Lari dari Kenyataan

Minggu, 15 November 2026

Setiap zaman memiliki cara sendiri membuat manusia kelelahan. Pada masa Revolusi Industri abad ke-19, orang dipaksa bekerja hingga belasan jam sehari di pabrik-pabrik yang bising. Charlie Chaplin mengabadikannya lewat film Modern Times (1936). Manusia berubah menjadi bagian dari mesin, kehilangan ritme hidupnya sendiri. Delapan puluh tahun kemudian, mesin itu memang berubah bentuk. Ia kini bernama notifikasi, rapat daring, media sosial, dan algoritma yang tak pernah tidur.


Kita memang tidak lagi berdiri di depan tungku baja. Namun, banyak dari kita hidup dalam pabrik digital yang jam kerjanya nyaris tanpa batas.


Tulisan Neli Triana di Kompas mengangkat persoalan yang terasa sangat dekat, yakni kelelahan kaum urban. Bukan kelelahan karena mengangkat beban, melainkan karena perhatian yang terus-menerus diperebutkan. Di kantor kita mengejar target. Di rumah kita mengejar peran. Di media sosial kita mengejar citra. Ketika malam tiba, tubuh mungkin berhenti bergerak, tetapi pikiran tetap berlari.


Ironisnya, kita sering menganggap sedang beristirahat ketika sebenarnya hanya berpindah layar. Laptop ditutup, telepon genggam dibuka. Rapat selesai, lalu berganti menggulir media sosial tanpa tujuan. Mata beristirahat dari satu cahaya menuju cahaya lain, tetapi otak tetap bekerja.

Menjaga Hutan

Sabtu, 14 November 2026

Di Kalimantan, ancaman terhadap orangutan sesungguhnya tidak selalu datang dari suara gergaji mesin atau kobaran api. Ancaman yang lebih sunyi justru lahir ketika hutan perlahan terpecah menjadi potongan-potongan kecil. Pohon-pohon masih tampak hijau dari udara, tetapi jalur jelajah satwa telah terputus. Orangutan memang belum punah, namun ruang hidupnya pelan-pelan sedang dihapus.


Laporan Litbang Kompas tentang fragmentasi hutan di Kalimantan Timur memperlihatkan kenyataan yang lebih mengkhawatirkan daripada sekadar angka deforestasi. Kawasan yang masih berhutan ternyata telah terbelah oleh jalan, pertambangan, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan pembangunan infrastruktur. Bagi manusia, itu mungkin disebut pembangunan. Bagi orangutan, itu berarti rumah yang berubah menjadi pulau-pulau kecil yang saling terisolasi.


Ironisnya, Indonesia memiliki perangkat hukum konservasi yang sebenarnya cukup lengkap. Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat (4) juga menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Namun hukum sering kali berhenti pada batas administrasi, sementara kerusakan ekologi bergerak melintasi peta dan izin usaha. Sebuah kawasan boleh saja lolos sebagai “tidak mengalami deforestasi”, tetapi apabila terfragmentasi, fungsi ekologisnya tetap hilang. Hutan tidak cukup hanya dihitung berdasarkan luas. Ia juga harus dinilai berdasarkan keterhubungan bentang alamnya.

Persaingan Internal

Jumat, 13 November 2026

Dalam politik, kekuasaan tidak diwariskan oleh jabatan, melainkan oleh kepercayaan publik. Ketika seorang pemimpin gagal menjawab kecemasan masyarakat, pemilih akan mencari wajah baru yang dianggap lebih mampu mendengar. Itulah yang tampaknya tercermin dari survei terbaru SMRC yang menempatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melampaui Presiden Prabowo Subianto dalam simulasi pemilihan presiden tahun 2029.


Bila hasil survei itu konsisten dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia sedang menyaksikan lahirnya fenomena politik yang menarik, bahwa seorang kepala daerah mampu menggeser dominasi tokoh nasional yang juga merupakan ketua umum partainya sendiri.


Fenomena semacam ini bukan hal baru dalam sejarah demokrasi. Pada 1960-an, John F. Kennedy membangun reputasinya bukan hanya sebagai senator, tetapi sebagai politikus yang mampu menghadirkan harapan baru ketika publik Amerika mulai jenuh dengan politik lama. Di Prancis, Emmanuel Macron melesat karena menawarkan gaya kepemimpinan berbeda dari elite tradisional. Di Indonesia, Joko Widodo juga menembus politik nasional berbekal citra sebagai wali kota yang dekat dengan rakyat.


Kesamaan mereka bukanlah ideologi, melainkan cara membangun kedekatan dengan masyarakat. Dalam ilmu politik, konsep ini dikenal sebagai retail politics—politik yang bertumpu pada interaksi langsung dengan warga. Pemimpin hadir bukan hanya ketika kampanye, tetapi dalam keseharian. Publik merasa mengenalnya secara personal.

Bayang-bayang Otoritarianisme

Kamis, 12 November 2026

 “Fiat justitia ruat caelum”—keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Adagium hukum Romawi ini mengingatkan bahwa negara hukum tidak dibangun di atas kesetiaan kepada penguasa, melainkan pada penghormatan terhadap kebenaran, kritik, dan proses hukum yang adil. Ketika kritik dibalas dengan cap “pengkhianat”, “antek asing”, atau kini “Londo ireng”, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar etika berbahasa, melainkan fondasi negara hukum itu sendiri.


Sejarah menunjukkan bahwa hampir setiap rezim yang tergelincir ke arah otoritarianisme memiliki pola yang sama, yakni menciptakan musuh bersama. Adolf Hitler menjadikan orang Yahudi kambing hitam atas kemerosotan Jerman. Joseph Stalin melabeli lawan politiknya sebagai agen kapitalis Barat. Pada masa Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, Mao Zedong membagi masyarakat ke dalam kategori “revolusioner” dan “kontrarevolusioner”. Di Indonesia, ingatan kolektif tentang pelabelan “PKI”, “subversif”, atau “ekstrem kiri” juga meninggalkan luka panjang.


Label selalu bekerja lebih cepat daripada argumentasi. Ia menyederhanakan persoalan yang rumit menjadi sekadar pertarungan antara “kami” dan “mereka”. Begitu seseorang berhasil diberi cap sebagai musuh, publik tidak lagi diajak menilai isi kritiknya, melainkan identitasnya. Di situlah demokrasi mulai kehilangan ruang dialog.


Dalam tradisi politik modern, praktik semacam ini dikenal sebagai othering atau proses menciptakan kelompok “lain” yang dianggap berbeda, berbahaya, atau tidak layak didengar. Tujuannya sederhana, yaitu mengalihkan perhatian masyarakat dari substansi persoalan menuju sentimen emosional. Ketika ekonomi melemah, pelayanan publik dikritik, atau kebijakan dipersoalkan, musuh imajiner menjadi alat yang efektif untuk mengonsolidasikan dukungan.

Diplomasi Nuklir

Rabu, 11 November 2026

Pada 8 Desember 1953, Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower menyampaikan pidato Atoms for Peace di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gagasan itu menjadi fondasi lahirnya tata kelola nuklir modern. Teknologi nuklir boleh dikembangkan untuk tujuan damai, tetapi harus dicegah agar tidak berubah menjadi senjata pemusnah massal. Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada tahun 1968.


Selama puluhan tahun, Amerika menjadi penjaga utama rezim nonproliferasi. Salah satu instrumennya ialah gold standard dalam Perjanjian 123, yaitu syarat bahwa negara mitra tidak boleh memperkaya uranium atau memproses ulang bahan bakar nuklir bekas di wilayahnya sendiri. Uni Emirat Arab menerima syarat itu pada tahun 2009 dan dipuji sebagai teladan kerja sama nuklir sipil yang aman.


Kini, standar tersebut mulai bergeser. Kesepakatan Amerika Serikat dengan Arab Saudi yang membuka peluang pengayaan uranium domestik bukan sekadar kontrak energi. Ia menciptakan preseden hukum yang dapat menggoyahkan konsistensi rezim nonproliferasi internasional. Dalam hukum dikenal adagium ubi eadem ratio, ibi idem jus—di mana alasannya sama, di situ hukumnya harus sama. Jika Arab Saudi diberi pengecualian, negara lain akan merasa berhak menuntut perlakuan serupa.


Persoalannya bukan pada hak Arab Saudi membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Masalahnya terletak pada teknologi pengayaan uranium yang bersifat dual use. Teknologi yang sama dapat menghasilkan bahan bakar reaktor, tetapi juga dapat menjadi pijakan menuju pembuatan senjata nuklir apabila tingkat pengayaannya ditingkatkan. Perbedaannya bukan jenis teknologinya, melainkan kadar uranium yang dihasilkan.

Belajar Bertahan dari Iran

Selasa, 10 November 2026

Selama puluhan tahun, banyak pengamat Barat memperkirakan Republik Islam Iran akan runtuh akibat sanksi ekonomi. Sejak Revolusi Islam 1979, negeri itu menghadapi embargo perdagangan, pembatasan perbankan, larangan investasi, hingga isolasi diplomatik. Ketika perang dengan Israel kembali pecah pada tahun 2026 dan Amerika Serikat ikut terlibat secara militer, ramalan itu kembali mengemuka. Ekonomi Iran akan kolaps.


Namun, seperti berkali-kali sebelumnya, prediksi tersebut tidak sepenuhnya terbukti. Iran memang mengalami inflasi tinggi, nilai mata uang yang terus merosot, serta pertumbuhan ekonomi yang tertekan. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memproyeksikan ekonomi Iran menyusut sekitar 5,4 persen pada tahun 2026 dengan inflasi mendekati 70 persen. Akan tetapi, negara itu tetap mampu membayar aparat keamanan, menjalankan birokrasi, mengekspor minyak, bahkan mempertahankan pengaruh geopolitiknya di Timur Tengah.


Fenomena ini menunjukkan bahwa ketahanan sebuah negara tidak selalu ditentukan oleh kekuatan ekonominya, melainkan oleh kemampuannya beradaptasi terhadap tekanan.


Sejarah sebenarnya telah berkali-kali memperlihatkan kenyataan serupa. Selama Perang Dunia II, Inggris bertahan menghadapi blokade dan serangan udara Jerman bukan karena ekonominya tetap normal, melainkan karena mampu mengatur distribusi pangan, mengendalikan industri, dan membangun solidaritas nasional. Uni Soviet juga berhasil mempertahankan kapasitas industrinya setelah memindahkan ribuan pabrik ke wilayah timur Pegunungan Ural ketika invasi Jerman dimulai pada tahun 1941.

Mengendalikan Algoritma

Senin, 09 November 2026

Pada tahun 1949, ketika novel berjudul 1984 karya George Orwell terbit, banyak orang menganggapnya sekadar fiksi politik tentang rezim totaliter. Dunia yang digambarkan Orwell terasa terlalu suram untuk menjadi kenyataan. Seorang pemimpin tak kasatmata bernama Big Brother mengawasi setiap gerak warganya, Polisi Pikiran memburu penyimpangan opini, sementara Kementerian Kebenaran sibuk menghapus dan menulis ulang sejarah agar sesuai dengan kepentingan penguasa.


