HAM dan MBG

Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, bahwa pihak yang menentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) berarti menentang Hak Asasi Manusia (HAM), memantik polemik. Di satu sisi, kita semua sepakat bahwa hak atas pangan adalah bagian dari hak asasi manusia. Di sisi lain, muncul pertanyaan yang wajar: apakah setiap kritik terhadap pelaksanaan kebijakan otomatis dapat dimaknai sebagai sikap anti-HAM?

Dalam General Comment No. 12 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ECOSOC), ditegaskan bahwa hak atas pangan adalah hak setiap orang untuk memperoleh akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak ini secara progresif. Kata “progresif” penting digarisbawahi. Artinya, pemenuhannya dilakukan secara bertahap, sesuai kemampuan negara, dan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan lingkungan.

MBG lahir dari semangat untuk memperkuat hak atas pangan, khususnya bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Tujuan memperbaiki gizi dan menekan stunting adalah agenda yang sulit untuk ditolak. Dalam konteks itu, pernyataan Menteri Pigai bisa dipahami sebagai penegasan bahwa negara serius memandang pangan sebagai hak, bukan sekadar bantuan sosial.

Namun dalam praktik kebijakan publik, selalu ada ruang untuk bertanya. Apakah pelaksanaannya sudah tepat sasaran? Apakah distribusinya sudah adil? Apakah desain anggarannya tidak berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar lain? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak serta-merta berarti menolak hak atas pangan. Justru bisa dibaca sebagai upaya memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai prinsip HAM itu sendiri.

Beberapa pengamat mencatat bahwa MBG masih menyasar sekolah dan kelompok penerima secara relatif luas, termasuk di wilayah atau sekolah yang siswanya berasal dari keluarga mampu. Di saat yang sama, sebagian masyarakat lain masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, perlindungan sosial, atau infrastruktur dasar. Situasi ini menimbulkan diskusi tentang prioritas dan ketepatan sasaran.

Dalam pendekatan HAM, hak-hak ekonomi dan sosial saling berkaitan. Hak atas pangan tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan hak atas kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, bahkan lingkungan hidup yang baik. Karena itu, ketika ada kebijakan pengalihan atau penyesuaian anggaran untuk mendukung MBG, wajar jika publik ingin mengetahui dampaknya terhadap sektor lain. Prinsip proporsionalitas dan keseimbangan menjadi penting agar pemenuhan satu hak tidak secara signifikan mengurangi kualitas pemenuhan hak yang lain.

Aspek keberlanjutan juga tak kalah penting. General Comment No. 12 menekankan bahwa pemenuhan hak atas pangan harus mempertimbangkan sistem pangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Program berskala nasional tentu memerlukan rantai pasok yang besar, pengelolaan limbah yang baik, dan tata kelola yang transparan. Di sinilah ruang evaluasi dan perbaikan terus-menerus dibutuhkan.

Karena itu, mungkin yang lebih produktif bukanlah mempertentangkan pro dan kontra MBG dalam kerangka moral, melainkan memperkaya dialog tentang bagaimana program ini dapat semakin selaras dengan prinsip HAM. Kritik terhadap desain atau implementasi bisa dipahami sebagai bagian dari partisipasi publik yang sehat dalam negara demokrasi.

Pernyataan yang tegas sering kali dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen. Namun dalam isu yang menyangkut hak asasi manusia, bahasa yang inklusif dan dialogis sering kali lebih efektif untuk membangun kepercayaan. Alih-alih melihat kritik sebagai bentuk penolakan terhadap HAM, mungkin lebih bermanfaat jika ia diperlakukan sebagai masukan untuk menyempurnakan kebijakan.

MBG memiliki niat sosial yang kuat dan potensi dampak yang besar. Agar manfaatnya optimal, maka transparansi, evaluasi berkala, dan keterbukaan terhadap masukan publik menjadi sangat dibutuhkan. Dengan demikian, hak atas pangan tidak hanya ditegaskan secara normatif, tetapi juga diwujudkan secara adil, berkelanjutan, dan selaras dengan pemenuhan hak-hak dasar lainnya.

Pada akhirnya, memperkuat hak asasi manusia bukan hanya soal memastikan sebuah program berjalan, tetapi juga memastikan bahwa ia dijalankan dengan cara yang bijak dan inklusif. Ruang dialog yang terbuka akan membantu kita menjaga tujuan bersama itu.