Mencari Kebenaran

Ada film kriminal yang membuat penonton tegang karena misterinya. Ada juga yang justru meninggalkan rasa sunyi karena ia terlalu dekat dengan kenyataan. Film Italia Yara berada di kategori kedua: tidak terlalu dramatis, tetapi terasa berat karena yang diceritakan memang benar-benar terjadi.

Film ini diangkat dari kasus nyata yang sempat mengguncang Italia: hilangnya seorang remaja 13 tahun bernama Yara Gambirasio. Ia terakhir terlihat setelah pulang dari latihan olahraga, lalu menghilang begitu saja. Tiga bulan kemudian, jasadnya ditemukan di sebuah lapangan terbuka. Kasus ini bukan hanya soal kejahatan, tetapi juga tentang kegelisahan sebuah masyarakat kecil yang tiba-tiba merasa tidak aman.

Alih-alih menjadikan Yara sebagai pusat cerita, film ini memilih fokus pada sosok jaksa Letizia Ruggeri, yang diperankan oleh Isabella Ragonese. Dari sudut pandangnya, penonton diajak mengikuti proses penyelidikan yang panjang, melelahkan, dan sering kali buntu.

Yang menarik, Yara tidak dibangun sebagai film yang penuh kejutan. Tidak ada teka-teki besar yang sengaja disembunyikan untuk membuat penonton terpancing. Bahkan sejak awal, suasananya sudah terasa berat. Film ini lebih fokus pada proses: bagaimana sebuah kasus besar ditangani dengan data yang sangat terbatas.

Menyalakan Lilin di Ruang yang Asing

Dua tahun lalu, saya menerima amanah sebagai Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. Sampai hari ini, kadang saya masih bertanya dalam diam: bagaimana mungkin seorang lulusan hukum dan administrasi publik, yang delapan belas tahun bertugas di dunia non-teknologi informasi, tiba-tiba harus berbicara tentang firewall, SSL, malware, enkripsi, dan keamanan siber?

Banyak orang mungkin membayangkan mutasi jabatan dalam birokrasi seperti perpindahan meja kerja semata. Pindah ruangan, perubahan stempel, berganti rekan kerja, lalu hidup berjalan seperti biasa. Nyatanya tidak sesederhana itu. Ada mutasi yang terasa seperti pindah rumah. Ada pula yang rasanya seperti dipindahkan ke negeri asing dengan bahasa yang tidak pernah kita pelajari. Saya kira saya mengalami hal yang kedua.

Selama belasan tahun di Badan Kepegawaian dan Bakesbangpol, serta berkesempatan tugas belajar S2 dari Bappenas, dunia saya adalah regulasi, kepegawaian, kebijakan publik, tata kelola, literasi, dan sumber daya manusia. Saya terbiasa membaca aturan, menyusun administrasi, berurusan dengan dinamika aparatur (sipil, militer), dan memahami organisasi dari sisi perilaku serta kebijakan. Dunia itu bukan tanpa masalah, tetapi setidaknya saya mengenali medannya. Lalu saya masuk ke bidang persandian dan keamanan informasi.

Di awal masa jabatan, saya seperti siswa baru yang terlambat masuk kelas. Orang-orang berbicara tentang serangan siber, hardening, vulnerability, phishing, hingga istilah-istilah teknis yang terdengar seperti bahasa planet lain. Saya mengikuti sosialisasi daring maupun luring, membuka presentasi, menyimak penjelasan narasumber, tetapi jujur saja: sering kali saya hanya memahami sebagian kecilnya. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan.

Persaingan Guru dan Media Sosial

Di era media sosial, guru masa kini menghadapi tantangan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh generasi sebelumnya. Mereka bukan hanya dituntut mengajar, tetapi juga tampil menarik, aktif di dunia digital, dekat dengan tren, bahkan kadang harus memahami “selera algoritma”. Di satu sisi, hal tersebut tampak modern dan relevan dengan zaman. Namun di sisi lain, muncul kegelisahan yang semakin nyata. Jangan-jangan pendidikan kita perlahan berubah menjadi sekadar tontonan.

