Proyek Negara

Di Indonesia, koperasi menempati posisi yang unik. Ia bukan sekadar badan usaha, melainkan juga cita-cita. Mohammad Hatta membayangkan koperasi sebagai “usaha bersama” yang lahir dari kebutuhan masyarakat, tumbuh secara sukarela, dan menjadi penyangga ekonomi rakyat. Namun, sejarah juga memperlihatkan bahwa ketika negara terlalu jauh mencampuri koperasi, idealisme itu kerap bergeser menjadi instrumen politik dan birokrasi.

Perdebatan mengenai dugaan penyimpangan pengadaan kendaraan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengingatkan kita bahwa persoalan koperasi sesungguhnya bukan hal baru. Yang berubah hanyalah bentuknya. Dulu yang diperebutkan adalah pupuk, beras, atau kredit. Kini yang diperebutkan adalah proyek pengadaan bernilai puluhan triliun rupiah.

Kita mengenal banyak contoh ketika proyek pembangunan yang dimaksudkan untuk mempercepat kesejahteraan justru berubah menjadi ladang rente. Pada masa Orde Baru, berbagai proyek Inpres memang berhasil membangun sekolah, jalan, dan puskesmas. Namun, dalam waktu yang sama, proyek-proyek pemerintah juga melahirkan istilah yang masih akrab hingga kini: “proyek basah”. Semakin besar anggaran yang digelontorkan negara, semakin besar pula godaan untuk memburu keuntungan melalui kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Fenomena tersebut sesungguhnya bukan monopoli Indonesia. Di Amerika Serikat abad ke-19, pembangunan jalur kereta api lintas benua pernah diwarnai skandal besar Crédit Mobilier. Perusahaan konstruksi membebankan biaya proyek jauh di atas harga sebenarnya, sementara sejumlah anggota parlemen memperoleh keuntungan karena memiliki saham perusahaan tersebut. Skandal itu mengguncang pemerintahan Presiden Ulysses S. Grant dan menjadi pelajaran bahwa proyek infrastruktur terbesar sekalipun dapat berubah menjadi mesin korupsi jika pengawasannya lemah.

Menjanjikan Kepastian

Ada satu kalimat yang dahulu begitu akrab di telinga para orang tua, “Carilah pekerjaan yang tetap.” Menjadi pegawai negeri, karyawan bank, atau bekerja di sebuah pabrik besar dianggap sebagai jaminan masa depan. Gaji datang setiap bulan, anak dapat disekolahkan, rumah bisa dicicil, dan hari tua terasa lebih pasti. Namun, keyakinan itu perlahan memudar.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kembali meningkat sepanjang tahun 2026 menjadi pengingat bahwa pekerjaan tetap ternyata tidak selalu berarti hidup yang pasti. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan hanya dalam enam bulan pertama tahun ini. Di saat yang sama, survei Litbang Kompas memperlihatkan semakin banyak masyarakat merasa sulit memperoleh pekerjaan baru. Rasa aman, yang selama puluhan tahun menjadi fondasi kehidupan kelas menengah, mulai terkikis.

Sesungguhnya, fenomena seperti ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah. Pada akhir abad ke-18, Revolusi Industri di Inggris mengubah wajah dunia kerja secara dramatis. Mesin tenun bertenaga uap mampu menghasilkan kain jauh lebih cepat dibandingkan para penenun tradisional. Bagi pemilik pabrik, itu berarti efisiensi. Namun bagi ribuan pekerja, mesin adalah ancaman terhadap mata pencaharian.

Kecemasan itu melahirkan gerakan Luddites pada awal abad ke-19. Mereka bukan sekadar anti-teknologi, sebagaimana sering disalahpahami. Para pekerja itu sesungguhnya sedang mempertahankan rasa aman yang selama ini mereka miliki. Ketika mesin menggantikan keterampilan manusia, mereka merasa masa depan ikut dirampas.

Pergeseran Hegemoni

Survei terbaru Pew Research Center yang dirilis pada Juli 2026 menunjukkan sebuah fakta yang beberapa tahun lalu mungkin sulit dibayangkan. Di 25 dari 36 negara yang disurvei, China dipandang lebih positif dibandingkan Amerika Serikat. Bahkan Presiden Xi Jinping memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi daripada Donald Trump dalam menangani urusan dunia. Di Indonesia, 72 persen responden berpandangan positif terhadap China, sedangkan Amerika Serikat hanya memperoleh 29 persen. Perubahan ini bukan sekadar statistik, melainkan isyarat tentang bergesernya persepsi global.

Sejarah mengajarkan bahwa hegemoni bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau besarnya ekonomi. Yang tak kalah penting adalah kemampuan membangun legitimasi moral dan kepercayaan internasional.

Pada abad ke-19, Inggris menjadi kekuatan dunia bukan semata karena armada lautnya yang tak tertandingi. London dipandang sebagai pusat perdagangan bebas, hukum internasional, ilmu pengetahuan, dan stabilitas global. Ketika negara-negara lain percaya pada sistem yang dibangun Inggris, pengaruhnya melampaui kekuatan senjata.

Amerika Serikat mengalami hal serupa setelah Perang Dunia II. Melalui Marshall Plan, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bretton Woods, hingga berbagai program bantuan internasional, Washington membangun citra sebagai pemimpin dunia bebas. Hollywood, musik jazz, Coca-Cola, universitas-universitas ternama, hingga Silicon Valley memperkuat apa yang oleh ilmuwan politik Joseph Nye disebut sebagai soft power: kemampuan memengaruhi tanpa paksaan.

Studi Banding

Ketika rombongan kepala daerah berangkat ke Singapura untuk mengikuti studi lapangan, pertanyaan lama kembali muncul. Benarkah perjalanan semacam itu menghasilkan perubahan nyata, atau hanya mengulang tradisi birokrasi yang telah berlangsung puluhan tahun?

Perdebatan ini sesungguhnya bukan barang baru. Sejak Indonesia merdeka, para pejabat telah berkali-kali dikirim ke luar negeri untuk belajar tata kelola pemerintahan. Harapannya sederhana: membawa pulang pengetahuan terbaik, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan dalam negeri. Namun sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan studi banding tidak pernah ditentukan oleh jauhnya perjalanan, melainkan oleh kemampuan menerjemahkan pengalaman menjadi kebijakan.

Tradisi belajar ke luar negeri sebenarnya telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada akhir abad ke-19, Jepang mengirim ratusan pejabat, pelajar, dan calon birokrat ke Eropa serta Amerika Serikat setelah Restorasi Meiji 1868. Mereka mempelajari sistem pendidikan Prancis, angkatan laut Inggris, militer Jerman, hingga administrasi pemerintahan Belanda. Hasilnya bukan sekadar laporan perjalanan, melainkan reformasi besar-besaran yang mengubah Jepang menjadi negara modern dalam waktu relatif singkat.

Keberhasilan Jepang sering dijadikan contoh ideal tentang pentingnya belajar kepada bangsa lain. Namun ada satu hal yang kerap terlupakan, bahwa para utusan Meiji tidak datang sebagai wisatawan birokrasi. Mereka tinggal berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mengikuti pendidikan secara intensif, menguasai bahasa, memahami budaya kerja, lalu kembali dengan mandat yang jelas untuk melakukan perubahan.

Penguasa Negara

“L'État, c’est moi”—“Negara adalah aku”—adalah salah satu kalimat Raja Louis XIV paling terkenal dalam sejarah politik dunia. Menariknya, para sejarawan hingga kini belum menemukan bukti bahwa raja Prancis yang berkuasa pada abad ke-17 itu benar-benar mengucapkannya. Namun, seperti ditulis Zainal Arifin Mochtar dalam kolomnya di Kompas edisi 23 Juli 2026, kebenaran historis ucapan itu sesungguhnya tidak lagi menjadi soal. Yang jauh lebih penting adalah kalimat tersebut berhasil menangkap satu watak kekuasaan yang terus berulang sepanjang sejarah, yakni ketika seorang penguasa mulai percaya bahwa dirinya adalah negara.

Sejarah manusia sesungguhnya adalah sejarah panjang untuk melawan cara berpikir seperti itu. Louis XIV memerintah selama lebih dari tujuh dekade. Ia membangun Istana Versailles sebagai simbol monarki absolut. Seluruh denyut pemerintahan dipusatkan di sekeliling mahkota. Raja menjadi sumber hukum, sumber kehormatan, sekaligus sumber legitimasi politik. Dalam sistem seperti itu, nyaris mustahil membedakan mana kepentingan negara dan mana kepentingan pribadi penguasa.

Namun, sejarah membuktikan bahwa negara yang menggantungkan dirinya pada satu orang justru menyimpan bibit kelemahan. Setelah Louis XIV wafat, Prancis memasuki krisis yang panjang hingga akhirnya meledak menjadi Revolusi Prancis 1789. Revolusi itu mengubah secara radikal konsep negara. Kedaulatan tidak lagi berada pada raja, melainkan pada rakyat. Negara dipahami sebagai institusi yang berdiri di atas hukum, bukan di atas kehendak seorang penguasa.

Dari pengalaman itulah lahir gagasan konstitusionalisme modern. Montesquieu menawarkan teori pemisahan kekuasaan agar tidak ada satu lembaga yang menjadi terlalu dominan. Konstitusi kemudian berfungsi sebagai pagar yang membatasi siapa pun yang sedang memegang kekuasaan. Negara hukum dibangun bukan atas dasar kepercayaan kepada pribadi pemimpin, melainkan kepada institusi.

Pendidikan Vokasi

Selama berabad-abad, pendidikan sering dipahami sebagai jalan menuju pekerjaan yang “terhormat”. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ukuran keberhasilan seorang anak kerap ditentukan oleh satu hal, yakni berhasil masuk universitas. Mereka yang memilih sekolah kejuruan sering dipandang sebagai pilihan kedua, bahkan pilihan bagi mereka yang dianggap kurang berprestasi secara akademik.

Pandangan semacam itu ternyata tidak berlaku di Swiss. Negara kecil di jantung Eropa itu justru menunjukkan bahwa kejayaan industri tidak lahir semata dari universitas, melainkan dari bengkel, laboratorium, dan tempat-tempat magang tempat para remaja belajar bekerja sejak usia muda. Di sanalah pendidikan vokasi menjadi fondasi kemajuan ekonomi.

Pada Abad Pertengahan, kota-kota di Eropa mengenal sistem guild atau serikat pengrajin. Seorang pemuda yang ingin menjadi pandai besi, pembuat jam, tukang kayu, atau pembuat senjata tidak langsung membuka usaha sendiri. Ia lebih dahulu menjadi apprentice (murid magang), belajar bertahun-tahun di bawah bimbingan seorang master. Setelah dianggap cukup cakap, ia naik menjadi journeyman, sebelum akhirnya diakui sebagai master yang dapat mendidik generasi berikutnya.

