Mendengar Indonesia dari Dua Sisi

Pernyataan Prabowo Subianto yang menyarankan pengkritiknya “pergi ke Yaman” belakangan memantik diskusi yang cukup luas. Di satu sisi, ia dapat dibaca sebagai ekspresi ketegasan seorang pemimpin dalam menghadapi kritik. Namun di sisi lain, respons publik menunjukkan bahwa kalimat semacam itu juga mudah menimbulkan tafsir beragam, terutama ketika dikaitkan dengan pengalaman kolektif bangsa yang tidak selalu sederhana.

Dalam konteks itulah, kesaksian Farida Indriastuti menjadi menarik untuk disimak. Saya membaca tulisannya di platform Threads menanggapi kata-kata Presiden RI itu. Ia mengajak kita melihat Indonesia dari sudut yang berbeda: bukan dari podium, melainkan dari lapangan. Pengalamannya sebagai jurnalis meliput berbagai konflik, mulai dari Kerusuhan Mei 1998, Konflik Sambas 1999, hingga Konflik Sampit 2001. Semuanya menyuguhkan potret tentang Indonesia yang penuh dinamika, sekaligus menyimpan luka.

Cerita-cerita yang ia bagikan bukan sekadar catatan jurnalistik, tetapi juga refleksi kemanusiaan. Ia menuturkan tentang pengungsi yang harus meninggalkan rumah, keluarga yang terpisah oleh kekerasan, hingga anak-anak yang merekam trauma melalui gambar. Dalam kisah-kisah semacam itu, Indonesia hadir sebagai ruang hidup yang nyata, dengan segala kompleksitas sosial, budaya, dan sejarahnya.

Di titik ini, perdebatan tentang “siapa yang berhak bicara tentang Indonesia” menjadi lebih bernuansa. Dalam kerangka demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Baik pemimpin, jurnalis, maupun masyarakat umum, semuanya memiliki ruang untuk bersuara.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pengalaman sering kali memberi kedalaman tersendiri pada sebuah pandangan. Mereka yang pernah berada di tengah situasi krisis atau konflik, misalnya, cenderung memiliki sensitivitas yang berbeda dalam melihat persoalan kebangsaan. Pengalaman tersebut tidak selalu membuat seseorang lebih benar, tetapi dapat memperkaya perspektif yang disampaikan.

Sebaliknya, posisi dalam pemerintahan juga membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Seorang pemimpin dituntut menjaga stabilitas, merespons berbagai kepentingan, dan mengambil keputusan dalam situasi yang kerap tidak ideal. Dalam proses itu, pilihan kata dan cara penyampaian menjadi penting, karena akan memengaruhi bagaimana publik memahami pesan yang disampaikan.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa relasi antara pengalaman lapangan dan kekuasaan tidak selalu berjalan beriringan. Pada masa-masa sulit seperti Kerusuhan Mei 1998, misalnya, terdapat beragam pengalaman yang membentuk cara orang memandang negara. Di sisi lain, perjalanan tokoh-tokoh nasional, termasuk pengalaman berada di luar negeri dalam situasi tertentu juga menjadi bagian dari mozaik sejarah yang lebih luas. 

Dalam konteks pascareformasi, Prabowo Subianto diketahui pernah berada di Yordania dalam suatu periode, sebagaimana pada masa berbeda Sumitro Djojohadikusumo, ayahandanya, juga pernah berada di luar Indonesia dalam pusaran peristiwa PRRI. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa relasi seseorang dengan tanah air tidak selalu bersifat linier.

Semua ini menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat dipahami dari satu sudut pandang saja. Ia adalah hasil pertemuan antara kebijakan dan pengalaman, antara keputusan politik dan realitas sosial. Karena itu, alih-alih mempertentangkan keduanya, mungkin yang lebih dibutuhkan adalah upaya untuk saling melengkapi.

Suara dari ruang kekuasaan penting untuk memberi arah dan kepastian. Sementara itu, suara dari lapangan membantu menjaga kedekatan dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Ketika keduanya dapat saling mendengar, ruang publik menjadi lebih sehat, dan percakapan kebangsaan dapat berlangsung dengan lebih konstruktif.

Pertanyaan tentang siapa yang paling berhak bicara tentang Indonesia mungkin tidak memerlukan jawaban tunggal. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap suara—dengan latar pengalaman masing-masing—dapat berkontribusi dalam membangun pemahaman bersama. Sebab, Indonesia bukan hanya tentang siapa yang berbicara, tetapi juga tentang kesediaan untuk saling mendengarkan.

Oleh karena itu, kita perlu sedikit jeda untuk melihat diri sendiri sebagai bangsa. Kita sering kali begitu cepat menilai siapa yang paling layak bersuara, seolah-olah pengalaman bisa ditakar seperti angka statistik, atau legitimasi bisa disematkan seperti atribut jabatan. Padahal, dalam kenyataannya, Indonesia justru tumbuh dari perjumpaan berbagai suara yang tidak selalu sejalan, tetapi saling melengkapi dalam diam.

Mungkin pula, tanpa kita sadari, kita lebih mudah mengingat suara yang lantang daripada yang pelan. Padahal, suara yang pelan itu sering datang dari mereka yang pernah berhadapan langsung dengan rapuhnya hidup. Ia tidak selalu rapi dalam argumentasi, tidak selalu hadir di ruang-ruang resmi, tetapi justru di situlah letak kejujurannya. Dan bisa jadi, di tengah riuhnya perdebatan, suara semacam itulah yang perlahan mengingatkan kita, bahwa mencintai Indonesia bukan terutama soal siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling bersedia memahami.