Tujuh puluh tahun kemudian, ironi muncul. Kita memang tidak hidup di Oceania, negeri fiksi Orwell. Namun, kita hidup dalam dunia yang dipenuhi kamera pengawas, jejak digital, kecerdasan buatan (AI), dan algoritma yang diam-diam mengetahui apa yang kita sukai, kita benci, bahkan apa yang kemungkinan akan kita lakukan besok. Big Brother ternyata tidak hadir  memakai seragam militer. Ia hadir melalui layar ponsel yang setiap hari kita genggam.


George Orwell menulis 1984 sebagai kritik terhadap totalitarianisme abad ke-20, terutama rezim Nazi di Jerman dan era Stalin di Uni Soviet. Pengawasan dilakukan secara fisik, seperti penyadapan, mata-mata, propaganda negara, hingga penyiksaan terhadap para pembangkang. Negara menjadi pusat seluruh informasi.


Namun, abad ke-21 menghadirkan bentuk kekuasaan yang jauh lebih halus. Pengawasan tidak lagi selalu dilakukan negara, melainkan perusahaan teknologi yang mengelola miliaran data pribadi manusia. Kita dengan sukarela memberikan lokasi, daftar kontak, foto keluarga, kebiasaan belanja, hingga preferensi politik kepada berbagai platform digital.

Ketika Tawuran Menjadi Warisan Kota

Minggu, 08 November 2026

Di banyak kota besar, bentrokan antarkelompok kadang diawali oleh persoalan yang tampak sepele. Sebuah ejekan, senggolan kendaraan, pertandingan sepak bola, atau dalam kasus bentrokan di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, pada akhir Juli 2026, sebuah teguran karena suara knalpot motor yang bising. Namun, persoalan kecil itu berubah menjadi aksi perusakan, pengeroyokan, pembakaran kendaraan, hingga menewaskan satu orang. Pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi mengapa keributan itu terjadi, melainkan mengapa konflik sekecil itu begitu mudah berubah menjadi kekerasan massal.


Polisi menyatakan pemicu bentrokan bukan persoalan pembayaran makanan sebagaimana rumor yang sempat beredar, melainkan ketidakpuasan setelah seseorang ditegur akibat menggeber knalpot yang mengganggu warga. Pelaku kemudian memanggil rekan-rekannya, merusak gerobak pedagang nasi uduk, dan memancing kemarahan warga sekitar. Dalam hitungan jam, konflik personal menjelma menjadi bentrokan antarkelompok.


Fenomena ini memperlihatkan bahwa penyebab langsung (trigger) sering kali bukanlah penyebab utama (root cause). Dalam kajian sosiologi konflik, kekerasan kolektif biasanya muncul ketika terdapat akumulasi ketegangan sosial yang telah lama tersimpan. Percikan kecil hanya menjadi alasan untuk meledakkan bara yang telah lama menyala.


Kawasan Jalan Tambak, Pegangsaan, Menteng Atas, Manggarai, hingga Pasar Manggis memang memiliki sejarah panjang konflik antarkelompok. Sejak akhir 1990-an, wilayah tersebut berulang kali menjadi lokasi tawuran. Bahkan, setelah berbagai deklarasi damai dilakukan pada tahun 2019, bentrokan tetap berulang dengan pemicu yang hampir selalu sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui ikrar damai atau penambahan aparat keamanan semata.

Belajar Etika Siber dari Bocah Boyolali

Sabtu, 07 November 2026

Di tengah derasnya berita tentang serangan siber, kebocoran data, dan peretasan yang merugikan banyak pihak, kisah seorang siswa sekolah dasar dari Boyolali justru menghadirkan harapan. Ibrahim Al Abrar, siswa kelas VI SD Negeri 3 Genengsari, memperoleh Letter of Recognition dari NASA setelah melaporkan kerentanan pada salah satu domain publik lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut. Prestasi itu bukan sekadar kebanggaan pribadi, melainkan juga pelajaran penting tentang bagaimana talenta digital dibangun.


Yang membuat kisah ini menarik bukanlah karena Ibrahim “meretas” NASA. Justru sebaliknya. Ia menunjukkan bahwa dunia keamanan siber tidak identik dengan tindakan ilegal. Keahlian teknis dapat digunakan untuk melindungi sistem, bukan merusaknya.


Kerentanan yang ditemukan Ibrahim tergolong broken link hijacking. Sederhananya, ia menemukan tautan pada domain NASA yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih terhubung dengan situs resmi. Dalam kondisi tertentu, tautan semacam ini dapat diambil alih pihak yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk menyebarkan situs palsu atau phishing. Temuan tersebut memang termasuk kategori risiko rendah, tetapi tetap penting karena berpotensi dimanfaatkan penjahat siber jika dibiarkan.


Yang lebih mengagumkan, Ibrahim menemukan celah itu hanya dengan memanfaatkan teknik Google Dorking. Teknik ini bukan alat peretasan, melainkan metode pencarian lanjutan menggunakan operator khusus di mesin pencari Google untuk menemukan informasi yang tersedia secara publik. Di tangan seorang peneliti keamanan, teknik tersebut dipakai untuk mengidentifikasi kelemahan sistem. Namun di tangan pelaku kejahatan, teknik yang sama dapat menjadi pintu awal eksploitasi. Di sinilah letak pentingnya etika.

Bayang-bayang Militerisasi Administrasi

Jumat, 06 November 2026

Di dalam The Prince (1532), Niccolò Machiavelli mengajukan sebuah pertanyaan yang hingga kini masih diperdebatkan. Lebih baik mana, penguasa yang dicintai atau penguasa yang ditakuti? Jawabannya lugas. Jika tidak mungkin memperoleh keduanya sekaligus, penguasa akan lebih aman bila ditakuti. Gagasan inilah yang berulang kali muncul dalam sejarah negara-negara modern ketika pemerintah menghadapi tantangan terhadap legitimasi kekuasaannya.


Perdebatan serupa kembali mengemuka setelah terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Surat edaran tersebut membuka ruang pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan pengumpulan data perpajakan di lapangan. Bagi sebagian kalangan, kebijakan itu dipandang bukan sekadar persoalan administrasi perpajakan, melainkan mencerminkan kecenderungan meluasnya pendekatan keamanan ke dalam urusan-urusan sipil.


Dari perspektif sejarah administrasi negara, surat edaran sebenarnya bukanlah instrumen pembentuk norma hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, surat edaran berfungsi sebagai pedoman internal bagi aparatur pemerintahan agar pelaksanaan kebijakan berlangsung seragam. Karena sifatnya administratif, surat edaran tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah.


Namun, kekuatan sebuah kebijakan tidak selalu ditentukan oleh kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pada masa Orde Baru, berbagai instruksi, surat keputusan, maupun surat edaran sering kali memiliki daya paksa yang jauh melampaui status hukumnya. Dalam praktik birokrasi, masyarakat cenderung mematuhi karena melihatnya sebagai representasi langsung dari kehendak negara.

Perang Kawasan

Kamis, 05 November 2026

Pada awalnya, banyak pengamat mengira konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran hanyalah babak baru dari permusuhan panjang kedua negara yang telah berlangsung sejak Revolusi Islam Iran 1979. Namun, perkembangan pada pertengahan tahun 2026 menunjukkan bahwa konflik tersebut telah melampaui hubungan bilateral. Serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia, aksi Houthi terhadap fasilitas minyak Arab Saudi di Laut Merah, hingga keterlibatan Rusia melalui dukungan intelijen memperlihatkan bahwa perang telah berubah menjadi konflik yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda.


Sejarah mencatat bahwa perang besar bukan hanya konflik antara dua pihak. Perang Dunia I, misalnya, bermula dari pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada tahun 1914, tetapi dalam hitungan minggu berkembang menjadi perang global akibat jaringan aliansi militer. Perang Korea (1950-1953) juga berubah menjadi arena persaingan Amerika Serikat, China, dan Uni Soviet. Begitu pula Perang Suriah sejak tahun 2011 yang akhirnya menjadi medan perebutan pengaruh Rusia, Amerika Serikat, Iran, Turki, hingga berbagai kelompok bersenjata nonnegara.


Konflik AS-Iran tampaknya sedang mengikuti pola sejarah tersebut. Yang berubah bukan sekadar jumlah negara yang terlibat, melainkan karakter peperangannya.


Iran selama beberapa dekade membangun apa yang oleh banyak analis disebut sebagai Axis of Resistance, yakni jaringan kelompok proksi yang tersebar di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman. Strategi ini memungkinkan Teheran memproyeksikan kekuatan tanpa harus selalu mengerahkan militernya secara langsung. Ketika Amerika Serikat meningkatkan tekanan militer, kelompok-kelompok seperti Houthi di Yaman menjadi perpanjangan tangan yang mampu mengganggu kepentingan lawan.

Guncangan "Lava Jato"

Rabu, 04 November 2026

Pada 17 Maret 2014, Kepolisian Federal Brasil melancarkan sebuah operasi yang semula tampak biasa. Sasaran awalnya hanyalah sebuah tempat cuci mobil (lava jato) dan pompa bensin di Brasília yang diduga menjadi lokasi pencucian uang. Namun, dari tempat sederhana itulah terbuka salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah modern. Operasi Lava Jato kemudian membongkar jejaring korupsi yang menjalar dari perusahaan minyak negara Petrobras hingga istana kepresidenan, menyeret konglomerat, politisi, menteri, ketua parlemen, bahkan mantan presiden. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Brasil sekaligus pelajaran berharga bagi negara-negara yang masih berjuang melawan korupsi sistemik.


Akar persoalannya berawal dari praktik yang sebenarnya telah berlangsung bertahun-tahun. Sejumlah perusahaan konstruksi besar memenangkan proyek-proyek Petrobras melalui kontrak yang sengaja digelembungkan nilainya. Selisih anggaran tersebut kemudian dialirkan sebagai suap kepada para direktur perusahaan negara, pejabat publik, dan partai-partai politik. Uang hasil korupsi tidak diberikan secara langsung, melainkan disamarkan melalui jaringan doleiros atau pedagang valuta asing ilegal yang ahli mencuci uang melalui perusahaan fiktif, rekening luar negeri, hingga transaksi bisnis palsu.


Penyelidikan polisi berkembang sangat cepat setelah seorang direktur Petrobras, Paulo Roberto Costa, ditangkap. Kesaksiannya membuka hubungan antara korporasi, elite politik, dan jaringan bisnis yang selama ini bekerja secara sistematis. Tidak lama kemudian, pengusaha-pengusaha besar seperti Marcelo Odebrecht ikut terseret. Perusahaan konstruksi Odebrecht, yang selama bertahun-tahun memperoleh proyek infrastruktur raksasa di berbagai negara Amerika Latin, terbukti menjadi salah satu pusat pemberian suap kepada pejabat pemerintah.