Sistem magang itu bukan sekadar melatih keterampilan teknis, tetapi juga membentuk disiplin, etika kerja, dan rasa tanggung jawab. Tradisi inilah yang kemudian berkembang menjadi fondasi pendidikan vokasi modern di berbagai negara Eropa, termasuk Swiss.

Gotong Royong

Di sebuah desa di Lampung Timur, warga mengumpulkan uang, membeli semen dan batu, lalu memperbaiki jalan yang rusak secara swadaya. Di Minahasa Utara, warga menanam pohon pisang di tengah jalan berlubang sambil memasang papan bertuliskan, “Hati-hati lubang! Rumah sakit atau rumah duka.” Dua peristiwa itu tampak berbeda, tetapi sesungguhnya berbicara tentang hal yang sama: gotong royong yang berubah fungsi.

Dahulu, gotong royong identik dengan kerja bersama untuk menyelesaikan kebutuhan komunitas. Kini, ia juga menjadi bahasa kritik yang disampaikan warga kepada negara. Perubahan ini menarik dibaca dari sudut sejarah.

Jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara, gotong royong telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara. Di Jawa dikenal sambatan, yakni tradisi saling membantu membangun rumah atau mengerjakan sawah. Di Minangkabau ada batobo, kerja bersama mengolah ladang secara bergiliran. Di Bali berkembang sistem subak, organisasi petani yang mengatur irigasi sekaligus mengelola kerja kolektif. Di Sulawesi Selatan masyarakat Bugis mengenal massiromu, sedangkan di Maluku hidup tradisi masohi.

Meski memiliki nama berbeda, semuanya bertumpu pada prinsip yang sama. Pekerjaan yang terlalu berat bagi seseorang akan menjadi ringan apabila dikerjakan bersama.

Profesi Guru

Konon, pada abad ke-19, siapa saja yang pandai membaca dan menulis dapat menjadi guru. Di banyak desa Hindia Belanda, seorang mantri, juru tulis, bahkan pensiunan pegawai pemerintah kerap diminta mengajar anak-anak. Menjadi guru lebih dipandang sebagai pekerjaan daripada profesi. Yang dibutuhkan terutama adalah orang yang sedikit lebih berpendidikan dibanding masyarakat sekitarnya.

Kini, lebih dari satu abad kemudian, pertanyaan itu ternyata belum benar-benar selesai. Apakah guru sekadar pekerjaan yang dapat dimasuki siapa saja, atau sebuah profesi yang mensyaratkan kompetensi khusus sebelum seseorang berdiri di depan kelas?

Perdebatan tersebut kembali mengemuka seiring pembahasan revisi Undang-Undang Guru dan Dosen. Namun sesungguhnya, ia merupakan bagian dari sejarah panjang perkembangan profesi guru di dunia.

Dalam banyak peradaban kuno, mengajar belum dikenal sebagai profesi tersendiri. Di Yunani, Socrates tidak memiliki sertifikat mengajar. Ia berdiskusi di pasar-pasar Athena. Plato mendirikan Akademia sebagai komunitas belajar, bukan lembaga pencetak guru. Di Tiongkok, Konfusius menerima murid karena kebijaksanaannya, bukan karena lisensi profesi. Selama berabad-abad, masyarakat lebih menilai guru dari reputasi pribadi daripada standar kompetensi yang ditetapkan negara.

Pasukan Propaganda

Pada tahun 44 SM, setelah Julius Caesar dibunuh, Roma tidak hanya menjadi medan perang para legiun. Yang tak kalah sengit adalah perang narasi. Mark Antony membakar emosi rakyat melalui pidatonya yang termasyhur, sementara Octavianus menyebarkan pamflet yang menggambarkan Marcus Antonius sebagai pengkhianat yang telah tunduk kepada Cleopatra. Sejak itu, sejarah memperlihatkan bahwa perebutan kekuasaan tidak hanya dimenangkan oleh mereka yang memiliki tentara, tetapi juga oleh mereka yang mampu menguasai opini publik.

Dua ribu tahun kemudian, medan tempurnya berpindah ke layar telepon genggam. Pamflet berubah menjadi unggahan media sosial, pidato berubah menjadi utas dan video pendek, sedangkan “pasukan propaganda” kini dikenal dengan istilah buzzer. Teknologinya berubah, tetapi logikanya tetap sama, yakni membentuk persepsi publik demi kepentingan politik.

Propaganda sesungguhnya setua peradaban itu sendiri. Pada masa Kekaisaran Romawi, para penguasa mencetak koin bergambar wajah kaisar sebagai alat membangun legitimasi. Pada abad ke-16, setelah mesin cetak Gutenberg ditemukan, pamflet menjadi senjata politik yang ampuh. Reformasi Protestan berkembang pesat karena selebaran Martin Luther dapat dicetak ribuan eksemplar dalam waktu singkat. Di sisi lain, kerajaan dan gereja juga memanfaatkan teknologi yang sama untuk menyebarkan propaganda tandingan.

Memasuki abad ke-20, propaganda mencapai bentuk yang jauh lebih sistematis. Uni Soviet memiliki Agitprop, singkatan dari Agitation and Propaganda, yang bertugas menyebarkan ideologi negara melalui surat kabar, poster, teater, hingga film. Di Jerman era Nazi berkuasa, Joseph Goebbels mengubah radio dan sinema menjadi mesin pembentuk opini yang sangat efektif. Sementara itu, Amerika Serikat menggunakan film Hollywood dan siaran Voice of America sebagai bagian dari diplomasi ideologis selama Perang Dingin.

Akreditasi Kampus

Pada tahun 1088, ketika Universitas Bologna berdiri di Italia, tidak ada lembaga akreditasi yang memeriksa mutu kampus. Tidak ada asesor yang datang membawa instrumen penilaian, tidak ada borang ratusan halaman, apalagi peringkat internasional. Reputasi sebuah universitas lahir dari para gurunya, murid-muridnya, dan gagasan yang dihasilkannya.

Berabad-abad kemudian, dunia pendidikan tinggi justru dipenuhi angka. Kampus berlomba mengejar akreditasi unggul, sertifikasi internasional, pemeringkatan global, jumlah profesor, publikasi bereputasi, hingga skor berbagai indikator. Di tengah perlombaan itu, muncul pertanyaan yang kini kembali mengemuka setelah terbitnya Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026. Apakah mutu pendidikan benar-benar dapat diwakili oleh semakin banyaknya instrumen penilaian?

Pertanyaan semacam ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ia merupakan bagian dari sejarah panjang bagaimana masyarakat mendefinisikan kualitas sebuah universitas.

Pada Abad Pertengahan, universitas tumbuh sebagai komunitas ilmuwan. Kata universitas sendiri berarti persekutuan para guru dan mahasiswa. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui dokumen administratif, melainkan melalui reputasi intelektual. Orang datang belajar kepada Thomas Aquinas di Paris atau Irnerius di Bologna bukan karena kampusnya memperoleh nilai tertentu, tetapi karena keilmuan para pengajarnya.

Peradilan Etika

Dalam novel To Kill a Mockingbird karya Harper Lee, Atticus Finch berkata bahwa hati nurani adalah satu-satunya hal yang tidak tunduk pada suara mayoritas. Kalimat itu terasa relevan ketika masyarakat berkali-kali menyaksikan perkara hukum yang secara prosedural dinyatakan selesai, tetapi meninggalkan rasa ganjil di ruang publik. Secara hukum mungkin tidak bersalah, tetapi secara etika masyarakat tetap merasa ada yang keliru.

Di Indonesia, perasaan semacam itu semakin sering muncul. Publik melihat pejabat memamerkan kemewahan, aparat penegak hukum bergaul terlalu akrab dengan pihak yang sedang berperkara, atau pengambil kebijakan mengambil keputusan yang menguntungkan kerabatnya. Banyak tindakan tersebut sulit dijerat pidana karena tidak memenuhi unsur delik. Namun, tindakan itu tetap melukai rasa keadilan.

Di sinilah muncul gagasan mengenai peradilan etika, yakni lembaga yang tidak sekadar bertanya, “Apakah ini melanggar hukum?”, tetapi juga, “Apakah ini pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik?”

Sesungguhnya, gagasan ini bukan sesuatu yang benar-benar baru. Sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum negara modern mengenal pengadilan konstitusi atau pengadilan tindak pidana korupsi, masyarakat telah menyadari bahwa hukum tanpa etika mudah kehilangan legitimasi.

Detektif Fiksi

Siapa detektif paling terkenal di dunia? Banyak orang akan spontan menjawab Sherlock Holmes, Hercule Poirot, atau Miss Marple. Sebagian generasi yang lebih muda mungkin menyebut Conan Edogawa dalam Detective Conan atau L dalam Death Note. Namun, jika pertanyaannya diubah menjadi, “Siapa detektif paling terkenal dari Indonesia?”, jawabannya sering kali terhenti. Kalaupun ada yang teringat, mungkin muncul nama S. Mara Gd. 

Fenomena ini menarik. Indonesia memiliki tradisi sastra yang panjang, tetapi tokoh detektif ikonik justru sangat sedikit. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa cerita detektif bukanlah genre asing di negeri ini. Bahkan, ia termasuk salah satu jenis bacaan modern paling awal yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.

Jejaknya dapat ditelusuri sejak akhir abad ke-19. Ketika penerjemah seperti Adolf Friedrich von de Wall menerjemahkan Robinson Crusoe, disusul Lie Kim Hok yang memperkenalkan The Count of Monte Cristo, pembaca Hindia Belanda mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh petualang dan pemecah misteri. Tidak lama kemudian, Sherlock Holmes karya Arthur Conan Doyle hadir melalui berbagai terjemahan dan cerita bersambung di surat kabar Melayu-Tionghoa. Bacaan semacam ini segera digemari masyarakat perkotaan yang sedang menikmati lahirnya budaya cetak.

Menariknya, sastra detektif di Indonesia tidak berhenti sebagai hasil terjemahan. Penulis lokal segera mencoba menciptakan tokoh mereka sendiri.

Budaya Literasi

Ketika berbicara tentang budaya membaca, pembahasan kita sering berhenti pada satu pertanyaan sederhana, mengapa masyarakat Indonesia kurang gemar membaca? Jawaban yang muncul pun nyaris seragam. Karena jumlah buku kurang, harga buku mahal, atau kualitas bacaan belum memadai. Semua itu memang benar. Namun, seperti diingatkan oleh Ariel Heryanto, persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar buku. Yang perlu dibangun bukan hanya buku, melainkan seluruh ekosistem intelektual yang menghidupinya.

Sebuah buku besar tidak lahir dari kerja seorang penulis semata. Di belakang sebuah karya yang mengubah dunia, ada editor yang mengasah kalimat, penerbit yang berani mengambil risiko, desainer yang membuatnya menarik, penerjemah yang memperluas jangkauan pembaca, pustakawan yang merawatnya, toko buku yang mempertemukannya dengan pembaca, hingga pengulas yang menghidupkan kembali gagasan-gagasan di dalamnya. Buku sesungguhnya adalah hasil kerja kolektif sebuah peradaban.

