Disabilitas

Tidak sulit menemukan orang yang tertawa ketika melihat seseorang menirukan cara berjalan, berbicara, atau bergerak layaknya penyandang disabilitas. Di media sosial, adegan semacam itu bahkan sering diperlakukan sebagai hiburan. Semakin banyak yang tertawa, semakin tinggi angka penayangan. Semakin viral, semakin dianggap berhasil.

Namun, di balik tawa itu tersimpan pertanyaan yang jauh lebih penting: mengapa masih ada orang yang menganggap disabilitas sebagai sesuatu yang lucu?

Pertanyaan tersebut kembali mengemuka setelah publik mengecam seorang kreator konten yang menjadikan gerak tubuh penyandang disabilitas sebagai bahan candaan. Banyak orang menganggap peristiwa itu sekadar kesalahan individu. Padahal, jika dicermati lebih dalam, kasus tersebut sesungguhnya merupakan gejala dari persoalan kebudayaan yang lebih besar, yaitu masih kuatnya ableisme dalam kehidupan sosial kita.

Ableisme adalah cara pandang yang menempatkan kemampuan fisik dan mental tertentu sebagai standar manusia “normal”. Mereka yang berada di luar standar itu kemudian dianggap kurang sempurna, berbeda, atau bahkan lebih rendah. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai individu yang utuh, melainkan sebagai objek belas kasihan, objek kekaguman yang berlebihan, atau bahkan objek lelucon.

Surat Cinta Cak Nun

Ada satu pertanyaan sederhana yang diam-diam mengganggu setelah membaca Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki karya Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun. Mengapa dalam hampir setiap pidato, program pembangunan, ceramah agama, bahkan diskusi intelektual, rakyat selalu ditempatkan sebagai pihak yang kurang?

Kurang sejahtera sehingga harus diberdayakan. Kurang pintar sehingga harus dicerdaskan. Kurang saleh sehingga harus dibimbing. Kurang berdaya sehingga harus diselamatkan.

Melalui kumpulan esai ini, Cak Nun mengajak pembaca membalik cara pandang tersebut. Ia mempertanyakan asumsi yang selama ini dianggap wajar dalam kehidupan berbangsa. Benarkah rakyat selalu objek yang harus ditolong? Ataukah justru rakyat adalah pihak yang selama ini menopang kehidupan bangsa ketika para elite gagal menjalankan tugasnya? Pertanyaan itulah yang menjadi ruh buku ini.

Sebagai budayawan sekaligus pekerja sosial yang puluhan tahun berkeliling Nusantara, Cak Nun menulis bukan dari ruang seminar atau kantor pemerintahan. Ia menulis dari pengalaman berjumpa dengan petani, buruh, santri, pelacur, preman, pekerja migran, mahasiswa, hingga kelompok-kelompok yang sering berada di pinggiran perhatian negara. Karena itu, tulisan-tulisannya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Narasi yang Saling Berhadapan

Belakangan saya sering merasa bahwa perdebatan publik di Indonesia semakin ramai, tetapi tidak selalu semakin terang. Informasi berlimpah, pendapat berseliweran, dan media sosial bekerja tanpa jeda. Namun di tengah keramaian itu, justru muncul pertanyaan yang tidak sederhana: siapa yang dipercaya?

Pertanyaan ini terasa relevan ketika membaca dua artikel di Kompas. Ariel Heryanto lewat tulisan Pesta Babi dan Zainal Arifin Mochtar melalui Populisme dan Negara yang Butuh Musuh sama-sama berbicara tentang relasi antara kekuasaan, narasi, dan respons publik. Keduanya berangkat dari isu berbeda, tetapi bertemu pada satu simpul: ketika ruang dialog terganggu, yang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah film atau perdebatan politik, melainkan kepercayaan publik itu sendiri.

Ariel Heryanto, Profesor Emeritus dari Universitas Monash Australia ini membahas popularitas film dokumenter Pesta Babi. Menurutnya, daya tarik film itu tidak semata terletak pada tema sensitif yang diangkat, melainkan pada kombinasi kualitas film, tradisi nonton bareng, dan respons represif terhadap sebagian pemutarannya. Yang terakhir itu yang paling menarik sekaligus paling ironis. Sejarah memang sering menunjukkan paradoks semacam itu, bahwa sesuatu yang dibatasi justru memperoleh perhatian lebih besar.

Fenomena ini sebenarnya tidak baru. Dalam banyak konteks sejarah, pembatasan informasi atau ekspresi justru memantik rasa ingin tahu publik. Ariel mengingatkan pada berbagai pengalaman sejarah, mulai dari kolonialisme Belanda hingga Timor Timur, yang menunjukkan bahwa kontrol terhadap informasi sering melahirkan narasi tandingan.

Mengubah Sejarah Sepakbola

Dalam sepak bola, ada satu pelajaran yang terus berulang: jangan terlalu percaya pada ramalan. Sebab sejarah sering kali ditulis oleh mereka yang tidak diunggulkan.

Piala Dunia 1990 di Italia menghadirkan salah satu contoh terbaiknya. Pada 8 Juni 1990, dunia menyaksikan laga pembuka antara juara bertahan Argentina yang dipimpin Diego Maradona melawan Kamerun, tim Afrika yang nyaris tak diperhitungkan. Di atas kertas, pertandingan itu tampak seperti formalitas. Argentina berisi pemain-pemain elite dunia, sementara Kamerun datang dengan reputasi yang jauh lebih sederhana.

Bandar taruhan bahkan memberi peluang kemenangan Kamerun dengan sangat kecil. Bahkan kemenangan mereka hampir mustahil terjadi. Namun justru di situlah keajaiban olahraga bekerja.

Kamerun menang 1-0 lewat gol François Omam-Biyik. Argentina yang dipenuhi bintang gagal membalas. Dunia terkejut. Stadion San Siro gempar. Maradona tertunduk. Dan sebuah babak baru dalam sejarah sepak bola Afrika dimulai.

Menjaga Kedaulatan di Tengah Euforia Digital

Ketika Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware pada pertengahan 2024, publik mendadak menyadari satu hal penting: negara yang sedang berlari menuju digitalisasi ternyata masih memiliki titik-titik rapuh yang berbahaya. Layanan imigrasi terganggu, berbagai sistem pemerintahan lumpuh, dan lebih dari 230 instansi terdampak. Dalam hitungan hari, kita menyaksikan bagaimana gangguan pada sebuah sistem digital dapat menghambat fungsi negara secara nyata.

Peristiwa tersebut bukan sekadar insiden teknis. Ia adalah peringatan bahwa transformasi digital tidak otomatis menghadirkan kekuatan. Dalam kondisi tertentu, digitalisasi justru dapat memperlihatkan kelemahan mendasar yang selama ini tersembunyi di balik berbagai aplikasi, dashboard, dan jargon teknologi.

Indonesia saat ini sedang berada di tengah gelombang transformasi digital terbesar dalam sejarahnya. Laporan e-Conomy SEA 2025 yang diterbitkan Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai sekitar US$99 miliar atau lebih dari Rp1.600 triliun. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara sekaligus salah satu pasar digital paling menjanjikan di dunia.

Namun di balik optimisme itu tersimpan sebuah paradoks. Semakin besar aktivitas ekonomi yang bergantung pada teknologi digital, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 403,9 juta anomali trafik siber sepanjang tahun 2023. Sementara pada semester pertama 2024 saja, terdeteksi lebih dari 91 juta anomali trafik yang sebagian besar berkaitan dengan aktivitas malware. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya arena pertumbuhan ekonomi, melainkan juga medan persaingan dan ancaman yang semakin kompleks.

Produktivitas Tak Mengenal Pensiun

Di sebuah kantor startup yang dipenuhi anak-anak muda, seorang pria berusia 70 tahun datang dengan setelan jas rapi dan tas kerja kulit yang tampak klasik. Di sekelilingnya, para karyawan bekerja dengan laptop, aplikasi digital, dan ritme kerja yang serba cepat. Ia tampak berbeda. Namun pria itu bukan tamu, bukan pula konsultan senior. Ia datang sebagai karyawan magang.

Begitulah kisah Ben Whittaker dalam film The Intern (2015). Diperankan Robert De Niro, Ben adalah seorang pensiunan yang mencoba kembali bekerja melalui program magang bagi warga lanjut usia di sebuah perusahaan rintisan yang dipimpin CEO muda bernama Jules Ostin.

Sekilas, premis film ini terdengar sederhana. Namun di balik cerita yang hangat dan penuh humor, tersimpan pertanyaan yang sangat relevan bagi banyak orang: apakah seseorang benar-benar berhenti berkarya ketika memasuki masa pensiun?

Ben sebelumnya menghabiskan puluhan tahun bekerja di sebuah perusahaan percetakan. Setelah pensiun dan kehilangan istrinya, ia mencoba menikmati masa tua dengan bepergian, berolahraga, hingga mengikuti berbagai kursus. Namun satu per satu kegiatan itu tidak mampu menghilangkan perasaan kosong yang ia rasakan. Ia merindukan rutinitas, interaksi sosial, dan perasaan bahwa dirinya masih berguna. Keputusan Ben untuk kembali bekerja bukanlah soal uang. Ia mencari makna.

Lingkar Dalam Kekuasaan

Beberapa hari terakhir, publik memperbincangkan video pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Video itu sebenarnya biasa saja. Seorang menteri menyampaikan perkembangan program Sekolah Rakyat kepada Sekretaris Kabinet. Namun bagi sebagian kalangan, terutama pengamat administrasi negara, peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan yang tidak sederhana: mengapa menteri melapor kepada Teddy?

Pertanyaan itu mungkin terdengar remeh bagi masyarakat awam. Bukankah yang penting pemerintahan berjalan? Bukankah Presiden berhak menunjuk siapa pun yang dipercaya untuk membantu pekerjaannya? Namun dalam negara modern, persoalannya tidak sesederhana soal kepercayaan. Ada aspek hukum, tata kelola, dan akuntabilitas yang tidak boleh diabaikan.

Secara yuridis, posisi Teddy memang menarik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet tidak lagi berdiri sebagai lembaga tersendiri yang setara kementerian seperti pada era sebelumnya. Fungsi Sekretariat Kabinet kini berada dalam struktur Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Dukungan Kabinet.