Lava Jato tidak hanya mengungkap korupsi dalam arti sempit. Operasi ini memperlihatkan bagaimana korupsi dapat berubah menjadi mekanisme pembiayaan politik. Dana hasil mark-up proyek digunakan untuk membiayai kampanye pemilu, memperkuat jaringan kekuasaan, sekaligus mempertahankan dominasi partai-partai politik. Dengan demikian, korupsi bukan lagi tindakan individu yang menyalahgunakan jabatan, melainkan telah menjadi bagian dari sistem politik itu sendiri.

Menolak Lupa

Selasa, 03 November 2026

Gagasan Tulus Sudarto dalam “Mnemo”-Politik di Kompas edisi 16 Juli 2026 mengingatkan bahwa politik bukan hanya soal memperoleh legalitas melalui prosedur demokrasi, melainkan juga mempertahankan legitimasi moral yang hidup dalam ingatan rakyat. Ketika hukum dipakai untuk memastikan stabilitas kekuasaan, sementara suara publik hanya dijawab dengan populisme, sesungguhnya sedang terbentuk jarak yang semakin lebar antara negara dan warganya.


Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah. Banyak rezim tampak kokoh selama bertahun-tahun, tetapi justru runtuh ketika legitimasi moral masyarakat habis. Sejarawan dan ilmuwan politik kerap menunjukkan bahwa kejatuhan sebuah pemerintahan sering kali tidak diawali oleh krisis hukum, melainkan oleh krisis kepercayaan. Rakyat mungkin tetap patuh, tetapi tidak lagi percaya.


Di sinilah ingatan bekerja. Konsep mnemo-politik pada dasarnya berbicara mengenai politik memori. Masyarakat menyimpan pengalaman bersama—baik berupa kesejahteraan, ketidakadilan, penghinaan, maupun harapan—yang kemudian menjadi dasar mereka menilai kekuasaan. Ingatan itu tidak selalu tampak dalam survei atau demonstrasi. Ia mengendap selama bertahun-tahun sebelum akhirnya muncul dalam bentuk pilihan politik atau perubahan sikap publik.


Hal ini mengingatkan pada pemikiran Maurice Halbwachs mengenai collective memory. Ingatan bukan semata-mata milik individu, melainkan dibentuk dan diwariskan melalui komunitas. Peristiwa yang dianggap penting akan terus diceritakan, direproduksi, dan diwariskan lintas generasi. Karena itu, kekuasaan selalu berusaha memengaruhi cara masyarakat mengingat sejarah melalui pendidikan, media, maupun simbol-simbol politik.

Menjaga Supremasi Sipil

Senin, 02 November 2026

Ketika sejumlah personel TNI mengamankan proses penggeledahan atau mendampingi aparat Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara, perdebatan lama kembali mencuat. Sebagian orang melihatnya sebagai sinyal menguatnya kembali peran militer dalam ranah sipil. Sebagian lain memandangnya sebagai kebutuhan praktis menghadapi kejahatan yang semakin terorganisasi. Di antara dua kutub itulah diskusi mengenai relasi TNI dan Kejaksaan kembali menemukan relevansinya.


Dalam tulisannya di SINDOnews (10 Juli 2026), analis politik dan militer Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, mengingatkan bahwa kehadiran TNI dalam mendukung Kejaksaan jangan dipahami hanya melalui persepsi politik. Ada perubahan regulasi yang menjadi landasan hukum, mulai dari pengaturan mengenai Jaksa Agung Muda Pidana Militer hingga Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa. Menurutnya, pelibatan TNI bersifat request based, atau berdasarkan permintaan resmi Kejaksaan, bukan inisiatif sepihak institusi militer.


Pandangan tersebut penting, tetapi bagi sejarah Indonesia persoalannya tidak sesederhana ada atau tidak adanya dasar hukum. Pengalaman historis membuat masyarakat Indonesia memiliki ingatan kolektif yang sensitif terhadap setiap perluasan peran militer dalam urusan sipil.


Selama lebih dari tiga dasawarsa Orde Baru, konsep Dwifungsi ABRI menempatkan militer bukan sekadar alat pertahanan negara, tetapi juga aktor sosial-politik. Perwira aktif menduduki jabatan sipil, dari kementerian hingga kepala daerah. Militer menjadi bagian dari mesin pemerintahan sekaligus kekuatan politik. Reformasi 1998 kemudian membongkar konstruksi tersebut melalui pemisahan Polri dari TNI, penghapusan kursi TNI di DPR, serta penegasan supremasi sipil sebagai salah satu pilar demokrasi.

Izin di Tangan, Pungli di Lapangan

Minggu, 01 November 2026

Izinnya sudah beres. Tempat berjualan sudah disepakati. Bahan makanan dan pekerja sudah disiapkan. Namun, baru sehari membuka lapak kuliner di Yogyakarta, seorang pedagang menghadapi tagihan yang tak pernah masuk hitungan modal. Pungutan parkir jutaan rupiah, ditambah permintaan jatah makanan gratis. Ia datang untuk mencari nafkah, tetapi malah dipaksa membayar agar bisa berjualan. Rencana usaha selama lima hari pun berhenti pada hari pertama.


Kasus yang terjadi pada September 2026 dan akhirnya viral itu memperlihatkan ironi negara hukum. Pedagang telah mengurus izin melalui jalur resmi, tetapi ketika menghadapi pungutan liar, perlindungan negara seolah menghilang. Negara hadir saat persyaratan harus dipenuhi, tetapi kehadirannya dipertanyakan ketika hak warga dilanggar.


Persoalannya bukan semata-mata preman yang meminta uang. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa mereka berani melakukannya? Mengapa ada pihak yang merasa berhak menentukan harga bagi orang lain yang sekadar ingin mencari nafkah?


Saya teringat kerusuhan Pasar Tanah Abang pada 27 Januari 1997. Pungutan liar yang meresahkan pedagang menjadi bagian dari ketegangan yang berujung pada kerusuhan dan lumpuhnya aktivitas perdagangan. Peristiwa itu mengingatkan kita bahwa pungutan bukan sekadar persoalan uang. Ketika keluhan tidak memperoleh penyelesaian, persoalan ekonomi menjalar menjadi konflik sosial.

Merawat Harapan, Menjaga Kemanusiaan

Sabtu, 31 Oktober 2026

Ada orang yang tampak keras bukan karena tidak membutuhkan kasih sayang, melainkan karena terlalu sering dikecewakan. Ada pula yang menjauh dari orang lain karena merasa dunia tidak menyediakan tempat baginya. Dua manusia semacam inilah yang dipertemukan dalam The Life Ahead (2020), film drama Italia garapan Edoardo Ponti yang dibintangi Sophia Loren dan Ibrahima Gueye. Di balik kisah sederhana tentang seorang perempuan lanjut usia dan bocah yang bermasalah, film ini menyimpan renungan tentang luka, penerimaan, dan kesempatan kedua.


Madame Rosa (Sophia Loren) adalah penyintas Holocaust yang kini merawat anak-anak dari perempuan pekerja seks. Usia dan pengalaman pahit membuatnya tegar, tetapi juga keras. Ia terbiasa bertahan hidup tanpa banyak berharap kepada orang lain. Sementara itu, Momo (Ibrahima Gueye), bocah imigran asal Senegal berusia 12 tahun, tumbuh di jalanan. Ia mencuri, terlibat dalam peredaran narkoba, dan sulit mempercayai orang dewasa.


Pertemuan mereka bermula dari pencurian. Momo merampas barang milik Rosa, tetapi peristiwa itu justru membuka jalan bagi keduanya untuk saling mengenal. Rosa kemudian menampung Momo. Hubungan mereka pada mulanya jauh dari harmonis. Momo sulit diatur, sedangkan Rosa bukan sosok nenek yang selalu berbicara lembut. Mereka bertengkar dan saling menguji kesabaran. Namun, perlahan, tumbuh perhatian di antara keduanya.


Kekuatan film ini terletak pada kesediaannya mengajak penonton memahami seseorang sebelum menjatuhkan penilaian. Momo memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Akan tetapi, kenakalannya tidak serta-merta menjelaskan seluruh dirinya. Di balik perilaku yang menyebalkan, ada anak yang kehilangan pegangan dan membutuhkan seseorang untuk dipercaya.

Menolak Tunduk

Jumat, 30 Oktober 2026

Sejarah sering kali ditulis oleh para pemenang. Napoleon Bonaparte, misalnya, dikenang sebagai jenius militer yang mengubah wajah Eropa. Namanya memenuhi buku sejarah, monumen, hingga film. Namun, di balik setiap kisah kemenangan selalu ada tokoh-tokoh yang kalah tetapi menolak menyerah. Salah satunya adalah Muhammad Kurayyim, gubernur Alexandria, yang memilih menghadapi regu tembak daripada mengibarkan bendera putih di hadapan pasukan Prancis.


Kisah yang ditulis Randy Wirayudha di Historia (23 Maret 2026) mengingatkan bahwa sejarah bukan sekadar catatan tentang siapa yang menang, melainkan juga tentang siapa yang tetap mempertahankan kehormatan ketika kekalahan sudah hampir pasti.


Ekspedisi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798 sesungguhnya bukan hanya operasi militer. Ia merupakan bagian dari pertarungan geopolitik global setelah Revolusi Prancis. Kekalahan Belanda, bangkrutnya VOC, dan lahirnya Republik Batavia yang berada di bawah pengaruh Prancis membuat peta kekuasaan dunia berubah. Dampaknya bahkan terasa hingga Nusantara. Dengan kata lain, nasib Jawa dan Alexandria pada masa itu ternyata berada dalam satu pusaran sejarah yang sama. 


Di tengah pusaran itulah berdiri Alexandria. Secara militer, kota itu hampir mustahil bertahan. Napoleon membawa sekitar 38.000 prajurit, ratusan kapal, dan artileri modern. Sebaliknya, Muhammad Kurayyim hanya memiliki sekitar 500 prajurit Mamluk dan Turki Utsmani. Perbandingan kekuatan itu bukan lagi sepuluh banding satu, melainkan ratusan banding satu.

Latihan Bernalar

Kamis, 29 Oktober 2026

“Historia magistra vitae.” Sejarah adalah guru kehidupan. Ungkapan Latin yang telah berusia ribuan tahun itu sesungguhnya mengandung pesan sederhana. Manusia belajar dari pengalaman masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ironisnya, di banyak ruang kelas Indonesia, sejarah justru sering kehilangan makna tersebut. Ia direduksi menjadi kumpulan angka tahun, nama tokoh, dan daftar peristiwa yang harus dihafalkan menjelang ujian. Tak mengherankan jika banyak anak muda menganggap sejarah sebagai pelajaran paling membosankan.