Ironinya memang terasa. Akses terhadap pengetahuan saat ini jauh lebih mudah dibanding dua dekade lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 66,48 persen penduduk Indonesia yang sudah mengakses internet. Artinya, jutaan siswa kini membawa “perpustakaan berjalan” di genggaman tangan mereka. 

Tetapi kemudahan akses ternyata tidak otomatis melahirkan budaya belajar yang lebih baik. Justru di tengah banjir informasi itu, kemampuan membaca mendalam dan berpikir kritis terasa makin rapuh. Hal ini terlihat dari hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 yang menunjukkan kemampuan literasi membaca siswa Indonesia kembali menurun.

PISA sendiri merupakan program penilaian pendidikan internasional yang diselenggarakan oleh OECD, organisasi kerja sama internasional yang banyak menjadi rujukan kebijakan pendidikan dunia. Berbeda dengan ujian sekolah biasa yang cenderung mengukur hafalan, PISA menguji kemampuan siswa usia 15 tahun dalam memahami bacaan, memecahkan persoalan matematika, dan bernalar dalam sains untuk situasi kehidupan nyata. 

Ambisi dan Jalan Pintas

Film Lucky Baskhar terasa seperti cerita yang jauh, tapi sekaligus dekat sekali. Jauh karena berlatar dunia perbankan dan transaksi keuangan besar. Dekat karena inti ceritanya sederhana. Tentang orang biasa yang ingin hidupnya sedikit lebih baik.

Tokoh Baskhar, diperankan oleh Dulquer Salmaan, bukanlah sosok luar biasa. Ia bukan orang yang jenius di bidang finansial, bukan juga kriminal kelas kakap. Ia hanya pegawai bank dengan gaji pas-pasan, rutinitas yang membosankan, dan tekanan hidup yang pelan-pelan menumpuk. Dalam banyak hal, ia adalah cerminan kelas menengah urban hari ini: bekerja keras, tapi tetap merasa “begini-begini saja”.

Baskhar tidak tiba-tiba berubah menjadi pelaku kejahatan besar. Ia hanya mengambil satu langkah kecil. Ia mencoba memanfaatkan celah dalam sistem yang ia pahami. Tidak langsung terasa salah. Bahkan mungkin terasa wajar. Toh, tidak ada yang langsung dirugikan, pikirnya. Masalahnya, jalan pintas hampir selalu bekerja seperti itu. Dimulai dari sesuatu yang tampak kecil dan bisa ditoleransi.

Film dari India ini cerdas karena tidak menghakimi tokohnya secara hitam-putih. Kita tidak diminta membenci Baskhar, tapi juga tidak diminta membenarkannya. Justru di situ letak kekuatannya. Penonton diajak duduk di kursi yang tidak nyaman: memahami tanpa harus menyetujui.

Mengingat Sutartinah di Hari Pendidikan Nasional

Setiap tanggal 2 Mei, kita merayakan Hari Pendidikan Nasional sambil mengulang nama yang sama, yakni Ki Hajar Dewantara. Ia dikenang sebagai Bapak Pendidikan Nasional, tokoh yang meletakkan fondasi penting bagi sistem pendidikan Indonesia. Namun, ada satu nama yang jarang disebut, padahal jejaknya tak kalah menentukan, yaitu Sutartinah, istri Suwardi Suryaningrat nama awal Ki Hajar Dewantara.

Sejarah sering kali bekerja seperti panggung yang sorot lampunya terlalu fokus ke satu orang. Tokoh utama berdiri di tengah, terang-benderang, sementara yang lain berada di pinggir, gelap, nyaris tak terlihat. Sutartinah adalah salah satu yang berada di area redup itu. Ia kerap disebut sebagai “pendamping”, padahal perannya jauh melampaui itu.

