Arsip Rasa Warga

Ada banyak alasan seseorang bertahan di sebuah kota. Pekerjaan, sekolah anak, rumah yang sudah dicicil bertahun-tahun, atau barangkali karena di sana tinggal orang-orang yang dicintai. Namun, ada alasan lain yang tampak remeh, tetapi sering kali lebih jujur, misalnya kota itu punya makanan yang membuat kita betah pulang.

Bukan semata restoran mahal dengan daftar menu yang sulit dibaca. Yang membuat kota terasa akrab justru sering berupa hal-hal sederhana, seperti nasi pecel di dekat kantor, mi ayam yang kuahnya selalu pas ketika hujan, kopi sachet dari gerobak kecil di depan stasiun, atau warteg yang pemiliknya sudah hafal bahwa kita tidak suka sambal terlalu banyak.

Di tengah ritme kota yang tergesa-gesa, makanan menjadi jeda. Ia memberi kesempatan kepada warga untuk berhenti sejenak dari rapat, macet, tagihan, target kerja, dan berita politik yang kadang lebih melelahkan daripada perjalanan pulang. Sepiring nasi hangat tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi ia cukup untuk mengembalikan tenaga dan, kadang, kewarasan.

Dalam kajian tentang kota, pengalaman semacam ini kerap disebut urban foodscape, yakni lanskap makanan yang membentuk cara warga mengalami ruang hidupnya. Kota tidak hanya dibaca melalui gedung, jalan layang, taman, atau pusat perbelanjaan. Kota juga dikenali melalui aroma bawang goreng, kepulan asap sate, bunyi ulekan sambal, antrean bakso, hingga teriakan penjual nasi goreng menjelang tengah malam.

Revolusi Urusan Cucian

Pada suatu masa, mencuci pakaian bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sambil lalu. Ia adalah peristiwa rumah tangga, bahkan peristiwa sosial. Di desa-desa Jawa, orang mencuci di sungai, pancuran, atau sumur umum. Pakaian dikucek dengan tangan, dipukul-pukul pada batu, lalu dijemur di halaman atau pagar bambu. Di sana orang tidak hanya membersihkan kain, tetapi juga bertukar kabar, membicarakan harga beras, menilai calon menantu, hingga mengabarkan tetangga yang baru pulang dari perantauan.

Mencuci, di zaman dahulu adalah kerja yang melelahkan, tetapi juga membangun pergaulan. Air, sabun, tangan, dan waktu menjadi satu paket yang tak terpisahkan. Kini, ritual itu perlahan menghilang dari kehidupan kota. Bukan karena orang kota tidak lagi punya pakaian kotor, melainkan karena mereka tidak lagi punya cukup waktu untuk mengurusnya sendiri.

Di gang-gang padat, kawasan kos, perumahan, hingga apartemen, papan bertuliskan “Laundry Kiloan” kini mudah ditemukan. Ia hadir seperti warung makan, depot air isi ulang, atau konter pulsa. Sederhana, dekat, dan dibutuhkan. Warga membawa satu tas pakaian kotor, menimbangnya, membayar, lalu pulang. Beberapa hari kemudian, pakaian itu kembali dalam keadaan bersih, harum, dan terlipat rapi.

Tidak berlebihan jika laundry kiloan disebut sebagai revolusi senyap dalam kehidupan urban Indonesia. Ia tidak datang dengan pidato besar, tidak pula dengan penemuan yang menghebohkan. Namun, ia mengubah cara orang membagi waktu, mengurus rumah, memandang pekerjaan domestik, dan bahkan membangun usaha kecil.

Ruang untuk Anarkisme

Setiap kali terjadi demonstrasi yang berujung ricuh, satu kata hampir selalu muncul dari pejabat maupun aparat: anarkis. Kata itu seolah menjadi sinonim bagi kekerasan, perusakan, dan kekacauan. Begitu mudahnya label tersebut dilekatkan hingga publik lupa bahwa anarkisme memiliki sejarah pemikiran yang jauh lebih kompleks daripada sekadar aksi membakar halte atau melempar batu.

Padahal, jika menengok akar intelektualnya, anarkisme bukanlah ajaran tentang kekacauan. Ia adalah gagasan yang mempertanyakan dominasi kekuasaan dan meyakini bahwa manusia mampu mengatur dirinya melalui kerja sama sukarela, solidaritas, dan saling percaya. Dalam konteks kota, gagasan itu justru menemukan ruang hidupnya.

Filsuf Prancis, Pierre-Joseph Proudhon, sejak abad ke-19 mendefinisikan anarkisme sebagai penolakan terhadap dominasi manusia atas manusia lain. Sementara Peter Kropotkin, melalui Mutual Aid, menunjukkan bahwa kerja sama dan saling menolong merupakan naluri evolusioner yang membuat masyarakat bertahan hidup. Pandangan ini membalik asumsi bahwa keteraturan hanya bisa lahir dari negara atau aparat. Kadang-kadang, justru warga biasa yang mampu menciptakan keteraturan mereka sendiri.

Kota menjadi laboratorium terbaik untuk melihat kenyataan itu. Di kota, kehidupan bergerak lebih cepat daripada regulasi. Ketika ruang publik terbatas, warga menemukan cara memanfaatkannya. Ketika pelayanan negara belum menjangkau semua kebutuhan, komunitas membangun jaringan bantuan secara mandiri. Ketika birokrasi lambat, solidaritas sosial sering kali bekerja lebih dahulu.

Benteng Pendhem

Di Kota Ngawi, dua sungai besar—Bengawan Solo dan Sungai Madiun—bertemu sebelum mengalir menuju laut. Di titik pertemuan itulah berdiri sebuah bangunan tua yang selama puluhan tahun lebih dikenal masyarakat sebagai Benteng Pendhem. Nama resminya adalah Benteng Van den Bosch, diambil dari Johannes Graaf van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dikenang sebagai penggagas sistem tanam paksa (cultuurstelsel). Ironisnya, nama seorang perancang eksploitasi ekonomi terbesar di Jawa justru diabadikan pada sebuah bangunan yang kini menjadi objek wisata.

Benteng ini lebih dari sekadar peninggalan arsitektur kolonial. Ia adalah saksi bisu yang merekam bagaimana kekuasaan bekerja. Bagaimana ia menguasai ruang, mengendalikan manusia, dan mengamankan kepentingan ekonomi.

Benteng Van den Bosch dibangun antara tahun 1839 hingga 1845, tidak lama setelah Perang Jawa (1825–1830) yang dipimpin Pangeran Diponegoro berakhir. Perang itu menguras kas Belanda sekaligus memperlihatkan betapa rapuhnya kekuasaan kolonial ketika menghadapi perlawanan rakyat. Karena itu, pemerintah kolonial tidak hanya membangun benteng sebagai instalasi militer, tetapi juga sebagai simbol bahwa pemberontakan tidak boleh terulang.

Pilihan lokasi di Ngawi bukan kebetulan. Pertemuan Bengawan Solo dan Sungai Madiun merupakan jalur transportasi air yang sangat strategis pada abad ke-19. Dari tempat ini, Belanda dapat mengawasi mobilitas manusia, distribusi hasil bumi, hingga aktivitas perdagangan di pedalaman Jawa.

Pesta Rakyat

Setiap kali sebuah kota menggelar pesta rakyat—panggung musik gratis, festival budaya, pesta kembang api, atau perayaan hari jadi—selalu muncul komentar sinis. “Daripada bikin konser, lebih baik perbaiki jalan” atau “Lebih baik anggarannya dipakai membangun sekolah atau rumah sakit.” Kritik semacam itu terdengar masuk akal karena kebutuhan dasar memang harus menjadi prioritas.

Namun, benarkah kebahagiaan warga harus selalu menunggu semua persoalan kota selesai terlebih dahulu? Sejarah justru menunjukkan bahwa pesta rakyat bukanlah pemborosan. Ia merupakan bagian dari fungsi kota sejak ribuan tahun lalu.

Pada masa Romawi Kuno, pemerintah menyelenggarakan berbagai festival publik, pertunjukan teater, hingga perlombaan di arena terbuka. Memang, praktik itu kerap dipakai sebagai alat politik melalui semboyan panem et circenses (roti dan hiburan). Namun, di sisi lain, negara menyadari bahwa manusia tidak hidup dari kebutuhan material semata. Mereka juga membutuhkan ruang untuk berkumpul, merayakan hidup, dan merasa menjadi bagian dari komunitas.

Tradisi serupa berkembang di berbagai kota di nusantara. Alun-alun bukan sekadar lapangan kosong, melainkan ruang bersama tempat pasar malam, sekaten, pertunjukan wayang, hingga perayaan hari besar digelar. Di sana, rakyat dari berbagai lapisan bertemu tanpa sekat. Kota menjadi hidup karena menyediakan ruang bagi perjumpaan.

Drama China

Ada pengakuan yang sering diucapkan setengah berbisik. “Sebenarnya saya cuma iseng nonton satu episode”. Kalimat itu hampir selalu berakhir dengan pengakuan kedua: tahu-tahu dua jam berlalu, puluhan episode habis, dan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan malah tertunda.

Itulah nasib banyak penonton drama China, atau yang akrab disebut dracin. Ia menjadi guilty pleasure zaman digital. Banyak yang mencibirnya sebagai tontonan “receh”, penuh cerita CEO kaya raya yang menyamar menjadi orang miskin, pewaris kerajaan yang terbuang, atau perempuan biasa yang mendadak menjadi istri konglomerat. Plotnya sering terasa mustahil, dialognya kadang berlebihan, bahkan aktingnya tak jarang mengundang gelak.

Namun justru di situlah letak kekuatannya. Dracin mengajarkan satu hal yang mulai langka dalam kehidupan modern: kepastian bahwa kebaikan akhirnya akan menang.

Di tengah dunia nyata yang semakin rumit, penuh ketidakpastian, dan sering kali tidak adil, dracin menawarkan dunia alternatif yang sederhana. Tokoh baik pasti menang. Tokoh jahat pasti kalah. Orang miskin bisa berubah menjadi kaya. Orang yang diremehkan akan membuktikan dirinya. Cinta sejati selalu menemukan jalannya.

Tawa: Bahasa Terakhir Rakyat

Konon, sebuah rezim mulai memasuki masa yang berbahaya bukan ketika rakyat berhenti takut, melainkan ketika rakyat mulai menertawakannya. Tawa bukan lagi sekadar hiburan, tetapi berubah menjadi bahasa politik. Ia menjadi cara paling aman untuk mengatakan sesuatu yang sulit diucapkan secara terus terang.