Padahal, sejarah bukanlah lomba mengingat tanggal. Yang jauh lebih penting ialah memahami mengapa sebuah peristiwa terjadi, siapa aktor-aktornya, bagaimana sebab dan akibatnya saling berkaitan, serta apa dampaknya terhadap kehidupan kita hari ini. Sejarah bukan gudang fakta mati, melainkan laboratorium untuk melatih nalar.


Di sinilah persoalan pendidikan sejarah kita masih terasa mengganjal. Terutama pada berbagai peristiwa yang kontroversial, sejarah sering diajarkan melalui satu narasi resmi yang telah dipilih negara. Murid diminta menerima kesimpulan, bukan diajak menelusuri proses lahirnya kesimpulan itu. Akibatnya, sejarah lebih menyerupai doktrin daripada ilmu pengetahuan. Padahal, hakikat ilmu justru terletak pada keberanian mempertanyakan.


Sejarawan Inggris E.H. Carr dalam What Is History? mengingatkan bahwa sejarah merupakan dialog tanpa henti antara masa lalu dan masa kini. Fakta sejarah memang penting, tetapi fakta tidak pernah berbicara sendiri. Ia memerlukan interpretasi yang terus diuji melalui penelitian dan diskusi. Karena itu, sejarah tidak pernah selesai.

Memoles Memori

Rabu, 28 Oktober 2026

Di berbagai sudut kota, kita pernah akrab dengan stiker di bak truk, kaca angkutan umum, hingga kaus bertuliskan, “Enak zamanku, to.” Kalimat pendek itu tampak sederhana, bahkan jenaka. Namun, sesungguhnya ia adalah slogan politik yang bekerja secara halus. Ia tidak sekadar mengajak orang mengenang masa lalu, tetapi juga membangun keyakinan bahwa masa kini selalu lebih buruk daripada masa silam.


Nostalgia memang memiliki daya pikat yang kuat. Ia membuat manusia cenderung mengingat bunga tanpa durinya. Dalam psikologi dikenal sebagai rosy retrospection, kecenderungan melihat masa lalu lebih indah daripada kenyataannya. Yang tersisa dalam ingatan adalah harga sembako yang murah, jalan yang terasa aman, atau kehidupan yang tampak lebih tenang. Yang perlahan menghilang justru antrean panjang membeli kebutuhan pokok, pembungkaman kritik, sensor pers, penculikan aktivis, hingga ketakutan untuk berbicara. Karena itu, nostalgia sering kali menjadi instrumen politik yang efektif.


Fenomena semacam ini bukanlah barang baru dalam sejarah Indonesia. Ketika revolusi kemerdekaan masih berkecamuk, Romo Y.B. Mangunwijaya pernah menceritakan bagaimana sebagian masyarakat desa bertanya, “Kapan zaman kemerdekaan ini selesai?” Yang mereka rindukan bukan penjajahan Belanda, melainkan ketenteraman yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Padahal, ketenteraman itu berdiri di atas fondasi kolonialisme.


Sejarawan Belanda Marieke Bloembergen menunjukkan bahwa pemerintah kolonial membangun Hindia Belanda sebagai police state. Ketertiban diciptakan melalui pengawasan ketat, pembatasan kebebasan politik, serta penggunaan kekerasan yang dilegalkan negara. Rakyat memang tampak tenang, tetapi ketenangan itu lahir karena rasa takut, bukan karena keadilan. Ironisnya, manusia sering kali lebih mudah merindukan stabilitas daripada kebebasan.

Ujaran Kebencian

Selasa, 27 Oktober 2026

Pada tanggal 18 Juni setiap tahun, dunia memperingati Hari Internasional Menentang Ujaran Kebencian (International Day for Countering Hate Speech) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2023. Banyak yang menganggap peringatan itu sekadar simbol. Namun, sebagaimana diingatkan Muhammad Kholil Ridwan dalam esainya di Historia (19 Juni 2025), ujaran kebencian sesungguhnya bukan hanya persoalan etika komunikasi antarmanusia, melainkan persoalan sejarah kekuasaan. Kebencian tidak selalu lahir dari individu; ia dapat diproduksi, dipelihara, bahkan dilembagakan oleh negara.


Pandangan tersebut mengajak kita melihat ujaran kebencian dari perspektif yang lebih panjang. Selama ini, perhatian publik lebih banyak tertuju pada ujaran kebencian di media sosial, buzzer politik, atau kelompok-kelompok ekstrem. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa mesin paling efektif dalam memproduksi kebencian justru sering kali adalah negara.


Kolonialisme memberi pelajaran penting mengenai hal itu. Imperialisme Eropa tidak hanya menaklukkan wilayah dengan meriam dan kapal perang, tetapi juga dengan bahasa. Edward Said dalam Orientalism menjelaskan bahwa kolonialisme membangun dunia melalui kategorisasi.  Timur digambarkan sebagai irasional, malas, fanatik, dan membutuhkan bimbingan Barat yang dianggap lebih beradab. Stereotip itu kemudian menjadi legitimasi moral bagi penjajahan.


Di Hindia Belanda, masyarakat dibagi secara resmi ke dalam tiga golongan hukum, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Penggolongan tersebut bukan sekadar administrasi kependudukan. Ia membentuk hierarki sosial yang menentukan hak politik, akses ekonomi, pendidikan, hingga kedudukan hukum seseorang. Dengan kata lain, kolonialisme tidak hanya menguasai tanah, tetapi juga menguasai cara manusia memandang sesamanya.

Mental Kolonial

Senin, 26 Oktober 2026

Dalam esainya Desakralisasi Pejabat Publik yang dimuat di Historia (7 September 2025), Bonnie Triyana mengingatkan bahwa republik ini lahir bukan hanya untuk mengakhiri kolonialisme, tetapi juga untuk meruntuhkan budaya feodal yang menempatkan pejabat sebagai golongan yang harus disembah. Kisah-kisah tentang wali kota di Belanda yang mencuci mobil sendiri, mantan menteri yang naik angkutan umum, hingga kesederhanaan Johannes Leimena dan Haji Agus Salim menjadi kontras dengan sebagian wajah birokrasi Indonesia hari ini yang masih gemar mempertontonkan simbol-simbol kekuasaan.


Pengamatan Bonnie sesungguhnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar gaya hidup pejabat. Ia mengajak kita bertanya, apakah republik ini benar-benar telah berhasil mendesakralisasi jabatan publik, atau justru masih mewarisi mentalitas birokrasi kolonial yang menempatkan pejabat sebagai kelas sosial yang berbeda dari rakyat?


Delapan puluh tahun setelah Indonesia merdeka, pertanyaan itu masih terasa relevan. Peristiwa yang belakangan melibatkan sejumlah anggota DPR kembali menghidupkan diskusi lama mengenai hubungan antara pejabat dan masyarakat. Sorotan publik bukan hanya tertuju pada dugaan pelanggaran hukum, melainkan juga pada gaya hidup, privilese, dan jarak sosial yang semakin lebar antara elite dan rakyat.


Fenomena tersebut sesungguhnya memiliki akar sejarah yang panjang. Pada masa kolonial Hindia Belanda, jabatan bupati bukan sekadar posisi administratif. Ia merupakan simbol kekuasaan yang sengaja dipelihara pemerintah kolonial melalui sistem indirect rule. Para bupati tetap mempertahankan atribut kebangsawanan sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial dalam mengendalikan rakyat.

Teknologi dan Kerentanan Negara

Minggu, 25 Oktober 2026

Novel Ghost Fleet: A Novel of the Next World War karya P. W. Singer dan August Cole menarik untuk dibaca. Berbeda dengan novel perang pada umumnya yang dipenuhi dentuman meriam dan heroisme di medan tempur, Ghost Fleet menawarkan skenario yang lebih sunyi sekaligus menggelisahkan. Perang dunia berikutnya, menurut imajinasi kedua penulis, mungkin tidak diawali oleh ledakan bom, melainkan oleh layar komputer yang tiba-tiba gelap, satelit yang kehilangan kendali, jaringan listrik yang lumpuh, dan sistem komunikasi militer yang tak lagi dapat dipercaya.


Di sinilah letak kekuatan novel tersebut. Ia bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah thought experiment tentang bagaimana teknologi mengubah konsep peperangan. Ghost Fleet bukan sekadar novel perang. Ia semacam simulasi dalam bentuk cerita, bagaimana jika perang berlangsung ketika teknologi digital telah menjadi tulang punggung kehidupan negara?


Sejak lama, sejarah memperlihatkan bahwa negara yang mampu menguasai teknologi baru akan memperoleh keunggulan strategis. Bangsa Mongol menaklukkan Eurasia berkat mobilitas pasukan berkudanya. Inggris menguasai lautan melalui revolusi kapal uap dan industri. Amerika Serikat memenangkan Perang Teluk 1991 melalui apa yang kemudian dikenal sebagai Revolution in Military Affairs, yakni penggunaan satelit, senjata berpemandu presisi, dan jaringan informasi yang terintegrasi.


Namun Ghost Fleet menunjukkan paradoks yang menarik. Teknologi memang menciptakan kekuatan, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan kerentanan baru.

Membaca Desa Lewat Angka

Sabtu, 24 Oktober 2026

Ada hal menarik dari tulisan Desil, Elite, dan Kompleksitas Otonomi Desa di Kompas, 1 Oktober 2026. Penulisnya, Yanuarius Yohanes, Kepala Desa Narasaosina, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ia bukan akademisi yang mengamati desa dari kejauhan. Ia kepala desa yang setiap hari berhadapan dengan warga, data, bantuan sosial, dan berbagai kebijakan pemerintah. Karena itu, kegelisahannya tentang desil layak didengar.


Kita tentu membutuhkan data. Negara dengan penduduk sedemikian besar tidak mungkin menentukan kebijakan hanya berdasarkan perkiraan. Desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga, bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi seseorang. BPS menjelaskan bahwa desil menunjukkan posisi relatif keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.


Persoalannya muncul ketika angka tersebut berhadapan dengan kenyataan di desa. Rumah yang terlihat bagus belum tentu penghuninya berkecukupan. Sepeda motor di halaman belum tentu berarti keluarga mapan. Seorang anak yang memiliki telepon pintar belum tentu hidup dalam keluarga mampu. Bisa jadi rumah itu dibangun dari hasil bertahun-tahun merantau. Motor masih dicicil. Telepon digunakan untuk belajar sekaligus mencari pekerjaan. Data menangkap keadaan, tetapi belum tentu mampu menangkap cerita di balik keadaan.


Di sinilah tulisan Yanuarius menjadi penting. Kepala desa berada di posisi yang unik. Ia harus menjelaskan kebijakan negara kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan kenyataan masyarakat kepada negara. Ketika data pusat berbeda dengan kondisi lapangan, kepala desa sering kali menjadi orang pertama yang berhadapan dengan pertanyaan warga.