Artinya, jika dibaca secara formal, posisi Teddy tidak lagi berada pada level politik yang sama dengan para menteri. Karena itu, kritik yang mempertanyakan kepantasan menteri "melapor" kepada Teddy memiliki dasar argumentasi yang cukup kuat dari perspektif hukum administrasi negara.

Jajanan Tempo Doeloe

Sejarah sering dibayangkan sebagai rangkaian peristiwa besar. Ada perang, diplomasi, perebutan kekuasaan, atau pidato yang mengubah arah bangsa. Namun sejarah sesungguhnya juga hidup dalam hal-hal kecil, termasuk makanan. Di Indonesia, jajanan bukan sekadar pelengkap waktu senggang. Ia menyimpan jejak ekonomi, budaya, bahkan psikologi masyarakat pada suatu zaman. Karena itu, menelusuri kuliner tempo dulu sebenarnya sama dengan membaca kehidupan sosial bangsa dari sisi yang lebih akrab.

Pada masa pendudukan Jepang hingga awal kemerdekaan, situasi pangan rakyat berada dalam kondisi sulit. Beras mengalami pengawasan ketat dan distribusinya terbatas. Banyak keluarga menggantungkan hidup pada bahan pangan alternatif seperti singkong, ubi, talas, dan jagung. Dalam situasi demikian, masyarakat tidak berhenti menciptakan makanan. Mereka justru beradaptasi.

Dari keterbatasan itu lahir beragam jajanan rakyat. Kue berbahan umbi, gorengan sederhana, hingga makanan pasar menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Jajanan bukan kemewahan, melainkan strategi bertahan hidup. Pedagang keliling, pasar tradisional, dan ruang-ruang komunal menjadi arena ekonomi kecil yang memungkinkan warga tetap saling menopang. Di sinilah kuliner memperlihatkan makna sosialnya.

Jajanan pada masa itu bekerja seperti simpul kebersamaan. Harga yang terjangkau membuatnya dapat dinikmati berbagai lapisan masyarakat. Orang membeli bukan hanya karena lapar, tetapi juga karena ingin bercakap, menunggu kabar, atau sekadar menjadi bagian dari keramaian kampung. Dalam konteks seperti ini, makanan menjalankan fungsi yang lebih luas daripada pemenuhan gizi semata.

Ketika Kepercayaan Menjadi Senjata

Beberapa waktu lalu saya menonton film The Berlin File. Film thriller Korea Selatan itu berkisah tentang seorang agen Korea Utara yang beroperasi di Berlin. Ceritanya penuh pengejaran, pengkhianatan, dan operasi intelijen lintas negara. Namun yang paling menarik justru bukan adegan tembak-menembaknya. Yang membekas adalah suasana yang terus dipelihara sepanjang film: tak seorang pun benar-benar bisa dipercaya.

Di dunia intelijen, kepercayaan adalah barang langka. Seorang agen bisa dicurigai oleh musuhnya, tetapi pada saat yang sama juga diawasi oleh negaranya sendiri. Informasi menjadi komoditas yang lebih berharga daripada peluru. Dan dalam banyak keadaan, kemenangan ditentukan bukan oleh siapa yang paling kuat, melainkan oleh siapa yang paling tahu.

Film itu mengingatkan saya pada kenyataan bahwa sejarah dunia tidak hanya dibentuk oleh pidato para pemimpin, pertempuran militer, atau perjanjian diplomatik. Ada lapisan lain yang bekerja di balik layar: dunia spionase. Dunia yang sunyi, tetapi sering kali menentukan.

Salah satu kisah paling terkenal adalah kematian Leon Trotsky pada 1940. Tokoh revolusi Rusia itu hidup dalam pengasingan di Meksiko setelah menjadi musuh politik Joseph Stalin. Rumahnya dijaga ketat. Pengawal mengawasi setiap sudut. Upaya pembunuhan sebelumnya bahkan pernah digagalkan. Namun semua pengamanan itu akhirnya tak berarti banyak.

Batas Pengabdian dalam Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas selalu menjadi topik yang sensitif di Indonesia. Ia mudah memancing sinisme, tetapi juga sering dipenuhi simplifikasi. Di satu sisi, ada anggapan bahwa perjalanan dinas identik dengan pemborosan. Di sisi lain, tidak sedikit tugas pemerintahan yang memang mustahil dijalankan tanpa mobilitas.

Perdebatan itu kembali mengemuka ketika kritik terhadap intensitas perjalanan luar negeri Presiden dibalas dengan penjelasan bahwa sebagian biaya perjalanan ditanggung secara pribadi. Publik pun terbelah. Ada yang memuji sebagai bentuk pengorbanan dan keteladanan. Ada pula yang bertanya: benarkah itu menjawab persoalan?

Pertanyaan tersebut menarik, bukan semata karena menyangkut Presiden, melainkan karena ia menyentuh sesuatu yang lebih mendasar, yaitu hubungan antara tugas negara dan uang pribadi. Sebagai orang yang akrab dengan birokrasi, saya melihat persoalan ini tidak sesederhana hitam dan putih.

Di kantor-kantor pemerintahan, cerita tentang pegawai yang nombok sebenarnya bukan kisah asing. Ada yang menambah ongkos transportasi karena biaya tidak cukup. Ada yang memakai kendaraan pribadi untuk tugas lapangan. Ada pula yang berangkat rapat dengan uang sendiri karena merasa tugas tidak mungkin ditunda. Motivasinya beragam, tetapi umumnya sederhana: pekerjaan harus tetap berjalan.

Ketakutan yang Menular

Belakangan ini pocong tampaknya sedang naik panggung lagi. Ia tidak keluar dari layar bioskop atau cerita ronda malam, melainkan dari media sosial. Ada video CCTV buram, rekaman jalan kampung yang remang-remang, hingga unggahan tentang “pocong begal” yang konon berkeliaran pada malam hari.

Cerita itu menyebar cepat. Dari Tangerang, Bekasi, dan Jakarta, lalu melompat ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Warganet saling berbagi video, menambahkan cerita, dan menyisipkan peringatan bernada darurat. Seperti biasa, tombol “bagikan” bekerja lebih cepat daripada verifikasi.

Yang menarik, pocong modern ini justru banyak yang tertangkap. Di Kediri, misalnya, tiga remaja diamankan setelah berkeliaran dengan kostum pocong demi membuat konten media sosial. Di tempat lain, polisi menemukan video editan, pengamen berkostum pocong, hingga laporan yang tidak terbukti. Aparat di sejumlah daerah pun meminta masyarakat tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.

Namun, persoalannya mungkin bukan lagi apakah pocong itu nyata atau palsu. Pertanyaan yang lebih menarik ialah: mengapa cerita seperti ini begitu mudah dipercaya?

Literasi yang Tumbuh Sendiri

Ada ironi yang cukup lama hidup dalam dunia pendidikan Indonesia. Semua orang sepakat bahwa membaca itu penting, tetapi tidak semua pihak serius menciptakan lingkungan yang membuat orang ingin membaca. Di tengah situasi itu, gerakan literasi justru banyak tumbuh dari masyarakat, bukan dari negara.

Tulisan AS Laksana dalam Gerakan Literasi tanpa Campur Tangan Negara di Jawa Pos 8 Mei 2017 mengingatkan pada kenyataan tersebut. Di berbagai daerah, komunitas membaca, taman bacaan, dan pegiat buku bergerak dengan sumber daya terbatas. Mereka mengumpulkan buku, membuka ruang baca, hingga mengantar bacaan ke wilayah yang sulit dijangkau industri perbukuan. Gerakan itu lahir bukan karena instruksi birokrasi, melainkan karena kesadaran sosial.

Fenomena ini menarik jika dilihat dari sudut kebijakan publik. Negara sebenarnya telah lama menempatkan literasi sebagai agenda pendidikan. Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS), misalnya, diperkenalkan untuk membangun kebiasaan membaca di lingkungan pendidikan. Namun, sebagaimana sering terjadi pada banyak program resmi, pelaksanaannya kerap lebih administratif daripada kultural. Membaca kadang diperlakukan sebagai kewajiban yang harus dilaporkan, bukan kebutuhan yang perlu ditumbuhkan.

Masalahnya memang tidak sesederhana menyuruh anak membaca lima belas menit sebelum pelajaran dimulai. Kebiasaan membaca membutuhkan ekosistem: ketersediaan buku yang menarik, perpustakaan yang hidup, guru yang membaca, keluarga yang memberi teladan, serta ruang publik yang menganggap membaca sebagai kegiatan bernilai.

Percakapan yang Belum Selesai

Ada kalanya sebuah film tidak berhenti sebagai film. Ia berubah menjadi perdebatan, kegelisahan, bahkan cermin yang memantulkan persoalan yang lebih besar dari layar itu sendiri. Kontroversi film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita tampaknya bergerak ke arah itu.

Tulisan Nanang Farid Syam berjudul (Masih) Pesta Babi di Jawa Pos 25 Mei 2026 menarik karena tidak buru-buru menempatkan film tersebut dalam kotak hitam-putih: benar atau salah, pro atau anti pembangunan. Sebagai antropolog, Nanang mengingatkan bahwa masyarakat lokal tidak selalu bergerak dalam logika perlawanan atau dukungan mutlak. Dalam banyak kasus, mereka sedang menegosiasikan hidup di tengah perubahan yang datang begitu cepat.

Pandangan itu terasa penting, terutama ketika dibaca berdampingan dengan tulisan Ahmad Arif dalam Pesta Babi, Nasi Kosong di Papua di Kompas 26 Mei 2026. Ahmad membawa pembaca ke Merauke, bukan melalui bahasa politik yang gaduh, melainkan lewat gambaran yang sunyi: anak-anak yang makan nasi kosong di wilayah yang justru diproyeksikan sebagai lumbung pangan.

Kalimat Ahmad mungkin salah satu yang paling mengganggu sekaligus menggugah: kehancuran tidak selalu datang dengan suara tembakan, kadang hadir dalam bentuk sepiring nasi kosong.