Hari-hari ini, media sosial Indonesia dipenuhi meme, parodi, video satir, dan plesetan yang menyasar berbagai kebijakan pemerintah. Poster-poster demonstrasi pun tak lagi hanya berisi slogan penuh amarah, melainkan kalimat-kalimat jenaka yang membuat orang tertawa sekaligus mengangguk. Bahkan ajang lari maraton, panggung komedi tunggal, hingga kolom komentar media sosial berubah menjadi ruang kritik yang dibungkus humor.

Fenomena itu bukan pertanda masyarakat sedang baik-baik saja. Sebaliknya, ia sering menjadi tanda bahwa keresahan telah mencapai titik tertentu sehingga hanya tawa yang tersisa.

Filsuf Prancis Henri Bergson, dalam Laughter (1900), menyebut tawa sebagai pengalaman sosial. Orang tertawa bersama karena mereka sama-sama menangkap kejanggalan yang terjadi di sekelilingnya. Humor lahir ketika realitas terasa mekanis, kaku, atau bertentangan dengan akal sehat. Karena itu, ketika jutaan orang menertawakan materi yang sama, sesungguhnya mereka sedang berbagi kegelisahan yang sama pula.

Pedagang Kaki Lima

Di Indonesia, hampir setiap pergantian kepala daerah selalu diikuti janji yang sama: menata pedagang kaki lima (PKL). Kalimatnya terdengar akrab: menertibkan trotoar, memperindah kota, mengatasi kemacetan, atau mengembalikan fungsi ruang publik. Operasi penertiban datang silih berganti, tetapi PKL selalu kembali. Seolah-olah mereka merupakan persoalan yang tak pernah selesai.

Padahal, jika menoleh ke belakang, sejarah menunjukkan bahwa PKL bukanlah penyebab utama kekacauan kota. Mereka justru lahir dari sejarah panjang pembangunan kota yang tidak pernah benar-benar menyediakan ruang bagi ekonomi rakyat. Bahkan, istilah “pedagang kaki lima” sendiri berawal dari sebuah kekeliruan penerjemahan.

Jejaknya dapat ditelusuri ke awal abad ke-19 ketika Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles memimpin Jawa. Raffles memerintahkan agar bangunan di jalan-jalan utama Batavia menyediakan jalur pejalan kaki selebar lima kaki atau five foot way. Ketika kemudian ia mendirikan Singapura pada tahun 1819, konsep serupa diterapkan di kawasan Chinatown sebagai koridor teduh bagi pejalan kaki.

Dalam perkembangannya, istilah five foot way diterjemahkan secara keliru ke dalam bahasa Melayu. Yang semestinya berarti "jalan selebar lima kaki" berubah menjadi "kaki lima". Kesalahan linguistik itu justru melahirkan istilah yang bertahan hingga sekarang: pedagang kaki lima.

Prostitusi Era Kolonial

Ketika aparat imigrasi beberapa waktu lalu mengungkap praktik prostitusi yang melibatkan wisatawan asing di Bali, sebagian orang menganggap fenomena itu sebagai gejala baru yang lahir dari globalisasi dan industri pariwisata. Padahal, jika menoleh ke belakang, sejarah Hindia Belanda menunjukkan bahwa perpindahan pekerja seks lintas negara telah berlangsung lebih dari satu abad lalu. Bahkan, jauh sebelum Bali menjadi destinasi wisata dunia, Surabaya, Batavia, Medan, hingga Palembang telah menjadi persinggahan perempuan-perempuan asing yang menjual tubuh mereka.

Sejarah ini mengingatkan bahwa prostitusi bukan semata persoalan moral individu. Ia merupakan bagian dari dinamika ekonomi, migrasi, dan kekuasaan yang menyertai kolonialisme.

Surabaya menjadi salah satu contoh paling jelas. Sebagai pelabuhan terbesar di Hindia Belanda, kota ini dipenuhi pelaut, pedagang, tentara, pegawai perusahaan, dan buruh dari berbagai bangsa. Di mana terdapat konsentrasi laki-laki lajang dengan daya beli yang cukup, di sana hampir selalu muncul industri hiburan, termasuk prostitusi.

Di kawasan Kembang Jepun, yang kini dikenal sebagai pusat perdagangan tua Surabaya, perempuan-perempuan Jepang pernah menjadi bagian dari denyut kehidupan kota. Mereka dikenal sebagai karayuki-san, gadis-gadis miskin dari Jepang yang dikirim atau bahkan dijual ke berbagai negara Asia Tenggara sejak era Restorasi Meiji pada akhir abad ke-19.

Kota Lambat

Pada awal abad ke-20, Batavia bukanlah kota yang seluruh waktunya dihabiskan untuk mengejar kecepatan. Di sepanjang Koningsplein—kini kawasan Monas—orang berjalan santai menikmati sore. Trem melintas dengan ritme yang teratur. Di Bandung, taman-taman kota menjadi tempat warga Eropa maupun pribumi bercengkerama. Sementara di Malioboro, Yogyakarta, orang datang bukan hanya untuk berbelanja, melainkan juga bertemu, berbincang, dan menikmati denyut kehidupan kota.

Kota-kota kolonial tentu dibangun dengan berbagai ketimpangan. Namun, ada satu pelajaran yang menarik: kota tidak semata-mata dipahami sebagai mesin ekonomi. Ia juga merupakan ruang sosial, tempat manusia membangun memori.

Hari ini, gambaran itu terasa semakin jauh. Kota-kota Indonesia berubah menjadi arena perlombaan tanpa garis akhir. Jalan diperlebar agar kendaraan melaju lebih cepat, gedung terus menjulang, pusat perbelanjaan tumbuh di setiap sudut, sementara ruang untuk berhenti, berjalan kaki, atau sekadar menikmati sore semakin menyempit. Kemajuan akhirnya diukur dengan satu kata, yakni cepat. Padahal, tidak semua hal dalam kehidupan menjadi lebih baik ketika dipercepat.

Kesadaran itulah yang melahirkan gerakan Cittaslow atau Slow Cities di Italia pada tahun 1999. Gerakan ini berakar dari perlawanan masyarakat Italia terhadap budaya serba instan yang mulai menggerus identitas lokal sejak kemunculan restoran cepat saji di Roma pada dekade 1980-an. Dipelopori Carlo Petrini melalui gerakan Slow Food, masyarakat diajak kembali menghargai makanan lokal, tradisi, dan cara hidup yang memberi ruang bagi manusia untuk menikmati waktu.

Dari Priyayi ke Komisaris

Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda memulai Politik Etis. Salah satu janji besarnya adalah memperluas pendidikan bagi bumiputra. Dari sekolah-sekolah itulah kemudian lahir generasi terpelajar yang kelak menjadi penggerak kebangkitan nasional: guru, dokter, jurnalis, pegawai, dan aktivis politik.

Namun pendidikan pada masa kolonial tidak otomatis menghapus ketimpangan. Di dalam birokrasi Hindia Belanda, jabatan tetap berlapis-lapis. Orang Eropa menduduki posisi puncak, sementara elite bumiputra ditempatkan sebagai perantara kekuasaan di tingkat lokal. Bupati, wedana, dan priyayi menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dan rakyat.

Mereka memang bekerja dalam tata administrasi modern, lengkap dengan surat keputusan, struktur jabatan, dan aturan pemerintahan. Akan tetapi, birokrasi itu juga bertumpu pada hubungan sosial lama: status keluarga, garis keturunan, dan kesetiaan kepada penguasa. Jabatan bukan semata soal kemampuan, melainkan juga kehormatan sosial dan kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Warisan semacam itu tidak serta-merta lenyap setelah Indonesia merdeka. Republik memang mengganti penguasa kolonial dengan pemerintahan nasional. Namun kebiasaan memandang jabatan sebagai sumber pengaruh, kehormatan, dan balas jasa terus hidup dalam berbagai bentuk. Pada masa tertentu, ia hadir sebagai loyalitas kepada penguasa. Pada masa lain, ia muncul sebagai hadiah bagi jaringan politik, relawan, keluarga, atau kelompok yang dianggap berjasa.

Menerima Kritik

Salah satu kalimat paling sulit diucapkan seorang pemimpin mungkin bukan “saya akan bekerja keras” atau “saya siap bertanggung jawab”. Kalimat yang jauh lebih sulit adalah: “Saya keliru”.

Mengakui kesalahan bukan perkara mudah, terlebih bagi mereka yang berada di puncak kekuasaan. Di sana, setiap keputusan lahir dari keyakinan, setiap kebijakan dibungkus optimisme, dan setiap program dipromosikan sebagai solusi. Ketika kemudian muncul fakta yang menunjukkan adanya masalah, naluri pertama yang sering muncul bukanlah menerima, melainkan membela diri.

Padahal sejarah menunjukkan, banyak kegagalan besar justru bermula dari ketidakmampuan menerima kenyataan yang tidak menyenangkan.

Jim Collins, penulis buku manajemen terkenal Good to Great, menyebut kemampuan menghadapi kenyataan pahit sebagai salah satu ciri utama pemimpin hebat. Ia merumuskan gagasan yang dikenal sebagai Stockdale Paradox, diambil dari pengalaman Laksamana Jim Stockdale, seorang tentara Amerika Serikat yang menjadi tawanan perang di Vietnam selama enam tahun.

Pelajaran tentang Kesombongan

Dalam setiap organisasi, baik negara, perusahaan, maupun komunitas, selalu ada satu godaan yang sulit dihindari ketika keberhasilan mulai diraih, yaitu merasa diri selalu benar.

Godaan itulah yang sejak ribuan tahun lalu telah digambarkan melalui kisah Icarus dalam mitologi Yunani. Dengan sayap buatan yang direkatkan lilin, Icarus berhasil terbang tinggi meninggalkan penjara bersama ayahnya, Daedalus. Sebelum terbang, sang ayah memberi pesan sederhana. Jangan terlalu rendah karena air laut akan membasahi sayapmu, dan jangan terlalu tinggi karena panas matahari akan melelehkan lilin perekatnya.

Namun keberhasilan sering kali membuat manusia lupa pada batas. Merasa mampu menaklukkan langit, Icarus terus naik mendekati matahari. Kita tahu akhir ceritanya. Lilin meleleh, sayap hancur, dan ia jatuh ke laut.

Kisah ini tidak pernah benar-benar usang karena sesungguhnya bukan tentang terbang, melainkan tentang sifat manusia. Orang Yunani menyebutnya hubris atau kesombongan yang muncul ketika seseorang merasa tidak lagi membutuhkan nasihat, kritik, atau koreksi. Dalam kehidupan modern, hubris tidak hanya menimpa individu. Ia bisa menjangkiti institusi.

