Simbol yang (Terasa) Menakutkan

Di banyak negara, kekuasaan sering kali tidak takut pada senjata, melainkan pada simbol. Sebab simbol bekerja diam-diam. Ia masuk ke kepala orang, hidup di obrolan warung kopi, muncul di kaus, stiker, meme, sampai spanduk jalanan. Simbol tidak selalu membutuhkan pidato panjang. Kadang cukup satu gambar, satu nama, atau satu bendera, lalu orang-orang mengerti pesan yang hendak disampaikan.

Indonesia pernah mengalami fase itu menjelang Pemilu 1997. Ketika rezim Orde Baru begitu khawatir terhadap istilah “Mega-Bintang”.

Fenomena ini lahir setelah pemerintah mengesahkan PDI kubu Soerjadi dan menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan partai. Peristiwa itu memuncak pada tragedi Kudatuli 27 Juli 1996, ketika kantor PDI pro-Mega diserbu. Pemerintah mungkin mengira masalah selesai setelah struktur partai berhasil “diamankan”. Tetapi mereka lupa satu hal penting: organisasi bisa direbut, namun simpati publik jauh lebih sulit dikendalikan.

Ketika Mega memutuskan memboikot Pemilu tahun 1997, dukungan terhadapnya justru membesar. Nama Mega berubah menjadi simbol perlawanan diam-diam terhadap kekuasaan. Akhirnya, lahir istilah “Mega-Bintang”, gabungan nama Mega dengan lambang Bintang milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta figur Sri Bintang Pamungkas.

Fenomena ini menarik. Sebab secara formal, Mega bahkan tidak aktif berkampanye. Ia tidak hadir di panggung-panggung PPP. Namun namanya hidup di akar rumput. Di Surakarta, ratusan ribu orang dikabarkan berkumpul hanya karena isu bahwa Mega akan datang ke kampanye PPP. Ketika akhirnya ia tak hadir, massa tetap histeris hanya karena mendengar “salam dari Mega”.

Artinya, yang bergerak saat itu bukan lagi sekadar politik elektoral biasa. Yang bekerja adalah imajinasi kolektif. Nama Mega telah berubah menjadi simbol ketidakpuasan publik terhadap rezim. Dan rezim sangat takut pada simbol seperti itu.

Ketakutan itulah yang membuat aparat bergerak membersihkan spanduk “Mega-Bintang”. Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, kepolisian, hingga ABRI turun tangan mengamankan atribut yang dianggap berbahaya. Bayangkan: negara sebesar Indonesia sampai sibuk mencopot spanduk dan tulisan di jalanan. Sesuatu yang tampak sederhana, tetapi dianggap mengancam stabilitas kekuasaan.

Padahal, semakin simbol ditekan, biasanya justru semakin kuat daya hidupnya.

Fenomena semacam ini sebenarnya terus berulang dalam sejarah. Kekuasaan sering kali terlalu percaya bahwa kontrol administratif mampu membungkam aspirasi publik. Padahal publik selalu menemukan cara baru untuk menyampaikan pesan. Ketika pidato dibatasi, orang memakai simbol. Ketika simbol dilarang, orang memakai humor. Ketika humor ditekan, muncul meme, kode, atau budaya populer.

Karena itu menarik melihat bagaimana hari ini pemerintah juga tampak sensitif terhadap simbol-simbol tertentu, termasuk fenomena bendera Monkey D. Luffy atau atribut dari serial One Piece yang kadang diasosiasikan dengan kritik sosial dan semangat anti-kemapanan.

Tentu, bendera bajak laut One Piece pada dasarnya hanyalah bagian budaya pop. Tetapi di tangan publik, simbol bisa memperoleh makna baru. Banyak anak muda memakai simbol itu bukan semata karena anime, melainkan karena ia dianggap mewakili semangat kebebasan, perlawanan terhadap otoritas yang korup, atau keberpihakan pada rakyat kecil—tema-tema yang memang kuat dalam cerita One Piece.

Di sinilah kekuasaan sering gelisah. Sebab simbol populer memiliki daya sebar yang sulit dikendalikan. Ia cair, lucu, santai, tetapi mampu menyimpan kritik yang tajam. Persis seperti “Mega-Bintang” dahulu. Secara formal mungkin hanya gabungan nama dan lambang. Tetapi di mata publik, ia menjadi kode perlawanan.

Ada ironi di sini. Semakin pemerintah menunjukkan rasa takut terhadap simbol, semakin besar rasa penasaran publik terhadap simbol tersebut. Sesuatu yang awalnya kecil bisa berubah menjadi besar justru karena dibesarkan oleh reaksi kekuasaan sendiri.

Orde Baru pernah mengalami hal itu. Upaya menyingkirkan Mega justru melambungkan popularitasnya. PDI kubu Soerjadi yang didukung negara malah ambruk di akar rumput. Sebaliknya PPP mengalami lonjakan suara karena berhasil menangkap arus simpati publik terhadap Mega. Politik akhirnya membuktikan bahwa legitimasi tidak selalu bisa diproduksi melalui keputusan administratif.

Sejarah itu memberi pelajaran penting: kekuasaan yang terlalu sibuk memerangi simbol biasanya sedang kehilangan kemampuan memahami suasana batin rakyatnya sendiri.

Sebab simbol hanyalah permukaan. Yang sebenarnya bergerak di bawahnya adalah rasa kecewa, ketidakpercayaan, dan keinginan publik untuk menemukan saluran ekspresi. Dan ketika sebuah rezim mulai takut pada spanduk, meme, atau bendera budaya populer, mungkin yang sedang mereka hadapi bukan sekadar gambar, melainkan cermin dari kegelisahan masyarakat yang tak lagi mudah dibungkam.