Ilusi Privasi

Ada masa ketika ancaman terbesar di kamar hotel mungkin hanya AC yang bocor atau handuk yang kurang bersih. Kini, ada kecemasan baru yang lebih mengkhawatirkan. Jangan-jangan ada mata lain yang ikut menginap. Itulah kesan yang tertinggal dari laporan BBC. Kisah Eric dan Emily (nama samaran) dari China terasa seperti cerita film. Bedanya, ini bukan fiksi.

Eric baru menyadari sesuatu yang ganjil saat menonton konten dewasa di internet pada tahun 2023. Pasangan dalam video itu tampak familiar. Beberapa detik kemudian ia membeku. Yang sedang masuk kamar hotel dan berhubungan intim ternyata dirinya sendiri bersama pasangannya. Momen yang mereka yakini privat ternyata diam-diam direkam kamera tersembunyi dan disebarkan kepada ribuan orang.

Cerita itu mengejutkan, tetapi sebenarnya tidak berdiri sendiri. Investigasi BBC menemukan jaringan yang lebih besar. Kamera tersembunyi di kamar hotel, siaran langsung aktivitas tamu, promosi melalui Telegram, hingga model bisnis berlangganan yang menghasilkan keuntungan ratusan ribu yuan. Dari sudut ini, persoalannya bukan lagi sekadar video ilegal, melainkan sebuah industri.

Di sinilah ironi zaman digital muncul. Teknologi yang semula dirancang untuk menghubungkan orang dan memberi rasa aman justru dapat berubah menjadi alat pengawasan paling intim.

Menjual Sepeda, Menjaga Persahabatan

Ada banyak cara mengenang seorang tokoh. Sebagian orang mengingat jabatan, sebagian lain mengingat pidato, prestasi, atau kontroversinya. Tetapi kadang justru cerita kecil dari masa muda yang terasa paling manusiawi. Bukan kisah dari istana atau panggung politik, melainkan dari jalan kampung, ruang sempit, dan perut yang lapar.

Begitu pula kisah masa muda Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan. Artikel Intisari tentang SBY muda menghadirkan sosok yang jauh dari bayangan formal seorang presiden dua periode ini. Bukan figur berjas dengan pengawalan ketat, melainkan seorang remaja desa yang tinggal di rumah pakdenya, tidur di kamar kecil, menimba air setiap pagi, membaca buku sambil makan, dan sesekali ngemil kacang goreng dengan teh manis di dekatnya.

Saya selalu tertarik pada cerita-cerita seperti ini. Bukan karena ingin memoles tokoh menjadi tanpa cela, melainkan karena masa muda sering kali membuka sisi yang tidak tertangkap dalam biografi resmi. Di sanalah manusia biasanya terlihat lebih utuh.

Pacitan pada tahun 1960-an bukanlah kota yang ramai. Daerah pesisir selatan itu hidup dalam kesederhanaan, bahkan kesulitan. Orang mengenalnya sebagai Kota Gaplek, tempat banyak keluarga bertahan dengan singkong dan tiwul. Sekolah masih terbatas, sarana sedikit, dan untuk memperbaiki hidup, banyak anak muda harus pergi jauh merantau. Di lingkungan seperti itulah, SBY muda—atau Bambang, seperti dipanggil teman-temannya—tumbuh.

Mencari Kebenaran

Ada film kriminal yang membuat penonton tegang karena misterinya. Ada juga yang justru meninggalkan rasa sunyi karena ia terlalu dekat dengan kenyataan. Film Italia Yara berada di kategori kedua: tidak terlalu dramatis, tetapi terasa berat karena yang diceritakan memang benar-benar terjadi.

Film ini diangkat dari kasus nyata yang sempat mengguncang Italia: hilangnya seorang remaja 13 tahun bernama Yara Gambirasio. Ia terakhir terlihat setelah pulang dari latihan olahraga, lalu menghilang begitu saja. Tiga bulan kemudian, jasadnya ditemukan di sebuah lapangan terbuka. Kasus ini bukan hanya soal kejahatan, tetapi juga tentang kegelisahan sebuah masyarakat kecil yang tiba-tiba merasa tidak aman.

Alih-alih menjadikan Yara sebagai pusat cerita, film ini memilih fokus pada sosok jaksa Letizia Ruggeri, yang diperankan oleh Isabella Ragonese. Dari sudut pandangnya, penonton diajak mengikuti proses penyelidikan yang panjang, melelahkan, dan sering kali buntu.

Yang menarik, Yara tidak dibangun sebagai film yang penuh kejutan. Tidak ada teka-teki besar yang sengaja disembunyikan untuk membuat penonton terpancing. Bahkan sejak awal, suasananya sudah terasa berat. Film ini lebih fokus pada proses: bagaimana sebuah kasus besar ditangani dengan data yang sangat terbatas.

Ketika Identitas Tak Lagi Cukup

Di Indonesia, membicarakan politik tanpa menyebut Nahdlatul Ulama rasanya hampir mustahil. NU bukan sekadar organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Ia juga kekuatan sosial, budaya, bahkan politik yang pengaruhnya terasa hingga desa-desa. Karena itu, setiap pemilu, pertanyaan lama selalu muncul: ke mana suara warga Nahdliyin akan bergerak?

Namun sebuah studi menarik dari Burhanuddin Muhtadi dan Adam Kamil dalam jurnal Tashwirul Afkar 2025 berjudul Warga Nahdliyin, Partai Politik, dan Pilihan Presiden 2024: Antara Identitas Keagamaan, Jaringan Organisasi, dan Preferensi Elektoral menunjukkan bahwa politik warga NU hari ini jauh lebih kompleks dibanding bayangan banyak orang.

Selama ini publik sering menganggap “suara NU” sebagai satu blok besar yang mudah diarahkan. Seolah jika seorang kandidat didukung tokoh NU, otomatis warga Nahdliyin akan ikut memilihnya. Tetapi Pemilu 2024 membuktikan kenyataannya tidak sesederhana itu.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara nasional sekitar 54,6 persen Muslim Indonesia mengaku dekat dengan NU. Angka ini jauh melampaui organisasi Islam lainnya. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang diklaim sebagai basis tradisional NU, kedekatan itu bahkan jauh lebih besar lagi.

Luka Kepercayaan

Kanker adalah kata yang sering membuat orang mendadak diam. Ia bukan sekadar penyakit, melainkan pengalaman yang mengubah hidup banyak keluarga. Ketika dokter mengucapkan diagnosis itu, yang hadir bukan hanya urusan medis, tetapi juga ketakutan, ketidakpastian, dan pertanyaan panjang tentang masa depan.

Di Indonesia, cerita tentang kanker tidak sulit ditemukan. Ada keluarga yang menjual aset demi biaya pengobatan, pasien yang bolak-balik rumah sakit lintas kota, atau mereka yang bertahan dengan harapan sederhana: sembuh atau setidaknya memperoleh kesempatan hidup lebih panjang. Di tengah situasi itu, para penyintas kanker sering menjadi sumber inspirasi. Mereka dianggap bukti bahwa manusia bisa melawan rasa sakit dan tetap berdiri. Karena itulah kisah seseorang yang berhasil menaklukkan kanker biasanya mudah menyentuh hati.

Pada awal tahun 2000-an, dunia mengenal sebuah simbol kecil berwarna kuning: gelang LiveStrong. Bentuknya sederhana, hanya gelang silikon dengan tulisan LIVESTRONG. Namun, benda kecil itu pernah menjadi fenomena global.

Gelang itu lahir dari gerakan sosial yang bertujuan mendukung penderita kanker dan menggalang dana penelitian. Harganya murah, mudah dipakai, dan sarat makna. Banyak orang mengenakannya bukan demi gaya, melainkan sebagai tanda solidaritas. Atlet, artis, pelajar, sampai politisi memakainya di pergelangan tangan.

Cerita Duo Mulyadi

Pada 6 Januari 2010, Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi saksi sebuah peristiwa yang ganjil sekaligus menyedihkan. Saat Tim Nasional sepak bola Indonesia tertinggal dan tampil buruk dalam lanjutan Kualifikasi Piala Asia 2011 melawan Oman, seorang pemuda bernama Hendri Mulyadi tiba-tiba memanjat pagar, menerobos petugas keamanan, lalu berlari masuk ke lapangan.

Ia menggiring bola, menuju gawang Oman, dan melepaskan tendangan ke arah kiper lawan. Tendangan itu pelan. Terlalu pelan. Kiper Oman, Ali Al-Habsi, menangkap bola dengan mudah sambil tersenyum. Penonton tertawa. Aparat keamanan bergerak cepat. Hendri kemudian diamankan.

Banyak orang menganggap peristiwa itu sekadar aksi nekat seorang suporter yang frustrasi. Namun jika dilihat lebih dalam, tindakan Hendri sesungguhnya adalah simbol dari kondisi sepak bola Indonesia saat itu: penuh kekecewaan, kehilangan arah, dan jauh dari harapan publik.

Enam belas tahun kemudian, sejarah menghadirkan kisah yang menarik. Indonesia kembali bertemu Oman. Kali ini dalam FIFA Matchday Juni 2026. Indonesia menang meyakinkan 3-0. Salah satu sorotan pertandingan adalah penampilan penjaga gawang naturalisasi, Emil Audero Mulyadi. Nama belakangnya sama: Mulyadi.

Dari Asas Tunggal ke Tanjung Priok

Salah satu catatan paling kelam di era Orde Baru adalah Tragedi Tanjung Priok 1984. Untuk memahami peristiwa ini, kita perlu mundur sejenak ke awal dekade 1980-an, masa ketika pemerintahan Orde Baru berada pada puncak stabilitas politiknya. Setelah melalui pergolakan politik pada 1960-an dan awal 1970-an, pemerintah di bawah Presiden Soeharto menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama pembangunan.

Dalam konteks itu, Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai fondasi ideologis yang wajib menjadi titik temu seluruh organisasi sosial dan politik. Lahir kebijakan yang kemudian dikenal sebagai asas tunggal Pancasila.

Melalui berbagai regulasi politik, termasuk Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan tahun 1985 dan kebijakan sebelumnya yang mulai digulirkan sejak awal 1980-an, organisasi masyarakat dan kekuatan politik didorong, bahkan diwajibkan, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Bagi pemerintah saat itu, kebijakan tersebut dianggap penting untuk menjaga persatuan dan mencegah konflik ideologi seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Indonesia baru melewati trauma politik 1965 dan masih menyimpan kekhawatiran terhadap pertarungan ideologi yang dianggap berpotensi memecah bangsa. Namun seperti banyak kebijakan politik lain, penerimaannya tidak sepenuhnya mulus.