Diplomat dari Pare

Pada suatu hari di tahun 2009, bantuan kemanusiaan Muhammadiyah untuk Gaza menghadapi jalan buntu. Perbatasan Rafah ditutup. Jalur yang biasa digunakan organisasi kemanusiaan internasional tidak dapat dilalui. Bagi banyak orang, itu berarti misi harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Namun, bagi Sudibyo Markus, kebuntuan berarti perlunya mencari pintu lain.

Dalam hitungan jam, dokter yang juga aktivis Muhammadiyah itu menghubungi sejumlah kenalan yang tersebar di berbagai negara. Ada tokoh Palang Merah Palestina, pendiri Islamic Relief Worldwide, hingga petugas penghubung lembaga tanggap darurat Israel. Tak lama kemudian, izin masuk melalui wilayah Israel berhasil diperoleh. Bantuan kemanusiaan akhirnya dapat mencapai Gaza.

Tidak ada nota diplomatik. Tidak ada perundingan antarnegara. Tidak ada pula mandat resmi sebagai diplomat pemerintah. Yang bekerja adalah jejaring kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun.

Kisah itu menjadi salah satu alasan mengapa Sudibyo Markus dijuluki “diplomat partikelir Muhammadiyah”. Ia bukan diplomat dalam pengertian formal, tetapi kiprahnya menunjukkan bahwa diplomasi tidak selalu lahir dari gedung kementerian luar negeri. Kadang-kadang diplomasi lahir dari hubungan antarmanusia.

Paradoks Desentralisasi

Pada awal Reformasi 1998, desentralisasi hadir sebagai janji besar. Setelah puluhan tahun hidup dalam sistem yang sangat terpusat, Indonesia memilih membagi kewenangan kepada daerah. Harapannya sederhana tetapi penting: keputusan publik akan lebih dekat dengan rakyat, pembangunan menjadi lebih merata, dan daerah tidak lagi sekadar menjadi penonton atas pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya.

Dua puluh lima tahun kemudian, demokrasi lokal memang berkembang pesat. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Daerah memiliki APBD sendiri dan mengelola puluhan urusan pemerintahan. Namun di balik kemajuan itu, muncul pertanyaan yang mengganggu: apakah otonomi daerah masih benar-benar hidup, atau justru perlahan berubah menjadi simbol administratif yang bergantung pada keputusan fiskal Jakarta?

Pertanyaan itu mengemuka setelah sejumlah kepala daerah menyuarakan kegelisahan mereka. Bupati Siak, Afni Zulkifli, memprotes pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya membuat daerah penghasil seperti Riau menanggung beban ganda. Di Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda bahkan mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah tidak cukup untuk membayar gaji PPPK hingga akhir tahun.

Keluhan tersebut bukan kasus yang berdiri sendiri. Ia menggambarkan gejala yang lebih luas, bahwa kemampuan fiskal daerah sedang mengalami tekanan.

Tragedi Stadion

Pada malam 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruhan di Malang berubah dari arena olahraga menjadi lokasi bencana kemanusiaan. Ratusan orang meninggal dunia setelah terjadi kepanikan massal usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Dunia internasional terkejut. Namun bagi sejarah sepak bola, Kanjuruhan sesungguhnya bukanlah peristiwa yang benar-benar baru.

Dalam catatan sejarah, tragedi stadion telah berulang kali terjadi di berbagai negara. Korbannya mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Yang menarik, penyebabnya sering kali bukan kerusuhan suporter semata, melainkan kombinasi antara buruknya pengelolaan massa, infrastruktur yang tidak memadai, dan respons aparat keamanan yang keliru.

Sejarah tragedi stadion modern dapat ditelusuri ke Estadio Nacional di Lima, Peru, pada tanggal 24 Mei 1964. Saat itu Peru menghadapi Argentina dalam pertandingan kualifikasi Olimpiade Tokyo. Menjelang akhir laga, gol penyama kedudukan Peru dianulir wasit. Keputusan itu memicu kemarahan penonton.

Situasi berubah menjadi petaka ketika polisi berusaha membubarkan massa dengan tongkat dan gas air mata. Ribuan penonton panik dan berusaha melarikan diri. Banyak pintu keluar ternyata tertutup. Dalam hitungan menit, tangga dan lorong stadion berubah menjadi perangkap maut. Sebanyak 328 orang tewas dan lebih dari 500 lainnya terluka. Hingga kini, peristiwa itu masih tercatat sebagai tragedi stadion sepak bola paling mematikan dalam sejarah dunia.

Romantisme Intelijen

Tidak banyak profesi yang memiliki daya pikat sebesar intelijen. Seorang diplomat mungkin dihormati, pengusaha dikagumi, tetapi agen rahasia selalu dikelilingi aura misteri. Ia dianggap memiliki akses ke ruang-ruang yang tak tersentuh orang biasa, mengenal para pemimpin dunia, dan mampu mengubah jalannya sejarah hanya melalui selembar dokumen atau sebuah percakapan. Aura itulah yang tampaknya dimanfaatkan oleh Gaurav Srivastava, sosok yang kini dituduh membangun citra sebagai agen CIA demi memperoleh akses bisnis dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh tuduhan yang kini sedang diproses secara hukum, kisah ini mengingatkan bahwa dunia selalu memiliki ruang bagi “mata-mata palsu”. Sejarah bahkan menunjukkan, sering kali yang paling ampuh bukanlah kemampuan mengumpulkan rahasia, melainkan kemampuan membuat orang percaya bahwa dirinya memiliki rahasia.

Fenomena ini bukan barang baru. Pada akhir abad ke-19, dunia mengenal sosok William Melville, kepala badan intelijen Inggris yang piawai membangun operasi penyamaran. Namun jauh lebih menarik justru kisah para penipu yang memanfaatkan reputasi lembaga intelijen. Mereka memahami bahwa nama sebuah badan rahasia sering kali lebih berharga daripada identitas pribadi. Ketika seseorang mengaku memiliki hubungan dengan CIA (Amerika), KGB (Rusia), MI6 (Inggris), atau Mossad (Israel), banyak orang cenderung menunda skeptisisme mereka. Ada semacam asumsi bahwa orang seperti itu tentu telah melewati seleksi luar biasa dan memiliki jaringan kekuasaan yang luas.

Selama Perang Dingin, romantisme dunia intelijen mencapai puncaknya. Novel-novel karya John le Carré maupun Ian Fleming melahirkan dua citra yang berbeda tetapi sama-sama memesona: agen yang dingin, cerdas, dan selalu beberapa langkah di depan lawannya. Film-film Hollywood kemudian memperkuat imajinasi itu. James Bond menjadi ikon global, disusul Ethan Hunt dalam Mission: Impossible dan Jason Bourne. Di layar lebar, agen rahasia nyaris selalu tampil elegan, dekat dengan pemimpin negara, sekaligus memiliki kebebasan yang tampak tanpa batas.

Kursi RT dan Presiden

Beberapa hari lalu saya membaca kembali cerpen Presiden karya Putu Wijaya yang terbit di Jawa Pos edisi 29 Juni 2014. Cerpen itu tampak ringan. Hampir seluruhnya hanya berisi percakapan antara Amin, istrinya Siti, dan seorang tetangga. Mereka memperdebatkan calon presiden, menimbang kelebihan masing-masing, hingga membayangkan bagaimana jika Amin sendiri menjadi presiden.

Namun Putu Wijaya memang piawai menyembunyikan kritik di balik humor. Ketika pembaca mulai mengira cerita itu hanya satire tentang pemilu, arah kisah tiba-tiba berbelok. Warga justru sibuk mencari pengganti Ketua RT yang mengundurkan diri. Anehnya, semua orang menolak. Jabatan yang semula dianggap sepele mendadak tidak diminati siapa pun.

Barulah pada kalimat terakhir, Putu Wijaya melepaskan anak panahnya, “Rakyatnya yang tak mau!” Saya baru benar-benar memahami kalimat itu setelah beberapa tahun dipercaya menjadi Ketua RT.

Selama ini kita sering membicarakan presiden seolah-olah semua persoalan bangsa bertumpu pada satu orang. Kita mengkritik, memuji, mencela, atau berharap kepada pemimpin nasional. Namun sangat sedikit yang menyadari bahwa negara sesungguhnya berdiri di atas ribuan komunitas kecil yang bernama RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Di sanalah demokrasi pertama kali diuji, bukan di Istana Negara.

Candu Kekuasaan

Ada satu pola yang terus berulang dalam sejarah. Seorang tokoh tampil sebagai pembaru. Ia datang dengan janji mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan, membela konstitusi, dan mengembalikan pemerintahan kepada rakyat. Namun, ketika kekuasaan benar-benar berada di tangannya, perlahan ia mulai percaya bahwa dirinya terlalu penting untuk digantikan.

Saya sering berpikir, mungkin inilah ironi terbesar dalam politik. Musuh terbesar seorang pemimpin bukanlah lawan politiknya, melainkan godaan yang lahir dari kekuasaan itu sendiri.

Belakangan, ironi itu kembali terlihat di Republik Demokratik Kongo. Presiden Félix Tshisekedi dikabarkan berupaya membuka jalan bagi perubahan konstitusi yang memungkinkan dirinya kembali berkuasa. Padahal, beberapa tahun sebelumnya, ia termasuk tokoh yang menentang langkah serupa ketika Presiden Joseph Kabila berusaha memperpanjang masa jabatan melalui perubahan aturan.

Sejarah memang gemar memainkan paradoks. Mereka yang dahulu mengkritik kekuasaan sering kali tergoda mengulanginya ketika memperoleh kesempatan yang sama. Fenomena semacam ini bukan saja kisah khas Benua Afrika. Ia menjadi cerita yang berulang hampir sepanjang peradaban manusia.

Membaca Demonstrasi

Dalam beberapa pekan terakhir, demonstrasi mahasiswa kembali muncul di berbagai kota. Tuntutannya beragam: dari kritik terhadap prioritas pembangunan, kebijakan ekonomi, hingga cara pemerintah berkomunikasi dengan publik. Sebagian orang menganggap aksi itu sebagai dinamika demokrasi yang lumrah. Sebagian lain melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa hampir selalu lebih layak dipahami sebagai gejala daripada penyebab.