Kisah hidup Sutartinah menunjukkan bahwa perjuangan pendidikan di Indonesia tidak lahir dari satu kepala saja. Ia tumbuh dari percakapan, dari relasi, dari kerja bersama, termasuk yang berlangsung di ruang-ruang domestik yang sering dianggap sepele. Dalam banyak catatan, Sutartinah bukan hanya istri, tetapi juga mitra intelektual. Ia mendorong suaminya untuk menulis, memberi semangat saat tekanan datang, bahkan terlibat dalam komunikasi rahasia ketika gerakan perlawanan terhadap kolonialisme semakin ketat.

Kita sering membayangkan tokoh besar sebagai sosok yang berdiri sendiri, seolah-olah gagasannya muncul dari ruang hening yang steril. Padahal kenyataannya tidak demikian. Gagasan besar sering lahir dari dialog panjang, dari dukungan emosional, dari kehadiran seseorang yang percaya ketika dunia di luar meragukan. Dalam hal ini, Sutartinah memainkan peran penting dalam membentuk arah hidup Ki Hajar.

Pelajaran tentang Rapuhnya Kekuasaan

Sejarah sering kali kita warisi dalam bentuk narasi besar yang megah. Majapahit, misalnya, hampir selalu hadir sebagai lambang kejayaan Nusantara, dengan wilayah luas, persatuan yang kokoh, dan tokoh-tokoh besar yang seolah bergerak tanpa cela. Namun, ulasan Yudhi Andoni atas buku Majapahit: Intrik, Pengkhianatan, dan Peperangan di Kerajaan Terbesar Indonesia karya Herald van der Linde mengajak kita melihat lapisan yang lebih dalam, bahwa di balik kebesaran sebuah imperium, selalu ada ruang rapuh yang bernama konflik internal.

Di sinilah sejarah menjadi sesuatu yang menarik, karena ia tidak lagi hanya berbicara tentang kemenangan dan simbol, tetapi juga tentang watak dasar kekuasaan. Sebuah bangunan politik yang tampak kukuh dari luar bisa saja menyimpan retakan dari dalam. Retakan itu sering bukan berasal dari musuh yang datang dari seberang, melainkan dari lingkaran terdekat penguasa, yaitu para pembantu utama, elite istana, tokoh militer, hingga mereka yang mula-mula ikut mendirikan fondasi kekuasaan.

Pembacaan semacam ini membuat Majapahit terasa relevan lintas zaman. Kekuasaan, dalam bentuk apa pun, selalu menghadapi tantangan yang sama, bagaimana menjaga keseimbangan antara kepercayaan, loyalitas, dan kebutuhan untuk mengonsolidasikan otoritas.

Dalam kerangka itu, Gajah Mada tampil lebih kompleks. Ia tidak hanya hadir sebagai mahapatih besar yang identik dengan Sumpah Palapa, tetapi juga sebagai aktor politik yang memahami betul seni membaca momentum. Sosoknya dalam buku tersebut digambarkan bukan semata sebagai pemersatu, melainkan sebagai figur yang bergerak di tengah faksionalisme, mengelola kepentingan, bahkan mengambil langkah-langkah keras demi memastikan arah kekuasaan tetap terkendali.

Di Antara Kaisar Bugil dan Raja Lalim

Dalam hidup, kadang kita tidak sedang memilih yang baik dan yang buruk. Kita justru dipaksa memilih dua keburukan yang sama-sama bikin sesak. Pilih atasan yang keras tapi masih bisa ditebak, atau pemimpin yang tampak polos namun hidup di dunia khayalnya sendiri? Dilema semacam ini terasa dekat sekali dengan esai Lynda Ibrahim di Kompas edisi 10 April 2026 berjudul Kaisar Bugil Versus Raja Lalim.

Analogi itu menarik karena terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dunia kerja dan birokrasi. Ada tipe pemimpin yang cerdas, ambisius, tetapi kejam. Ia tahu apa yang diinginkan, tahu siapa yang harus disingkirkan, dan tahu bagaimana kekuasaan dipakai untuk memastikan semua orang tunduk. Ini jenis “raja lalim” yang menakutkan, tetapi setidaknya masih bisa dibaca. Kita tahu ke mana arah anginnya.

