Penjaga Kewarasan

Putusan bebas terhadap empat aktivis muda yang sebelumnya dituduh menghasut demonstrasi besar pada Agustus 2025 menarik perhatian banyak kalangan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti. Empat orang yang dibebaskan itu adalah Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen, staf Lokataru Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta admin Aliansi Mahasiswa Penggugat Khariq Anhar.

Putusan ini menutup proses hukum yang cukup panjang sejak mereka ditahan pada September 2025. Dalam persidangan, majelis hakim menilai bukti yang diajukan jaksa tidak cukup untuk membuktikan bahwa para terdakwa benar-benar melakukan penghasutan yang menyebabkan kerusuhan dalam demonstrasi tersebut.

Bagi sebagian orang, putusan ini mungkin terasa mengejutkan. Demonstrasi pada Agustus 2025 memang berakhir tragis. Aksi yang berlangsung di sejumlah kota itu menelan korban jiwa hingga 14 orang. Dalam situasi seperti itu, publik tentu berharap ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban.

Namun hukum pidana tidak bekerja hanya berdasarkan perasaan atau tekanan situasi. Dalam sistem hukum modern, seseorang hanya dapat dipidana jika kesalahannya terbukti secara jelas. Hakim tidak cukup hanya melihat bahwa suatu peristiwa buruk terjadi; hakim juga harus memastikan apakah benar terdakwa memiliki peran langsung yang menyebabkan peristiwa tersebut.

Prinsip inilah yang menjadi fondasi hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia. Seseorang tidak bisa dihukum hanya karena ia berada di sekitar suatu peristiwa atau karena ia dikenal aktif dalam sebuah gerakan. Harus ada bukti yang menunjukkan bahwa ia benar-benar melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dalam konteks demonstrasi, persoalan ini memang sering menjadi rumit. Demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi. Banyak aksi protes berlangsung secara damai, tetapi tidak jarang situasi berubah menjadi tegang, bahkan ricuh. Ketika kericuhan terjadi, muncul pertanyaan: siapa yang harus bertanggung jawab?

Secara historis, tuduhan “penghasutan” sering menjadi pasal yang paling mudah digunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Dalam berbagai periode sejarah, baik di Indonesia maupun di negara lain, aktivis atau penyelenggara aksi kadang dituduh menghasut massa ketika demonstrasi berujung kerusuhan.

Padahal, dalam praktik hukum modern, membuktikan penghasutan tidaklah sederhana. Harus ada bukti yang jelas bahwa seseorang secara sadar mendorong atau memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Tanpa bukti tersebut, tuduhan penghasutan bisa menjadi terlalu luas dan berpotensi menjerat orang yang sebenarnya tidak bersalah.

Karena itu, putusan pengadilan dalam kasus ini dapat dilihat sebagai pengingat tentang pentingnya kehati-hatian dalam proses hukum. Pengadilan memiliki tugas memastikan bahwa setiap dakwaan benar-benar didukung bukti yang kuat.

Setelah dinyatakan bebas, para terdakwa juga berencana menuntut ganti rugi atas masa penahanan yang mereka jalani. Menurut penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mekanisme tersebut memang tersedia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Permohonan ganti rugi dapat diajukan melalui praperadilan di pengadilan.

Ketentuan tentang ganti rugi sebenarnya merupakan bagian penting dari sistem hukum. Aturan ini menunjukkan bahwa negara juga memiliki tanggung jawab jika seseorang mengalami penahanan yang kemudian terbukti tidak berdasar. Mekanisme ini sekaligus menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum untuk selalu berhati-hati dalam mengambil langkah hukum.

Pada akhirnya, peristiwa demonstrasi Agustus 2025 tetap menyisakan duka mendalam. Empat belas orang kehilangan nyawa, dan masyarakat tentu berharap penyebab tragedi tersebut dapat dijelaskan secara terang.

Namun putusan pengadilan ini juga mengajarkan satu hal penting. Dalam negara hukum, proses mencari keadilan harus tetap berpegang pada bukti dan aturan, bukan pada tekanan situasi atau keinginan untuk segera menemukan pihak yang disalahkan.

Di situlah peran pengadilan menjadi sangat penting. Ketika berbagai kepentingan dan emosi publik saling bertemu, pengadilan diharapkan menjadi tempat yang menjaga kewarasan: menilai perkara dengan tenang, memeriksa bukti dengan hati-hati, dan pada akhirnya memutuskan perkara secara adil.