Dalam sejarah modern Indonesia, mahasiswa berkali-kali menjadi semacam “sensor sosial”. Mereka sering kali menangkap kegelisahan publik lebih cepat dibandingkan lembaga-lembaga formal. Pada tahun 1966, gelombang demonstrasi lahir dari akumulasi krisis ekonomi, konflik politik, dan menurunnya legitimasi pemerintahan. Pada tahun 1974, Peristiwa Malari menjadi cermin keresahan terhadap ketimpangan ekonomi dan masuknya modal asing. Tahun 1978, kritik terhadap kekuasaan melahirkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) yang justru menunjukkan betapa suara mahasiswa dianggap cukup berpengaruh untuk dibatasi.

Puncaknya tentu terjadi pada Reformasi 1998. Krisis moneter memang mempercepat keruntuhan Orde Baru, tetapi yang sesungguhnya runtuh lebih dahulu adalah kepercayaan publik. Ketika mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, mereka bukan sekadar menuntut pergantian presiden. Mereka menjadi saluran bagi akumulasi keresahan masyarakat yang selama bertahun-tahun sulit menemukan ruang ekspresi.

Pola itu sesungguhnya tidak khas Indonesia. Di Prancis pada Mei 1968, demonstrasi mahasiswa bermula dari isu pendidikan, tetapi berkembang menjadi kritik terhadap tatanan sosial dan politik. Di Korea Selatan pada 1980-an, gerakan mahasiswa menjadi bagian penting dari transisi menuju demokrasi. Bahkan di Amerika Serikat, demonstrasi mahasiswa pada era Perang Vietnam ikut mengubah cara negara memandang kebijakan luar negeri dan partisipasi publik. Kesamaannya sederhana: mahasiswa hampir selalu menjadi kelompok pertama yang mengartikulasikan keresahan sebelum keresahan itu benar-benar meluas.

Republik Dua Jalur

Media sosial beberapa hari terakhir ramai memperbincangkan nama Mufli Budi Ananda yang masuk dalam jajaran Komisaris PT Krakatau Posco, sebuah perusahaan patungan (joint venture) antara BUMN PT Krakatau Steel dan POSCO dari Korea Selatan. Perbincangan itu segera bergeser dari perusahaan baja menuju hal yang lebih pribadi: latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, hingga kedekatannya dengan elite pemerintah. 

Mufli Budi Ananda dikenal sebagai orang yang selama beberapa tahun bekerja sebagai asisten pribadi selebriti Raffi Ahmad. Tugasnya antara lain mendampingi aktivitas harian, bisnis, dan berbagai agenda kerja Raffi Ahmad yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Kasus ini mungkin akan segera tenggelam, digantikan isu lain. Namun kegaduhan tersebut menyisakan satu pertanyaan yang penting: bagaimana sebenarnya seseorang mencapai posisi strategis di negeri ini?

Sejak kecil, kita diajarkan sebuah jalan yang tampak lurus. Belajar sungguh-sungguh, masuk perguruan tinggi, memperoleh gelar, bekerja keras, mengumpulkan pengalaman, lalu suatu hari dipercaya memimpin sebuah institusi. Pendidikan diposisikan sebagai tangga utama mobilitas sosial. Tetapi kehidupan sering kali memperlihatkan jalan lain.

Belajar Koperasi di Barak

Ada sebuah ironi dalam sejarah Indonesia yang jarang disadari. Setiap kali negara menghadapi persoalan sipil yang rumit, jawabannya sering kali dicari di barak. Ketika disiplin birokrasi dianggap lemah, lahirlah pelatihan bergaya militer. Ketika karakter generasi muda dipersoalkan, pendidikan semi-militer kembali ditawarkan. Kini, ketika pemerintah ingin melahirkan puluhan ribu manajer Koperasi Merah Putih, pelatihannya pun kembali berlangsung di fasilitas militer dengan instruktur dari lingkungan militer.

Pertanyaannya bukan apakah militer itu baik atau buruk. Pertanyaannya jauh lebih mendasar: mengapa negara begitu sering percaya bahwa persoalan sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer? 

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pola ini bukan sesuatu yang baru. Pada masa Orde Baru, konsep Dwifungsi ABRI menjadikan militer hadir hampir di seluruh ruang kehidupan nasional. Tentara tidak hanya menjaga pertahanan, tetapi juga menduduki jabatan birokrasi, memimpin perusahaan negara, hingga menjadi kepala daerah dan anggota parlemen. Dalam logika pembangunan saat itu, disiplin dianggap sebagai obat bagi hampir semua persoalan bangsa.

Tidak dapat dimungkiri, pendekatan tersebut melahirkan birokrasi yang relatif kompak dan stabil. Namun, sejarah juga mencatat sisi lain, di antaranya ruang kritik menyempit, kreativitas sering dikalahkan oleh kepatuhan, dan banyak keputusan lebih mengutamakan komando daripada musyawarah.

Belajar dari Serbia

Sebuah atap stasiun kereta runtuh di Novi Sad, Serbia, pada November 2024. Enam belas orang meninggal. Sekilas, peristiwa itu tampak seperti kecelakaan konstruksi yang lazim terjadi di berbagai negara. Namun sejarah sering menunjukkan bahwa sebuah bangunan yang roboh dapat menjatuhkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada beton dan baja.

Hampir dua tahun kemudian, Presiden Aleksandar Vučić mengumumkan mengundurkan diri dan membuka jalan bagi pemilu lebih awal. Yang runtuh ternyata bukan hanya atap stasiun, melainkan juga legitimasi sebuah pemerintahan yang selama lebih dari satu dekade tampak begitu kokoh.

Menariknya, perubahan itu tidak dipimpin oleh jenderal, partai oposisi, ataupun kelompok bersenjata. Penggeraknya justru mahasiswa. Di situlah Serbia menghadirkan pelajaran sejarah yang menarik. Korupsi ternyata bukan hanya persoalan hukum. Ia dapat menjadi energi politik yang menggerakkan sebuah bangsa.

Bagi masyarakat Serbia, tragedi Novi Sad hanyalah puncak gunung es. Bangunan yang baru direnovasi beberapa tahun sebelumnya ambruk karena diduga lemahnya pengawasan proyek. Dugaan suap kepada pengawas konstruksi segera berkembang menjadi kemarahan publik terhadap praktik patronase yang dianggap mengakar dalam pemerintahan.

Aib Piala Dunia

Piala Dunia 1982 di Spanyol melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai Disgrace of Gijón atau "Aib Gijón". Gijón adalah salah satu kota tempat pertandingan. Ketika Jerman Barat unggul cepat 1-0 atas Austria, kedua tim praktis berhenti menyerang. Skor itu cukup untuk meloloskan keduanya sekaligus menyingkirkan Aljazair, tim Afrika yang sebelumnya telah membuat kejutan dengan mengalahkan Jerman Barat. Penonton mencemooh, komentator televisi kehilangan kata-kata, bahkan stasiun televisi Jerman dikabarkan meminta penyiar menghentikan deskripsi pertandingan karena apa yang terjadi di lapangan terlalu memalukan untuk disebut sepak bola. Ironisnya, korban pada 1982 adalah Aljazair.

Empat puluh empat tahun kemudian, sejarah seolah berputar. Di Piala Dunia 2026, Aljazair justru berada di posisi yang menguntungkan. Laga terakhir Grup J mempertemukannya dengan Austria. Sebelum peluit pertama dibunyikan, semua orang mengetahui satu fakta sederhana, bahwa hasil imbang akan meloloskan keduanya dan sekaligus menyingkirkan Iran.

Hasil akhirnya memang imbang, 3-3. Sebuah skor yang tampaknya jauh lebih dramatis daripada pertandingan di Gijón. Ada enam gol, pergantian keunggulan, hingga dua gol pada masa tambahan waktu. Namun justru drama itulah yang memantik teori konspirasi. Di media sosial, banyak pendukung Iran merasa ada sesuatu yang janggal. Mereka mempertanyakan ritme permainan, keputusan para pemain, hingga momen-momen ketika kedua tim tampak enggan mengambil risiko.

Pelatih Austria, Ralf Rangnick, menyebut tudingan itu tidak masuk akal. Menurutnya, pertandingan yang begitu seru, terutama pada menit-menit terakhir, mustahil merupakan hasil kesepakatan. Pelatih Aljazair, Vladimir Petković, juga menegaskan bahwa skor 3-3 adalah bukti sepak bola dimainkan secara terbuka. Bisa jadi mereka benar. Hingga hari ini tidak ada bukti bahwa pertandingan tersebut diatur.

Lompatan Mao

Pada akhir 1950-an, pemimpin Tiongkok, Mao Zedong, memiliki sebuah mimpi yang terdengar mengagumkan. Ia ingin negerinya mengejar bahkan melampaui kekuatan industri negara-negara Barat hanya dalam hitungan tahun. Kemiskinan harus dienyahkan. Produksi baja harus meroket. Pertanian harus menghasilkan panen berlimpah. Tiongkok harus melompat jauh ke depan.

Program itu diberi nama Great Leap Forward atau “Lompatan Jauh ke Depan”. Namun sejarah kemudian mencatatnya bukan sebagai kisah keberhasilan pembangunan, melainkan sebagai salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang pernah disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada masa damai.

Pada tahun 1958, Mao meluncurkan proyek ambisius tersebut. Desa-desa digabung menjadi komune raksasa. Kepemilikan pribadi diperkecil. Dapur keluarga diganti dapur komunal. Para petani tidak hanya diminta menanam padi, tetapi juga memproduksi baja di tungku-tungku sederhana yang dibangun di halaman belakang.

Logikanya tampak sederhana: jika seluruh rakyat bergerak serentak, produksi akan melesat. Namun pembangunan tidak selalu tunduk pada logika politik. Alam, ilmu pengetahuan, dan kenyataan ekonomi memiliki hukumnya sendiri.

Pengkritik Dilabeli Musuh

Ada satu tanda yang hampir selalu muncul ketika sebuah kekuasaan mulai kehilangan rasa percaya diri: kritik tidak lagi dipandang sebagai masukan, melainkan ancaman. Pengkritik diberi label, motifnya dicurigai, bahkan integritasnya dipertanyakan. Yang diperdebatkan bukan lagi isi kritik, melainkan siapa yang mengucapkannya.

Gejala semacam ini belakangan terasa menguat di Indonesia. Kritik terhadap berbagai kebijakan publik, mulai dari perpajakan, distribusi LPG, hingga program Makan Bergizi Gratis, kerap dibalas dengan cap sebagai upaya menjatuhkan pemerintah, anti-Pancasila, atau bahkan makar. Padahal, dalam negara demokrasi, kritik tidak identik dengan permusuhan. Ia justru tanda bahwa masyarakat masih peduli terhadap jalannya pemerintahan.