Tak Sekadar Mati Lampu

Ada hal yang baru terasa penting ketika ia tiba-tiba hilang. Listrik salah satunya.

Banyak dari kita mungkin pernah mengeluh saat lampu mati beberapa menit. Sinyal hilang, kipas berhenti, pekerjaan tertunda, atau baterai ponsel tinggal garis merah. Namun pemadaman listrik massal di Sumatra pada Mei 2026 mengingatkan bahwa blackout bukan sekadar urusan lampu padam. Ia bisa menjelma menjadi persoalan keselamatan, ekonomi, bahkan rasa aman masyarakat.

Laporan BBC tentang blackout Sumatra menghadirkan potret yang tidak berhenti pada angka atau gangguan teknis. Ada wajah-wajah manusia di balik gelap itu.

Di Sumatra Utara, dua pekerja toko meninggal akibat keracunan karbon monoksida dari genset yang digunakan saat listrik padam. Seorang remaja juga kehilangan nyawa setelah mandi di sungai karena pompa air rumah tak berfungsi. Di Sumatra Barat, dua remaja meninggal setelah menyalakan genset di ruang tertutup. Sementara di Aceh, warga menghadapi situasi yang lebih panjang: listrik yang kerap padam bertahun-tahun dan kecemasan tambahan terhadap konflik satwa liar saat malam gelap.

Black Out dan Bayang-bayang Sengkon-Karta

Ada satu adegan yang terus membekas setelah saya menamatkan serial Korea Black Out. Bukan adegan pembunuhan, bukan pula pengungkapan pelaku. Yang paling mengganggu justru ketika Go Jeong-woo, tokoh utama serial ini, pulang ke kampung halamannya setelah menjalani hukuman penjara selama sepuluh tahun.

Ia sudah menjalani hukuman. Namun hukumannya ternyata belum selesai. Warga masih memandangnya sebagai pembunuh. Tetangga menjauhinya. Masa depannya hancur. Dan yang paling menyakitkan, Jeong-woo sendiri tidak pernah benar-benar yakin mengapa hidupnya harus berakhir seperti itu.

Black Out berkisah tentang seorang siswa teladan yang diterima di sekolah kedokteran. Masa depannya cerah. Namun setelah sebuah malam yang berakhir dengan blackout akibat mabuk, ia dituduh membunuh teman perempuannya. Tanpa ingatan yang utuh tentang kejadian malam itu, Jeong-woo tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Sepuluh tahun kemudian, ia kembali ke kampung halamannya untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang terus menghantuinya: apakah dirinya benar-benar pelaku?

Premis ini sebenarnya sederhana. Tetapi kekuatan Black Out tidak terletak pada misteri pembunuhannya. Kekuatan serial ini justru berada pada pertanyaan yang lebih mengganggu: bagaimana jika sistem hukum dan masyarakat sama-sama meyakini sesuatu yang ternyata keliru?

Laut Berpagar Konflik

Laut biasanya dibayangkan sebagai ruang terbuka. Namun di sekitar Gaza, laut juga bisa berubah menjadi pagar panjang yang dijaga senjata, diplomasi, dan saling curiga. Di sanalah kisah Global Sumud Flotilla 2.0 berlabuh. Bukan di pelabuhan Gaza yang mereka tuju, melainkan di pusaran tuduhan kekerasan, bantahan, dan perdebatan hukum internasional.

Lebih dari 50 kapal berlayar dari Turki pada pertengahan Mei 2026. Misi mereka, menurut penyelenggara, adalah mengirim bantuan makanan dan medis serta menembus blokade maritim Israel terhadap Gaza. Namun sebelum mendekati pantai, armada itu dicegat Angkatan Laut Israel di perairan sebelah barat Siprus, sekitar 460 kilometer dari Gaza. Para relawan dipindahkan ke kapal Israel, dibawa ke Pelabuhan Ashdod, lalu ditahan dan akhirnya dideportasi. Sebanyak 422 orang dari 41 negara dipulangkan, termasuk sembilan warga Indonesia.

Setelah bebas, sejumlah relawan menyampaikan kesaksian yang mengguncang. Ada yang mengaku dipukul, ditampar, dijambak, diraba, bahkan menjadi korban kekerasan seksual. Penyelenggara flotilla menyebut sedikitnya terdapat 15 kasus kekerasan seksual, termasuk dugaan pemerkosaan. Seorang aktivis Prancis mengaku mengalami perabaan dan pemukulan. Jurnalis Italia yang ikut dalam rombongan menggambarkan fasilitas penahanan sebagai “tempat teror”. Kelompok bantuan hukum berbasis Israel, Adalah, juga menyebut adanya keluhan mengenai kekerasan ekstrem dan cedera serius.

Tetapi di titik inilah kehati-hatian menjadi penting. Sejumlah tuduhan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Otoritas penjara Israel menolak seluruh klaim itu dan menyatakan para tahanan diperlakukan sesuai hukum serta tetap memperoleh layanan medis. Pemerintah Israel juga menyebut flotilla sebagai aksi propaganda yang dianggap membantu kepentingan Hamas.

Kasidah

Ada masanya ketika lagu Perdamaian dari Nasida Ria terdengar hampir di mana-mana. Dari radio tetangga, pengeras suara musala, hingga siaran televisi saat Ramadan. Bagi generasi 1970-an dan 1980-an, suara perempuan-perempuan berjilbab dari Semarang itu menjadi bagian dari lanskap bunyi Indonesia, sama akrabnya dengan lagu-lagu dangdut atau pop yang mengisi udara sore.

Namun tidak banyak yang tahu bahwa musik itu pernah menjadi bahan perdebatan serius. Kasidah modern pernah dituduh terlalu Arab, terlalu dangdut, terlalu modern, bahkan dianggap tidak cukup Islami. Anehnya, justru karena terus dipersoalkan, ia berhasil bertahan.

Pada tahun 1982, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menulis sebuah esai pendek berjudul Qashidah. Ia bercerita tentang kegelisahan seorang pengelola kursus musik yang mempertanyakan mengapa setiap acara Islam di TVRI selalu identik dengan kasidah atau gambus. Pertanyaannya sederhana tetapi mengandung daya ledak besar. Jika Islam bersifat universal, mengapa ekspresi musiknya harus selalu berwajah Arab?

Pertanyaan itu sesungguhnya bukan tentang musik. Ia menyentuh persoalan yang lebih dalam. Apakah sesuatu disebut Islami karena bentuknya atau karena nilai yang dikandungnya?

Duka, Topeng, dan Cerita Palsu

Ada ironi yang sulit diabaikan dari kasus Kouri Richins. Seorang ibu muda di Utah, Amerika Serikat, menulis buku tentang menghadapi duka karena kehilangan suami. Buku itu diberi judul Are You With Me? dan dipersembahkan untuk sang suami yang ia sebut sebagai ayah yang hebat dan pasangan yang luar biasa. Namun, di ruang sidang, cerita itu berbelok tajam. Juri justru menyatakan bahwa Kouri adalah pembunuh suaminya sendiri. Kisah ini terasa seperti novel kriminal, tetapi ia nyata.

Pada Maret 2026, panel juri menyatakan Kouri Richins bersalah atas pembunuhan terhadap suaminya, Eric Richins, yang meninggal pada Maret 2022 akibat overdosis fentanyl. Bukan overdosis biasa, melainkan kandungan fentanyl lima kali lipat dosis mematikan yang ditemukan dalam tubuh Eric. Jaksa juga menyebut ada percobaan peracunan sebelumnya melalui makanan, yang membuat korban sempat nyaris meninggal.

Kasus ini menarik perhatian luas bukan hanya karena unsur kejahatannya, melainkan karena lapisan cerita di sekelilingnya. Dua bulan sebelum ditangkap pada tahun 2023, Kouri menerbitkan buku yang bertujuan membantu keluarga dalam menghadapi kehilangan. Dalam wawancara radio, ia bahkan mengatakan buku itu diharapkan menjadi penghiburan bagi keluarganya dan orang lain yang mengalami duka.

Di situlah publik merasa terguncang. Bagaimana mungkin seseorang menulis tentang kesedihan yang, menurut putusan pengadilan, justru ia ciptakan sendiri?

Menjadi Rumah Bersama

Filsuf dan rohaniwan Franz Magnis-Suseno dalam tulisannya Pancasila, Tidak Kurang Tidak Lebih mengingatkan sesuatu yang penting: Pancasila sangat berharga bagi Indonesia, tetapi nilainya justru akan berkurang jika diposisikan secara keliru. Pancasila perlu dijaga, tetapi tidak perlu disakralkan sampai menyaingi agama atau dijadikan semacam keyakinan yang berdiri di atas semua keyakinan lain. Pandangan itu menarik karena datang dari seseorang yang justru sangat menghargai Pancasila.

Magnis melihat Pancasila sebagai keberhasilan besar bangsa Indonesia. Negara ini terdiri dari ratusan etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dalam sejarah dunia, keragaman sebesar itu tidak selalu berakhir damai. Kita bisa melihat pengalaman pahit di sejumlah negara yang tercabik konflik identitas, mulai dari agama hingga etnis.

Indonesia tentu bukan negeri tanpa masalah, tetapi sampai hari ini kita relatif berhasil menjaga satu hal mendasar. Orang Jawa tetap bisa menjadi Jawa, orang Minang tetap Minang, umat Islam tetap teguh pada keyakinannya, umat Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penganut kepercayaan tetap dapat menjalankan keyakinannya. Di atas keberagaman itu ada satu kesepakatan bersama, yakni lima sila Pancasila.

Di situlah, menurut Magnis, letak peran sejatinya. Pancasila bukan pesaing agama. Ia juga bukan filsafat hidup tunggal yang memaksa semua orang berpikir sama. Pancasila hanyalah lima prinsip dasar yang disepakati bangsa Indonesia untuk hidup bersama. Dan justru karena itulah menjadi sangat penting. Tidak kurang, tetapi juga tidak lebih. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi punya makna besar.

