Kebingungan di Ruang Publik

Ketika filsuf Jerman Jürgen Habermas wafat pada usia 96 tahun pada Maret 2026, dunia kehilangan salah satu pemikir yang banyak berbicara tentang demokrasi dan komunikasi publik. Habermas percaya bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada pemilu atau lembaga negara. Demokrasi juga bergantung pada percakapan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Habermas, masyarakat modern membutuhkan apa yang ia sebut “ruang publik”, yaitu tempat di mana warga bisa berdiskusi secara rasional tentang urusan bersama. Dalam ruang itu, pemerintah menjelaskan kebijakan dengan jelas, masyarakat menilai dengan kritis, dan perbedaan pendapat diselesaikan melalui argumen yang masuk akal.

Masalahnya, dalam banyak negara, termasuk Indonesia ruang publik sering kali tidak berjalan seperti itu. Percakapan politik sering menjadi bising, membingungkan, bahkan kadang terasa seperti teka-teki. Di sinilah gagasan Habermas terasa sangat relevan.

Sejak menjadi presiden, Prabowo Subianto kerap melontarkan pernyataan yang mengundang berbagai tafsir. Sebagian pengamat politik menilai gaya komunikasinya sering spontan, bahkan kadang terdengar aneh atau tidak biasa.

Misalnya ketika ia pernah mengatakan bahwa demokrasi bisa terasa “melelahkan” dan mahal. Bagi sebagian orang, itu hanya keluhan tentang biaya politik. Namun bagi sebagian pengamat lain, kalimat itu memicu diskusi panjang tentang komitmen terhadap demokrasi.

Hal serupa terjadi dalam isu pemberantasan korupsi. Dalam masa kampanye, Prabowo terkenal dengan pernyataan keras bahwa koruptor harus dikejar “sampai ke Antartika”. Tetapi kemudian ia juga pernah menyebut kemungkinan memberi maaf kepada koruptor jika mereka mengembalikan uang yang dicuri.

Perubahan nada seperti ini membuat publik bertanya-tanya: sebenarnya sikap pemerintah seperti apa?

Dalam teori Habermas, situasi seperti ini disebut distorsi komunikasi, ketika bahasa politik tidak cukup jelas untuk membantu publik memahami arah kebijakan.

Kebingungan juga sering muncul dalam berbagai program pemerintah yang diluncurkan saat ini. Salah satu yang paling ramai diperbincangkan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan memberikan makanan bergizi kepada jutaan anak sekolah. Secara ide, program ini sangat positif karena menyentuh masalah gizi dan kesehatan anak.

Namun perdebatan muncul karena berbagai hal: biaya yang sangat besar, mekanisme distribusi, hingga kesiapan anggaran negara. Banyak ekonom mempertanyakan bagaimana program sebesar itu bisa dijalankan tanpa membebani fiskal.

Program lain adalah Koperasi Desa Merah Putih, yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali ekonomi desa melalui jaringan koperasi baru. Gagasannya menarik, tetapi sebagian pengamat menilai konsepnya masih kabur. Apakah ini koperasi baru, transformasi koperasi lama, atau hanya program bantuan pemerintah dengan nama berbeda?

Lalu ada program Sekolah Rakyat, yang digagas untuk memberikan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin. Tujuannya tentu baik. Tetapi kembali muncul pertanyaan: bagaimana model sekolahnya, siapa yang mengelola, dan bagaimana hubungannya dengan sistem pendidikan yang sudah ada?

Di luar program-program tersebut, ada juga kritik tentang kabinet yang sangat besar. Kabinet pemerintahan saat ini dianggap sebagai salah satu yang paling gemuk dalam sejarah Indonesia. Banyak pengamat menilai jumlah kementerian dan wakil menteri yang terlalu banyak bisa menimbulkan birokrasi yang tidak efisien.

Pemerintah harus menjelaskan kebijakan dengan cara yang bisa dipahami masyarakat, sementara masyarakat menilai kebijakan tersebut melalui diskusi terbuka. Jika komunikasi politik terlalu rumit, terlalu spontan, atau terlalu sering berubah, ruang publik menjadi penuh kebingungan. Dan, ketika publik bingung, diskusi sering berubah menjadi spekulasi.

Ironisnya, Indonesia sebenarnya memiliki tradisi yang sangat dekat dengan gagasan Habermas, yaitu: musyawarah. Dalam musyawarah, orang berbicara dengan tujuan mencari pemahaman bersama, bukan sekadar memenangkan argumen. Tetapi di era media sosial, percakapan publik sering berubah menjadi debat cepat dan emosional. Pernyataan politik yang sedikit saja ambigu bisa menjadi polemik nasional dalam hitungan jam.

Warisan terbesar Habermas sebenarnya sederhana: demokrasi bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal cara berbicara kepada rakyat. Kebijakan boleh besar dan ambisius. Program boleh banyak dan beragam. Tetapi tanpa komunikasi yang jernih, publik akan kesulitan memahami arah negara. Dan, ketika negara sulit dipahami, kepercayaan publik bisa perlahan menurun.

Habermas pernah percaya bahwa manusia pada dasarnya mampu mencapai pemahaman melalui dialog yang rasional. Mungkin keyakinan itu terdengar idealistis. Namun dalam politik modern yang penuh kebisingan, justru kejernihan bahasa itulah yang semakin terasa langka—dan semakin penting.