Sejarah mengajarkan bahwa peradaban tidak pernah maju karena hanya dipenuhi pujian. Kemajuan justru lahir dari keberanian mempertanyakan sesuatu yang dianggap mapan. Filsuf Yunani, Socrates, dihukum mati karena kebiasaannya mengajukan pertanyaan yang mengusik kenyamanan penguasa Athena. Ironisnya, lebih dari dua ribu tahun kemudian, dunia justru mengenangnya sebagai bapak tradisi berpikir kritis. Kekuasaan yang menghukumnya telah lama menjadi catatan sejarah, sedangkan gagasan-gagasannya terus hidup.

Pelajaran serupa dapat ditemukan dalam sejarah Indonesia. Pada masa kolonial, tulisan-tulisan tajam para tokoh pergerakan seperti Ki Hadjar Dewantara melalui esai terkenalnya Als Ik Eens Nederlander Was membuat pemerintah Hindia Belanda murka. Alih-alih menjawab kritiknya, pemerintah memilih mengasingkan sang penulis. Namun sejarah memperlihatkan bahwa pengasingan tidak pernah berhasil membunuh gagasan. Justru dari ruang-ruang pengasingan lahir pemikiran yang kemudian menguatkan semangat kebangsaan.

Kritik Berujung Teror

Demokrasi modern lahir dari satu gagasan sederhana, bahwa penguasa boleh dikritik. Bahkan, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin penting ia diawasi. Karena itu, ketika kritik dibalas dengan teror, yang terancam bukan hanya individu yang menjadi korban, melainkan fondasi demokrasi itu sendiri.

Belakangan ini, Indonesia menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan. Sejumlah tokoh publik, akademisi, dan influencer yang dikenal kritis mengalami intimidasi dalam berbagai bentuk. Ada yang menerima paket berisi bangkai hewan, ada yang rumahnya diteror, ada pula yang menjadi sasaran ancaman fisik. Bentuknya mungkin tampak sederhana dan bahkan terkesan kuno. Namun, pesan yang dibawanya sangat modern: berhentilah berbicara jika tidak ingin mendapat masalah.

Fenomena ini menarik karena terjadi di era digital. Kritik kini dapat viral hanya lewat sebuah video, podcast, atau unggahan media sosial. Namun, ketika kritik digital sulit dibendung, sebagian pihak justru menggunakan metode yang sangat analog: mendatangi rumah, mengirim ancaman, atau menciptakan rasa takut di dunia nyata. Kritik viral dibalas dengan teror manual.

Jika ditarik ke belakang, pola seperti ini bukan hal baru dalam sejarah. Pada masa kolonial Hindia Belanda, kritik terhadap pemerintah sering dibungkam melalui pembuangan dan pengasingan. Tokoh-tokoh seperti Ernest Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo pernah merasakan bagaimana kekuasaan berusaha meredam kritik bukan dengan adu argumen, melainkan dengan represi.

Mengawasi Manusia

Pada awal abad ke-21, sebuah serial televisi Amerika mengajukan pertanyaan yang terdengar seperti fiksi ilmiah: bagaimana jika ada mesin yang mampu mengetahui hampir segala sesuatu tentang manusia?

Pertanyaan itu menjadi jantung cerita Person of Interest, serial yang tayang pada 2011 hingga 2016. Kisahnya berpusat pada Harold Finch, seorang jenius komputer yang menciptakan sistem kecerdasan buatan bernama The Machine. Dengan mengumpulkan miliaran data digital, mesin itu mampu mengidentifikasi orang-orang yang berpotensi menjadi korban atau pelaku kejahatan sebelum peristiwa terjadi.

Bagi penonton masa kini, premis tersebut mungkin tidak terlalu mengejutkan. Kita hidup di era media sosial, kamera pengawas, dan kecerdasan buatan. Namun jika dilihat dari perspektif sejarah, Person of Interest sesungguhnya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih tua daripada komputer, yakni hasrat kekuasaan untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang manusia.

Sesungguhnya sejarah pengawasan modern dapat ditelusuri jauh sebelum lahirnya internet. Pada akhir abad ke-18, filsuf Inggris, Jeremy Bentham, memperkenalkan gagasan Panopticon, sebuah rancangan penjara berbentuk melingkar dengan menara pengawas di tengah. Para tahanan tidak pernah tahu kapan mereka sedang diawasi. Karena merasa selalu mungkin diawasi, mereka akan mendisiplinkan diri sendiri.

Menjaga Jarak

Di tengah banjir informasi dan hiruk-pikuk politik, saya sering bertanya: masih adakah intelektual yang berani menjaga jarak dari kekuasaan? Pertanyaan itu kembali muncul ketika membaca esai Kuntowijoyo tentang Umar Kayam yang dimuat Gatra pada 21 Juni 1997. Tulisan itu sesungguhnya bukan sekadar obituari atau penghormatan kepada seorang sahabat. Ia adalah renungan tentang keberanian yang kini terasa semakin langka.

Kuntowijoyo adalah sejarawan, sastrawan, sekaligus intelektual yang memberi warna penting dalam perkembangan historiografi Indonesia. Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dikenal sebagai penggagas konsep “Ilmu Sosial Profetik”, sebuah ikhtiar mempertemukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan transendensi. Sebagai sejarawan, ia menolak melihat sejarah hanya sebagai deretan peristiwa politik. Baginya, sejarah adalah ruang tempat gagasan, budaya, sastra, dan agama saling berkelindan membentuk perubahan sosial. Cara pandang itulah yang membuat tulisan-tulisannya terasa reflektif.

Sosok yang ditulisnya pun bukan figur biasa. Umar Kayam adalah budayawan lintas disiplin: sosiolog, cerpenis, novelis, akademisi, sekaligus birokrat yang pernah menjabat Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film pada awal Orde Baru. Setelah meninggalkan birokrasi, ia memilih kembali mengajar di UGM dan menghasilkan karya-karya sastra. 

Di kampus UGM, Umar Kayam dan Kuntowijoyo bukan sekadar kolega, melainkan sesama intelektual yang saling menghormati. Keduanya aktif dalam dunia akademik dan kebudayaan Yogyakarta, kerap berdialog dalam berbagai forum, serta sama-sama meyakini bahwa kebudayaan adalah fondasi penting bagi kehidupan bangsa. Karena itu, ketika Kuntowijoyo menulis tentang Umar Kayam pada tahun 1997, yang berbicara bukan hanya seorang pengamat, melainkan seorang sahabat yang memahami watak, pilihan hidup, dan integritas orang yang dikenangnya.

Celana Komprang

Saya tersenyum ketika membaca esai Umar Kayam yang terbit di majalah TEMPO pada tahun1980. Judulnya terdengar mewah: La Culotte Noire de Pasar Ngawi. Kalau tidak tahu isinya, mungkin orang mengira itu tentang mode dari Paris. Padahal, yang diceritakan hanyalah celana komprang hitam yang dijual di Pasar Ngawi. Di situlah letak kecerdasan Umar Kayam. Ia mampu mengubah benda yang tampaknya sepele menjadi bahan renungan tentang cara kita memandang dunia.

Umar Kayam bukan sekadar sastrawan. Ia adalah budayawan yang gemar mengamati kehidupan sehari-hari. Lahir di Ngawi pada tahun 1932, ia menulis tentang kampung, pasar, keluarga, dan masyarakat dengan bahasa yang ringan, tetapi selalu mengandung makna. Ia tidak suka berkhotbah. Ia lebih memilih bercerita. Dan justru lewat cerita itulah kritik-kritiknya terasa lebih mengena.

Dalam esai itu, Umar Kayam pulang ke kota kelahirannya. Ia menyusuri Pasar Ngawi yang masih dipenuhi alat pertanian, jajanan tradisional, dan pakaian para petani. Di salah satu los pasar, matanya tertumbuk pada celana hitam longgar yang biasa dipakai orang bekerja di sawah. Ia membeli dua. Alasannya sederhana. Celana itu nyaman dipakai. Longgar, tidak gerah, dan cocok untuk cuaca tropis.

Namun sesampainya di rumah, sesuatu yang lucu terjadi. Putrinya yang masih kuliah justru menyukai celana itu. Ia memakainya saat bermain bersama teman-temannya. Ternyata teman-temannya juga suka. Mereka menganggap modelnya unik, keren, bahkan ingin ikut membeli. Bayangkan. Celana petani yang sehari-hari tergantung di pasar tradisional, mendadak berubah menjadi barang yang dianggap modis.

Mutasi Jabatan dan Kepastian Prosedur

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara antara Ernie Nurheyanti M. Toelle dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai patut dibaca melampaui sengketa personal antara seorang pegawai dan pimpinannya. Perkara ini menyentuh persoalan yang lebih mendasar dalam administrasi negara. Bagaimana kewenangan manajerial dijalankan, bagaimana sistem merit dijaga, dan bagaimana prosedur menjadi penyangga keadilan di dalam birokrasi.

Pada 2 Juli 2026, PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan Ernie dalam perkara Nomor 59/G/2026/PTUN.JKT. Majelis hakim membatalkan Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-14/KP.04.04 tertanggal 23 Januari 2026 tentang pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan manajerial ke jabatan fungsional. Pengadilan juga mewajibkan tergugat mencabut keputusan tersebut serta merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan penggugat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, jabatan struktural eselon II.a, atau jabatan lain yang setara.

Putusan tersebut tentu belum menutup seluruh proses hukum. Tergugat masih memiliki ruang untuk menempuh upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan. Karena itu, semua pihak perlu menghormati proses peradilan dan menghindari kesimpulan yang melampaui putusan yang telah ada. Namun, amar putusan tingkat pertama itu sudah cukup untuk menghadirkan refleksi penting mengenai tata kelola kepegawaian di lingkungan pemerintahan.

Dalam hukum administrasi negara, keputusan pejabat pemerintahan tidak hanya dinilai dari siapa yang menerbitkannya. Sebuah keputusan juga harus diuji dari prosedur pembentukannya dan alasan substantif yang mendasarinya. Seorang menteri memiliki kewenangan untuk menata organisasi, mengevaluasi pejabat, dan melakukan rotasi jabatan. Kewenangan tersebut diperlukan agar organisasi publik dapat bekerja efektif dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan.