Sejarah yang Diperdebatkan

Setiap 1 Juni, linimasa media sosial biasanya dipenuhi ucapan tentang Pancasila. Ada gambar Garuda, kutipan Bung Karno, hingga poster bertema persatuan. Namun di balik peringatan itu, ada sejarah yang ternyata tidak sesederhana yang sering kita bayangkan.

Banyak orang mengira Hari Lahir Pancasila sejak dulu diperingati secara rutin. Padahal, perjalanan tanggal 1 Juni justru berliku, diperdebatkan, bahkan pernah nyaris tenggelam dari ingatan publik.

Cerita ini bermula pada 1 Juni 1945. Di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Lahirnya Pancasila. Dalam pidato itu, Bung Karno menawarkan lima prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Ia lalu memberi nama gagasan tersebut dengan nama Pancasila. 

Namun sejarah tidak berjalan lurus. Sejak awal, ada perdebatan mengenai kapan sebenarnya Pancasila “lahir”. Sebagian kalangan menganggap 1 Juni layak diperingati karena menjadi momen pertama gagasan itu diperkenalkan ke ruang publik. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tanggal yang lebih tepat adalah 18 Agustus 1945, saat Pancasila disahkan dalam Pembukaan UUD 1945. Ada pula yang mengingatkan bahwa sebelum pidato Soekarno, tokoh seperti Mohammad Yamin dan Soepomo juga telah menyampaikan gagasan tentang dasar negara.

Bahasa Politik Masa Kini

Biasanya kecoak adalah makhluk yang ingin segera kita singkirkan. Ia dianggap kotor, mengganggu, dan hidup di sudut-sudut yang tidak diinginkan manusia. Tetapi di India, beberapa pekan terakhir, kecoak justru naik kelas menjadi simbol politik. Bukan lewat pemilu atau rapat parlemen, melainkan melalui meme, satire, dan media sosial.

Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Rakyat Kecoak mendadak viral. Akun media sosialnya mengumpulkan jutaan pengikut hanya dalam hitungan hari, bahkan di Instagram melampaui popularitas partai yang sedang berkuasa. Partai ini bukan organisasi resmi yang akan ikut pemilu. Manifestonya setengah bercanda: rumah bagi kaum malas, penganggur, dan mereka yang merasa selalu benar. Namun seperti banyak humor politik, kelucuan itu menyimpan rasa yang tidak lucu sama sekali.

CJP lahir dari kontroversi pernyataan Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant. Dalam sebuah forum, ia menggunakan istilah cockroach ketika berbicara tentang pemegang gelar palsu dan orang-orang yang hidup seperti parasit dalam sistem. Belakangan ia mengklarifikasi bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada seluruh pemuda atau penganggur. Namun di era media sosial, sebuah makna sering bergerak lebih cepat daripada penjelasan.

Potongan ucapan itu telanjur menyebar dan diterima banyak orang sebagai penghinaan terhadap generasi muda yang kesulitan mencari pekerjaan. Reaksi pun muncul hampir seketika. Yang menarik, anak muda India tidak hanya marah. Mereka membalik penghinaan itu menjadi identitas. Kecoak pun dipakai sebagai simbol.

Menjadi Bahan Tertawaan

Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi 1998, cara masyarakat menyampaikan kritik ternyata ikut berubah. Jika dahulu demonstrasi identik dengan massa yang memenuhi jalan, spanduk, dan benturan fisik dengan aparat, kini protes bisa lahir dari layar telepon genggam. Inilah salah satu gagasan menarik yang dibahas Anwar Kurniawan dalam artikelnya, Menertawakan Kekuasaan: Seni Merawat Demokrasi di Kompas edisi 21 Mei 2026.

Tulisan Anwar mengajak kita melihat demokrasi dari sudut yang tidak biasa: melalui seni, humor, dan budaya digital. Bukan sekadar soal demonstrasi atau pidato politik, melainkan bagaimana meme, simbol, hingga satire menjadi bahasa baru warga untuk berbicara tentang kekuasaan.

Bagi generasi yang mengalami langsung Reformasi 1998, perlawanan identik dengan keberanian fisik di ruang publik. Tragedi Trisakti, pendudukan gedung parlemen, dan jatuhnya Orde Baru adalah babak sejarah ketika tubuh manusia menjadi barikade hidup. Jalan raya menjadi arena utama perebutan makna dan legitimasi.

Namun generasi yang lahir setelahnya mengenal reformasi melalui layar. Melalui potongan video, arsip digital, buku sejarah, atau budaya populer. Ingatan politik tidak lagi dibentuk terutama oleh pengalaman langsung, melainkan oleh reproduksi media. Dari sini, logika gerakan pun berubah.

Seni Dianggap Gangguan

Pemutaran film dokumenter Pesta Babi di beberapa tempat pada bulan Mei 2026 memantik perdebatan yang lebih luas daripada sekadar soal film. Dokumenter karya Dhandi Laksono dan Cypri Dale itu berbicara tentang masyarakat adat Papua, deforestasi, dan persoalan tanah ulayat. Namun yang kemudian menjadi sorotan justru pembubaran acara nonton barengnya. Dari peristiwa itu, lahir pertanyaan lama yang selalu relevan dalam demokrasi: sampai di mana negara memberi ruang bagi seni, dan kapan kekuasaan mulai merasa terganggu oleh ekspresi?

Pertanyaan itulah yang dibahas Charles Beraf dalam artikelnya, Pesta Babi, Seni, dan Anarkisme Negara di Kompas edisi 16 Mei 2026.

Tulisan Charles tidak berhenti pada polemik satu film. Ia membawa pembaca masuk ke wilayah yang lebih mendasar: hubungan antara seni, moralitas, dan cara negara menggunakan kekuasaan.

Selama ini seni sering ditempatkan sebagai urusan hiburan. Film, lukisan, teater, atau musik dianggap sekadar sarana rekreasi dan ekspresi pribadi. Padahal sejarah menunjukkan sebaliknya. Seni hampir selalu lahir dari pengalaman sosial. Ia merekam kegelisahan, harapan, bahkan konflik masyarakat di zamannya.

Sebuah Kitab Keadilan

Di negeri yang sering membuat orang sinis terhadap hukum, nama Artidjo Alkostar hadir seperti anomali. Ia bukan tokoh yang gemar tampil di depan kamera, bukan pula pejabat yang sibuk membangun citra. Tetapi justru karena itu, namanya meninggalkan jejak yang sulit dilupakan.

Hamid Basyaib dalam Sebuah Kitab Keadilan tidak hanya menceritakan riwayat seorang hakim agung. Tulisan itu seperti membuka halaman demi halaman kehidupan seorang manusia yang memilih berjalan melawan arus. Dan di tengah dunia hukum yang kerap dipandang mahal, rumit, bahkan kompromistis, Artidjo tampil sebagai sosok yang menghancurkan banyak prasangka.

Ketika masih menjadi pengacara di Yogyakarta hingga akhir 1990-an, kantornya bahkan sulit dibedakan dari rumah singgah sederhana. Bangunannya berdinding gedek, dipenuhi tumpukan koran tua, jauh dari bayangan kantor hukum modern yang mewah dan berpendingin udara. Tetapi yang paling tidak biasa bukanlah bangunannya.

Artidjo tidak pernah merundingkan honor dengan klien. Bagi banyak orang, itu terdengar mustahil. Dunia pengacara identik dengan tarif, negosiasi, dan kontrak jasa. Namun bagi Artidjo, bantuan hukum bukan komoditas yang layak ditawar. Jika klien ingin membayar, silakan. Jika tidak, perkara tetap berjalan.

Wasit Turun ke Lapangan

Ada sesuatu yang menarik ketika membaca kisah tentang penyelenggara pemilu yang melanggar etik. Yang dipertaruhkan sering kali bukan uang negara yang hilang atau pasal pidana yang dilanggar, melainkan sesuatu yang lebih tipis sekaligus lebih rapuh: kepercayaan.

Di situlah artikel Ketika Wasit Pun Ikut Bermain terasa relevan.

Iqbal Basyari membuka tulisannya dengan kisah Marcus Porcius Cato di Romawi kuno. Sekitar dua ribu tahun lalu, Cato menjabat sebagai censor, semacam penjaga moral publik. Ia pernah menjatuhkan hukuman kepada seorang senator bukan karena korupsi atau makar, melainkan karena perilaku yang dianggap tidak pantas di ruang publik. Hari ini kisah itu mungkin terdengar berlebihan. Namun, bagi Romawi, kehormatan pejabat bukan urusan pribadi semata. Ia menyangkut wibawa institusi.

Pesannya sederhana: tidak semua yang salah harus menunggu menjadi tindak pidana.

Kebangkitan Membaca di Hari Kebangkitan Nasional

Setiap 20 Mei, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum ini biasanya membawa ingatan pada lahirnya kesadaran kebangsaan, bahwa kemajuan tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari usaha bersama untuk belajar, berpikir, dan membangun masa depan. Namun, di tengah hiruk-pikuk zaman digital hari ini, ada pertanyaan yang layak diajukan kembali. Apakah semangat kebangkitan itu juga hidup dalam budaya membaca kita?

Pertanyaan ini penting karena bangsa yang ingin bangkit sejatinya membutuhkan warga yang akrab dengan pengetahuan. Dan, salah satu jalannya adalah melalui buku.

Sayangnya, budaya membaca di Indonesia masih menghadapi jalan terjal. Pandemi beberapa tahun lalu memperlihatkan kenyataan itu. Daya beli masyarakat menurun, prioritas kebutuhan berubah, dan membeli buku sering kali tersingkir dari daftar belanja keluarga. Mengajak anak ke perpustakaan atau toko buku juga belum menjadi kebiasaan umum di banyak rumah.

Padahal, di saat yang sama, dunia digital berkembang begitu cepat. Informasi datang tanpa henti melalui layar ponsel. Berita, video pendek, komentar, dan berbagai tren berlomba merebut perhatian kita. Ironisnya, banjir informasi tidak selalu berbanding lurus dengan kebiasaan membaca yang lebih baik.