Lihatlah bagaimana Das Kapital karya Karl Marx, The Origin of Species karya Charles Darwin, atau tetralogi Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer terus dibaca lintas generasi. Yang membuat karya-karya itu bertahan bukan semata kualitas penulisnya, tetapi juga keberadaan jaringan intelektual yang terus mendiskusikan, menerjemahkan, mengkritik, dan memperkenalkannya kepada generasi baru.

Di Indonesia, kita sering mengukur kemajuan literasi dari jumlah buku yang diterbitkan setiap tahun. Padahal, buku hanyalah salah satu mata rantai. Sebuah buku yang hebat tidak akan berarti jika tidak ada pembaca yang kritis. Sebaliknya, pembaca yang haus pengetahuan juga akan kesulitan berkembang apabila tidak tersedia ruang diskusi, perpustakaan yang hidup, toko buku yang nyaman, media yang mengulas buku secara bermutu, dan komunitas yang menjadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup. Inilah yang dimaksud Ariel Heryanto sebagai ekosistem intelektual.

Meninggalkan Buku

Ada ungkapan lama yang berbunyi, verba volant, scripta manent—kata-kata yang diucapkan akan berlalu, tetapi tulisan akan tetap tinggal. Sejarah peradaban manusia berkali-kali membuktikan kebenaran pepatah itu. Bangunan dapat runtuh, kerajaan dapat lenyap, perusahaan dapat bangkrut, tetapi buku sering kali hidup jauh melampaui penciptanya. Kisah G. Kolff & Co. adalah salah satu buktinya.

Hari ini, jika berjalan di kawasan Kota Tua Jakarta, hampir tak ada jejak yang menunjukkan bahwa di sana pernah berdiri penerbit dan toko buku terbesar di Hindia Belanda. Orang-orang mungkin melewatinya tanpa pernah tahu bahwa dari tempat itulah ribuan buku pernah menyebarkan ilmu pengetahuan ke berbagai penjuru Nusantara.

Namun, perusahaan itu belum benar-benar hilang. Ia masih hidup di halaman-halaman buku yang tersimpan di perpustakaan, arsip, dan koleksi para peneliti.

Didirikan dari sebuah toko buku kecil pada tahun 1848 oleh Willem van Haren Noman, perusahaan ini berkembang pesat setelah dikelola Gualtherus Johannes Cornelis Kolff. Dalam beberapa dekade, G. Kolff & Co. menjelma menjadi jaringan penerbitan, percetakan, dan toko buku terbesar di Hindia Belanda dengan cabang di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, Malang, hingga Jember.

Membaca dalam Diam

Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang nyaris tak pernah tidur, ada pemandangan yang terasa ganjil sekaligus menenteramkan. Puluhan anak muda duduk berserakan di sebuah taman kota. Tidak ada teriakan, tidak ada permainan, bahkan hampir tidak ada percakapan. Kepala mereka tertunduk, tangan memegang buku, dan mata menatap halaman demi halaman. Mereka berkumpul, tetapi tidak saling berbicara. Mereka datang bersama untuk menikmati kesunyian. Barangkali, inilah bentuk baru perlawanan terhadap zaman.

Di era ketika perhatian manusia diperebutkan oleh notifikasi, video berdurasi belasan detik, dan linimasa yang tak pernah habis digulir, memilih duduk selama satu jam hanya untuk membaca merupakan tindakan yang nyaris radikal. Bukan karena membaca itu sulit, melainkan karena dunia kini membuat kita semakin sulit berkonsentrasi.

Filsuf Jerman, Hannah Arendt, pernah menulis bahwa kemampuan berpikir membutuhkan jeda dari kebisingan. Membaca adalah salah satu cara menciptakan jeda itu. Saat seseorang membuka buku, ia sedang memutus sejenak hubungan dengan dunia yang riuh untuk memasuki percakapan yang lebih sunyi bersama penulisnya.

Yang menarik, gerakan Baca Bareng justru membuktikan bahwa kesunyian tidak harus dijalani sendirian. Sekelompok orang dapat berkumpul tanpa saling mengganggu. Mereka berbagi ruang, bukan percakapan; berbagi waktu, bukan perhatian. Keheningan menjadi bahasa yang dipahami bersama.

Mencari Dalang

Sebelum peristiwa 30 September 1965 menjadi salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, dunia telah berkali-kali menyaksikan bagaimana sebuah peristiwa besar melahirkan pertanyaan yang tak kunjung selesai, yakni siapa sebenarnya dalangnya? Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada tahun 1914, misalnya, dilakukan oleh Gavrilo Princip. Namun lebih dari seabad kemudian, sejarawan sepakat bahwa dua peluru Princip bukanlah penyebab tunggal Perang Dunia I. Ia hanyalah pemantik dari persaingan panjang antarkekuatan Eropa yang telah menumpuk bertahun-tahun.

Pelajaran serupa tampaknya berlaku untuk Gerakan 30 September 1965. Semakin banyak arsip dibuka, semakin banyak pula teori bermunculan. Bukannya menghasilkan kesimpulan tunggal, penelitian justru memperlihatkan bahwa tragedi itu merupakan simpul dari berbagai kepentingan politik, militer, dan internasional yang saling bertemu di tengah memanasnya Perang Dingin.

Selama lebih dari tiga dekade Orde Baru, masyarakat Indonesia mengenal satu narasi resmi: PKI adalah dalang tunggal Gerakan 30 September. Narasi tersebut didukung buku pelajaran, film wajib tonton, dan berbagai publikasi pemerintah. Namun setelah Reformasi, ketika ruang akademik menjadi lebih terbuka dan sejumlah arsip asing mulai dideklasifikasi, muncul beragam penelitian yang menawarkan sudut pandang berbeda. Ada yang menekankan konflik internal Angkatan Darat, ada yang melihat peran Presiden Soekarno, ada pula yang menyoroti kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat, Inggris, bahkan Republik Rakyat Cina.

Perbedaan tafsir itu sebenarnya tidak mengherankan. Indonesia pada pertengahan 1960-an bukanlah negara pinggiran. Dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia, posisi strategis di Asia Tenggara, dan keberadaan Partai Komunis Indonesia sebagai salah satu partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Cina, Indonesia menjadi medan penting dalam persaingan ideologi global. Di satu sisi, Amerika Serikat khawatir efek domino komunisme akan meluas ke Asia Tenggara. Di sisi lain, Inggris tengah berkonfrontasi dengan Indonesia akibat pembentukan Federasi Malaysia. Sementara Beijing melihat Jakarta sebagai mitra penting dalam membangun poros negara-negara revolusioner Asia-Afrika.

Secangkir Kopi Setelah Bersilat Lidah

Pemandangan yang paling sering tersisa setelah sebuah debat politik hari ini bukanlah argumen yang mencerahkan, melainkan wajah-wajah yang masih menyimpan amarah. Seusai debat calon presiden pada awal 2024, publik sempat menyoroti momen ketika Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak langsung berjabat tangan. Media sosial pun dipenuhi perdebatan tentang siapa yang paling emosional dan siapa yang paling pantas disalahkan. Peristiwa itu menunjukkan satu hal, bahwa politik modern semakin sulit memisahkan perbedaan pendapat dari hubungan pribadi.

Padahal, sejarah Indonesia pernah memperlihatkan wajah yang berbeda. Perdebatan ideologi berlangsung jauh lebih tajam daripada sekarang, tetapi para pelakunya masih mampu menjaga persahabatan setelah sidang usai.

Kisah itu terjadi di Konstituante, lembaga yang dibentuk setelah Pemilu tahun 1955 untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru. Di ruang sidang itulah berbagai arus besar pemikiran bertemu: nasionalisme, Islam, sosialisme, dan komunisme. Perdebatan bukan sekadar soal pasal demi pasal, melainkan tentang arah masa depan Republik Indonesia.

Dua tokoh yang paling sering berhadap-hadapan adalah Mohammad Natsir dari Partai Masyumi dan Dipa Nusantara Aidit dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Secara ideologis, keduanya berada di kutub yang hampir mustahil dipertemukan. Natsir memperjuangkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi kehidupan bernegara, sementara Aidit membawa gagasan komunisme yang menolak agama sebagai dasar politik. Benturan itu begitu keras sehingga sidang-sidang Konstituante kerap berlangsung panas.

Keberanian Hoegeng

Suatu hari pada awal 1960-an, Teuku Markam datang ke kantor Jawatan Imigrasi untuk mengurus paspor. Paspor diplomatik tepatnya, meskipun ia bukan diplomat. Ia pengusaha kaya asal Aceh, dekat dengan Presiden Sukarno, bergaul dengan para menteri, penyumbang dana negara, dan disebut-sebut ikut menyumbang emas untuk Monumen Nasional. Dalam ukuran politik zaman itu, Markam bukan sekadar saudagar. Ia semacam VIP nasional sebelum istilah VIP menjadi alasan untuk memotong antrean di bandara. Maka ia meminta paspor diplomatik.

Bagi warga biasa, paspor adalah dokumen perjalanan. Bagi diplomat, paspor diplomatik adalah dokumen negara. Bagi orang yang merasa punya hubungan baik dengan penguasa, mungkin paspor diplomatik tampak seperti kartu anggota. Cukup tunjukkan kedekatan, lalu negara mengurus sisanya.

Masalahnya, yang sedang menjabat Kepala Jawatan Imigrasi saat itu adalah Hoegeng Iman Santoso. Ini jelas kesialan kecil bagi siapa pun yang percaya bahwa semua pejabat punya harga, tinggal menunggu penawaran yang tepat. Hoegeng menjelaskan bahwa paspor diplomatik bukan hadiah ulang tahun bagi pengusaha kaya. Ada prosedur, ada rekomendasi Departemen Luar Negeri, dan ada syarat bahwa pemegangnya memang menjalankan tugas diplomatik. Markam tidak memenuhi syarat itu. Selesai.

Tetapi dalam sejarah birokrasi Indonesia, kata “selesai” sering baru berarti “berapa biayanya?” Markam lalu menawarkan uang bulanan untuk kebutuhan rumah tangga Hoegeng. Kalimatnya mungkin tidak berbunyi “ini suap”, sebab suap di Indonesia hampir tidak pernah memperkenalkan diri dengan nama aslinya. Ia lebih suka menyamar sebagai uang rokok, uang terima kasih, uang koordinasi, uang bensin, uang makan, atau dana silaturahmi.

Uang Kuliah Tunggal

Setiap awal semester, banyak orang tua memiliki ritual yang sama. Mereka membuka aplikasi perbankan, melihat saldo, lalu mulai menghitung ulang pengeluaran keluarga. Biaya listrik, cicilan rumah, kebutuhan sekolah anak, ongkos hidup anak yang merantau, hingga Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang segera jatuh tempo. Bagi sebagian keluarga, musim pembayaran UKT bahkan lebih menegangkan daripada musim penerimaan mahasiswa baru.