Ketika Kepatutan Menjadi Barang Langka

Suatu ketika, seorang filsuf Inggris, Edmund Burke, mengatakan bahwa masyarakat adalah perjanjian bukan hanya antara mereka yang hidup sekarang, tetapi juga dengan mereka yang telah meninggal dan yang belum lahir. Kalimat itu mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh hukum dan gedung-gedung megah, melainkan juga oleh sesuatu yang jauh lebih halus, yakni kepatutan. Sayangnya, justru di situlah kita sedang mengalami krisis.

Dalam beberapa hari terakhir, publik disuguhi dua peristiwa yang tampaknya tidak saling berkaitan. Di Solo, peringatan Malam 1 Suro yang sarat makna spiritual berubah gaduh karena sebagian peserta mengabaikan tata busana dan etika yang telah ditetapkan. Di Yogyakarta, seorang peserta lomba maraton memprotes panitia karena pengiringnya yang tidak terdaftar dilarang memasuki lintasan. Dua peristiwa berbeda, tetapi memperlihatkan penyakit sosial yang sama. Keinginan agar aturan menyesuaikan diri dengan kepentingan pribadi. Padahal, aturan dibuat justru agar setiap orang diperlakukan sama.

Kepatutan sesungguhnya jembatan antara hukum dan moral. Tidak semua yang tidak pantas melanggar hukum, tetapi hampir semua tindakan yang mengabaikan kepatutan akan menggerus kepercayaan sosial. Bangsa yang kehilangan rasa patut akan dipenuhi orang-orang yang selalu bertanya, “Mengapa saya tidak boleh?” tetapi jarang bertanya, “Apakah ini pantas saya lakukan?”

Di sinilah letak persoalan kita. Kemajuan teknologi ternyata tidak otomatis membuat manusia semakin dewasa. Media sosial memberi ruang bagi setiap orang untuk tampil, tetapi juga melahirkan budaya yang menganggap perhatian lebih penting daripada penghormatan. Tradisi dipandang sebagai latar belakang foto. Acara sakral menjadi panggung konten. Yang dicari bukan lagi makna, melainkan viralnya.

Buronan

Ada nama-nama yang menghilang dari kehidupan nyata, tetapi justru semakin hidup dalam ingatan publik. Eddy Tansil adalah salah satunya.

Generasi yang tumbuh pada era 1990-an mungkin masih ingat bagaimana namanya beredar dari ruang sidang, halaman surat kabar, hingga obrolan di warung-warung. Ia bukan artis, bukan jenderal, bukan pula politisi. Ia adalah terpidana kasus korupsi kredit Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang merugikan negara sekitar Rp1,3 triliun, angka yang pada masa itu terdengar nyaris tak masuk akal.

Namun yang membuat Eddy Tansil menjadi legenda bukanlah besarnya korupsi yang ia lakukan. Indonesia, sayangnya, tidak pernah kekurangan koruptor besar. Yang membuatnya berbeda adalah satu pertanyaan yang belum terjawab hingga hari ini: bagaimana mungkin seorang narapidana bisa kabur dari penjara dan lenyap selama puluhan tahun?

Di titik inilah kisah Eddy Tansil terasa seperti gabungan dua film Hollywood yang sangat berbeda: Catch Me If You Can dan The Shawshank Redemption.

Merindukan Polisi Baik

Di tengah peringatan Hari Bhayangkara ke-80, masyarakat kembali dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang sesungguhnya telah berusia sama tuanya dengan republik ini: polisi seperti apa yang dibutuhkan Indonesia?

Jawabannya ternyata bukan datang dari pidato seremonial atau slogan kelembagaan, melainkan dari kisah dua anggota Bhabinkamtibmas yang belakangan menjadi perbincangan publik. Ipda Purnomo dari Lamongan dikenal karena merawat orang dengan gangguan jiwa, membantu warga miskin, dan mengembalikan orang telantar kepada keluarganya. Sementara Brigadir Agus Kurniawan dari Boyolali lebih sering terlihat membawa termos kopi untuk menemui anak-anak muda, mendengarkan keluhan warga, dan menyelesaikan persoalan melalui dialog.

Di media sosial Ipda Purnomo dikenal dengan “Belajar Baik”, sedangkan Brigadir Agus Kurniawan dikenal dengan “Kopi Curhat Pak Bhabin” dalam berbagai kontennya. Keduanya tidak sedang mempertontonkan kewenangan. Mereka justru menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar, yakni kehadiran aparat yang manusiawi.

Fenomena itu menarik karena muncul pada saat citra Polri masih dibayangi berbagai kritik, mulai dari persoalan profesionalisme, penggunaan kekerasan, hingga dugaan ketidaknetralan dalam kontestasi politik. Di tengah berbagai persoalan tersebut, publik justru memberikan apresiasi besar kepada polisi yang sederhana, mau mendengar, dan hadir di tengah masyarakat.

Ayah Mengantar Sekolah

Awal 1970-an adalah masa ketika musik pop Indonesia tumbuh bersama perubahan sosial yang cepat. Radio transistor menjadi benda penting di rumah-rumah, lagu-lagu baru menyebar dari kota ke kota melalui siaran Radio Republik Indonesia, dan majalah musik ikut membentuk selera generasi muda. Di tengah dominasi Jakarta sebagai pusat industri rekaman, band-band dari daerah mulai datang membawa warna sendiri. Mereka bukan hanya memainkan ulang lagu-lagu Barat atau lagu band yang lebih dahulu terkenal, melainkan mulai menulis pengalaman mereka sendiri dalam bahasa pop Indonesia.

Dari Medan, muncul The Mercy’s. Kelompok ini mula-mula merintis jalan seperti banyak band lain pada zamannya: tampil dari pesta ke pesta, memainkan lagu-lagu yang sudah akrab di telinga penonton, lalu perlahan membangun nama melalui panggung radio dan pertunjukan. Ketika lagu Tiada Lagi diputar di RRI Medan, nama mereka mulai terangkat. Pada tahun 1971, The Mercy’s hijrah ke Jakarta, kota yang pada masa itu menjadi pintu masuk menuju studio rekaman, televisi, dan pasar musik nasional.

Dalam formasi yang paling dikenang, The Mercy’s diisi oleh Erwin Harahap pada gitar, Rinto Harahap pada bass dan vokal, Reynold Panggabean pada drum, Charles Hutagalung pada kibor dan vokal, serta Albert Sumlang pada saksofon. Mereka menjadi bagian dari gelombang musik pop Indonesia yang produktif pada dekade 1970-an. Seperti Koes Plus, kelompok musik yang sangat besar pengaruhnya pada masa itu, The Mercy’s rajin merilis album. Dalam setahun, mereka dapat menghasilkan lebih dari satu album, dengan lagu-lagu yang mudah dinyanyikan, lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan melodi yang cocok untuk radio.

Namun musik pop Indonesia pada masa itu tidak hanya berisi kisah cinta yang ringan. Banyak lagu menyimpan cerita tentang keluarga, kehilangan, kesepian, dan perubahan hidup. Musik menjadi tempat pengalaman pribadi diolah menjadi sesuatu yang dapat dirasakan bersama. Di antara lagu-lagu The Mercy’s yang panjang umur, lagu berjudul Ayah menempati tempat khusus.

Sepatu Bola

Pada 4 Juli 1954, hujan deras mengguyur Stadion Wankdorf di Bern, Swiss. Di lapangan, tim nasional sepakbola Hungaria yang dijuluki “Magical Magyars” tampak sedang menuju takdir yang sudah lama diramalkan banyak orang untuk menjadi juara dunia.

Prediksi itu tidak berlebihan. Hungaria datang ke Piala Dunia 1954 sebagai tim terkuat di dunia. Mereka diperkuat Ferenc Puskás dan belum terkalahkan dalam puluhan pertandingan internasional. Bahkan, pada fase grup, mereka menghancurkan Jerman Barat dengan skor telak 8-3.

Karena itu, ketika Hungaria unggul 2-0 hanya dalam hitungan menit pada partai final, hampir semua orang mengira pertandingan telah selesai. Namun, sejarah sering kali bergerak dengan cara yang tidak diduga. Jerman Barat perlahan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Lalu hujan turun semakin deras. Lapangan berubah licin dan berlumpur. Dalam kondisi itulah muncul seorang tokoh yang bahkan tidak berada di lapangan. Ia bernama Adolf “Adi” Dassler.

Hari ini, nama Adi Dassler lebih dikenal sebagai pendiri Adidas. Namun, pada tahun 1954 ia bukan sekadar pengusaha perlengkapan olahraga. Ia seorang inovator yang percaya bahwa kemenangan atlet tidak hanya ditentukan oleh bakat dan latihan, tetapi juga oleh teknologi yang mereka kenakan.

Menyala Bergilir

Beberapa hari terakhir, masyarakat di berbagai daerah di Pulau Jawa menemukan lelucon baru. Pemadaman listrik bergilir dipelesetkan menjadi “menyala bergilir”. Lelucon itu terdengar lucu, tetapi sesungguhnya menyimpan kegelisahan.

Di Bogor, seorang ibu rumah tangga terpaksa menghentikan usaha kuenya karena listrik padam berjam-jam. Di Kendal, proses penerimaan murid baru terganggu. Di Wonogiri, pekerja yang menjalani sistem kerja dari rumah gagal mengikuti rapat daring. Di Surabaya, pegawai kantor berbondong-bondong mencari kafe yang masih memiliki listrik dan colokan kosong.

Ketika listrik padam, kita baru menyadari betapa kehidupan modern berdiri di atas sesuatu yang selama ini dianggap biasa: saklar yang menyala.

Yang membuat persoalan ini menarik adalah perdebatan mengenai penyebabnya. Pemerintah menyebut adanya gangguan operasional pembangkit dan potensi kekurangan pasokan batubara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bahkan mengungkap kemungkinan defisit pasokan hingga sekitar 20 juta ton batubara untuk kebutuhan PLN.

Bertemu Kekuasaan

Nama Budiman Sudjatmiko pernah berdiri di satu sisi sejarah Indonesia, yakni sisi yang melawan. Ia adalah aktivis yang dipenjara oleh Orde Baru, pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan salah satu wajah perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap represif. Bagi banyak mahasiswa pada akhir 1990-an, Budiman bukan sekadar aktivis. Ia adalah simbol keberanian.

Karena itu, ketika pada tahun 2023 ia mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto, publik terkejut. Bukan karena seorang politisi berpindah dukungan, karena itu hal biasa dalam demokrasi. Yang membuat banyak orang tercengang adalah sejarah yang dibawa keduanya. Budiman adalah mantan tahanan politik era Orde Baru. Prabowo adalah mantan jenderal yang namanya selama bertahun-tahun hadir dalam perdebatan tentang penghujung rezim tersebut. Dukungan itu kemudian berujung pada pemecatan Budiman dari PDI Perjuangan, partai yang telah ia ikuti sejak awal Reformasi.