Jatah Preman dan Cermin Birokrasi Kita

Sebagai orang yang bekerja di lingkungan birokrasi, saya sering merasa bahwa kritik terhadap pemerintahan perlu dibaca dengan kepala dingin. Tidak semua tuduhan otomatis benar, tetapi tidak semua kritik juga layak diabaikan. Karena itu, ketika membaca tulisan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Riau, Erdianto Effendi, tentang istilah “jatah preman” dalam Jatah Preman, Sisi Gelap Birokrasi Kita di Kompas 4 April 2026, saya melihatnya bukan semata sebagai komentar terhadap satu kasus, melainkan sebagai cermin yang pantas direnungkan bersama.

Istilah itu memang terasa keras. Preman biasanya kita bayangkan sebagai sosok yang meminta setoran di terminal, pasar, atau pelabuhan. Tetapi dalam tulisan tersebut, istilah “jatah preman” dipakai untuk menggambarkan praktik pungutan atau setoran tidak resmi yang muncul karena relasi kuasa dalam birokrasi. Bukan selalu melalui ancaman terbuka, melainkan lewat bahasa yang lebih halus, kadang bahkan hanya berupa isyarat. Dan justru di situlah letak persoalannya.

Dalam hukum pidana, praktik semacam itu bisa masuk ke ranah pungutan liar atau pemerasan jabatan. Bedanya dengan pemerasan biasa, tekanan yang digunakan tidak harus berupa kekerasan fisik. Kadang cukup melalui kewenangan yang dimiliki seseorang. Surat bisa tertunda, layanan diperlambat, atau urusan administratif dibuat berbelit. Tidak selalu ada kalimat “bayar sekian”, tetapi pihak yang membutuhkan layanan memahami pesan yang tersembunyi.

Saya kira banyak orang Indonesia pernah bersentuhan, langsung ataupun tidak langsung, dengan pengalaman semacam ini.

Menyalakan Lilin di Ruang yang Asing

Dua tahun lalu, saya menerima amanah sebagai Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. Sampai hari ini, kadang saya masih bertanya dalam diam: bagaimana mungkin seorang lulusan hukum dan administrasi publik, yang delapan belas tahun bertugas di dunia non-teknologi informasi, tiba-tiba harus berbicara tentang firewall, SSL, malware, enkripsi, dan keamanan siber?

Banyak orang mungkin membayangkan mutasi jabatan dalam birokrasi seperti perpindahan meja kerja semata. Pindah ruangan, perubahan stempel, berganti rekan kerja, lalu hidup berjalan seperti biasa. Nyatanya tidak sesederhana itu. Ada mutasi yang terasa seperti pindah rumah. Ada pula yang rasanya seperti dipindahkan ke negeri asing dengan bahasa yang tidak pernah kita pelajari. Saya kira saya mengalami hal yang kedua.

Selama belasan tahun di Badan Kepegawaian dan Bakesbangpol, serta berkesempatan tugas belajar S2 dari Bappenas, dunia saya adalah regulasi, kepegawaian, kebijakan publik, tata kelola, literasi, dan sumber daya manusia. Saya terbiasa membaca aturan, menyusun administrasi, berurusan dengan dinamika aparatur (sipil, militer), dan memahami organisasi dari sisi perilaku serta kebijakan. Dunia itu bukan tanpa masalah, tetapi setidaknya saya mengenali medannya. Lalu saya masuk ke bidang persandian dan keamanan informasi.

Di awal masa jabatan, saya seperti siswa baru yang terlambat masuk kelas. Orang-orang berbicara tentang serangan siber, hardening, vulnerability, phishing, hingga istilah-istilah teknis yang terdengar seperti bahasa planet lain. Saya mengikuti sosialisasi daring maupun luring, membuka presentasi, menyimak penjelasan narasumber, tetapi jujur saja: sering kali saya hanya memahami sebagian kecilnya. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan.

Kebenaran Versus Kekuasaan

Di tengah banjir serial yang lebih banyak menawarkan hiburan ringan, thriller, atau romansa, serial Jepang The Journalist hadir dengan napas yang berbeda. Ia tenang, dingin, dan tidak terburu-buru. Tetapi justru dari ritme yang pelan itu, serial ini memunculkan ketegangan yang terasa lebih nyata: pertarungan antara fakta dan kekuasaan.

Serial ini berangkat dari premis yang sederhana, tetapi kuat. Seorang jurnalis perempuan bernama Anna Matsuda berusaha mengungkap skandal yang melibatkan institusi negara. Dari luar, kisah ini terlihat seperti drama investigasi biasa. Namun semakin jauh cerita bergerak, penonton akan sadar bahwa yang sedang dipertontonkan bukan sekadar proses mencari berita, melainkan bagaimana sistem bekerja untuk menjaga rahasianya tetap terkubur.

Anna Matsuda diperankan oleh Ryoko Yonekura. Karakternya tidak digambarkan sebagai jurnalis heroik yang selalu tahu jawaban. Ia justru tampil manusiawi: keras kepala, berani, tetapi juga lelah dan penuh tekanan. Ada momen ketika ia tampak yakin pada temuannya, lalu beberapa saat kemudian mulai meragukan siapa yang bisa dipercaya.

Di situlah kekuatan serial ini terasa. Ketegangannya tidak dibangun lewat adegan aksi atau kejar-kejaran, melainkan lewat dokumen, percakapan tertutup, telepon yang tidak dijawab, dan wajah-wajah yang menyimpan sesuatu. Penonton diajak masuk ke ruang yang sangat familiar bagi dunia modern: ruang di mana informasi adalah kekuasaan.

Kekuasaan yang Terlalu Panjang

Robert Mugabe adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Afrika modern. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan pembebasan yang melawan kolonialisme kulit putih di Zimbabwe. Namun bagi yang lain, ia dikenang sebagai pemimpin otoriter yang membawa negaranya tenggelam dalam krisis ekonomi dan represi politik.

Kisah Mugabe sebenarnya adalah cerita tentang bagaimana seorang pejuang revolusi bisa berubah menjadi penguasa yang terlalu lama memegang kekuasaan.

Robert Mugabe lahir pada tahun 1924 di Rhodesia Selatan, wilayah yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Negara itu kemudian dikenal sebagai Zimbabwe.

Awalnya Mugabe adalah seorang guru. Ia dikenal cerdas dan gemar belajar. Ia bahkan memiliki banyak gelar sarjana. Namun suasana politik kolonial Afrika pada pertengahan abad ke-20 membuat banyak intelektual muda Afrika mulai terlibat dalam gerakan nasionalisme.

Ketika Keraton Turun ke Jalan

Reformasi 1998 sering dikenang lewat foto-foto mahasiswa menduduki gedung DPR, kerusuhan besar di beberapa kota, serta pengunduran diri Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Tetapi ada satu cerita lain yang jarang dibicarakan. Tentang bagaimana sebuah keraton Jawa ikut menjawab panggilan perubahan. Cerita itu terjadi di Yogyakarta.

Di tengah Indonesia yang sedang terbakar kemarahan sosial akibat krisis ekonomi dan represifnya Orde Baru, Yogyakarta justru relatif lebih tenang dibanding kota-kota lain. Tidak berarti Yogya bebas gejolak. Demonstrasi mahasiswa tetap berlangsung besar-besaran. Bentrokan dengan aparat juga terjadi di beberapa kawasan, seperti di Gejayan. Bahkan ada yang menjadi korban jiwa. Tetapi kota ini tidak berubah menjadi ledakan kerusuhan massal seperti yang terjadi di tempat lain.

Banyak pengamat melihat salah satu faktor pentingnya adalah peran Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Saat itu posisi Sultan sebenarnya tidak sederhana. Ia masih tercatat sebagai Ketua Golkar DIY, partai utama rezim Orde Baru. Karena itu, pada awal gelombang reformasi, Sultan cenderung berhati-hati. Ia tidak langsung berdiri di barisan demonstran. Namun ketika situasi semakin memburuk dan korban mulai berjatuhan, sikap itu perlahan berubah. 

Mengeluh di Media Sosial

Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyediakan berbagai kanal resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik. Salah satu yang paling dikenal adalah SP4N-LAPOR!, sebuah platform nasional yang menghubungkan laporan warga dengan ratusan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai persoalan—mulai dari jalan rusak, pelayanan administrasi yang lambat, hingga dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik.

Namun dalam kehidupan sehari-hari, banyak keluhan masyarakat justru lebih sering muncul di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. Foto jalan berlubang, video pelayanan publik yang mengecewakan, atau unggahan tentang lambannya birokrasi kerap lebih cepat beredar di linimasa daripada masuk ke sistem pengaduan resmi. Fenomena ini memunculkan pertanyaan menarik: mengapa warga lebih memilih ruang digital yang terbuka dibandingkan kanal resmi yang memang disediakan pemerintah?

Jawabannya tidak sesederhana soal teknologi. Fenomena ini berkaitan dengan perubahan cara masyarakat berkomunikasi sekaligus mencerminkan dinamika hubungan antara warga dan negara.

Secara sosial, media sosial menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh sistem pengaduan formal, yakni visibilitas publik. Ketika seseorang menulis keluhan di media sosial, ia tidak berbicara kepada satu institusi saja, tetapi kepada banyak orang sekaligus. Keluhan itu bisa dibaca ribuan orang, dibagikan berkali-kali, dan bahkan menarik perhatian media. Dalam beberapa kasus, tekanan publik yang muncul dari unggahan viral justru membuat masalah lebih cepat ditangani.

Sepatu dan Jarak Empati Anggaran

Sepatu mungkin hanya benda biasa. Letaknya sering tercecer di teras rumah, menumpuk di rak depan pintu, terkadang baru dicari empunya beberapa menit menjelang berangkat ke sekolah atau berangkat ke kantor. Tetapi dalam sejarah manusia, sepatu menyimpan cerita yang panjang. Sejak ribuan tahun lalu, manusia membuat alas kaki dari kulit binatang, jerami, atau kayu demi melindungi kaki dari panas, batu, dan cuaca buruk. Dari kebutuhan sederhana itu, sepatu perlahan berkembang menjadi bagian dari peradaban.