Bonus Demografi

Jumat, 23 Oktober 2026

Indonesia sedang menikmati apa yang selama puluhan tahun disebut sebagai bonus demografi. Hampir 70 persen penduduk berada pada usia produktif, sebuah komposisi yang oleh banyak ekonom disebut sebagai “jendela emas” menuju negara maju. Namun, di balik optimisme itu, data terbaru justru menghadirkan ironi yang mencemaskan.


Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2025 menunjukkan bahwa 85,19 persen kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, gagal ginjal, dan penyakit paru kronis. Persentase ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang menurut WHO berada pada kisaran 75 persen.


Lebih mengkhawatirkan lagi, penyakit-penyakit yang dahulu identik dengan usia lanjut kini mulai banyak menyerang kelompok usia 20 hingga 30 tahun. Bonus demografi yang seharusnya menjadi modal pembangunan perlahan berubah menjadi ancaman yang oleh Deputi Statistik Sosial BPS M. Nashrul Wajdi disebut sebagai “pintu masuk menuju bencana”.


Dalam sejarah kesehatan masyarakat, perubahan pola penyakit sebenarnya fenomena yang lazim. Ketika angka kematian bayi menurun, sanitasi membaik, dan penyakit infeksi mulai terkendali, suatu negara akan memasuki fase epidemiologi baru, yaitu dominasi penyakit kronis. Indonesia kini berada tepat pada fase tersebut. Namun yang membedakan Indonesia dengan banyak negara maju adalah usia munculnya penyakit itu semakin muda.

Alarm Ketahanan Nasional

Kamis, 22 Oktober 2026

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo pada awal Juli 2026 menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Ironisnya, peristiwa seperti ini bukan lagi dianggap sebagai kejutan, melainkan seolah telah menjadi rutinitas politik. Ketika setiap beberapa pekan publik disuguhi kepala daerah mengenakan rompi tahanan, persoalannya jelas tidak lagi sebatas moral individu. Ada sesuatu yang keliru dalam tata kelola pemerintahan daerah kita.


Dalam tulisannya di SINDOnews edisi 15 juli 2026, Anang Puji Utama mengingatkan bahwa korupsi kepala daerah bukan hanya persoalan hukum pidana, melainkan ancaman terhadap ketahanan nasional. Pandangan ini menarik karena menggeser cara kita memandang korupsi. Selama ini, korupsi lebih sering dipahami sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara. Padahal, dampaknya jauh melampaui angka kerugian dalam laporan audit.


Desentralisasi yang dimulai sejak Reformasi sejatinya lahir dengan cita-cita mulia. Pasal 18 UUD 1945 kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, sekaligus memberi ruang bagi daerah mengelola potensinya sendiri. Kepala daerah dipilih secara demokratis agar lebih memahami kebutuhan rakyatnya dibanding birokrasi yang sepenuhnya dikendalikan dari Jakarta.


Namun, perjalanan lebih dari dua dekade menunjukkan kenyataan yang tidak selalu sejalan dengan harapan. Banyak daerah memang berkembang pesat, tetapi tidak sedikit pula yang justru menjadikan otonomi sebagai arena lahirnya “raja-raja kecil”. Kekuasaan yang besar, dipadukan dengan pengawasan yang lemah serta biaya politik yang mahal, menciptakan ruang subur bagi praktik korupsi.

Mempermasalahkan Wapres

Rabu, 21 Oktober 2026

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden yang mengakhiri eksperimen demokrasi parlementer dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak itu memperlihatkan satu pelajaran penting, bahwa konstitusi bukan sekadar kumpulan pasal. Ia adalah pagar agar kekuasaan tidak berjalan semata-mata berdasarkan kehendak politik.


Lebih dari enam dasawarsa kemudian, pertanyaan tentang hubungan antara kekuasaan, pemilu, dan konstitusi kembali muncul di meja Mahkamah Konstitusi. Kali ini melalui permohonan yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Para pemohon meminta agar Mahkamah memeriksa persoalan tersebut meskipun Gibran telah terpilih dan dilantik.


Yang membuat perkara ini menarik bukan hanya siapa yang menjadi objek permohonan. Persoalan yang lebih besar adalah apakah sebuah kemenangan pemilu yang telah selesai dan pelantikan yang telah dilakukan masih dapat dipersoalkan apabila kemudian ditemukan dugaan cacat pada syarat pencalonannya?


Para pemohon membangun argumen dari pembedaan antara removal from office dan disqualification. Pemakzulan adalah mekanisme untuk memberhentikan pejabat yang telah menduduki jabatan. Diskualifikasi, sebaliknya, berangkat dari premis bahwa seseorang sejak awal tidak memenuhi syarat untuk menjadi kandidat. Dengan logika itu, persoalannya bukan “bagaimana memberhentikan wakil presiden”, tetapi “apakah ia sejak awal sah menjadi calon wakil presiden”.

Garasi Pribadi

Selasa, 20 Oktober 2026

Di banyak kompleks perumahan Indonesia, pemandangan ini terasa biasa. Sebuah mobil diparkir tepat di depan rumah, bahkan memakan sebagian badan jalan. Ada yang diberi pagar besi, rantai, atau pot tanaman sebagai penanda bahwa ruang itu telah “dimiliki”. 


Fenomena garasi di jalan umum sesungguhnya bukan sekadar persoalan parkir. Ia adalah potret bagaimana ruang publik perlahan diprivatisasi oleh kepentingan pribadi, sementara negara baru hadir setelah kasusnya viral di media sosial. Kasus di Kabupaten Bekasi pada tahun 2023, ketika seorang warga membangun “garasi” dengan patok besi di badan jalan hingga akhirnya dibongkar aparat, hanyalah satu contoh dari persoalan yang jauh lebih besar.


Persoalan ini sesungguhnya sudah lama diperingatkan para ahli tata kota. Pertumbuhan kendaraan pribadi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan kota menyediakan ruang parkir. Akibatnya, jalan lingkungan berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan kendaraan.


Ironisnya, jalan adalah barang publik (public goods). Ia dibangun menggunakan uang masyarakat dan diperuntukkan bagi semua orang. Ketika seseorang secara sepihak menguasai sebagian badan jalan untuk kepentingan pribadi, yang terjadi bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan pengurangan hak masyarakat lainnya.

Satu Saksi Bukanlah Saksi

Senin, 19 Oktober 2026

Dulu, ruang pengadilan belum mengenal kamera pengawas, rekaman percakapan, bukti elektronik, atau pemeriksaan forensik seperti sekarang. Ketika sebuah peristiwa dipersoalkan, hakim sangat bergantung pada manusia yang datang membawa cerita. Siapa melihat apa, siapa mendengar apa, dan siapa yang dapat dipercaya.


Dari tradisi hukum yang panjang itulah lahir adagium testis unus, testis nullus (satu saksi bukanlah saksi). Menurut Ivan Milotić, akademisi hukum dari University of Zagreb, prinsip ini tumbuh pada Abad Pertengahan, ketika tradisi hukum Romawi berkelindan dengan hukum Gereja. Pada abad ke-12 ia mulai dikenal sebagai aturan pembuktian, lalu dirumuskan lebih tegas pada abad ke-13. 


Bagi saya, adagium tua ini menarik bukan semata karena bunyinya yang singkat. Ia menyimpan satu kegelisahan yang tetap relevan. Bagaimana negara memastikan bahwa seseorang tidak dihukum hanya karena sebuah cerita?


Dalam hukum Indonesia, gagasan tersebut memperoleh bentuk yang lebih konkret. KUHAP lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, melalui Pasal 185 ayat (2), menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PUU-XV/2017 juga menjelaskan bahwa satu saksi tetap dapat digunakan apabila keterangannya diperkuat alat bukti lain. Dengan demikian, hukum kita sebenarnya tidak sedang mengatakan bahwa satu saksi selalu “tidak bernilai”. Yang ditolak adalah menjadikan kesaksian tunggal yang tidak terkonfirmasi sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. 

Ruang Fiskal Menyempit

Minggu, 18 Oktober 2026

Ada sesuatu yang mengkhawatirkan dari kabar pegawai pemerintah yang terlambat menerima gaji. Bukan semata karena gaji adalah hak seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lebih dari itu, gaji pegawai pemerintah merupakan salah satu indikator sederhana tentang kesehatan keuangan sebuah pemerintahan. Ketika pemerintah daerah mulai kesulitan membayar pegawainya, persoalannya mungkin bukan lagi sekadar keterlambatan administrasi. Bisa jadi ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik kas daerah.


Laporan Tempo tentang ancaman krisis fiskal daerah memperlihatkan gejala tersebut. Sejumlah daerah disebut kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di tempat lain, pembangunan infrastruktur tersendat, pelayanan publik terganggu, bahkan layanan penyeberangan perintis terancam berhenti karena pemerintah daerah tidak mampu membayar subsidi kepada operator.


Jika benar demikian, kita tidak sedang berbicara tentang satu-dua pemerintah daerah yang salah mengelola anggaran. Kita sedang melihat persoalan yang menyentuh fondasi desentralisasi Indonesia.


Selama puluhan tahun, menjadi pegawai pemerintah dianggap sebagai salah satu pekerjaan paling aman. Pendapatan mungkin tidak selalu sebesar sektor swasta, tetapi kepastian pekerjaan dan penghasilan menjadi daya tarik tersendiri. Karena itu, ketika PPPK sampai berunjuk rasa karena ancaman pemutusan hubungan kerja atau ketika guru yang telah lulus seleksi PPPK terancam batal diangkat karena keterbatasan anggaran, alarm seharusnya berbunyi keras.

Politik 'Prime Time'

Sabtu, 17 Oktober 2026

Dulu, televisi mengenalkan politisi kepada publik. Kini keadaannya berbalik, televisi dan media sosial melahirkan orang-orang yang kemudian masuk ke politik. Raffi Ahmad adalah salah satu contohnya. Ia dibesarkan oleh industri hiburan, memiliki jutaan pengikut, membangun bisnis, lalu masuk ke lingkaran kekuasaan. Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.


Perjalanan itu memperlihatkan perubahan penting dalam politik Indonesia. Jika dulu popularitas politik harus dibangun melalui organisasi, partai, birokrasi, atau jaringan sosial yang panjang, kini seseorang datang dengan modal yang berbeda, yakni jumlah pengikut. Inilah politik prime time.


Di layer televisi, prime time adalah waktu ketika jumlah penonton berada pada titik tertinggi. Program yang tampil pada jam itu mendapatkan perhatian paling besar dan, karena itu, memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam politik digital, mekanismenya hampir serupa. Orang yang memiliki jutaan pengikut sudah mempunyai “jam tayang” sendiri. Ia tidak perlu menunggu partai membangun popularitasnya dari nol.


Rating dapat mengukur berapa banyak orang menonton. Jumlah pengikut dapat menunjukkan seberapa besar seseorang mampu menarik perhatian. Tetapi keduanya tidak otomatis mengukur kemampuan membuat kebijakan, memahami birokrasi, membaca persoalan publik, atau mempertanggungjawabkan keputusan politik.