Kalau dia hanya peduli angka, orang akan sibuk mempercantik laporan. Kalau dia suka pencitraan, bawahan berlomba membuat panggung. Memang tidak sehat, tetapi ada pola yang bisa dikenali. Dalam situasi seperti ini, orang-orang masih bisa menyusun strategi bertahan, seperti menyesuaikan langkah, menghindari ranjau, dan menjaga jarak aman dari wilayah yang sensitif.

Masalah yang lebih rumit justru datang dari “kaisar bugil”. Ia bukan selalu orang jahat. Bahkan kadang terlihat ramah, penuh semangat, dan punya banyak ide. Tetapi idenya lahir bukan dari pemahaman, melainkan dari ilusi. Ia merasa sedang memecahkan masalah besar, padahal yang disentuh hanya gejalanya. Ia yakin sedang membuat perubahan, padahal hanya mengganti bungkus. Itulah pelajaran yang dikisahkan oleh Hans Christian Andersen dalam The Emperor’s New Clothes.

Ruang Bernapas

Siapa yang tidak suka kota yang rapi? Jalan mulus, trotoar bersih, transportasi tertib, layanan publik cepat dan jelas. Bagi banyak orang Indonesia yang sehari-hari berhadapan dengan macet, banjir, dan birokrasi berbelit, gambaran itu terasa seperti mimpi. Kita ingin negara yang teratur.

Dalam sebuah esai lama berjudul Rapi, Goenawan Mohamad memakai simbol “Istana Kristal”—sebuah bangunan kaca raksasa di London abad ke-19—untuk menggambarkan cita-cita modernitas: masyarakat yang serba terukur, rasional, dan efisien. Segalanya transparan. Segalanya bisa dihitung. Tak ada kekacauan.

Bagi sebagian orang, itu adalah masa depan ideal. Tapi ada juga yang merasa gelisah. Sastrawan Rusia, Fyodor Dostoyevsky, melihat Istana Kristal sebagai lambang dunia yang terlalu percaya pada hitungan dan kepastian. Jika semua sudah diatur dan diprediksi, di mana ruang untuk kebebasan manusia?

Pertanyaan itu terasa makin relevan di Indonesia hari ini.

Quo Vadis PBB?

Di tepi Sungai East River, di jantung kota New York City, berdiri sebuah kompleks gedung kaca yang selama puluhan tahun disebut sebagai simbol harapan dunia. Di sanalah markas besar United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa berada. Sejak didirikan setelah tragedi Perang Dunia II pada tahun 1945, lembaga ini dimaksudkan menjadi forum global untuk menjaga perdamaian dan mencegah perang besar terulang kembali.

Namun, dalam artikel berjudul “Where Is UN?”, penulis Peri Farouk mengajukan pertanyaan yang cukup menggugah: di manakah sebenarnya peran PBB ketika konflik besar kembali terjadi di dunia?

Pertanyaan itu muncul ketika kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah serangan militer terhadap Iran yang melibatkan Israel dengan dukungan terbuka dari Amerika Serikat. Saat rudal dan pesawat tempur menghantam berbagai target, dunia menunggu respon lembaga internasional yang selama ini dianggap sebagai penjaga stabilitas global. Namun yang terlihat justru pola lama, yakni sidang darurat digelar, pidato diplomatik disampaikan, tetapi tindakan nyata terasa sangat terbatas.

Bagi banyak orang, pemandangan ini bukan hal baru. Selama puluhan tahun, PBB sering terlihat aktif dalam pernyataan, tetapi kurang kuat dalam tindakan. Organisasi ini bisa mengutuk, mengecam, atau menyampaikan keprihatinan. Namun ketika konflik melibatkan negara besar, keputusan yang tegas sering kali sulit tercapai.

