manusia?

Pertanyaan itu terasa makin relevan di Indonesia hari ini.

Kita sedang giat-giatnya membangun birokrasi digital. Mengurus KTP, pajak, izin usaha, bantuan sosial. Semuanya diarahkan ke sistem online. Pemerintah daerah berlomba membuat aplikasi. Istilah seperti smart city dan transformasi digital jadi kata kunci pembangunan.

Tentu ini kemajuan. Digitalisasi bisa memangkas antrean panjang, mengurangi pungli, dan membuat proses lebih transparan. Kita tak ingin kembali ke zaman berkas menumpuk di meja dan urusan selesai hanya kalau “kenal orang dalam”.

Namun sistem digital juga membawa cara berpikir baru: semua harus masuk data, semua harus sesuai format. Kalau tidak cocok dengan kolom yang tersedia, permohonan bisa langsung ditolak. Jika data tak sinkron, warga yang disalahkan.

Di sinilah masalahnya. Sistem yang terlalu rapi sering kali tak ramah pada kenyataan yang rumit. Padahal hidup manusia tidak selalu lurus dan sesuai prosedur.

Orang miskin yang datanya tak lengkap bisa gagal menerima bantuan. Pelaku UMKM yang gagap teknologi bisa tertinggal karena tak terbiasa dengan aplikasi. Warga yang tinggal di daerah dengan sinyal lemah bisa kesulitan mengakses layanan yang serba online.

Semua itu bukan kesalahan sistem semata. Tapi itu menunjukkan satu hal. Ketika kita terlalu percaya pada kerapian sistem, kita berisiko lupa bahwa manusia tidak selalu rapi.

Dostoyevsky pernah menulis bahwa manusia kadang sengaja bertindak “tidak masuk akal” hanya untuk membuktikan bahwa ia bebas. Artinya, manusia bukan mesin. Ia punya emosi, kekeliruan, keberanian, dan kadang-kadang pembangkangan. Justru di situlah letak kemanusiaannya.

Birokrasi digital memang perlu. Transparansi dan efisiensi adalah syarat negara modern. Tapi sistem yang baik seharusnya tidak hanya cepat dan presisi. Ia juga harus lentur dan manusiawi.

Kita tidak ingin negara yang kacau. Tapi kita juga tidak ingin negara yang begitu tertib sampai warganya merasa selalu diawasi, selalu dinilai oleh angka, dan selalu harus sesuai standar.

Indonesia sedang bergerak menuju pemerintahan yang lebih rapi. Itu patut diapresiasi. Namun kita perlu menjaga agar kerapian itu tidak berubah menjadi kekakuan. Jangan sampai demi efisiensi, kita kehilangan empati. Jangan sampai demi data, kita melupakan manusia di baliknya.

Mungkin yang kita butuhkan bukan sekadar sistem yang rapi, melainkan sistem yang adil dan peka. Yang tahu bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan oleh algoritma. Yang memberi ruang koreksi, ruang dialog, dan ruang untuk kesalahan.

Karena pada akhirnya, negara bukan hanya kumpulan server dan aplikasi. Negara adalah manusia, dengan segala ketidaksempurnaan dan kebebasannya.

Rapi itu penting. Tapi ruang untuk bernapas jauh lebih penting.