Kritik Berbahaya

Jumat, 16 Oktober 2026

Nama Jovi Andrea Bachtiar, seorang jaksa muda asal Ngawi, sempat viral di media sosial gegara unggahannya dan berakibat menjadi pintu masuk ke persoalan hukum. Dalam unggahannya itu, Jovi mengkritik penggunaan fasilitas negara Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan oleh seorang pegawai untuk kepentingan pribadi. Jovi mempertanyakan penggunaan fasilitas negara yang menurutnya tidak semestinya dipakai di luar kepentingan kedinasan. 


Alih-alih berhenti sebagai kritik internal, persoalan itu berkembang menjadi perkara hukum. Jovi dilaporkan ke polisi dan menghadapi tuduhan berkaitan dengan pencemaran nama baik, berita bohong, serta distribusi informasi elektronik yang dianggap melanggar hukum.


Bagi Jovi, persoalan tersebut bukan hanya tentang dirinya. Ia melihat ada problem yang lebih mendasar. Menurutnya norma dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ditafsirkan terlalu luas sehingga kritik yang semestinya sah dapat berubah menjadi perkara pidana. Karena itu, Jovi membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.


Jovi kemudian menguji sejumlah ketentuan UU ITE. Salah satu yang dipersoalkan adalah Pasal 28 ayat (3), yang mengatur penyebaran informasi elektronik yang diketahui memuat pemberitaan bohong dan menimbulkan “kerusuhan”. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kerusuhan? Apakah keributan di media sosial termasuk kerusuhan? Apakah sebuah unggahan yang viral dan memancing ribuan komentar dapat dianggap sebagai gangguan ketertiban umum?

Dua Ngawi di Dua Belahan Dunia

Kamis, 15 Oktober 2026

Apa yang terlintas ketika mendengar kata Ngawi? Sebuah kabupaten di Jawa Timur, tentu. Kota kecil di pertemuan Bengawan Solo dan Bengawan Madiun, jalur yang sejak dahulu menghubungkan Jawa bagian timur dan barat. Tetapi ternyata Ngawi bukan hanya milik Indonesia.


Di belahan dunia yang lain, di pesisir sebuah wilayah Selandia Baru, terdapat sebuah permukiman kecil bernama Ngāwī. Jaraknya ribuan kilometer dari Jawa. Tidak ada hubungan sejarah yang diketahui antara keduanya. Namun namanya nyaris sama.


Kebetulan? Sangat mungkin. Tetapi dari kebetulan itulah kita bisa melihat bagaimana manusia memberi nama kepada tempat yang mereka tinggali.


Ngāwī Selandia Baru berada di Palliser Bay, wilayah South Wairarapa. Ia bukan kota besar, melainkan sebuah permukiman nelayan. Perahu-perahu nelayan di sana bahkan ditarik ke daratan menggunakan trailer dan bulldozer karena tidak tersedia pelabuhan. Te Ara – Encyclopedia of New Zealand mencatat Ngāwī sebagai permukiman nelayan kecil di kawasan tersebut.

Nama Pendek, Identitas Panjang

Rabu, 14 Oktober 2026

“Jogja” mungkin lebih akrab daripada “Yogyakarta”. “Tasik” lebih diingat daripada “Tasikmalaya”. “Sidrap” segera dipahami masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Sidenreng Rappang. “Pangkep” juga tidak membuat orang bertanya-tanya bahwa yang dimaksud adalah Pangkajene dan Kepulauan. Nama-nama pendek itu hidup bukan karena ditetapkan negara, melainkan karena dipakai masyarakat.


Dalam tulisannya di Mingguan Tempo, Ahmad Hamidi, alumnus Ilmu Linguistik Universitas Indonesia, mengangkat persoalan yang tampaknya sederhana. Bolehkah nama wilayah administratif disingkat? Pertanyaan tersebut menjadi menarik karena mempertemukan dua dunia yang sering berjalan beriringan tetapi tidak selalu seirama, yakni bahasa masyarakat dan bahasa negara.


Bahasa masyarakat tumbuh dari kebiasaan. Bahasa negara bekerja dengan aturan. Masyarakat membutuhkan kepraktisan. Administrasi negara membutuhkan kepastian. Di antara keduanya, nama daerah menjadi persoalan yang ternyata tidak sesederhana kelihatannya.


Nama wilayah bukan sekadar label geografis. Ia adalah identitas. Di dalamnya tersimpan sejarah kerajaan, suku, sungai, gunung, tokoh, atau peristiwa yang membentuk suatu masyarakat. Karena itu, perubahan atau pemendekan nama merupakan bagian dari perjalanan kebudayaan.

“Berperang” Melawan Emu

Selasa, 13 Oktober 2026

Pada tahun 1932, Australia pernah menghadapi “musuh” yang barangkali tidak pernah terbayangkan oleh seorang jenderal, yakni burung emu.


Sekitar 20.000 ekor emu memasuki kawasan pertanian gandum di Australia Barat. Tanaman rusak. Para petani mengeluh. Pemerintah kemudian mengirim personel militer lengkap dengan dua senapan mesin Lewis dan ribuan butir amunisi untuk mengendalikan kawanan tersebut. Dari sinilah lahir cerita yang kemudian terkenal sebagai “Emu War”, perang Australia melawan emu.


Namanya memang menggelikan. Tetapi di balik kisah yang sering dijadikan bahan lelucon itu terdapat pelajaran serius tentang kebijakan public. Ketika pemerintah salah membaca masalah, kewenangan dan sumber daya sebesar apa pun belum tentu menghasilkan solusi.


Operasi dimulai pada 2 November 1932. Pasukan yang dipimpin Major G.P.W. Meredith menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan perhitungan. Emu ternyata bukan sasaran yang mudah. Burung besar yang tidak bisa terbang itu mampu berlari cepat, bergerak lincah, dan—yang paling menyulitkan—segera berpencar ketika ditembaki.

Hakim Menghadapi Hukum

Senin, 12 Oktober 2026

Dalam tradisi hukum Romawi dikenal istilah iudex, orang yang diberi kewenangan untuk memutus perkara. Dari kata itulah kita mengenal istilah judge dalam bahasa Inggris dan judex dalam tradisi hukum modern. Indonesia mengenalnya sebagai hakim. Hakim bukan sekadar orang yang dianggap bijaksana, melainkan pejabat yang memegang kekuasaan negara. Karena itu, ada paradoks yang menarik. Hakim mengadili manusia, tetapi hakim sendiri adalah manusia.


Paradoks tersebut menjadi cerita utama The Judge (2014), film karya sutradara David Dobkin, tentang seorang ayah yang menjadi hakim dan putranya yang menjadi pengacara. Joseph Palmer merupakan hakim senior di sebuah kota kecil Indiana. Puluhan tahun ia duduk di bangku pengadilan dan dikenal keras dalam menegakkan hukum. Putranya, Hank Palmer, adalah pengacara sukses di Chicago. Hubungan keduanya buruk dan mereka lama tidak bertemu.


Kematian ibu Hank yang notabene istri Joseph mempertemukan mereka kembali. Usai pemakaman, cerita beralih ke perkara hukum ketika Joseph dituduh menabrak dan sengaja membuat mati seorang mantan narapidana yang pernah dijatuhinya hukuman. Masalahnya, Joseph tidak mengingat kejadian tersebut. Hakim itu akhirnya harus berhadapan dengan pengadilan. Dan pengacaranya adalah anaknya sendiri.


Film kemudian bergerak dari drama keluarga ke persoalan yang lebih menarik. Bagaimana hukum bekerja ketika orang yang biasanya berada di meja hakim tiba-tiba menjadi pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya?

'Privilese' di Balik Penjara

Minggu, 11 Oktober 2026

Pada Juli 2018, sebuah kamar di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, menjadi berita nasional. Di balik jeruji, kamar narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah dilengkapi pendingin udara, televisi, kulkas, lemari, tempat tidur, bahkan kamar mandi dengan water heater. Beberapa hari sebelumnya, KPK menangkap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein dalam operasi tangkap tangan.


KPK menduga fasilitas tersebut bukan diperoleh secara cuma-cuma. Ada uang dan mobil yang diduga diberikan agar Fahmi memperoleh fasilitas khusus sekaligus kemudahan keluar-masuk lapas. KPK kala itu menyebut informasi awal tarif fasilitas tertentu mencapai Rp200 juta hingga Rp500 juta per kamar. Perkara tersebut kemudian berujung pada proses hukum terhadap pejabat lapas dan pihak pemberi.


Sukamiskin menjadi sebuah ironi. Seseorang memang kehilangan kebebasannya ketika masuk penjara, tetapi ternyata tidak selalu kehilangan seluruh privilese yang sebelumnya dimilikinya. Uang dan jaringan sosial masih dapat menemukan ruang di balik tembok.


Delapan tahun kemudian, nama lapas lain kembali menyita perhatian. Ia bernama Lapas Cibinong. Pada 23 September 2026, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak dan menemukan sejumlah bangunan di dalam kompleks Lapas Cibinong yang menyerupai rumah tinggal. Ada sofa, televisi, kulkas, meja makan, pendingin ruangan, serta fasilitas lain. Ombudsman juga menemukan warga binaan berada di kawasan tersebut. Sebelumnya, tim Ombudsman mengaku sempat ditolak memasuki area tertentu.

Kuda Lumping

Sabtu, 10 Oktober 2026

Setiap kali suara kendang dan gong mulai berdentum dari sudut kampung, orang-orang segera berdatangan. Anak-anak berlarian sambil membawa jajanan. Pedagang es dan mainan ikut merapat. Para orang tua mencari tempat berteduh di bawah pohon atau emper rumah. Tak lama kemudian, penari-penari dengan kuda anyaman bambu memasuki arena. Pertunjukan kuda lumping pun dimulai.


Pemandangan seperti ini masih dijumpai di berbagai daerah di Jawa, terutama ketika musim hajatan, bersih desa, sedekah bumi, atau peringatan hari kemerdekaan. Di tengah derasnya hiburan digital, kesenian rakyat ini ternyata belum kehilangan penontonnya. Justru sebaliknya, ia tetap menjadi magnet yang mampu mengumpulkan ratusan bahkan ribuan orang.


Fenomena itu menarik. Mengapa sebuah kesenian tradisional yang telah berusia ratusan tahun masih mampu mengalahkan daya tarik gawai dan media sosial, setidaknya selama beberapa jam? Jawabannya tidak semata-mata terletak pada unsur hiburannya.


Sejarawan seperti Clifford Geertz pernah menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Jawa tidak bisa dipisahkan dari berbagai simbol, ritual, dan pertunjukan komunal. Sebuah pertunjukan bukan hanya tontonan, melainkan juga ruang tempat masyarakat membangun kebersamaan. Dalam konteks itu, kuda lumping bukan sekadar tari. Ia adalah peristiwa sosial.