Namun saya kira persoalan Budiman lebih menarik daripada sekadar soal pindah kubu politik. Fenomena Budiman mengajarkan satu hal penting, bahwa sejarah sering kali lebih sederhana daripada politik.

Dalam sejarah, orang mudah dibagi menjadi dua kelompok. Antara pahlawan dan lawan. Aktivis dan penguasa. Korban dan pelaku. Tetapi politik tidak bekerja sesederhana itu. Politik adalah ruang tempat musuh bisa menjadi sekutu, dan sekutu bisa berubah menjadi lawan.

Kasidah

Ada masanya ketika lagu Perdamaian dari Nasida Ria terdengar hampir di mana-mana. Dari radio tetangga, pengeras suara musala, hingga siaran televisi saat Ramadan. Bagi generasi 1970-an dan 1980-an, suara perempuan-perempuan berjilbab dari Semarang itu menjadi bagian dari lanskap bunyi Indonesia, sama akrabnya dengan lagu-lagu dangdut atau pop yang mengisi udara sore.

Namun tidak banyak yang tahu bahwa musik itu pernah menjadi bahan perdebatan serius. Kasidah modern pernah dituduh terlalu Arab, terlalu dangdut, terlalu modern, bahkan dianggap tidak cukup Islami. Anehnya, justru karena terus dipersoalkan, ia berhasil bertahan.

Pada tahun 1982, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menulis sebuah esai pendek berjudul Qashidah. Ia bercerita tentang kegelisahan seorang pengelola kursus musik yang mempertanyakan mengapa setiap acara Islam di TVRI selalu identik dengan kasidah atau gambus. Pertanyaannya sederhana tetapi mengandung daya ledak besar. Jika Islam bersifat universal, mengapa ekspresi musiknya harus selalu berwajah Arab?

Pertanyaan itu sesungguhnya bukan tentang musik. Ia menyentuh persoalan yang lebih dalam. Apakah sesuatu disebut Islami karena bentuknya atau karena nilai yang dikandungnya?

Bertanya

Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah perdebatan di media sosial. Topiknya sebenarnya biasa saja, tetapi menarik melihat bagaimana orang-orang begitu cepat mengambil kesimpulan. Belum semua fakta muncul, belum semua sudut pandang didengar, tetapi vonis sudah dijatuhkan. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang pahlawan, ada yang penjahat.

Fenomena seperti ini rasanya semakin sering kita jumpai. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang setiap detik. Berita muncul silih berganti. Akibatnya, kita juga terbiasa menuntut jawaban yang cepat. Bahkan kadang terlalu cepat.

Karena itu saya tertarik ketika membaca tulisan pengantar Th. Sumartana untuk buku Catatan Pinggir 1 karya Goenawan Mohamad (GM). Menurut Sumartana, hal yang paling khas dari tulisan-tulisan Goenawan bukanlah pendapatnya, melainkan kebiasaannya bertanya. Ya, bertanya.

Bukan memberikan solusi instan. Bukan menawarkan resep untuk menyelesaikan semua persoalan bangsa. Tetapi mengajak pembaca berpikir lebih dalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang sering kali tidak nyaman.

Buku

Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke sebuah toko buku. Seperti biasa, saya menyusuri rak-rak yang dipenuhi judul baru, membaca sinopsis di sampul belakang, lalu diam-diam melihat label harga. Di situlah saya tersadar bahwa ada sesuatu yang sedang berubah. Harga buku kini terasa semakin jauh dari jangkauan sebagian masyarakat.

Sebagai aparatur sipil negara yang bekerja di daerah, saya juga membaca tentang pembangunan sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia, pendidikan, dan kualitas pelayanan publik. Namun, sore itu saya justru memikirkan sesuatu yang lebih sederhana: bagaimana mungkin kita berharap kualitas SDM meningkat jika akses terhadap salah satu sumber pengetahuan paling mendasar justru semakin mahal?

Persoalan harga buku sering dianggap sebagai urusan pasar. Kertas naik, biaya cetak naik, distribusi naik, maka harga buku pun naik. Secara ekonomi, penjelasan itu masuk akal. Namun jika dilihat dari perspektif pembangunan manusia, persoalannya jauh lebih kompleks.

Buku bukan sekadar barang dagangan. Buku adalah sarana transfer pengetahuan, media pembentuk cara berpikir, sekaligus instrumen yang membantu masyarakat memahami dunia secara lebih utuh. Ketika buku menjadi semakin sulit dijangkau, yang terancam bukan hanya industri penerbitan, melainkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Twibbon dan Gratifikasi

Pagi ini, sebagai aparatur sipil negara, saya menerima disposisi surat dari pimpinan. Isinya sederhana. Seluruh pegawai diminta memasang Twibbon Pengendalian Gratifikasi di media sosial instansi maupun akun pribadi. Ada batas waktu publikasi, format pernyataan dukungan, serta kewajiban mengirim tangkapan layar sebagai bukti pelaksanaan.

Secara administratif, ini bukan perkara sulit. Memasang twibbon hanya memerlukan beberapa menit. Memilih foto, memasang bingkai, lalu membagikannya melalui Instagram, WhatsApp, atau media sosial lain. Instruksi tersebut juga patut dipahami sebagai upaya membangun kesadaran bersama. Pengendalian gratifikasi tidak semestinya hanya menjadi urusan KPK atau inspektorat. Ia perlu hadir dalam keseharian birokrasi. Di meja pelayanan, ruang rapat, proses pengadaan, perizinan, hingga perjumpaan informal antara aparatur dan pihak yang berkepentingan.

Namun, twibbon tentu bukan tujuan akhir. Ia baru tanda visual di layar. Ujian sesungguhnya muncul ketika seorang pejabat atau pegawai menerima gratifikasi, yang bisa saja disampaikan dengan cara halus. Pada titik itulah pengendalian gratifikasi berpindah dari slogan menjadi pilihan pribadi.

Kita sering membayangkan rasuah sebagai peristiwa besar. Uang dalam jumlah fantastis, proyek bernilai miliaran rupiah, atau operasi tangkap tangan yang ramai diberitakan. Padahal, penyimpangan dalam jabatan sering berawal dari sesuatu yang tampak kecil dan biasa. Sebuah hadiah, fasilitas, atau perhatian yang mula-mula dianggap sekadar bentuk penghormatan. Lama-kelamaan, pemberian itu dapat menciptakan rasa sungkan, kedekatan yang berlebihan, bahkan harapan akan perlakuan khusus.

Juri

Ada banyak film pengadilan yang membuat penonton sibuk menebak siapa pelaku sebenarnya. Namun Juror #2 karya Clint Eastwood menawarkan kegelisahan yang berbeda. Film ini tidak bertanya siapa yang bersalah. Pertanyaan yang diajukannya jauh lebih mengganggu: apa yang akan kita lakukan jika kebenaran justru mengancam hidup kita sendiri?

Pertanyaan itu terasa sederhana ketika dibaca di atas kertas. Namun, dalam kehidupan nyata, jawabannya sering kali jauh lebih rumit.

Tokoh utama film ini adalah Justin Kemp, seorang pria biasa yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Ia dipilih menjadi anggota juri dalam sebuah kasus pembunuhan. Persidangan berjalan sebagaimana mestinya sampai muncul sebuah kesadaran yang mengubah segalanya. Justin mulai menduga bahwa terdakwa yang sedang diadili kemungkinan bukan pelaku sebenarnya. Lebih buruk lagi, ia menyadari bahwa dirinya sendiri mungkin memiliki keterkaitan dengan kematian korban.

Sejak saat itu, film bergerak dari ruang sidang menuju ruang batin manusia. Justin menghadapi dilema yang hampir mustahil. Jika ia diam, seorang yang mungkin tidak bersalah dapat dipenjara. Jika ia mengungkap kebenaran, keluarga yang sedang dibangunnya bisa hancur. Tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Tidak ada jalan keluar yang bersih.

Sarajevo Safari

Saya pertama kali mengenal dunia gladiator bukan dari buku sejarah, melainkan dari film Gladiator yang dirilis pada tahun 2000. Ada satu adegan yang terus melekat dalam ingatan. Di tengah arena Koloseum yang dipenuhi puluhan ribu penonton, darah mengucur dari tubuh para petarung yang saling membunuh demi hiburan. Semakin brutal pertarungan berlangsung, semakin riuh pula sorak-sorai penonton.

Ketika film berakhir, saya menganggap semua itu sebagai kisah masa lalu. Sebuah gambaran tentang dunia kuno yang jauh berbeda dari peradaban modern. Sulit membayangkan manusia masa kini masih menikmati penderitaan sesamanya sebagai tontonan.

Namun bertahun-tahun kemudian, saya menemukan sebuah kisah yang membuat keyakinan itu goyah. Kisah itu bernama Sarajevo Safari.

Cerita tersebut muncul dari salah satu episode paling kelam dalam sejarah Eropa setelah Perang Dunia II, yakni pengepungan Sarajevo selama Perang Bosnia pada tahun 1992–1996. Selama hampir empat tahun, ibu kota Bosnia-Herzegovina itu terkepung oleh pasukan Serbia Bosnia yang menguasai perbukitan di sekeliling kota. Dari posisi yang lebih tinggi, mereka dapat mengawasi jalan-jalan, bangunan, pasar, sekolah, hingga kawasan permukiman warga.

Peluit Versus Paspor

Omar Abdulkadir Artan mungkin tidak pernah menyangka bahwa rintangan terbesar dalam kariernya bukanlah tekanan puluhan ribu penonton di stadion atau keputusan kontroversial di lapangan. Rintangan itu justru datang dari meja pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Miami, Amerika Serikat.

Setelah menjalani pemeriksaan selama sebelas jam, wasit terbaik Afrika 2025 asal Somalia itu ditolak masuk ke Amerika Serikat. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri mimpinya untuk menjadi orang Somalia pertama yang bertugas sebagai wasit di Piala Dunia FIFA 2026.

Di atas kertas, kisah ini tampak seperti perkara administratif biasa. Otoritas perbatasan Amerika Serikat berhak menentukan siapa yang boleh memasuki wilayahnya. FIFA sendiri mengakui tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi keputusan imigrasi negara tuan rumah. Dari sudut hukum, semuanya tampak berjalan sesuai prosedur.