Saya termasuk yang merasakan hitung-hitungan itu. Sebagai pegawai negeri sipil di daerah, penghasilan tetap memang memberi kepastian, tetapi bukan berarti tanpa keterbatasan. Dua anak saya kuliah di perguruan tinggi negeri dari luar kota, sementara dua lainnya masih bersekolah. Yang dibayar bukan hanya UKT, tetapi juga kos, makan, transportasi, buku, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Pada akhirnya, biaya kuliah jauh lebih besar daripada angka yang tercetak dalam tagihan semester.

Saya sadar, masih banyak keluarga yang kondisinya jauh lebih berat. Namun justru pengalaman itu membuat saya bertanya: mengapa kuliah di perguruan tinggi negeri kini terasa semakin mahal? Apakah kampus memang semakin komersial, atau ada cerita yang lebih panjang di baliknya?

Jika menoleh ke belakang, sejarah pendidikan tinggi Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan perguruan tinggi sejak awal tidak pernah dimaksudkan menjadi beban mahasiswa semata. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi menegaskan bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pemerintah dan badan hukum swasta. Tiga dekade kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 menyebut sumber pembiayaan berasal dari pemerintah, masyarakat, dan bahkan bantuan luar negeri. Artinya, sejak awal pendidikan tinggi dibangun dengan semangat gotong royong.

Perang Modern

Pada tahun 1939, pasukan berkuda Polandia menyerbu posisi Jerman yang didukung tank. Selama puluhan tahun kisah itu dipopulerkan sebagai lambang keberanian yang kalah oleh teknologi. Belakangan para sejarawan memang meluruskan bahwa cerita “kavaleri melawan tank” tidak sesederhana itu. Namun, mitos tersebut tetap hidup karena mengandung pelajaran yang penting, bahwa keberanian saja tidak pernah cukup apabila cara berperang telah berubah.

Sejarah militer selalu bergerak mengikuti teknologi. Setiap zaman memiliki senjata yang dianggap tak tergantikan, sampai suatu hari senjata itu menjadi usang.

Ketika meriam berkembang pada abad ke-15, benteng-benteng batu yang selama ratusan tahun menjadi simbol kekuasaan feodal runtuh satu demi satu. Para bangsawan yang mengandalkan kastel tinggi mendadak kehilangan keunggulan. Revolusi mesiu mengubah wajah peperangan Eropa sekaligus mengakhiri dominasi ksatria berbaju zirah.

Perubahan serupa terjadi pada awal abad ke-20. Menjelang Perang Dunia II, banyak negara masih meyakini kapal tempur (battleship) sebagai raja lautan. Namun, serangan Jepang ke Pearl Harbor pada tahun 1941 membuktikan bahwa kapal induk dan pesawat tempur telah mengambil alih peran tersebut. Hanya dalam beberapa jam, armada yang dibangun bertahun-tahun dapat dilumpuhkan dari udara.

Jejak Hari Anak

Setiap tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Namun, sedikit yang mengetahui bahwa tanggal tersebut bukanlah pilihan yang lahir begitu saja. Ia merupakan hasil pencarian panjang yang berlangsung lebih dari tiga dekade. Indonesia pernah mencoba berbagai tanggal, menggantinya berkali-kali, hingga akhirnya menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984.

Sejarah itu menarik bukan hanya karena memperlihatkan rumitnya menentukan sebuah hari peringatan, tetapi juga karena mencerminkan bagaimana kebijakan publik dibentuk. Di balik perubahan tanggal tersimpan pergulatan antara kepentingan politik, simbol sejarah, dan kebutuhan membangun identitas nasional.

Upaya pertama dilakukan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada awal 1950-an. Saat itu disepakati perlunya Hari Kanak-kanak Indonesia, tetapi tidak ada kesepakatan mengenai tanggalnya. Berbagai usulan bermunculan: 3 Juli bertepatan dengan Hari Taman Siswa, 25 November bertepatan dengan Hari Guru, 2 Mei hari lahir Ki Hadjar Dewantara, hingga 4 Desember hari lahir Dewi Sartika. Masing-masing memiliki dasar historis, tetapi semuanya gagal memperoleh konsensus.

Karena belum menemukan tanggal yang dianggap tepat, Kowani hanya menyelenggarakan Pekan Kanak-kanak Indonesia pada minggu kedua bulan Juli mengikuti kalender sekolah. Pilihan ini memang praktis, tetapi tidak memiliki makna simbolik yang kuat. Akibatnya, tanggal peringatan berubah-ubah dan sulit membangun ingatan kolektif masyarakat.

Napas Demokrasi

Demokrasi sering diukur dari seberapa rutin sebuah negara menggelar pemilu. Padahal, pemilu hanyalah salah satu penanda. Napas demokrasi juga bergantung pada hidup-matinya gerakan sosial. Ketika mahasiswa menyuarakan kritik, buruh memperjuangkan hak pekerja, atau organisasi masyarakat sipil mengawasi kebijakan pemerintah, mereka sesungguhnya sedang menjalankan fungsi yang tidak selalu mampu dilakukan lembaga politik formal. Karena itu, ketika gerakan sosial melemah, demokrasi pun kehilangan salah satu paru-parunya.

Laporan State of Civil Society Report 2025 yang diterbitkan CIVICUS menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Di berbagai negara, ruang sipil semakin menyempit. Ancaman terhadap gerakan sosial tidak lagi selalu hadir dalam bentuk pembubaran demonstrasi atau penangkapan aktivis. Cara yang lebih efektif justru berlangsung perlahan, seperti kooptasi terhadap tokoh gerakan, pembentukan stigma, hingga manipulasi informasi di ruang digital.

Patrick G. Coy dan Timothy Hedeen menyebut proses tersebut sebagai cooptation atau kooptasi. Gerakan sosial tidak dibungkam secara langsung, melainkan dirangkul. Tokoh-tokohnya diberi akses politik, jabatan, atau ruang dalam struktur kekuasaan. Langkah ini memang dapat membuka jalur representasi bagi kelompok masyarakat. Namun, kedekatan dengan kekuasaan juga membawa risiko. Ketika organisasi semakin bergantung pada akses politik, daya kritis perlahan memudar. Kritik berubah menjadi kompromi, dan independensi menjadi taruhan.

Hubungan yang rumit antara gerakan sosial dan kekuasaan sebenarnya sudah tampak sejak masa awal Republik. Peristiwa 3 Juli 1946 menjadi salah satu contohnya. Setelah Perdana Menteri Sutan Sjahrir diculik oleh kelompok militer yang bersimpati kepada Persatuan Perjuangan bentukan Tan Malaka, pemerintah melakukan operasi penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap berada dalam lingkaran gerakan tersebut. Adam Malik, Achmad Soebardjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, hingga Chaerul Saleh ikut ditahan.

Mengikuti Jejak Uang

Pada tahun 1931, Amerika Serikat berhasil menjebloskan Al Capone ke penjara. Publik semula mengira bos mafia Chicago itu akan dihukum atas berbagai kejahatan berdarah yang dikaitkan dengannya: pembunuhan, penyelundupan minuman keras, perjudian, hingga pemerasan. Namun sejarah justru mencatat sesuatu yang ironis. Al Capone dihukum bukan karena kekerasan yang dilakukan organisasinya, melainkan karena penggelapan pajak.

Peristiwa itu menjadi titik balik penting dalam sejarah penegakan hukum modern. Aparat menyadari bahwa membuktikan kejahatan terorganisasi jauh lebih sulit daripada menelusuri aliran uang yang dihasilkannya. Sejak saat itulah muncul keyakinan bahwa mengikuti jejak uang (follow the money) kerap lebih efektif daripada semata-mata mengejar pelaku. Hampir satu abad kemudian, prinsip tersebut tetap menjadi fondasi pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Belakangan, perhatian publik kembali tertuju pada temuan uang tunai, emas, dan valuta asing dalam jumlah besar dalam sebuah perkara yang masih berproses. Berbagai spekulasi bermunculan mengenai siapa pemiliknya dan dari mana asal-usulnya. Namun, dalam perspektif hukum, pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa yang mengaku memiliki harta itu, melainkan apakah asal-usulnya dapat dibuktikan secara sah. Di sinilah konsep pencucian uang menjadi relevan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mendefinisikan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dengan kata lain, fokus hukum bukan semata-mata pada besarnya kekayaan, melainkan pada proses yang membuat kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal.

Argentina Kontra Inggris

Ada pertandingan sepak bola yang sekadar menentukan siapa melaju ke final. Ada pula pertandingan yang membawa beban sejarah sebuah bangsa. Semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina termasuk kategori kedua. Bagi sebagian generasi muda, laga itu mungkin hanya mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Namun bagi banyak warga Argentina dan Inggris, pertandingan tersebut selalu menghidupkan kembali ingatan tentang Perang Malvinas (Falklands) tahun 1982.

Selama 90 menit, rumput hijau seolah berubah menjadi panggung tempat sejarah, nasionalisme, dan memori kolektif saling berhadapan. Pertandingan selesai ketika peluit panjang berbunyi, tetapi perang dalam ingatan belum pernah benar-benar berakhir.

Perang Malvinas berlangsung relatif singkat, hanya sekitar 74 hari, dari April hingga Juni 1982. Sengketa dipicu perebutan Kepulauan Malvinas—atau Falklands menurut Inggris—yang terletak sekitar 500 kilometer dari pesisir Argentina, tetapi lebih dari 12.000 kilometer dari Kepulauan Britania. Kedua negara sama-sama mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya.

Argentina di bawah junta militer Jenderal Leopoldo Galtieri menganggap pendudukan Malvinas sebagai upaya merebut kembali wilayah yang “dirampas” Inggris sejak abad ke-19. Sebaliknya, Inggris memandang tindakan tersebut sebagai invasi terhadap wilayah yang telah lama berada di bawah administrasinya.

Sekolah yang Sulit Ditiru

Pada suatu kunjungan ke sebuah sekolah dasar kecil di Kepulauan Kvarken, Finlandia, cerpenis AS Laksana menemukan pemandangan yang bagi banyak orang Indonesia mungkin terasa sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mahal. Ia melihat kelas yang tidak penuh sesak, guru yang mengenal muridnya, makan siang gratis, serta negara yang benar-benar hadir sampai ke pulau kecil.

Sekolah itu bernama Vallgrund Daghem. Muridnya hanya sekitar empat puluh orang dari kelas satu sampai kelas enam. Mereka didampingi tujuh guru dan beberapa asisten. Rasio seperti itu membuat pendidikan tidak berjalan seperti pabrik yang mengejar jumlah lulusan, melainkan seperti kebun yang merawat tiap tanaman sesuai kebutuhan. Anak-anak menggambar ilustrasi dari buku yang mereka baca, bermain musik, dan belajar dalam suasana yang tidak tergesa-gesa.