Hilang 150 Tahun

Jumat, 09 Oktober 2026

Di sebuah perpustakaan umum di Kiama, New South Wales, Australia, sebuah buku berjudul Antiquities of Athens akhirnya kembali ke rak perpustakaan setelah menghilang sejak sekitar tahun 1870-an. Buku itu ditemukan tersimpan di dalam sebuah kotak teh yang tertanam di balik perapian saat sebuah rumah tua direnovasi. Jika aturan denda pada masa itu masih diberlakukan, peminjamnya seharusnya membayar sekitar 28.000 dolar Australia atau sekitar Rp355 juta. Tentu saja, perpustakaan tidak lagi mengejar dendanya. Yang jauh lebih berharga adalah kembalinya sepotong sejarah.


Peristiwa itu mengundang senyum sekaligus renungan. Sebuah buku ternyata mampu bertahan lebih lama daripada manusia yang pernah meminjamnya. Peminjam terakhir mungkin telah lama meninggal. Rumah tempat buku itu disembunyikan telah berganti penghuni berkali-kali. Pemerintahan telah berganti, perang datang dan pergi, teknologi berubah dari mesin uap menjadi kecerdasan buatan. Namun, buku itu tetap ada, menunggu seseorang menemukannya. Inilah keajaiban buku. Ia bukan sekadar kumpulan halaman, melainkan kapsul waktu.


Sejarawan Perancis, Lucien Febvre dan Henri-Jean Martin, dalam The Coming of the Book, menunjukkan bahwa sejarah buku sejatinya adalah sejarah peradaban manusia. Buku menyimpan gagasan, pengetahuan, bahkan cara berpikir suatu zaman. Karena itu, hilangnya sebuah buku bukan hanya kehilangan benda, tetapi juga hilangnya sebagian jejak ingatan kolektif.


Perpustakaan sejak dahulu dibangun di atas sesuatu yang sangat sederhana tetapi sangat mahal nilainya, yaitu kepercayaan. Tidak seperti toko buku, perpustakaan mempersilakan seseorang membawa pulang buku tanpa membayar harga bukunya. Yang diminta hanya satu, yakni mengembalikannya. Sistem ini bertahan berabad-abad karena adanya keyakinan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab moral terhadap pengetahuan yang dipinjamnya.

Mengawasi Pengawas

Kamis, 08 Oktober 2026

Ada sebuah pertanyaan klasik dalam filsafat politik yang terus relevan hingga hari ini: siapa yang mengawasi para pengawas? Jika polisi diberi kewenangan menggunakan kekuatan atas nama negara, siapa yang memastikan kekuasaan itu tidak berubah menjadi alat penindasan?


Pertanyaan tersebut menjadi inti film Training Day karya sutradara Antoine Fuqua. Dibintangi Denzel Washington dan Ethan Hawke, film ini bukan sekadar kisah polisi mengejar penjahat. Ia adalah studi tentang korupsi kekuasaan, dilema moral, dan tipisnya batas antara penegakan hukum dan kriminalitas.


Film dibuka dengan kedatangan Jake Hoyt, seorang polisi muda yang idealis. Ia mendapat kesempatan bergabung dengan satuan narkotika Los Angeles dan harus menjalani satu hari masa evaluasi bersama detektif senior Alonzo Harris.


Jake datang dengan keyakinan sederhana, bahwa polisi adalah pelindung masyarakat. Namun, sejak pagi hingga malam, keyakinan itu perlahan dihancurkan. Alonzo tidak mengikuti prosedur. Ia memeras bandar narkoba, memanipulasi barang bukti, menggunakan kekerasan di luar batas, bahkan membunuh orang demi kepentingannya sendiri. Semua dilakukan atas nama efektivitas. Baginya, hukum hanyalah alat. Yang penting adalah hasil.

Luka Masa Kecil

Rabu, 07 Oktober 2026

Film Mystic River, karya sutradara Clint Eastwood yang diadaptasi dari novel karya Dennis Lehane, memenangkan dua Piala Oscar. Film tersebut seperti kisah pembunuhan biasa. Namun sesungguhnya, Mystic River adalah tragedi tentang trauma, keadilan, dan bagaimana masa lalu dapat mengendalikan masa depan seseorang.


Cerita bermula pada tahun 1975 ketika tiga anak laki-laki—Jimmy, Sean, dan Dave—sedang bermain di sebuah jalan di Boston. Dua pria yang mengaku polisi datang dan membawa Dave dengan alasan ia melakukan kenakalan. Ternyata mereka bukan polisi, melainkan predator seksual yang menyiksa Dave selama beberapa hari sebelum ia berhasil melarikan diri. Peristiwa singkat itu menjadi titik balik kehidupan ketiga sahabat tersebut. Jimmy tumbuh menjadi mantan narapidana yang menguasai lingkungan tempat tinggalnya. Sean menjadi polisi. Sementara Dave tidak pernah benar-benar pulih dari trauma yang dialaminya.


Dua puluh lima tahun kemudian, putri Jimmy ditemukan terbunuh. Penyelidikan membawa berbagai kecurigaan, terutama kepada Dave yang malam itu pulang ke rumah dengan pakaian berlumuran darah. Tanpa menunggu proses hukum, Jimmy memutuskan mengambil keadilan ke tangannya sendiri. Ia membunuh Dave karena yakin sahabatnya itulah pelaku pembunuhan. Ironisnya, Dave ternyata tidak bersalah. Pembunuh sebenarnya adalah dua remaja lain yang bertindak secara impulsif. Namun kebenaran datang terlambat. Nyawa Dave telah melayang.


Di sinilah kekuatan Mystic River. Film ini tidak hanya berbicara tentang siapa pembunuhnya, tetapi mengapa manusia sering mengambil keputusan yang menghancurkan ketika dikuasai kemarahan dan prasangka.

Bahasa Diplomasi

Selasa, 06 Oktober 2026

Upacara pemakaman biasanya dipahami sebagai ruang berkabung. Di sana orang datang untuk mengantar yang wafat dengan doa, penghormatan, dan kenangan. Namun pemakaman Ayatollah Ali Khamenei pada Juli 2026 menunjukkan bahwa sebuah prosesi kematian juga dapat berubah menjadi panggung diplomasi internasional. Yang berbicara bukan pidato resmi, bukan konferensi pers, melainkan potongan-potongan ayat Al-Qur'an.


Setiap delegasi yang datang memperoleh bacaan ayat yang berbeda. China mendengar ayat tentang pertolongan. Hamas memperoleh ayat mengenai orang-orang yang menepati janji. Hizbullah disambut ayat tentang ketabahan menghadapi kekalahan. Arab Saudi justru memperoleh ayat yang dalam berbagai kitab tafsir berkaitan dengan Perang Badar dan Uhud, yang oleh banyak pengamat dibaca sebagai teguran politik.


Apakah semua itu kebetulan? Sulit mempercayainya.


Dalam tradisi politik Iran, simbol hampir tidak pernah dipilih secara acak. Sejak Revolusi Islam 1979, bahasa agama menjadi bahasa negara. Ayat Al-Qur'an, hadis, maupun kisah Karbala bukan hanya menjadi materi ceramah keagamaan, melainkan juga menjadi instrumen komunikasi politik.

Kebetulan dan Kebenaran

Senin, 05 Oktober 2026

Imbuhan sering dianggap sekadar aksesori tata Bahasa. Padahal, dalam bahasa Indonesia, imbuhan dapat bekerja seperti belokan tajam di jalan raya. Kata yang semula tampak searah dapat tiba-tiba menuju tujuan makna yang berbeda. “Betul” dan “benar”, misalnya, tampak seperti saudara kembar. Keduanya lazim dipakai bergantian untuk menyatakan sesuatu yang tidak salah. Namun, ketika diberi imbuhan, keduanya tidak selalu lagi berjalan beriringan. Dari sana kita belajar bahwa kebetulan tidak sama dengan kebenaran.


Dalam percakapan sehari-hari, orang bisa mengatakan, “Jawabanmu betul,” atau “Jawabanmu benar.” Kedua kalimat itu sama-sama dapat diterima. Kata “betul” dan “benar” sama-sama menunjuk pada kesesuaian antara pernyataan dengan fakta, antara jawaban dengan soal, atau antara tindakan dengan aturan. Keduanya juga dapat berarti tidak bohong, tidak keliru, dan tidak menyimpang dari keadaan yang sesungguhnya.


Namun, bahasa tidak berhenti pada kata dasar. Ketika “betul” memperoleh imbuhan ke-an, lahirlah “kebetulan”. Ketika “benar” memperoleh imbuhan yang sama, lahirlah “kebenaran”. Secara bentuk, keduanya tampak serupa: sama-sama kata benda, sama-sama berawalan ke- dan berakhiran -an. Akan tetapi, maknanya justru berjarak jauh.


“Kebetulan” menunjuk pada sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan, tanpa disengaja, atau datang secara tidak terduga. “Saya kebetulan bertemu dia di pasar,” misalnya, tidak berarti pertemuan itu benar atau sesuai fakta. Kalimat itu justru menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak dirancang sebelumnya. Ada unsur kejadian acak di sana, seolah dua orang yang berjalan di jalur masing-masing mendadak berpapasan.

Resep Panjang Umur

Minggu, 04 Oktober 2026

Ada sesuatu yang menarik dari orang-orang tua di desa-desa Italia. Mereka tidak tampak seperti sedang menjalani program hidup sehat. Tidak ada kesan bahwa setiap pagi mereka sibuk menghitung kalori, mengukur langkah, atau mengejar target kebugaran di aplikasi telepon genggam. Mereka hanya menjalani kehidupan sebagaimana adanya. Pergi ke pasar, berjalan melewati jalan berbatu, memasak makanan dari kebun sendiri, berbincang dengan tetangga, menjaga cucu, dan sesekali berkumpul memanggang roti. Namun, justru dari kehidupan yang tampak sederhana itu tersimpan pelajaran penting tentang umur panjang.


Campodimele, sebuah desa di wilayah Lazio, Italia, adalah salah satu contohnya. Desa ini dikenal karena banyak penduduk lanjut usianya tetap aktif dan mandiri. Lansia masih sanggup mengayuh sepeda melewati jalan menanjak dan berjalan kaki dalam aktivitas sehari-hari. Lingkungan tempat tinggal mereka seolah menjadi “gym” alami. Untuk berbelanja saja, tubuh sudah diajak bergerak. Hal menariknya, aktivitas fisik tersebut tidak diperlakukan sebagai olahraga yang terpisah dari kehidupan. Bergerak adalah bagian dari kehidupan itu sendiri.


Di zaman sekarang, kita justru sering memisahkan keduanya. Duduk berjam-jam di depan komputer, naik kendaraan untuk jarak yang sebenarnya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, lalu malam harinya pergi ke pusat kebugaran untuk “membayar” kekurangan gerak. Kita hidup semakin praktis, tetapi tubuh justru semakin jarang digunakan.