Makna Lebaran dalam "Mencari Hilal"

Lebaran selalu punya cara untuk membuat orang pulang. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Di tengah dunia yang serba cepat hari ini, makna “pulang” justru terasa semakin rumit. Kita bisa terhubung dengan siapa saja lewat layar, tetapi belum tentu benar-benar dekat. Di titik inilah, tradisi lebaran menarik untuk dibaca ulang. Apakah kita benar-benar pulang, atau sekadar berpindah dari satu notifikasi ke notifikasi lain?

Film Mencari Hilal karya Ismail Basbeth menawarkan cara pandang yang tidak biasa. Alih-alih merayakan kemeriahan lebaran, film ini justru memilih jalan sunyi. Sebuah perjalanan kecil yang pelan-pelan membuka makna besar. Ceritanya sederhana. Mahmud, seorang ayah, ingin mencari hilal secara langsung, ditemani anaknya, Heli, yang berpikir lebih modern dan rasional. Namun dari premis sederhana itu, lahir percakapan panjang tentang keyakinan, tradisi, dan cara memahami hidup.

Konflik dalam film ini tidak meledak-ledak. Ia hadir dalam jeda, dalam perbedaan sikap, dalam percakapan yang terasa sangat manusiawi. Mahmud mewakili generasi yang teguh memegang tradisi, sementara Heli mencerminkan generasi urban yang kritis dan sering mempertanyakan hal-hal yang dianggap mapan. Lebaran, dalam konteks ini, bukan sekadar momen religius, melainkan ruang pertemuan, bahkan benturan. Antara masa lalu dan masa kini.

Pencarian hilal dalam film ini jelas bukan sekadar melihat bulan sabit. Ia adalah metafora tentang pencarian makna. Mahmud ingin mempertahankan keyakinannya, sementara Heli diam-diam mencari pemahaman baru. Tentang agama, tentang ayahnya, dan tentang dirinya sendiri. Pencarian itu tidak instan, tidak sekali jadi. Ia butuh waktu, kesabaran, dan kesediaan untuk mendengar.

Tradisi Idul Fitri

Lebaran di Indonesia selalu terasa istimewa. Ia bukan sekadar hari raya keagamaan, tetapi juga perayaan budaya yang penuh makna. Dari ketupat di meja makan hingga tradisi saling memaafkan, semua terasa begitu akrab, seolah sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Namun di balik semua itu, ada lapisan makna yang sering luput kita sadari.

Salah satu simbol paling khas di hari lebaran adalah ketupat. Bagi sebagian orang, ia hanyalah pelengkap opor ayam. Namun dalam tradisi Jawa, ketupat menyimpan filosofi yang dalam, terutama bila dikaitkan dengan ajaran Sunan Kalijaga. Kata “kupat” dimaknai sebagai ngaku lepat (mengakui kesalahan). Sementara anyamannya yang rumit melambangkan kesalahan manusia yang sering kali berlapis dan tak sederhana.

Menariknya, ketika ketupat dibelah, isinya berwarna putih bersih. Ini menjadi simbol bahwa setelah mengakui kesalahan dan saling memaafkan, manusia kembali pada keadaan yang suci. Filosofi ini terasa sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam, bahwa lebaran bukan hanya soal merayakan kemenangan, tetapi juga tentang keberanian untuk mengakui kekeliruan dan memperbaiki diri.

Tradisi ini ternyata bukan hal baru. Menurut catatan Historia, lebaran sudah dirayakan sejak masa lampau dengan berbagai bentuk. Di masa kolonial, masyarakat sudah mengenal silaturahmi, kunjungan keluarga, hingga perjamuan makanan khas. Bahkan, lebaran sering menjadi momen langka ketika jarak sosial mencair. Orang-orang saling berkunjung tanpa sekat yang terlalu kaku.