Yang paling menarik bukanlah gambar di dinding kelas atau keramahan kepala sekolahnya. Yang paling penting justru gagasan yang menopang semuanya, bahwa pendidikan bermutu adalah hak warga negara, bukan hadiah bagi keluarga yang mampu membayar mahal.

Di Finlandia, negara menanggung biaya pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam masa wajib belajar, kebutuhan sekolah disediakan. Bahkan, bila tidak tersedia angkutan umum, anak-anak dapat diantar menggunakan taksi. Bagi negara yang masih sering berdebat tentang uang seragam, buku paket, iuran komite, dan biaya study tour, cerita tentang taksi sekolah mungkin terdengar seperti dongeng dari negeri bersalju nun jauh di sana.

Belajar Sepanjang Hayat

Pengalaman Muhammad Nida’ Fadlan, dosen UIN Jakarta dan mahasiswa doktoral University of Cologne, tentang lansia yang kuliah di Jerman semestinya tidak dibaca sekadar sebagai kisah unik dari negeri maju. Dalam artikelnya, Kuliah tanpa Kedaluwarsa, ia berkisah tentang seorang pensiunan ahli matematika berusia sekitar tujuh puluh tahun yang kembali menjadi mahasiswa sarjana, mempelajari bahasa Arab, mendalami sufisme Indonesia, bahkan melakukan perjalanan ke Oman. Ia tidak mengejar ijazah, apalagi pekerjaan baru. Ia belajar karena ingin belajar.

Di Indonesia, tindakan itu mungkin segera dianggap eksentrik. Kita terbiasa membayangkan perguruan tinggi sebagai ruang transit bagi anak muda sebelum memasuki dunia kerja. Mahasiswa datang untuk memperoleh gelar, gelar dipakai untuk mencari pekerjaan, pekerjaan menghasilkan pendapatan, lalu pendidikan dianggap selesai. Setelah pensiun, seseorang seolah diharapkan mengundurkan diri pula dari urusan intelektual: mengasuh cucu, menghadiri pengajian, berkebun, atau sekadar menikmati masa tua dengan tenang.

Tidak ada yang salah dengan semua itu. Namun, ada yang bermasalah ketika masyarakat menganggap usia tua sebagai akhir dari hak untuk belajar. Dalam cara pandang demikian, pendidikan bukan lagi proses pembentukan manusia sepanjang hidup, melainkan semacam pelatihan kerja yang memiliki tanggal kedaluwarsa.

Gagasan pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning sesungguhnya bukan konsep baru. Pada awal 1970-an, UNESCO melalui laporan Learning to Be yang dipimpin Edgar Faure memperkenalkan pendidikan sepanjang hayat sebagai prinsip dasar masyarakat modern. Pendidikan, menurut laporan tersebut, tidak boleh dibatasi oleh sekolah, usia, atau jenjang formal. Ia harus berlangsung terus-menerus, melalui keluarga, komunitas, tempat kerja, ruang kebudayaan, dan institusi pendidikan.

Kecakapan Menulis

Pada Hari Sumpah Pemuda, kita lazim mendengar kecemasan yang sama berulang: anak-anak muda dianggap lebih bangga belajar bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Kekhawatiran itu terdengar patriotik, tetapi sering kali salah sasaran. Penguasaan bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, atau bahasa lain tidak otomatis mengurangi kecintaan seseorang kepada bahasa Indonesia. Justru, semakin luas bahasa yang dikuasai, semakin banyak pengetahuan, gagasan, dan cara pandang yang dapat dibawa pulang untuk memperkaya bahasa sendiri.

Cerpenis dan kolumnis AS Laksana pernah mengingatkan bahwa masalah utama kita bukanlah anak-anak terlalu gemar bahasa asing, melainkan pelajaran bahasa Indonesia yang kerap gagal memberi alasan mengapa bahasa itu penting dikuasai dengan baik. Bahasa Indonesia hadir sebagai mata pelajaran wajib, lengkap dengan definisi, kaidah, dan soal pilihan ganda. Namun, ia jarang hadir sebagai alat untuk berpikir jernih, menyusun argumen, menulis cerita, menyampaikan kegelisahan, atau bahkan membela kepentingan diri sendiri.

Akibatnya mudah ditebak. Banyak orang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia dengan lancar, tetapi kesulitan menulis satu paragraf yang runtut. Mereka mampu membuat status panjang di media sosial, tetapi gagap ketika diminta menjelaskan gagasan secara tertib. Kalimatnya berputar-putar, gagasannya melompat, dan kesimpulannya sering tidak berkaitan dengan pembuka. Bahasa menjadi ramai, tetapi tidak selalu bermakna.

Padahal, persoalan tulisan buruk bukan penyakit baru yang lahir bersama media sosial. Jauh sebelum gawai menguasai telapak tangan, keluhan tentang rendahnya minat baca dan mutu tulisan sudah beredar di ruang redaksi, sekolah, serta kampus. Pada masa awal kebangkitan nasional, bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia justru dipilih karena dianggap sanggup menjembatani beragam kelompok, suku, dan kepentingan politik. Sumpah Pemuda 1928 memberi bahasa Indonesia kedudukan penting sebagai bahasa persatuan. Namun, bahasa persatuan tidak serta-merta menghasilkan masyarakat yang piawai menulis.

Gerson Poyk

Gerson Poyk adalah salah satu sastrawan Indonesia. Gerson lahir di Namodeale, Rote, pada 16 Juni 1931. Ia tumbuh dari wilayah yang jauh dari pusat penerbitan, pusat kekuasaan, dan pusat perbincangan sastra Indonesia. Ketika Jakarta menjadi panggung utama politik dan kebudayaan, Nusa Tenggara masih kerap dipandang sebagai daerah yang lebih sering muncul dalam laporan pembangunan ketimbang percakapan sastra. Gerson datang dari ruang yang demikian, tetapi ia tidak menulis dengan nada meminta belas kasihan kepada pusat. Ia menulis dengan mata yang tajam, lidah yang jenaka, dan keberanian untuk memperlihatkan bahwa pusat pun sering kali sama konyolnya dengan pinggiran yang gemar diremehkan.

AS Laksana, cerpenis dan kolumnis, mengenang perjumpaan pertamanya dengan Gerson melalui cerpen Matias Akankari. Cerita itu dimuat dalam Laut Biru Langit Biru, antologi yang disusun Ajip Rosidi dan memuat karya-karya sastra Indonesia dalam rentang 1966–1976. Bagi AS Laksana yang saat itu masih pelajar SMA, Gerson terasa berbeda karena cara bertuturnya yang lincah. Matias Akankari mengisahkan seorang lelaki dari pedalaman Irian Jaya yang berhadapan dengan kehidupan Jakarta. Namun, cerita itu tidak memakai pola lama: orang dari daerah datang ke kota, lalu takjub pada kemajuan.

Yang terjadi justru sebaliknya. Jakarta dipandang dari mata orang luar, dan hasilnya tidak selalu menyenangkan bagi warga kota. Dalam pembacaan AS Laksana, cerita itu menyampaikan ironi bahwa kehidupan kelas atas Jakarta tidak otomatis lebih beradab daripada kehidupan yang oleh orang kota disebut “primitif”. Orang-orang di pusat kekuasaan boleh memakai pakaian mahal, berbicara dengan istilah modern, dan tinggal di gedung bertingkat. Namun, dalam kerakusan, kesombongan, serta cara memperlakukan manusia lain, mereka bisa saja sama telanjangnya.

Di situlah Gerson bekerja sebagai pengarang. Ia tidak membangun kritik sosial lewat kalimat-kalimat yang mengacungkan telunjuk. Ia memakai humor. Tawa menjadi alat untuk membongkar kepalsuan. Pembaca dibuat tersenyum, kemudian merasa sedikit tidak nyaman karena menyadari bahwa yang sedang ditertawakan mungkin adalah dirinya sendiri.

Toilet Umum

Toilet sering dianggap perkara sepele: ruang kecil di sudut gedung, ditandai gambar laki-laki dan perempuan, lalu selesai. Padahal, sejarah toilet umum menunjukkan bahwa tempat buang hajat tidak pernah benar-benar netral. Ia berkaitan dengan cara negara mengatur tubuh, kota mengelola warganya, kelas sosial membedakan diri, dan moralitas menentukan siapa yang dianggap pantas hadir di ruang publik.

Di Eropa, pemisahan toilet laki-laki dan perempuan menguat pada abad ke-19. Revolusi industri membawa jutaan orang ke kota-kota, termasuk perempuan yang mulai bekerja di pabrik, toko, kantor, dan berbagai sektor jasa. Kehadiran perempuan di jalan, stasiun, pusat belanja, dan tempat kerja memunculkan persoalan baru. Jika perempuan berada lebih lama di luar rumah, di mana mereka bisa buang air?

Pertanyaan itu terdengar teknis, tetapi jawabannya politis. Toilet perempuan sempat ditolak karena dianggap mengganggu kesopanan. Di Inggris era Victoria, toilet umum bagi perempuan bahkan dipandang sebagai pengakuan bahwa perempuan berhak berada di jalanan. Bagi kelompok konservatif, gagasan itu mengganggu tatanan lama, bahwa perempuan seharusnya tinggal di rumah, bukan menjadi penghuni kota.

Toilet, dengan demikian, menjadi bagian dari negosiasi besar tentang mobilitas perempuan. Ketika toilet perempuan akhirnya dibangun, ia bukan hanya fasilitas sanitasi, melainkan tanda bahwa perempuan mulai diakui sebagai warga kota. Meski begitu, pengakuan itu masih dibungkus paternalistik. Toilet perempuan sering dirancang menyerupai ruang domestik: lebih tertutup, lebih dekoratif, dan dianggap sebagai tempat perlindungan bagi “kaum lemah” yang sedang berada di luar rumah.

Bandit dan Kegagalan Hukum

Bandit tidak selalu lahir dari hutan. Kadang ia tumbuh dari kota, dari kantor-kantor, atau dari kampung yang terlalu lama dibiarkan miskin. Ia muncul ketika hukum hadir sebagai pagar, tetapi pagar itu hanya melindungi mereka yang sudah punya halaman luas. Dalam keadaan demikian, seorang pelanggar hukum bisa mendadak memperoleh tempat ganjil di hati rakyat. Bukan sebagai penjahat semata, melainkan sebagai penanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara keadilan dibagikan.

Goenawan Mohamad, dalam esainya Bandit, mengingatkan bahwa penjahat dan pahlawan kadang manunggal dalam evolusi. Ken Arok, Ned Kelly, Billy the Kid, Pancho Villa, hingga Salvatore Giuliano, mula-mula dicatat sebagai penjahat. Mereka adalah perampok, pembunuh, penyelundup, atau musuh negara. Namun sejarah tidak berhenti pada berkas perkara. Di tangan dongeng, novel, film, lukisan, dan ingatan kolektif, mereka berubah menjadi tokoh yang lebih rumit. Mereka bukan lagi sekadar kriminal, melainkan figur yang membawa kemarahan sosial.