Namun, di balik prosedur itu tersimpan sebuah ironi yang lebih besar. Artan bukan sekadar wasit. Ia adalah simbol harapan bagi Somalia. Lahir di Mogadishu pada tahun 1992, Artan tumbuh di tengah salah satu periode paling sulit dalam sejarah negaranya. 

Harga Sebuah Kehormatan

Pada pagi 9 Desember 2025 itu, seorang suami mencium kening istrinya sebelum berangkat dari rumah. Ia sudah menyiapkan pakaian yang akan dibawanya ke penjara. Ia sudah menduga apa yang akan terjadi. Namun seperti kebanyakan orang yang berada di ambang musibah, ia tetap menjalani pagi itu seperti hari-hari biasa.

Anaknya berangkat sekolah. Mertuanya yang lumpuh akibat stroke dirawat seperti biasa. Istrinya berangkat mengajar. Lalu beberapa jam kemudian ia mengenakan rompi tahanan.

Kisah itu ditulis oleh salah seorang pimpinan BAZNAS Enrekang yang ditahan dalam perkara dugaan korupsi dana zakat. Beberapa bulan setelah penahanan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar justru memvonis bebas seluruh terdakwa. Hakim menyatakan unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti.

Di sinilah kisah tersebut berhenti menjadi sekadar cerita pribadi. Ia berubah menjadi pertanyaan publik. Bagaimana jika seseorang kehilangan kebebasannya sebelum kesalahannya benar-benar terbukti?

Disabilitas

Tidak sulit menemukan orang yang tertawa ketika melihat seseorang menirukan cara berjalan, berbicara, atau bergerak layaknya penyandang disabilitas. Di media sosial, adegan semacam itu bahkan sering diperlakukan sebagai hiburan. Semakin banyak yang tertawa, semakin tinggi angka penayangan. Semakin viral, semakin dianggap berhasil.

Namun, di balik tawa itu tersimpan pertanyaan yang jauh lebih penting: mengapa masih ada orang yang menganggap disabilitas sebagai sesuatu yang lucu?

Pertanyaan tersebut kembali mengemuka setelah publik mengecam seorang kreator konten yang menjadikan gerak tubuh penyandang disabilitas sebagai bahan candaan. Banyak orang menganggap peristiwa itu sekadar kesalahan individu. Padahal, jika dicermati lebih dalam, kasus tersebut sesungguhnya merupakan gejala dari persoalan kebudayaan yang lebih besar, yaitu masih kuatnya ableisme dalam kehidupan sosial kita.

Ableisme adalah cara pandang yang menempatkan kemampuan fisik dan mental tertentu sebagai standar manusia “normal”. Mereka yang berada di luar standar itu kemudian dianggap kurang sempurna, berbeda, atau bahkan lebih rendah. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai individu yang utuh, melainkan sebagai objek belas kasihan, objek kekaguman yang berlebihan, atau bahkan objek lelucon.

Surat Cinta Cak Nun

Ada satu pertanyaan sederhana yang diam-diam mengganggu setelah membaca Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki karya Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun. Mengapa dalam hampir setiap pidato, program pembangunan, ceramah agama, bahkan diskusi intelektual, rakyat selalu ditempatkan sebagai pihak yang kurang?

Kurang sejahtera sehingga harus diberdayakan. Kurang pintar sehingga harus dicerdaskan. Kurang saleh sehingga harus dibimbing. Kurang berdaya sehingga harus diselamatkan.

Melalui kumpulan esai ini, Cak Nun mengajak pembaca membalik cara pandang tersebut. Ia mempertanyakan asumsi yang selama ini dianggap wajar dalam kehidupan berbangsa. Benarkah rakyat selalu objek yang harus ditolong? Ataukah justru rakyat adalah pihak yang selama ini menopang kehidupan bangsa ketika para elite gagal menjalankan tugasnya? Pertanyaan itulah yang menjadi ruh buku ini.

Sebagai budayawan sekaligus pekerja sosial yang puluhan tahun berkeliling Nusantara, Cak Nun menulis bukan dari ruang seminar atau kantor pemerintahan. Ia menulis dari pengalaman berjumpa dengan petani, buruh, santri, pelacur, preman, pekerja migran, mahasiswa, hingga kelompok-kelompok yang sering berada di pinggiran perhatian negara. Karena itu, tulisan-tulisannya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Narasi yang Saling Berhadapan

Belakangan saya sering merasa bahwa perdebatan publik di Indonesia semakin ramai, tetapi tidak selalu semakin terang. Informasi berlimpah, pendapat berseliweran, dan media sosial bekerja tanpa jeda. Namun di tengah keramaian itu, justru muncul pertanyaan yang tidak sederhana: siapa yang dipercaya?

Pertanyaan ini terasa relevan ketika membaca dua artikel di Kompas. Ariel Heryanto lewat tulisan Pesta Babi dan Zainal Arifin Mochtar melalui Populisme dan Negara yang Butuh Musuh sama-sama berbicara tentang relasi antara kekuasaan, narasi, dan respons publik. Keduanya berangkat dari isu berbeda, tetapi bertemu pada satu simpul: ketika ruang dialog terganggu, yang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah film atau perdebatan politik, melainkan kepercayaan publik itu sendiri.

Ariel Heryanto, Profesor Emeritus dari Universitas Monash Australia ini membahas popularitas film dokumenter Pesta Babi. Menurutnya, daya tarik film itu tidak semata terletak pada tema sensitif yang diangkat, melainkan pada kombinasi kualitas film, tradisi nonton bareng, dan respons represif terhadap sebagian pemutarannya. Yang terakhir itu yang paling menarik sekaligus paling ironis. Sejarah memang sering menunjukkan paradoks semacam itu, bahwa sesuatu yang dibatasi justru memperoleh perhatian lebih besar.

Fenomena ini sebenarnya tidak baru. Dalam banyak konteks sejarah, pembatasan informasi atau ekspresi justru memantik rasa ingin tahu publik. Ariel mengingatkan pada berbagai pengalaman sejarah, mulai dari kolonialisme Belanda hingga Timor Timur, yang menunjukkan bahwa kontrol terhadap informasi sering melahirkan narasi tandingan.

Mengubah Sejarah Sepakbola

Dalam sepak bola, ada satu pelajaran yang terus berulang: jangan terlalu percaya pada ramalan. Sebab sejarah sering kali ditulis oleh mereka yang tidak diunggulkan.

Piala Dunia 1990 di Italia menghadirkan salah satu contoh terbaiknya. Pada 8 Juni 1990, dunia menyaksikan laga pembuka antara juara bertahan Argentina yang dipimpin Diego Maradona melawan Kamerun, tim Afrika yang nyaris tak diperhitungkan. Di atas kertas, pertandingan itu tampak seperti formalitas. Argentina berisi pemain-pemain elite dunia, sementara Kamerun datang dengan reputasi yang jauh lebih sederhana.

Bandar taruhan bahkan memberi peluang kemenangan Kamerun dengan sangat kecil. Bahkan kemenangan mereka hampir mustahil terjadi. Namun justru di situlah keajaiban olahraga bekerja.

Kamerun menang 1-0 lewat gol François Omam-Biyik. Argentina yang dipenuhi bintang gagal membalas. Dunia terkejut. Stadion San Siro gempar. Maradona tertunduk. Dan sebuah babak baru dalam sejarah sepak bola Afrika dimulai.

Menjaga Kedaulatan di Tengah Euforia Digital

Ketika Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware pada pertengahan 2024, publik mendadak menyadari satu hal penting: negara yang sedang berlari menuju digitalisasi ternyata masih memiliki titik-titik rapuh yang berbahaya. Layanan imigrasi terganggu, berbagai sistem pemerintahan lumpuh, dan lebih dari 230 instansi terdampak. Dalam hitungan hari, kita menyaksikan bagaimana gangguan pada sebuah sistem digital dapat menghambat fungsi negara secara nyata.

Peristiwa tersebut bukan sekadar insiden teknis. Ia adalah peringatan bahwa transformasi digital tidak otomatis menghadirkan kekuatan. Dalam kondisi tertentu, digitalisasi justru dapat memperlihatkan kelemahan mendasar yang selama ini tersembunyi di balik berbagai aplikasi, dashboard, dan jargon teknologi.

Indonesia saat ini sedang berada di tengah gelombang transformasi digital terbesar dalam sejarahnya. Laporan e-Conomy SEA 2025 yang diterbitkan Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai sekitar US$99 miliar atau lebih dari Rp1.600 triliun. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara sekaligus salah satu pasar digital paling menjanjikan di dunia.

Namun di balik optimisme itu tersimpan sebuah paradoks. Semakin besar aktivitas ekonomi yang bergantung pada teknologi digital, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 403,9 juta anomali trafik siber sepanjang tahun 2023. Sementara pada semester pertama 2024 saja, terdeteksi lebih dari 91 juta anomali trafik yang sebagian besar berkaitan dengan aktivitas malware. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya arena pertumbuhan ekonomi, melainkan juga medan persaingan dan ancaman yang semakin kompleks.

Produktivitas Tak Mengenal Pensiun

Di sebuah kantor startup yang dipenuhi anak-anak muda, seorang pria berusia 70 tahun datang dengan setelan jas rapi dan tas kerja kulit yang tampak klasik. Di sekelilingnya, para karyawan bekerja dengan laptop, aplikasi digital, dan ritme kerja yang serba cepat. Ia tampak berbeda. Namun pria itu bukan tamu, bukan pula konsultan senior. Ia datang sebagai karyawan magang.

Begitulah kisah Ben Whittaker dalam film The Intern (2015). Diperankan Robert De Niro, Ben adalah seorang pensiunan yang mencoba kembali bekerja melalui program magang bagi warga lanjut usia di sebuah perusahaan rintisan yang dipimpin CEO muda bernama Jules Ostin.

Sekilas, premis film ini terdengar sederhana. Namun di balik cerita yang hangat dan penuh humor, tersimpan pertanyaan yang sangat relevan bagi banyak orang: apakah seseorang benar-benar berhenti berkarya ketika memasuki masa pensiun?

Ben sebelumnya menghabiskan puluhan tahun bekerja di sebuah perusahaan percetakan. Setelah pensiun dan kehilangan istrinya, ia mencoba menikmati masa tua dengan bepergian, berolahraga, hingga mengikuti berbagai kursus. Namun satu per satu kegiatan itu tidak mampu menghilangkan perasaan kosong yang ia rasakan. Ia merindukan rutinitas, interaksi sosial, dan perasaan bahwa dirinya masih berguna. Keputusan Ben untuk kembali bekerja bukanlah soal uang. Ia mencari makna.