Angpao Lebaran

Setiap lebaran, ada satu momen kecil yang selalu ditunggu, terutama oleh anak-anak, yakni menerima amplop berisi uang, atau yang kini populer disebut angpao lebaran. Dulu orang lebih akrab dengan istilah “salam tempel”, tapi belakangan kata “angpao” terasa lebih sering dipakai. Menariknya, tradisi ini ternyata bukan murni lahir dari budaya lebaran, melainkan hasil pertemuan panjang lintas budaya dan sejarah.

Jika ditelusuri, istilah angpao berasal dari tradisi Tionghoa, tepatnya dari konsep hong bao (amplop merah berisi uang yang diberikan saat perayaan Tahun Baru Imlek). Dalam budaya ini, angpao bukan sekadar hadiah, melainkan simbol doa: harapan akan keberuntungan, kesehatan, dan umur panjang. Bahkan, dalam kisah-kisah klasik, angpao dikaitkan dengan upaya melindungi anak-anak dari roh jahat seperti makhluk bernama Nian atau iblis Sui. Jadi sejak awal, uang dalam amplop itu sudah mengandung makna simbolik yang dalam, bukan sekadar nilai nominal.

Namun, menariknya, tradisi berbagi uang saat lebaran juga memiliki akar dalam sejarah Islam. Pada masa Kekhalifahan Fatimiyah di Afrika Utara, penguasa membagikan hadiah kepada masyarakat saat Idul Fitri. Mulai dari uang, pakaian, hingga makanan. Tradisi ini kemudian berkembang pada masa Ottoman, menjadi lebih sederhana dalam bentuk uang tunai yang dibagikan dalam lingkup keluarga. Artinya, praktik berbagi rezeki saat lebaran sebenarnya sudah lama ada, meski bentuk dan istilahnya berbeda.

Di Indonesia, kedua tradisi ini seperti “bertemu di tengah jalan”. Budaya Tionghoa dengan angpao-nya, dan tradisi Islam dengan semangat berbagi saat lebaran, saling berinteraksi dan akhirnya melahirkan bentuk baru, yaitu angpao lebaran. Ini bukan sekadar adopsi, tetapi proses adaptasi. Amplop mungkin terinspirasi dari budaya Tionghoa, tetapi maknanya menyatu dengan nilai-nilai lokal, seperti sedekah, berbagi, dan mempererat hubungan keluarga.

Artefak Budaya

Ada sesuatu yang diam-diam hilang dari tradisi lebaran kita, yaitu kartu ucapan. Bukan sekadar benda kecil berisi tulisan “Selamat Idul Fitri”, kartu lebaran sesungguhnya adalah artefak budaya. Ia menyimpan selera estetika, perkembangan teknologi, bahkan cara pandang umat terhadap Islam itu sendiri. Artikel karya Aryono berjudul “Keindahan dalam Kartu Lebaran” yang dimuat Historia edisi 3 Juni 2019 mengajak kita melihat kartu lebaran bukan sebagai nostalgia semata, melainkan sebagai arsip visual yang hidup.

Menariknya, nilai kartu lebaran hari ini justru meningkat ketika ia mulai ditinggalkan. Kolektor seperti Mikke Susanto menunjukkan bahwa kartu-kartu lama kini bisa bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ini bukan sekadar soal kelangkaan, tapi juga karena kartu tersebut merekam jejak zaman. Ia seperti foto lama: sederhana, tapi penuh cerita.

Jika ditarik lebih jauh, kartu lebaran adalah turunan dari tradisi kartu pos yang berkembang sejak era kolonial. Pengaruh Eropa, khususnya Belanda, membawa kebiasaan berkirim ucapan ke Hindia Belanda. Seiring berkembangnya mesin cetak, kartu ucapan menjadi bagian dari gaya hidup kaum terdidik. Di sini, kita melihat bahwa sejak awal, kartu lebaran sudah berada di persimpangan antara budaya lokal dan modernitas global.

Namun, yang paling menarik adalah bagaimana desain kartu lebaran berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini bukan sekadar soal estetika, melainkan cerminan cara masyarakat memahami Islam.