Di situlah masalahnya. Rakyat tidak mudah menjadikan siapa pun pahlawan. Bandit menjadi legenda bukan karena kejahatannya memikat, melainkan karena masyarakat menemukan sesuatu dari dirinya dalam tindakan sang pelanggar. Ketika hukum terasa memihak tuan tanah, aparat, bangsawan, pemodal, atau penguasa, orang-orang kecil dapat melihat bandit sebagai seseorang yang berani menantang susunan yang selama ini menindih mereka. Ia mungkin merampok, tetapi ia dianggap merampok dari dunia yang lebih dahulu merampok rakyat.

Kisah Salvatore Giuliano, misalnya, memperoleh daya hidup bukan hanya karena ia bandit Sisilia yang tampan dan berani. Ia hidup di tengah Italia Selatan yang porak-poranda setelah Perang Dunia II, ketika kemiskinan, kelaparan, pasar gelap, dan ketimpangan menjadi kenyataan sehari-hari. Dalam situasi seperti itu, tindakan kekerasan seorang bandit dapat dibaca sebagai perlawanan, bahkan ketika ia sendiri tidak selalu suci. Giuliano bisa menembak, mengancam, dan merampok; tetapi ia juga dikenang karena menghukum lintah darat dan orang-orang yang mencuri hak warga desa.

Sisi Gelap Pamer

Pada suatu pagi di Batavia abad ke-18, seorang perempuan Eropa berjalan dengan gaun sutra bertepi emas. Tubuhnya penuh perhiasan. Di belakangnya berjalan para budak. Ada yang membawa payung, ada yang mengangkat bagian belakang rok, ada yang membawa tempat sirih, dan ada pula yang membantu sang nyonya naik ke kereta kuda. Di jalan-jalan kota kolonial itu, kemewahan bukan hanya tampilan. Ia adalah pengumuman: siapa yang berkuasa, siapa yang kaya, dan siapa yang harus menunduk.

Tiga abad kemudian, panggungnya berubah. Tidak ada lagi kanal Batavia, kereta kuda enam ekor, atau serambi rumah besar di tepi Kanal Harimau. Yang ada adalah Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai layar telepon yang tak pernah benar-benar tidur. Mobil sport, jam tangan mahal, tas bermerek, rumah megah, tumpukan uang, hingga pesta arisan miliaran rupiah menjadi bahan tontonan baru. Kita menyebutnya flexing: pamer kekayaan, gaya hidup, dan status sosial.

Istilah itu tampak modern, tetapi hasrat di belakangnya sangat tua. Sejak manusia hidup dalam masyarakat bertingkat, kekayaan selalu digunakan sebagai bahasa untuk membedakan diri. Yang berubah hanyalah medianya. Dahulu, kemewahan dipertontonkan di jalan, dalam pesta perkawinan, dan prosesi pemakaman. Kini, ia dipertontonkan melalui unggahan di internet, video, dan siaran langsung. Dahulu, orang membutuhkan penonton di kota. Kini, orang dapat memiliki penonton di seluruh dunia.

Batavia VOC memberi contoh yang terang tentang bagaimana kemewahan berkaitan dengan kekuasaan. Pada sekitar tahun 1700, kota itu tumbuh sebagai pusat perdagangan dan administrasi kolonial. Rumah-rumah besar berdiri di tepi kanal, terutama di kawasan yang dianggap nyaman dan bergengsi. Bagi pejabat VOC dan orang Eropa kaya, rumah besar dengan serambi, taman, pagar, serta akses ke jalur air bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah tanda kedudukan.

Politik Pamer

Pada awal 1856, pendapa Kabupaten Lebak menjadi panggung yang sibuk. Seorang kerabat Bupati Lebak dari Cianjur akan datang berkunjung. Bagi kalangan menak, kedatangan keluarga bukan urusan domestik belaka. Ia adalah peristiwa kehormatan. Pekarangan harus bersih, alun-alun mesti rapi, makanan tersedia, dan rombongan tamu disambut sebagaimana layaknya sesama bangsawan.

Untuk semua itu, rakyat dikerahkan. Mereka mencabut ilalang, membersihkan halaman, menyediakan bahan makanan, serta mengerjakan segala keperluan jamuan. Tidak ada upah yang pantas, apalagi pilihan untuk menolak. Dalam bahasa politik Jawa abad ke-19, rakyat adalah kawula; tugas mereka melayani gusti. Kunjungan keluarga seorang bupati dapat berubah menjadi kerja wajib bagi satu kampung.

Fragmen kecil itulah yang membantu menjelaskan ketegangan antara Eduard Douwes Dekker, asisten residen Lebak, dengan Bupati Raden Adipati Karta Natanegara. Dekker, yang kelak memakai nama Multatuli, tiba di Lebak pada Januari 1856. Ia menemukan berbagai keluhan tentang penyalahgunaan kekuasaan: pungutan, kerja paksa, pengambilan ternak, dan pemanfaatan tenaga rakyat untuk kepentingan para pejabat pribumi. Pada 24 Februari 1856, ia melaporkan tuduhan tersebut kepada atasannya, Residen Banten Charles Duysmaer van Twist.

Laporan itu tidak membawa penyelidikan terbuka sebagaimana diharapkan Dekker. Ia justru dipindahkan dari Lebak sebelum perkara itu benar-benar dibongkar. Dekker menolak penugasan baru dan akhirnya meninggalkan dinas kolonial. Empat tahun kemudian, pengalaman itu menjadi bahan bagi novel Max Havelaar (1860), salah satu karya paling penting dalam sejarah kritik terhadap kolonialisme Belanda.

Madiun 1948

Pada 19 September 1948, suara Presiden Sukarno mengudara dari radio Republik. Di tengah kabar bahwa Madiun telah dikuasai pasukan Front Demokrasi Rakyat, ia mengajukan pilihan yang sengaja dibuat tegas: “Pilih Sukarno-Hatta atau PKI Musso.” Dalam satu kalimat, sebuah konflik yang berlapis-lapis—antara tentara reguler dan laskar, antara kabinet dan oposisi, antara kelompok kiri dan kanan, antara revolusi dan negara—dipadatkan menjadi dua kubu.

Pidato itu berhasil secara politik. Pemerintah memperoleh dasar moral dan dukungan untuk merebut kembali Madiun. Namun, bagi sejarah, kalimat tersebut meninggalkan persoalan. Apakah peristiwa Madiun benar-benar sebuah pemberontakan PKI yang dirancang untuk menggulingkan pemerintah? Ataukah ia merupakan ledakan dari ketegangan politik dan militer yang telah lama menumpuk sejak Perjanjian Renville dan program reorganisasi tentara?

Perdebatan itu tidak pernah benar-benar selesai. Akar ketegangan dapat ditemukan di Solo pada akhir Agustus 1948. Pada tanggal 31 Agustus, Musso berpidato di alun-alun utara Keraton Surakarta. Tokoh komunis yang baru kembali dari Moskow itu memperkenalkan “Jalan Baru”, sebuah gagasan untuk menyatukan kekuatan kiri dalam satu partai. Hadir dalam rapat itu Amir Sjarifuddin, Alimin, dan Maruto Darusman. Puluhan ribu orang datang. Bagi para pendukungnya, pertemuan itu adalah kebangkitan gerakan kiri. Bagi lawan politiknya, ia tampak sebagai unjuk kekuatan.

Sehari setelah rapat, penculikan dan teror mulai terjadi. Konflik antara Divisi Senopati yang dekat dengan kiri dan Divisi Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat makin membesar. Solo menjadi arena yang padat senjata, penuh laskar, dan miskin saluran politik untuk menyelesaikan pertentangan. Program reorganisasi dan rasionalisasi tentara yang dijalankan Kabinet Hatta memperkeras keadaan. Pemerintah ingin membentuk tentara yang lebih ramping dan terpusat, tetapi banyak kesatuan kiri melihat kebijakan itu sebagai pembersihan politik.

Membaca Dunia

Laut menelan begitu banyak hal. Ada manusia, kapal, rempah-rempah, surat cinta, catatan dagang, juga rahasia kerajaan. Pada suatu pelayaran dari Asia menuju Portugal, sebuah kapal yang membawa kiriman Alfonso de Albuquerque tenggelam di tengah perjalanan. Bersama lambung kapal yang pecah dan muatan yang karam, ikut hilang sebuah peta istimewa: peta bertuliskan huruf Jawa.

Tak ada yang tahu persis di titik mana peta itu lenyap. Mungkin ia robek dihantam ombak. Mungkin tinta huruf Jawanya larut sebelum sempat dibaca di istana Raja Portugal. Mungkin pula ia kini tinggal sebagai serpihan yang membusuk di dasar laut, bercampur dengan kayu kapal dan keramik dagang. Tetapi sebelum tenggelam, peta itu telah menyampaikan satu kabar penting kepada dunia Eropa: orang-orang nusantara tidak memasuki laut dengan mata tertutup.

Alfonso de Albuquerque adalah pemimpin armada Portugis yang merebut Malaka pada tahun 1511. Penaklukan itu membuka jalan bagi Portugis untuk memasuki jaringan perdagangan Asia Tenggara yang telah ramai berabad-abad. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah, tetapi juga menemukan sesuatu yang tidak kalah penting: pengetahuan maritim penduduk kepulauan.

Dalam Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17, sejarawan Adrian B. Lapian mencatat bahwa bangsa Portugis mengetahui keberadaan peta-peta lokal pada awal abad ke-16. Peta dengan huruf Jawa yang dikirim Albuquerque menjadi petunjuk kecil, tetapi kuat, bahwa pengetahuan geografis di nusantara telah berkembang. Laut bukan ruang asing yang hanya dapat ditaklukkan dengan teknologi Eropa. Ia telah lama dibaca, dihafal, dan dilayari oleh para pelaut dari Jawa, Bugis, Melayu, Makassar, Maluku, dan banyak komunitas lain.

Permulaan Media Sosial

Pada Januari 1978, Chicago dilumpuhkan badai salju besar. Jalan-jalan tertutup, kendaraan tersangkut, dan banyak warga terkurung di rumah selama berhari-hari. Di tengah cuaca yang memutus perjumpaan fisik itu, dua penggemar komputer, Ward Christensen dan Randy Suess, justru menemukan cara baru agar manusia tetap dapat saling bertemu, meski tanpa bertatap muka.

Keduanya adalah anggota Chicago Area Computer Hobbyist Exchange, sebuah komunitas penggemar komputer yang biasa berkumpul untuk bertukar informasi. Dalam pertemuan mereka, terdapat papan gabus dengan kartu-kartu kecil berisi pesan: ajakan berdiskusi soal chip memori, permintaan tumpangan, atau pengumuman pertemuan berikutnya. Papan itu sederhana, tetapi ia bekerja sebagai pusat komunikasi komunitas.

Saat badai membuat mereka tak bisa keluar rumah, Christensen dan Suess membayangkan,  bagaimana jika papan pengumuman itu dipindahkan ke komputer?

