Generasi yang Tak Lagi Diam

Beberapa waktu terakhir, kita melihat pemandangan yang terasa akrab sekaligus baru: anak-anak muda turun ke jalan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Nepal, Bangladesh, hingga Timor Leste. Mereka datang bukan dengan struktur organisasi yang rapi, bukan pula dengan tokoh besar di depan barisan. Mereka datang sebagai generasi yang, tampaknya, sudah lelah menunggu.

Tulisan di Katadata menggambarkan fenomena ini sebagai gelombang demonstrasi global yang dipimpin Generasi Z. Namun jika dibaca lebih dalam, ini bukan sekadar soal demonstrasi. Ini tentang sesuatu yang lebih sunyi, tapi jauh lebih serius, yakni krisis kepercayaan.

Generasi Z tumbuh dalam dunia yang penuh janji. Mereka adalah generasi paling terdidik, paling terkoneksi, dan paling cepat mengakses informasi. Mereka tahu bagaimana negara lain bekerja, bagaimana standar hidup bisa lebih baik, dan bagaimana kebijakan publik seharusnya dijalankan. Masalahnya, realitas yang mereka hadapi sering kali tidak seindah itu.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, mereka melihat pola yang sama, misalnya lapangan kerja yang sempit, harga kebutuhan pokok yang terus naik, dan jarak yang terasa makin lebar antara rakyat biasa dan para elite. Di titik ini, kemarahan mereka bukan lagi soal satu kebijakan. Ini tentang perasaan bahwa sistemnya tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Menariknya, gerakan Gen Z ini tidak seperti gerakan mahasiswa era sebelumnya. Mereka tidak selalu punya pemimpin tunggal. Mereka tidak bergantung pada organisasi formal. Koordinasi bisa terjadi lewat media sosial, grup chat, atau platform digital. Gerakan menjadi cair, cepat, dan sulit ditebak. Dalam banyak hal, ini adalah bentuk baru dari politik: lebih horizontal, lebih spontan, dan kadang lebih emosional.

Namun, di balik spontanitas itu, ada pola yang konsisten. Banyak aksi dipicu oleh hal-hal yang tampak kecil, seperti pejabat dengan fasilitas mewah, kebijakan yang terasa tidak adil, atau keputusan yang dianggap tidak masuk akal. Tapi sebenarnya, itu hanya pemantik. Api besarnya sudah lama ada, yaitu ketimpangan, ketidakadilan, dan rasa tidak didengar.

Jika kita tarik ke konteks Indonesia, gejala ini terasa semakin relevan. Kita sering melihat perdebatan publik yang ramai di media sosial, kritik yang tajam terhadap kebijakan, hingga gelombang protes yang datang silih berganti. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa ada jarak yang mulai melebar antara negara dan warganya, terutama generasi mudanya.

Di sinilah birokrasi dan ASN berada pada posisi yang menarik sekaligus krusial. Di satu sisi, mereka adalah pelaksana kebijakan. Di sisi lain, mereka juga wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat. Ketika pelayanan publik terasa lambat, tidak responsif, atau tidak adil, yang pertama kali dirasakan masyarakat bukanlah “negara” sebagai konsep abstrak, melainkan birokrasi itu sendiri.

Masalahnya, birokrasi kita sering kali masih bekerja dengan logika lama: prosedural, hierarkis, dan cenderung defensif. Sementara itu, Generasi Z bergerak dengan logika yang berbeda: cepat, transparan, dan menuntut akuntabilitas. Ketika dua logika ini bertemu, gesekan menjadi sulit dihindari.

Kita bisa melihatnya dari hal-hal sederhana. Misalnya, ketika sebuah kebijakan tidak dijelaskan dengan baik, Gen Z tidak akan diam. Mereka akan bertanya, mengkritik, bahkan memviralkan. Bagi birokrasi yang tidak siap, ini bisa terasa seperti serangan. Padahal, bisa jadi ini adalah bentuk partisipasi yang belum sepenuhnya dipahami. Pertanyaannya kemudian: apakah ini ancaman? Atau justru peluang?

Jika dilihat secara jernih, ini sebenarnya peluang besar. Generasi Z bukan anti-negara. Mereka justru peduli, hanya saja dengan cara yang berbeda. Mereka ingin negara yang lebih transparan, lebih adil, dan lebih masuk akal. Mereka ingin didengar, bukan sekadar diatur.

Bagi birokrasi dan ASN, ini bisa menjadi momentum untuk beradaptasi. Bukan hanya dalam hal digitalisasi layanan, tetapi juga dalam cara berpikir. Dari sekadar menjalankan aturan, menjadi benar-benar melayani. Dari sekadar menjaga stabilitas, menjadi membangun kepercayaan.

Karena pada akhirnya, yang sedang kita hadapi bukan sekadar gelombang demonstrasi. Ini adalah perubahan cara generasi melihat negara. Jika tidak direspons dengan tepat, jarak itu bisa semakin lebar. Tapi jika dikelola dengan bijak, justru bisa menjadi awal dari hubungan baru yang lebih sehat antara negara dan warganya.

Dan mungkin, di situlah harapan sebenarnya: ketika generasi yang dulu dianggap terlalu kritis, justru menjadi mitra terbaik untuk memperbaiki sistem yang sudah terlalu lama berjalan apa adanya.