Lama-kelamaan, sepatu bukan lagi sekadar pelindung kaki. Ia menjadi penanda status sosial. Di Eropa abad pertengahan, bangsawan memakai sepatu kulit mahal, sementara rakyat biasa sering bertelanjang kaki. Sampai hari ini pun sebenarnya tidak banyak berubah. Orang bisa ditebak kelas sosialnya dari sepatu yang dipakai. Sepatu kulit mengilap di ruang rapat, sneakers mahal di mal, atau sandal jepit lusuh di pasar tradisional.

Padahal fungsi awal sepatu tetap sederhana, yakni membuat manusia bisa berjalan lebih aman dan nyaman. Namun bagi anak sekolah, sepatu sering punya makna yang lebih dalam. Banyak anak merasa percaya dirinya naik hanya karena memakai sepatu baru saat tahun ajaran dimulai. Sebaliknya, ada juga yang diam-diam minder karena sepatu mulai menganga di bagian depan atau warnanya kusam karena sering terkena air hujan.

Generasi 1990-an mungkin masih ingat bagaimana sepatu sekolah dipakai sampai solnya tipis. Ada yang dijahit berkali-kali di tukang sol pinggir jalan. Ada yang disemir setiap Minggu malam supaya Senin pagi terlihat “masih bagus”. Tidak sedikit pula adik yang memakai sepatu warisan kakaknya. Ukurannya kadang kebesaran, tetapi tetap dipakai sambil diberi tambahan kertas di ujung depan.

Beban Warisan Politik

Tulisan Coen Husain Pontoh tentang keluarga Nono Anwar Makarim dan Nadiem Makarim dalam Tragikomika Keluarga Makarim menarik bukan semata karena kritik politiknya, tetapi karena ia membuka kembali satu pertanyaan lama yang belum pernah benar-benar selesai di Indonesia. Apakah sejarah yang tidak diselesaikan akan terus menghantui generasi berikutnya? Itulah inti paling kuat dari tulisan tersebut.

Pontoh adalah penulis, aktivis kiri, editor, dan pengamat politik-ekonomi Indonesia yang dikenal lewat tulisan-tulisan bertema neoliberalisme, militerisme, demokrasi, serta sejarah gerakan kiri Indonesia. Ia berasal dari Sulawesi Utara dan pernah aktif dalam gerakan prodemokrasi era Orde Baru, termasuk berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto, ia sempat dipenjara sebagai tahanan politik.

Pontoh mencoba menghubungkan proses hukum yang kini membelit Nadiem dengan sejarah panjang kekerasan politik pasca-1965. Ia melihat ada ironi sejarah: ayah Nadiem merupakan bagian dari gerakan mahasiswa dan media yang ikut menopang lahirnya rezim Orde Baru, sementara anaknya kini dianggap sedang menghadapi sistem hukum yang mewarisi watak politik masa lalu itu sendiri.

Tulisan Pontoh sebenarnya tidak sekadar membahas Nadiem. Ia sedang berbicara tentang warisan sejarah. Dan menurutnya, Indonesia memang punya persoalan serius soal itu.

Publik yang Makin Skeptis

Kualitas sebuah rezim sering kali tidak hanya terlihat dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari cara ia membangun narasi tentang dirinya sendiri. Di era media sosial, narasi itu tidak lagi sepenuhnya dibentuk lewat pidato resmi atau konferensi pers, melainkan lewat pasukan digital yang populer disebut pendengung atau buzzer. Mereka hadir di lini masa, grup WhatsApp, kolom komentar, hingga video-video pendek yang beredar tanpa henti. Dari situlah publik perlahan membentuk persepsi: mana yang dianggap keberhasilan, mana yang dianggap ancaman, dan mana yang harus dipercaya.

Fenomena buzzer sebenarnya bukan barang baru dalam politik Indonesia. Sejak satu dekade terakhir, hampir semua kubu politik memanfaatkan strategi komunikasi digital untuk memperkuat citra dan mengendalikan opini publik. Namun menariknya, yang berubah bukan hanya isi pesan, melainkan juga gaya dan kualitas penyampaiannya.

Pada masa-masa sebelumnya, propaganda politik digital sering dikemas lebih halus. Pesan-pesan politik dibungkus lewat video kreatif, meme lucu, narasi emosional, bahkan kisah-kisah sederhana yang mudah dibagikan masyarakat. Orang bisa saja sadar bahwa ada agenda politik di baliknya, tetapi kemasannya cukup menarik untuk dikonsumsi sebagai hiburan. Politik menjadi semacam pertunjukan visual.

Sebagian buzzer kala itu bahkan berhasil menjelma menjadi figur publik baru (influencer). Mereka punya gaya bicara khas, pengikut besar, dan kemampuan membaca ritme media sosial. Politik tidak lagi terasa kaku karena dibungkus dengan bahasa populer. Dalam konteks tertentu, ini menunjukkan bahwa kekuasaan modern memahami pentingnya citra.

Solo Lautan Api

Pertengahan Mei 1998 adalah salah satu masa paling gelap dalam sejarah Indonesia modern. Di banyak kota, kemarahan sosial meledak setelah krisis ekonomi berkepanjangan, harga-harga melambung, pengangguran meningkat, dan kepercayaan terhadap rezim Orde Baru runtuh perlahan. Namun di antara semua kota yang terbakar saat itu, Surakarta atau Solo menjadi salah satu titik ledakan paling membara.

Tiga hari di Solo terasa seperti dunia yang runtuh sekaligus kehilangan arah.

Kerusuhan bermula pada tanggal 14 Mei 1998. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus berkumpul di depan Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk menyampaikan duka dan kemarahan atas tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta sehari sebelumnya. Saat itu, kematian mahasiswa Trisakti bukan lagi sekadar berita nasional. Ia menjadi simbol bahwa negara telah kehilangan kemampuan mendengar suara rakyat tanpa kekerasan.

Awalnya demonstrasi berjalan seperti aksi mahasiswa pada umumnya. Tetapi suasana berubah ketika mahasiswa mencoba keluar menuju Jalan Solo–Kartasura dan aparat menghadang dengan barikade. Saling dorong berubah menjadi lempar batu. Aparat membalas dengan gas air mata dan peluru karet. Situasi memanas. Emosi meledak.

Simbol yang (Terasa) Menakutkan

Di banyak negara, kekuasaan sering kali tidak takut pada senjata, melainkan pada simbol. Sebab simbol bekerja diam-diam. Ia masuk ke kepala orang, hidup di obrolan warung kopi, muncul di kaus, stiker, meme, sampai spanduk jalanan. Simbol tidak selalu membutuhkan pidato panjang. Kadang cukup satu gambar, satu nama, atau satu bendera, lalu orang-orang mengerti pesan yang hendak disampaikan.

Indonesia pernah mengalami fase itu menjelang Pemilu 1997. Ketika rezim Orde Baru begitu khawatir terhadap istilah “Mega-Bintang”.

Fenomena ini lahir setelah pemerintah mengesahkan PDI kubu Soerjadi dan menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan partai. Peristiwa itu memuncak pada tragedi Kudatuli 27 Juli 1996, ketika kantor PDI pro-Mega diserbu. Pemerintah mungkin mengira masalah selesai setelah struktur partai berhasil “diamankan”. Tetapi mereka lupa satu hal penting: organisasi bisa direbut, namun simpati publik jauh lebih sulit dikendalikan.

Ketika Mega memutuskan memboikot Pemilu tahun 1997, dukungan terhadapnya justru membesar. Nama Mega berubah menjadi simbol perlawanan diam-diam terhadap kekuasaan. Akhirnya, lahir istilah “Mega-Bintang”, gabungan nama Mega dengan lambang Bintang milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta figur Sri Bintang Pamungkas.

Persaingan Guru dan Media Sosial

Di era media sosial, guru masa kini menghadapi tantangan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh generasi sebelumnya. Mereka bukan hanya dituntut mengajar, tetapi juga tampil menarik, aktif di dunia digital, dekat dengan tren, bahkan kadang harus memahami “selera algoritma”. Di satu sisi, hal tersebut tampak modern dan relevan dengan zaman. Namun di sisi lain, muncul kegelisahan yang semakin nyata. Jangan-jangan pendidikan kita perlahan berubah menjadi sekadar tontonan.

Ironinya memang terasa. Akses terhadap pengetahuan saat ini jauh lebih mudah dibanding dua dekade lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 66,48 persen penduduk Indonesia yang sudah mengakses internet. Artinya, jutaan siswa kini membawa “perpustakaan berjalan” di genggaman tangan mereka. 

Tetapi kemudahan akses ternyata tidak otomatis melahirkan budaya belajar yang lebih baik. Justru di tengah banjir informasi itu, kemampuan membaca mendalam dan berpikir kritis terasa makin rapuh. Hal ini terlihat dari hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 yang menunjukkan kemampuan literasi membaca siswa Indonesia kembali menurun.

PISA sendiri merupakan program penilaian pendidikan internasional yang diselenggarakan oleh OECD, organisasi kerja sama internasional yang banyak menjadi rujukan kebijakan pendidikan dunia. Berbeda dengan ujian sekolah biasa yang cenderung mengukur hafalan, PISA menguji kemampuan siswa usia 15 tahun dalam memahami bacaan, memecahkan persoalan matematika, dan bernalar dalam sains untuk situasi kehidupan nyata. 

Buku, Masa Kecil, dan Impian

Saya sering berpikir, mungkin hubungan saya dengan buku bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, bahkan sebelum saya benar-benar memahami dunia.

Saat duduk di bangku taman kanak-kanak, saya sudah bisa membaca. Saya tidak ingat persis bagaimana prosesnya. Yang saya ingat hanya satu: membaca terasa menyenangkan. Huruf-huruf yang bagi sebagian anak mungkin tampak membingungkan, bagi saya justru seperti pintu kecil menuju banyak tempat yang belum pernah saya datangi. Mungkin karena itulah saya tumbuh menjadi anak yang akrab dengan bacaan.

Ibu saya seorang guru Sekolah Dasar. Saya masih ingat, sepulang mengajar, ibu sering membawa buku-buku untuk saya baca. Cerita anak, pengetahuan umum, majalah, apa saja yang tersedia di perpustakaan sekolahnya. Buku-buku itu seperti tamu rutin di rumah kami. Buku-buku itu lalu berpindah ke tangan saya dan habis dibaca satu per satu, sebelum dikembalikan ke sekolah.