Dua minggu kemudian, pada 16 Februari 1978, lahirlah Computerized Bulletin Board System atau CBBS. Sistem ini memungkinkan pengguna komputer mengirim pesan melalui modem dan saluran telepon. Pesan-pesan itu dapat dibaca anggota lain yang terhubung ke sistem yang sama. Dalam bentuknya yang paling awal, CBBS adalah papan gabus digital. Tidak ada foto profil, tidak ada tombol suka, tidak ada video pendek, bahkan tidak ada emoji. Namun, di sanalah benih kehidupan sosial di dunia maya mulai tumbuh.

Raja Komputer

Pada awal 1980-an, komputer masih terasa seperti benda dari masa depan. Tidak semua kantor memilikinya. Tidak semua sekolah mengenalnya. Bahkan, bagi sebagian besar masyarakat, komputer lebih dekat dengan bayangan mesin besar di film-film asing ketimbang alat kerja yang bisa diletakkan di atas meja.

Dalam suasana seperti itulah Jusuf Randy muncul. Ia tampil sebagai sosok yang meyakinkan: berpengalaman bekerja di luar negeri, menguasai berbagai bahasa komputer, memiliki jaringan pendidikan internasional, serta mampu menjelaskan teknologi rumit dengan bahasa yang terdengar sederhana. Ia mendirikan Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA) pada tahun 1983, ketika keterampilan komputer mulai dipandang sebagai tiket menuju masa depan.

LPKIA tumbuh cepat. Dengan modal awal 27 komputer dan sembilan pengajar, lembaga tersebut kemudian membuka cabang di sejumlah kota. Ribuan peserta mengikuti kursusnya meski biaya pendidikan tergolong tinggi untuk ukuran masa itu. Mereka belajar pengoperasian komputer, bahasa pemrograman, perangkat lunak pengolah kata, hingga analisis sistem. Di tengah pasar kerja yang mulai berubah, kursus komputer bukan lagi sekadar kegiatan tambahan. Ia dipandang sebagai investasi sosial. Ia menjadi jalan menuju pekerjaan yang lebih baik, status yang lebih tinggi, dan masa depan yang lebih modern.

Jusuf Randy memahami psikologi zaman itu. Ia tidak hanya menjual pelajaran komputer, tetapi juga menjual rasa percaya diri. LPKIA menjanjikan hubungan dengan lembaga pendidikan di Amerika Serikat, peluang kerja bagi lulusan, beasiswa, asuransi kecelakaan, bahkan hadiah komputer bagi peserta berprestasi. Janji-janji tersebut terdengar masuk akal karena teknologi memang sedang menjadi simbol kemajuan.

Permainan Digital

Pada suatu sore, saya pernah melihat beberapa anak muda duduk berderet di teras warung kopi. Mereka tidak banyak berbincang. Masing-masing menunduk ke layar telepon genggam, sesekali berseru, tertawa, atau saling menyalahkan ketika permainan berakhir. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak seperti kumpulan orang yang sibuk sendiri-sendiri. Namun, setelah diamati lebih lama, mereka sesungguhnya sedang berada dalam satu ruang sosial yang sama, meski medan perjumpaannya berada di dalam layar.

Itulah salah satu wajah kehidupan digital hari ini. Game online bukan lagi sekadar hiburan anak-anak yang dimainkan setelah pulang sekolah. Ia telah menjadi ruang pergaulan, industri ekonomi kreatif, arena kompetisi, bahkan profesi. Dari permainan sederhana dengan gambar bergerak, game berkembang menjadi dunia virtual yang dihuni jutaan orang, dipertandingkan secara profesional, dan ditonton oleh publik seperti pertandingan olahraga.

Sejarahnya bermula jauh sebelum telepon pintar menjadi “benda wajib” di saku kita. Salah satu cikal bakal video game muncul pada tahun1958 ketika fisikawan Amerika Serikat William Higinbotham membuat Tennis for Two. Permainan sederhana itu menggunakan layar osiloskop dan dirancang untuk menghibur pengunjung Laboratorium Nasional Brookhaven. Pada 1960-an, Ralph Baer mengembangkan prototipe permainan yang kelak dikenal sebagai Brown Box, salah satu fondasi konsol video game rumahan.

Namun, loncatan besar terjadi ketika permainan mulai masuk ke ruang komersial. Pada tahun 1972, Atari memperkenalkan Pong, permainan tenis meja digital yang sederhana tetapi sangat populer. Dua garis sebagai pemukul bola dan satu titik sebagai bola sudah cukup untuk membuat orang rela memasukkan koin ke mesin arcade. Pong mengajarkan satu hal penting, bahwa teknologi tidak selalu harus rumit untuk menciptakan kebiasaan baru. Ia hanya perlu menawarkan pengalaman yang mudah dipahami dan menyenangkan.

Mengingat Madiun

Dalam urusan sejarah, negara tidak selalu hadir melalui monumen, buku pelajaran, atau upacara peringatan. Kadang negara hadir melalui perkara hukum. Kadang ia berbicara melalui pidato pejabat. Kadang pula melalui buku sejarah yang disusun dengan bahasa resmi, rapi, dan seolah-olah tak menyisakan ruang untuk bertanya.

Peristiwa Madiun 1948 adalah salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana sejarah menjadi arena perebutan pengaruh. Ia bukan hanya soal konflik antara pemerintah republik dan kelompok kiri pada masa revolusi. Ia juga soal siapa yang berhak menamai sebuah peristiwa, siapa yang dianggap pengkhianat, siapa yang disebut korban, dan siapa yang akhirnya memegang kuasa untuk menuliskan versi resmi.

Bagi Partai Komunis Indonesia (PKI), Peristiwa Madiun merupakan beban politik yang berat. Sejak awal, peristiwa itu dikenang sebagai pemberontakan PKI terhadap Republik Indonesia. Dalam ingatan publik, nama Musso dan Amir Sjarifuddin segera dikaitkan dengan usaha menggulingkan pemerintahan yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pidato Presiden Sukarno yang meminta rakyat memilih antara “Sukarno-Hatta atau Musso” mempertegas garis itu. Negara membutuhkan kejelasan posisi di tengah keadaan genting, dan Madiun dipahami sebagai ancaman terhadap keberlangsungan Republik.

Namun sejarah tidak berhenti pada satu tafsir. Ketika PKI bangkit kembali pada awal 1950-an di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, cap pemberontak itu tentu menjadi masalah besar. Partai yang ingin ikut pemilu dan membangun basis massa tidak mungkin terus membawa beban sebagai musuh negara. Karena itu, Aidit dan pimpinan PKI berusaha membangun tafsir tandingan. Madiun, menurut mereka, bukan pemberontakan, melainkan provokasi pemerintah Hatta terhadap kelompok kiri.

Peta Ketimpangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibangun dari niat baik, bahwa tidak ada anak Indonesia yang seharusnya belajar dengan perut kosong. Di negeri yang masih menghadapi kemiskinan, anemia, kekurangan gizi, dan stunting, negara memang perlu hadir lebih dekat ke meja makan keluarga. Namun, niat baik tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang baik. Ia harus ditopang oleh data, ketepatan sasaran, serta kemampuan membedakan siapa yang paling membutuhkan dan siapa yang sebenarnya masih mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Temuan Tim Jurnalisme Data Kompas tentang layanan MBG di 134 kabupaten/kota menunjukkan persoalan itu. Di wilayah-wilayah tersebut, jumlah penerima manfaat rata-rata mencapai 3,4 kali lipat dibandingkan target prioritas siswa miskin dan kurang gizi. Sementara itu, 203 kabupaten/kota justru melayani penerima di bawah kebutuhan prioritasnya.

Angka di Sleman sangat mencolok. Anak miskin dan kurang gizi di kabupaten itu tercatat 9.696 orang, tetapi penerima MBG mencapai 153.250 anak. Artinya, layanan yang diberikan hampir 16 kali lipat dari kelompok yang seharusnya menjadi prioritas. Kota Jayapura memperlihatkan pola serupa: 1.034 siswa miskin dan kurang gizi, tetapi 84.652 penerima MBG.

Di sisi lain, Kabupaten Sumba Timur memiliki 8.545 siswa miskin dan kurang gizi, tetapi hanya 390 yang menerima MBG. Di Boven Digoel, Papua Selatan, dari 6.883 anak prioritas, hanya 508 anak yang terjangkau. Jika MBG adalah “ambulans” kebijakan, maka “ambulans” itu tampak lebih sering berhenti di lingkungan yang jalannya mulus, sementara daerah yang paling membutuhkan masih menunggu di pinggir jalan.

Hantu Drakula

Ada masa ketika pulang dari layar tancap adalah ujian keberanian paling serius bagi anak-anak kampung. Seusai menonton film horor, jalan gelap mendadak terasa lebih panjang. Pohon randu di tikungan tampak mencurigakan. Kuburan desa seperti menyimpan gerakan kecil di balik nisan. Bahkan suara jangkrik pun bisa terdengar seperti langkah makhluk yang mengikuti dari belakang.

Esais AS Laksana mengenang pengalaman semacam itu ketika menonton Drakula Mantu, film horor dengan Tan Ceng Bok atau Pak Item sebagai drakula. Ia dan kawan-kawannya pulang berjalan kaki dengan tengkuk merinding. Ketakutan itu kemudian bertemu dengan Drakula yang lebih mendunia: tokoh pengisap darah dari novel Dracula karya Bram Stoker, terbit pada tahun 1897. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa hantu bukan hanya soal makhluk gaib. Hantu adalah cerita yang berpindah-pindah, menyeberangi bahasa, zaman, dan batas negara.

Drakula lahir dari kecemasan Eropa akhir abad ke-19. Dalam novel Stoker, Count Dracula datang dari Eropa Timur yang dianggap asing, gelap, dan penuh ancaman menuju London, pusat modernitas Inggris. Ia membawa ketakutan tentang penyakit, seksualitas, pendatang, dan runtuhnya batas antara dunia modern dengan dunia kuno. Karena itu, Drakula bukan sekadar monster bergigi taring. Ia adalah bayangan dari kecemasan masyarakat Inggris pada zamannya.

Indonesia memiliki sejarah hantunya sendiri, jauh sebelum Drakula masuk melalui buku, film, atau kaset video bajakan. Dalam tradisi lisan nusantara, dunia manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari dunia gaib. Hutan, sungai, pohon besar, persimpangan jalan, dan kuburan bukan hanya ruang geografis. Tempat-tempat itu juga menyimpan penghuni, larangan, dan cerita.

Pulang Kerja

Pada masa ketika surat masih menjadi alat komunikasi utama, jam kerja memiliki batas yang cukup jelas. Ketika kantor tutup, mesin ketik berhenti, dan pegawai pulang, urusan pekerjaan umumnya ikut tertinggal di meja. Seorang atasan memang dapat memanggil bawahannya kembali, tetapi itu memerlukan alasan, tenaga, dan waktu. Jarak fisik menjadi pagar alami antara ruang kerja dan ruang pribadi.