Pelajaran berikutnya datang dari meja makan. Warga desa-desa tersebut banyak mengonsumsi makanan yang tumbuh di sekitar mereka. Ada sayuran, kacang-kacangan, serealia, rempah, serta minyak zaitun. Daging bukan selalu menjadi menu utama. Makanan olahan berlebihan juga bukan bagian dominan dari kehidupan mereka.


Tetapi yang lebih penting bukan semata-mata apa yang mereka makan, melainkan bagaimana mereka makan. Makan berlangsung lebih lama. Meja makan menjadi tempat berbincang. Pasar bukan hanya tempat membeli bahan makanan, tetapi juga ruang bertemu. Oven roti komunitas bukan sekadar alat memasak, melainkan tempat warga berkumpul. Dengan kata lain, makanan sekaligus menjadi perekat sosial. Di sinilah rahasia umur panjang itu terasa lebih menarik. Kesehatan ternyata tidak selalu berada di dalam piring. Sebagiannya justru berada di sekitar meja makan.

Pengadilan Sudut Kamera

Sabtu, 03 Oktober 2026

Di jalan Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Purbalingga, sebuah pikap pengangkut telur mengalami kecelakaan tunggal pada sore hari tanggal 28 Juni 2026. Muatannya, sekitar 1,3 ton telur, berserakan di jalan. Dalam waktu singkat, potongan video peristiwa itu menyebar di media sosial. Yang tampak dalam rekaman adalah warga mengambil telur di tengah situasi kacau, sementara sopir dan penumpangnya disebut masih terjebak di dalam kabin.


Video pendek itu segera bekerja seperti biasa. Membangkitkan kemarahan, melahirkan vonis, dan menjadikan sebuah desa sebagai terdakwa di ruang sidang digital. Warga Kutawis dicap tidak berperikemanusiaan. Purbalingga, melalui satu kejadian, seolah sedang dipaksa menjawab tuduhan tentang merosotnya gotong royong di kampung-kampung Jawa.


Namun, seperti banyak perkara yang lahir dari layar telepon, rekaman itu hanya membawa satu fragmen. Ia memperlihatkan tindakan yang memang keliru, yakni mengambil barang milik orang lain saat pemiliknya sedang tertimpa musibah. Namun, tidak seluruh peristiwa diperlihatkan. Dalam mediasi yang difasilitasi Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif pada beberapa hari kemudian, muncul cerita lain. Ternyata ada warga yang mengevakuasi korban, membantu menarik kendaraan, membersihkan telur dari jalan agar tidak membahayakan pengguna jalan, bahkan mengatur lalu lintas.


Dua kenyataan itu tidak saling membatalkan. Mengambil telur tetap salah. Menolong korban tetap patut dihargai. Persoalannya, media sosial hampir selalu menyukai satu kenyataan yang paling mudah memancing emosi. Seolah, tindakan buruk beberapa orang jauh lebih laku dibanding kerja sunyi banyak orang yang menolong tanpa pamrih dan tanpa kamera.

Talenta ASN

Jumat, 02 Oktober 2026

Dalam dunia birokrasi, kita mengenal begitu banyak istilah yang terdengar meyakinkan. Sebagian bahkan “berbau” bahasa asing. Manajemen talenta, merit system, kompetensi, profiling, talent pool, hingga pengembangan karier. Semuanya tampak modern. Dokumennya lengkap, aplikasinya tersedia, indikatornya disusun, dan grafiknya bisa ditampilkan dalam rapat. Namun, ada satu pertanyaan sederhana yang layak diajukan. Apakah semua itu benar-benar membuat birokrasi bekerja lebih baik?


Pertanyaan tersebut menjadi inti kegelisahan M. Ridwan Radief dalam artikelnya di Kompas edisi 1 September 2026 berjudul ASN, Birokrasi, dan Talenta di Atas Kertas. Kritik ASN Pemerintah Kabupaten Gowa tersebut sebenarnya menyentuh persoalan yang sangat mendasar, bahwa birokrasi Indonesia mungkin semakin pandai mengukur aparatur, tetapi belum tentu semakin berhasil menggunakan kemampuan aparatur untuk menyelesaikan masalah masyarakat.


Sebagai seorang ASN, saya memahami kegelisahan itu. Tidak sedikit aparatur yang memiliki pendidikan tinggi, mengikuti berbagai pelatihan, memperoleh sertifikat kompetensi, bahkan mendapatkan predikat kinerja “sangat baik”. Namun, ketika organisasi menghadapi persoalan nyata, belum tentu orang-orang yang paling banyak sertifikatnya menjadi pihak yang paling mampu menawarkan solusi.


Di sinilah kita perlu membedakan antara kompetensi administratif dan kompetensi substantif. Kompetensi administratif mudah dibuktikan melalui dokumen, seperti sertifikat, hasil tes, riwayat pelatihan, SK penugasan, atau nilai SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Sebaliknya, kompetensi substantif terlihat dari kemampuan seseorang memahami masalah, mengambil keputusan, membangun kolaborasi, dan menghasilkan perubahan. Masalahnya, birokrasi sering kali lebih mudah menghitung yang pertama daripada mengukur yang kedua.

Gugurnya Gubernur

Kamis, 01 Oktober 2026

Di Desa Bangunrejo Lor, Kabupaten Ngawi, mengalir Kali Kakah. Di tepi kali itu berdiri sebuah tugu sederhana yang menyimpan salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Revolusi Indonesia. Pada 12 November 1948, Raden Mas Tumenggung Ario (R.M.T.A.) Soerjo, Gubernur pertama Jawa Timur sekaligus salah satu tokoh penting Pertempuran Surabaya, dibunuh bersama sejumlah pejabat kepolisian oleh pasukan yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).


Peristiwa itu bukan sekadar kisah tentang kematian seorang pejabat negara. Ia adalah cermin tentang bagaimana revolusi, ketika kehilangan kendali moral, berubah menjadi ruang di mana kemanusiaan ikut terbunuh.


Nama Ario Soerjo mungkin tidak sepopuler Bung Tomo dalam ingatan publik. Padahal, sebagaimana diungkap Hendi Jo dalam artikelnya di Historia Edisi 12 November 2017, Soerjo justru merupakan tokoh sentral pemerintahan yang berhadapan langsung dengan pimpinan militer Inggris ketika pecah Pertempuran Surabaya pada Oktober-November 1945. Sebagai Gubernur Jawa Timur, ia tidak hanya memimpin administrasi pemerintahan yang masih sangat muda, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah pusat, para pejuang, dan pasukan Sekutu.


Jika Bung Tomo mengobarkan semangat melalui pidato radio yang membakar emosi rakyat, Soerjo bekerja di balik meja perundingan, mengelola pemerintahan dalam situasi yang nyaris mustahil. Revolusi memerlukan keduanya. Api perjuangan dan kecakapan kenegaraan.

Menafsir Konstitusi

Rabu, 30 September 2026

Konstitusi bukan sekadar kumpulan pasal. Ia adalah kesepakatan politik sebuah bangsa tentang bagaimana kekuasaan dibatasi. Karena itu, siapa yang berhak menafsirkan konstitusi selalu menjadi persoalan penting dalam sejarah negara-negara modern. Ketika muncul perdebatan mengenai nota kesepahaman (MoU) antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), sesungguhnya yang sedang dipertanyakan bukan sekadar sebuah dokumen kerja sama, melainkan batas antara cabang-cabang kekuasaan dalam negara hukum.


Sejarah menunjukkan bahwa perebutan kewenangan menafsirkan konstitusi bukanlah fenomena baru. Hampir semua negara demokrasi pernah mengalaminya.


Di Amerika Serikat, perdebatan tersebut mencapai titik penting pada tahun 1803 melalui perkara Marbury v. Madison. Dalam putusan yang ditulis Ketua Mahkamah Agung John Marshall, lahirlah prinsip judicial review, yakni kewenangan pengadilan untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Menariknya, kewenangan itu tidak pernah disebut secara eksplisit dalam Konstitusi Amerika Serikat. Ia lahir melalui praktik ketatanegaraan dan kemudian diterima sebagai tradisi konstitusional.


Sejak saat itu, Mahkamah Agung Amerika menjadi “penafsir terakhir” konstitusi. Presiden maupun Kongres boleh berbeda pendapat, tetapi putusan pengadilan tetap menjadi rujukan. Inilah salah satu fondasi prinsip checks and balances yang menjaga agar tidak ada satu lembaga pun menjadi terlalu dominan.

Proyek Negara

Selasa, 29 September 2026

Di Indonesia, koperasi menempati posisi yang unik. Ia bukan sekadar badan usaha, melainkan juga cita-cita. Mohammad Hatta membayangkan koperasi sebagai “usaha bersama” yang lahir dari kebutuhan masyarakat, tumbuh secara sukarela, dan menjadi penyangga ekonomi rakyat. Namun, sejarah juga memperlihatkan bahwa ketika negara terlalu jauh mencampuri koperasi, idealisme itu kerap bergeser menjadi instrumen politik dan birokrasi.


Perdebatan mengenai dugaan penyimpangan pengadaan kendaraan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengingatkan kita bahwa persoalan koperasi sesungguhnya bukan hal baru. Yang berubah hanyalah bentuknya. Dulu yang diperebutkan adalah pupuk, beras, atau kredit. Kini yang diperebutkan adalah proyek pengadaan bernilai puluhan triliun rupiah.


Kita mengenal banyak contoh ketika proyek pembangunan yang dimaksudkan untuk mempercepat kesejahteraan justru berubah menjadi ladang rente. Pada masa Orde Baru, berbagai proyek Inpres memang berhasil membangun sekolah, jalan, dan puskesmas. Namun, dalam waktu yang sama, proyek-proyek pemerintah juga melahirkan istilah yang masih akrab hingga kini: “proyek basah”. Semakin besar anggaran yang digelontorkan negara, semakin besar pula godaan untuk memburu keuntungan melalui kedekatan dengan pusat kekuasaan.


Fenomena tersebut sesungguhnya bukan monopoli Indonesia. Di Amerika Serikat abad ke-19, pembangunan jalur kereta api lintas benua pernah diwarnai skandal besar Crédit Mobilier. Perusahaan konstruksi membebankan biaya proyek jauh di atas harga sebenarnya, sementara sejumlah anggota parlemen memperoleh keuntungan karena memiliki saham perusahaan tersebut. Skandal itu mengguncang pemerintahan Presiden Ulysses S. Grant dan menjadi pelajaran bahwa proyek infrastruktur terbesar sekalipun dapat berubah menjadi mesin korupsi jika pengawasannya lemah.

 

Label

coretan (300) serba-serbi (185) kepegawaian (180) oase (104) hukum (102) pustaka (71) saat kuliah (71) tentang ngawi (66) keluarga (59) peraturan (46) tentang madiun (40) album (26) konsultasi (20) tentang jogja (19)