Sementara bapak bekerja di sebuah instansi pemerintah di luar kota. Ada satu kebiasaan beliau yang sampai hari ini masih saya kenang: setiap pulang kantor sering membawa koran.

Swasembada Pangan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia kini semakin mendapat pengakuan internasional karena berhasil mencapai swasembada pangan. Hal itu ia sampaikan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gorontalo pada tanggal 9 Mei 2026.

“Kita sangat dihormati karena kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, swasembada jagung, kita sekarang tidak perlu impor lagi pangan dari luar,” ujar presiden.

Kalau dilihat dari data resmi pemerintah, klaim presiden tentang Indonesia mencapai swasembada beras memang punya dasar yang cukup kuat. Produksi beras nasional pada tahun 2025 mencapai sekitar 34,71 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di kisaran 31 juta ton. Pemerintah juga menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras. 

Jadi, dalam arti “produksi domestik lebih besar daripada kebutuhan nasional”, pernyataan itu bisa dianggap benar. Tetapi pertanyaan yang lebih menarik sebenarnya bukan “apakah surplusnya nyata?”, melainkan: apakah surplus itu otomatis membuat Indonesia “dihormati dunia?”

Birokrasi di Persimpangan

Di tengah ambisi besar pembangunan nasional, ada satu hal yang terkadang luput dari perhatian, yaitu mesin yang menggerakkannya. Kita terlalu sering membicarakan kebijakan, program, dan target pertumbuhan, tetapi lupa bahwa semua itu bergantung pada satu fondasi yang sama: birokrasi.

Dalam berbagai diskursus mutakhir, muncul tiga gagasan penting tentang arah pembaruan birokrasi, yakni fleksibilitas kerja (flexiwork), disrupsi kelembagaan, dan penguatan integritas. Ketiganya menawarkan harapan, tetapi juga menyimpan pertanyaan mendasar. Apakah birokrasi Indonesia benar-benar siap berubah, atau justru hanya berganti wajah tanpa menyentuh akar masalah?

Gagasan fleksibilitas kerja sebagaimana ditulis oleh Yanuar Nugroho dalam Fleksibilitas Kerja Birokrasi Kita di Kompas edisi 9 Juli 2025, misalnya, tampak menjanjikan. Ia menawarkan pergeseran dari birokrasi berbasis kehadiran fisik menuju birokrasi berbasis kinerja. Pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa banyak fungsi administratif tetap berjalan tanpa tatap muka. Dalam konteks ini, flexiwork bukan sekadar soal bekerja dari rumah, melainkan perubahan paradigma. Dari menghitung jam kerja menjadi mengukur hasil.

Namun, menurut Dosen STF Driyarkara Jakarta ini, fleksibilitas bukan tanpa risiko. Dalam birokrasi yang sistem meritnya belum sepenuhnya kokoh, dan budaya kerjanya masih cenderung prosedural, fleksibilitas bisa disalahartikan sebagai kelonggaran. Alih-alih meningkatkan produktivitas, ia berpotensi membuka ruang baru bagi lemahnya akuntabilitas. Di sinilah pertanyaan krusial muncul. Apakah kita sudah siap berpindah dari sistem berbasis kontrol menuju sistem berbasis kepercayaan? Jika belum, maka flexiwork berisiko menjadi slogan modern tanpa substansi.

Bupati yang Patah Hati

Di zaman sekarang, istilah “bucin” sering dipakai untuk menggoda orang yang terlalu mencintai pasangannya. Kadang lucu, kadang terdengar memalukan. Tetapi sejarah dan sastra sebenarnya penuh dengan kisah cinta yang jauh lebih ekstrem daripada sekadar rajin membalas chat atau cemburu di media sosial.

Kita mengenal Romeo and Juliet, kisah cinta legendaris karya William Shakespeare yang bertahan ratusan tahun. Romeo dan Juliet saling mencintai, tetapi terjebak dalam konflik keluarga yang tidak pernah selesai. Cinta mereka tumbuh di tengah permusuhan, lalu berakhir tragis dengan kematian keduanya. Dunia mengingat kisah itu sebagai simbol cinta yang terlalu besar untuk ditahan oleh keadaan.

Tetapi jauh dari Verona, di tanah Jawa pada awal abad ke-19, sejarah ternyata pernah menyimpan kisah yang nadanya tidak kalah pilu. Kisah itu datang dari Raden Ronggo Prawirodirjo III, seorang bupati Madiun yang begitu mencintai istrinya, Raden Ayu Ontowiryo.

Saat Ontowiryo meninggal akibat keguguran pada tahun 1809, Ronggo seperti kehilangan separuh hidupnya. Ia menolak menikah lagi meski mendapat tawaran dari lingkungan keraton. Dalam budaya aristokrat Jawa waktu itu, keputusan tersebut bukan perkara kecil. Pernikahan sering kali berkaitan dengan status, aliansi politik, dan kepentingan keluarga besar. Tetapi Ronggo memilih bertahan pada dukanya.

Warga Sipil Selalu Menjadi Korban

Perang sering dijelaskan lewat angka dan strategi. Berapa wilayah yang direbut, berapa pasukan yang dikerahkan, atau siapa yang unggul secara militer. Namun di balik semua istilah itu, perang hampir selalu meninggalkan satu pola yang sama, yakni warga sipil menjadi korban yang paling besar. Hal itulah yang tampak dalam tragedi Pembantaian My Lai di Vietnam pada tanggal 16 Maret 1968. Peristiwa ini mengingatkan publik bahwa perang tidak hanya melahirkan kehancuran fisik, tetapi juga bisa menghapus rasa kemanusiaan.

Hari itu, pasukan Amerika Serikat memasuki Desa My Lai dengan keyakinan bahwa daerah tersebut adalah basis gerilyawan Viet Cong. Operasi militer dilakukan dalam suasana penuh ketegangan. Tentara dibentuk untuk melihat siapa pun di wilayah itu sebagai ancaman. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Mereka tidak menemukan pasukan bersenjata dalam jumlah besar. Yang ada justru warga desa biasa. Ada perempuan, anak-anak, dan orang tua.

Tetapi situasi sudah telanjur berubah. Ketakutan, kemarahan, dan doktrin perang membuat warga sipil tidak lagi dipandang sebagai manusia yang harus dilindungi. Mereka diperlakukan sebagai bagian dari musuh. Akibatnya, ratusan orang dibantai. Banyak korban ditembak tanpa perlawanan. Rumah-rumah dibakar. Desa berubah menjadi kuburan massal.

Yang membuat tragedi My Lai begitu mengerikan bukan hanya jumlah korbannya, melainkan kenyataan bahwa kekerasan itu dilakukan secara terbuka oleh tentara sebuah negara yang selama ini mengklaim diri sebagai pembela demokrasi dan kebebasan.

Seribu Bayangan di Layar

Ketika kecil, banyak dari kita mengira jurus seribu bayangan milik Naruto Uzumaki hanyalah fantasi yang terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Tapi hari ini, tanpa sadar, kita justru mempraktikkannya setiap saat. Satu orang, banyak akun. Satu identitas, berlapis-lapis persona. Di situlah esai Naufalul Ihya’ Ulumuddin dalam Kompas 3 Mei 2026 menemukan pijakannya. Kita sedang hidup dalam “masyarakat bayangan”.

Gagasan ini terasa relevan, bahkan agak mengganggu. Sebab kita tahu persis bagaimana rasanya menjadi banyak orang dalam satu waktu. Pagi hari kita sebagai pegawai yang santun di grup WhatsApp kantor. Siang hari kita menjadi pembeli cerewet di marketplace. Malam hari, bisa jadi kita berubah menjadi pengamat politik dadakan di kolom komentar. Semua berlangsung tanpa harus benar-benar berpindah tempat. Bahkan tanpa harus sepenuhnya “menjadi diri sendiri”.

Naufalul membaca fenomena ini dengan kacamata Gilles Deleuze dan Félix Guattari, khususnya konsep “tubuh tanpa organ”. Istilah yang terdengar rumit ini sebenarnya sederhana: manusia tidak lagi terikat pada satu identitas biologis yang utuh. Hasrat, ekspresi, bahkan sisi gelap kita bisa hidup sendiri-sendiri, menjelma dalam akun anonim, second account, atau identitas digital yang kita ciptakan.

Masalahnya, ketika semua orang punya “bayangan” dalam jumlah tak terbatas, kita tidak lagi hidup dalam satu masyarakat yang bisa dihitung dengan angka statistik. Kita hidup dalam masyarakat berlapis, di mana satu orang bisa hadir berkali-kali dengan wajah berbeda. Dunia digital pun menjadi semacam “keramaian tanpa tubuh”. Ia ramai, tapi sulit ditunjuk siapa sebenarnya yang hadir.

Membaca Fenomena “Sirkel Koruptor”

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan berkembangnya pola dan modus operandi. Dalam berbagai pengungkapan perkara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya kecenderungan keterlibatan pihak-pihak terdekat dalam suatu tindak pidana korupsi, yang kemudian populer disebut sebagai fenomena “sirkel koruptor”.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu berdiri sebagai perbuatan individual, melainkan dapat melibatkan jejaring relasi yang memiliki peran berbeda-beda, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan hasil kejahatan. Dalam beberapa kasus yang ditangani KPK dalam kurun waktu terakhir, pola tersebut terlihat melalui keterlibatan keluarga, ajudan, kolega, maupun pihak lain yang memiliki kedekatan personal atau profesional dengan pelaku utama.

Sebagai ilustrasi, terdapat perkara di mana aliran dana tidak diterima secara langsung oleh pejabat yang bersangkutan, melainkan melalui pihak lain yang memiliki hubungan kekerabatan. Dalam kasus lain, pihak yang memiliki kedekatan fungsional seperti ajudan atau staf turut berperan dalam proses pengumpulan dana. Bahkan, terdapat pula kasus yang melibatkan beberapa unsur dalam struktur birokrasi yang berperan secara koordinatif.

Selain itu, dalam beberapa perkara, indikasi penggunaan pihak ketiga atau nominee serta penyimpanan dana di lokasi tertentu juga mengemuka. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengaburkan alur transaksi keuangan, yang dalam perspektif hukum berpotensi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.