Pagar itu runtuh perlahan bersama telepon genggam, internet, surat elektronik, dan aplikasi percakapan. Kini, kantor dapat masuk ke ruang makan, kamar tidur, bahkan perjalanan mudik. Pesan WhatsApp dari atasan pukul sebelas malam tidak lagi terasa sebagai peristiwa luar biasa. Ia kerap dianggap bagian dari “fleksibilitas”. Padahal, bagi pekerja, fleksibilitas sering berarti satu hal: selalu siap, kapan pun diminta.

Di Australia, budaya kerja semacam itu mulai diberi batas hukum. Melalui perubahan pada Fair Work Act 2009, pekerja memperoleh right to disconnect, yakni hak untuk menolak memantau, membaca, atau merespons komunikasi kerja di luar jam kerja apabila penolakan itu wajar. Aturan ini berlaku bagi pekerja pada perusahaan non-kecil sejak 26 Agustus 2024, lalu diperluas kepada pekerja usaha kecil pada 26 Agustus 2025.

Gagasan ini bukan berarti pekerja Australia boleh menghilang begitu saja dari kewajiban. Hukum tetap mempertimbangkan alasan kontak, tingkat gangguan yang ditimbulkan, jabatan pekerja, kompensasi untuk kesiapsiagaan, serta keadaan pribadi pekerja. Petugas medis yang sedang berada dalam jadwal siaga, misalnya, tentu berbeda dengan staf administrasi yang diminta memperbaiki bahan rapat pada tengah malam. Jika sengketa tidak selesai di tempat kerja, pekerja maupun pemberi kerja dapat meminta bantuan Fair Work Commission. 

Kesehatan Masyarakat

Ketika COVID-19 mulai terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020, nama Sulianti Saroso muncul di ruang publik. Dua pasien pertama yang diumumkan pemerintah dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, Jakarta. Rumah sakit itu segera menjadi salah satu titik penting dalam penanganan pandemi.

Bagi generasi yang mengenal namanya hanya dari papan rumah sakit, Sulianti Saroso mungkin tampak sebagai dokter spesialis penyakit menular. Padahal, jejak hidupnya membentang jauh lebih luas. Ia terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan kesehatan ibu dan anak, membuka perdebatan awal tentang pengaturan kehamilan, mengembangkan pelayanan kesehatan desa, dan membangun dasar pengendalian penyakit menular di Indonesia.

Julie Sulianti Saroso lahir di Karangasem, Bali, pada 10 Mei 1917. Ia tumbuh dalam keluarga dokter. Ayahnya, seorang lulusan STOVIA, pernah bekerja dalam pemberantasan wabah pes pada masa kolonial. Latar itu penting, sebab pada awal abad ke-20, kesehatan di Hindia Belanda bukan sekadar urusan rumah sakit. Wabah pes, kolera, malaria, dan cacar menunjukkan bahwa penyakit berkaitan dengan permukiman, kemiskinan, mobilitas penduduk, serta kemampuan pemerintah menjangkau rakyat.

Sulianti menempuh pendidikan di Geneeskundige Hoogeschool te Batavia dan lulus pada tahun 1942, tahun ketika kekuasaan kolonial Belanda runtuh akibat pendudukan Jepang. Masa awal profesinya berlangsung dalam keadaan penuh gejolak. Setelah Proklamasi 1945, Indonesia belum serta-merta menjadi negara yang aman. Revolusi berlangsung, Belanda kembali datang, dan pelayanan kesehatan ikut terdampak perang.

Pepaya California

Di pasar tradisional, toko buah, hingga rak swalayan, pepaya California sudah lama menjadi salah satu buah yang paling mudah dikenali. Bentuknya relatif seragam, ukurannya pas untuk satu keluarga, dagingnya jingga kemerahan, dan rasanya manis. Nama “California” pun memberi kesan tertentu: modern, unggul, dan—barangkali yang paling menentukan—berasal dari luar negeri.

Padahal, pepaya yang selama ini populer dengan nama pepaya California itu bukanlah buah impor dari Amerika Serikat. Nama varietas resminya adalah Callina atau IPB-9, hasil pemuliaan tanaman yang dikembangkan oleh tim peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB). Salah satu tokoh penting di baliknya ialah Prof. Dr. Sriani Sujiprihati, ahli pemuliaan tanaman kelahiran Ponorogo, Jawa Timur.

Kisah Callina menarik bukan hanya karena membongkar salah paham tentang asal-usul buah. Ia juga memperlihatkan persoalan yang lebih luas: bagaimana karya ilmiah lokal dapat berhasil di pasar, tetapi justru kehilangan nama dan identitasnya ketika menjadi komoditas.

Sriani Sujiprihati menekuni dunia tanaman sejak muda. Kedekatannya dengan kebun keluarga membawanya belajar di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, melanjutkan magister di IPB, lalu meraih doktor dalam bidang pemuliaan tanaman di Universiti Putra Malaysia. Karier akademiknya kemudian dihabiskan untuk mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura yang lebih unggul, mulai dari pepaya hingga cabai, pisang, nanas, dan buah-buahan tropis lainnya.

Pengadilan Opini

Air terjun Niagara jatuh tanpa perlu berdebat. Air dari sungai mengalir, menghantam batu, lalu pecah menjadi kabut yang memantulkan pelangi. Tetapi manusia tidak sesederhana air. Dalam perkara hukum, kita sering tergesa memilih arah, membentuk arus, lalu menjatuhkan seseorang sebelum seluruh batu-batu fakta terlihat jelas di dasar sungai.

Itulah yang membuat catatan Dahlan Iskan dari Niagara terasa lebih dari sekadar kisah perjalanan. Di tengah kunjungannya ke air terjun yang membelah Amerika Serikat dan Kanada, Dahlan justru terpikat oleh perdebatan di grup WhatsApp SW60+, kelompok wartawan senior, mengenai vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim dalam perkara pengadaan Chromebook di Kemendikbud.

Bagi Dahlan, perdebatan antara Bambang Harimurti, mantan pemimpin redaksi Tempo, dan Arya Gunawan, mantan wartawan Kompas yang pernah bekerja di BBC serta UNESCO, jauh lebih menarik daripada pemandangan Niagara. Itu bukan berlebihan. Di tengah ruang digital yang penuh komentar serba cepat, perdebatan tentang fakta persidangan, mens rea, praduga tak bersalah, konflik kepentingan, dan batas penghakiman pers memang menjadi barang langka.

Kasus Nadiem Makarim sendiri memang mengundang emosi. Pendidikan adalah wilayah yang sangat sensitif. Ketika pengadaan perangkat digital untuk sekolah dikaitkan dengan kerugian negara hingga triliunan rupiah, kemarahan publik tentu dapat dimengerti. Di kepala banyak orang, uang yang hilang itu segera berubah menjadi bayangan ruang kelas rusak, buku pelajaran yang masih kurang, guru honorer yang dibayar seadanya, atau anak-anak di daerah yang kesulitan mengakses internet.

Namun, negara hukum tidak boleh bekerja hanya berdasarkan bayangan kemarahan. Kerugian negara adalah soal serius, tetapi ia tetap harus dibuktikan bersama unsur-unsur pidana lainnya. Ada perbedaan antara kebijakan yang gagal, kelalaian administrasi, kesalahan prosedur, dan tindak pidana korupsi. Perbedaan itu tidak boleh dihapus hanya karena publik ingin segera menemukan tokoh yang dapat dipersalahkan.

Arsip Rasa Warga

Ada banyak alasan seseorang bertahan di sebuah kota. Pekerjaan, sekolah anak, rumah yang sudah dicicil bertahun-tahun, atau barangkali karena di sana tinggal orang-orang yang dicintai. Namun, ada alasan lain yang tampak remeh, tetapi sering kali lebih jujur, misalnya kota itu punya makanan yang membuat kita betah pulang.

Bukan semata restoran mahal dengan daftar menu yang sulit dibaca. Yang membuat kota terasa akrab justru sering berupa hal-hal sederhana, seperti nasi pecel di dekat kantor, mi ayam yang kuahnya selalu pas ketika hujan, kopi sachet dari gerobak kecil di depan stasiun, atau warteg yang pemiliknya sudah hafal bahwa kita tidak suka sambal terlalu banyak.

Di tengah ritme kota yang tergesa-gesa, makanan menjadi jeda. Ia memberi kesempatan kepada warga untuk berhenti sejenak dari rapat, macet, tagihan, target kerja, dan berita politik yang kadang lebih melelahkan daripada perjalanan pulang. Sepiring nasi hangat tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi ia cukup untuk mengembalikan tenaga dan, kadang, kewarasan.

Dalam kajian tentang kota, pengalaman semacam ini kerap disebut urban foodscape, yakni lanskap makanan yang membentuk cara warga mengalami ruang hidupnya. Kota tidak hanya dibaca melalui gedung, jalan layang, taman, atau pusat perbelanjaan. Kota juga dikenali melalui aroma bawang goreng, kepulan asap sate, bunyi ulekan sambal, antrean bakso, hingga teriakan penjual nasi goreng menjelang tengah malam.

Revolusi Urusan Cucian

Pada suatu masa, mencuci pakaian bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sambil lalu. Ia adalah peristiwa rumah tangga, bahkan peristiwa sosial. Di desa-desa Jawa, orang mencuci di sungai, pancuran, atau sumur umum. Pakaian dikucek dengan tangan, dipukul-pukul pada batu, lalu dijemur di halaman atau pagar bambu. Di sana orang tidak hanya membersihkan kain, tetapi juga bertukar kabar, membicarakan harga beras, menilai calon menantu, hingga mengabarkan tetangga yang baru pulang dari perantauan.

Mencuci, di zaman dahulu adalah kerja yang melelahkan, tetapi juga membangun pergaulan. Air, sabun, tangan, dan waktu menjadi satu paket yang tak terpisahkan. Kini, ritual itu perlahan menghilang dari kehidupan kota. Bukan karena orang kota tidak lagi punya pakaian kotor, melainkan karena mereka tidak lagi punya cukup waktu untuk mengurusnya sendiri.

Di gang-gang padat, kawasan kos, perumahan, hingga apartemen, papan bertuliskan “Laundry Kiloan” kini mudah ditemukan. Ia hadir seperti warung makan, depot air isi ulang, atau konter pulsa. Sederhana, dekat, dan dibutuhkan. Warga membawa satu tas pakaian kotor, menimbangnya, membayar, lalu pulang. Beberapa hari kemudian, pakaian itu kembali dalam keadaan bersih, harum, dan terlipat rapi.

Tidak berlebihan jika laundry kiloan disebut sebagai revolusi senyap dalam kehidupan urban Indonesia. Ia tidak datang dengan pidato besar, tidak pula dengan penemuan yang menghebohkan. Namun, ia mengubah cara orang membagi waktu, mengurus rumah, memandang pekerjaan domestik, dan bahkan membangun usaha kecil.