Cermin Zaman

Di tengah derasnya arus pesan instan hari ini, kartu lebaran terasa seperti artefak masa lalu. Sunyi, pelan, tapi menyimpan jejak yang tak sederhana. Tulisan Hendri F. Isnaeni dalam Merdeka Kartu Lebaran di Historia edisi 31 Agustus 2010 mengajak kita melihat bahwa kartu lebaran bukan sekadar media ucapan “mohon maaf lahir dan batin”, melainkan juga cermin zaman. Bahkan, dalam beberapa fase, menjadi alat politik.

Awalnya, tradisi berkirim kartu memang tidak lahir dari budaya Islam. Ia berakar panjang sejak ribuan tahun lalu, ketika manusia saling bertukar simbol niat baik. Dari batu berbentuk kumbang di Mesir hingga buah kering di Romawi. Tradisi modernnya berkembang setelah John Callcott Horsley menciptakan kartu natal pertama pada abad ke-19. Dari sana, kartu ucapan menjadi industri sekaligus budaya global. Ketika teknologi percetakan dan sistem pos berkembang, kartu menjadi media komunikasi yang bukan hanya personal, tapi juga visual dan simbolik.

Di Hindia Belanda, kartu pos berkembang pesat sejak akhir abad ke-19. Gambar-gambar eksotis seperti Borobudur atau lanskap Jawa bukan hanya menjadi hiasan, tetapi juga narasi visual tentang kolonial. Menariknya, gambar patung pun bahkan pernah dianggap tidak sopan oleh petugas pos di Rotterdam, hingga “diberi pakaian” sebelum sampai ke penerima. Detail kecil ini menunjukkan bahwa kartu pos sejak awal sudah sarat tafsir, sensor, dan kekuasaan.

Lalu bagaimana dengan kartu lebaran? Di sinilah kompleksitas muncul. Tidak semua kalangan Muslim menerima tradisi ini. Ada yang menganggapnya bukan bagian dari ajaran, apalagi jika dikirim oleh non-Muslim. Namun ada pula yang melihatnya sebagai bentuk silaturahmi alternatif, terutama ketika jarak memisahkan. Ini mencerminkan satu hal penting, bahwa tradisi tidak pernah tunggal, ia selalu dinegosiasikan.

"Wong Jawa" Memaknai Lapar

Tulisan Heri Priyatmoko tentang Puasa di Mata “Wong Jawa” di Kompas edisi 7 Maret 2025 mengajak kita melihat ibadah puasa dari sudut yang berbeda: bukan sekadar kewajiban religius, tetapi juga laku budaya. Puasa tidak hanya soal menahan lapar dan haus, melainkan juga soal bagaimana manusia menata diri, memahami hidup, dan menjaga harmoni dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam perspektif Jawa, puasa terasa lebih “hening”. Ia tidak selalu riuh dengan simbol atau penegasan identitas, melainkan hadir sebagai laku batin. Orang Jawa mengenal berbagai bentuk tirakat—mutih, ngebleng, hingga ngrowot—yang pada dasarnya adalah latihan menahan diri. Puasa dalam Islam kemudian seperti menemukan “rumah” kulturalnya: sebuah praktik spiritual yang sejalan dengan tradisi pengendalian diri yang sudah lebih dulu hidup.

Yang menarik, puasa dalam pandangan ini tidak berhenti pada aspek fisik. Lapar bukan sekadar rasa di perut, tetapi juga jalan untuk memahami batas. Ketika seseorang menahan makan dan minum, ia sedang belajar tentang cukup. Dalam dunia yang serba berlebihan hari ini, pelajaran tentang “cukup” justru terasa semakin relevan.

Tulisan Dosen Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma tersebut juga menyinggung bagaimana orang Jawa memaknai waktu sahur dan berbuka. Ada dimensi kebersamaan yang kental, tetapi juga ada ruang refleksi yang sunyi. Dalam keheningan itulah, puasa menjadi lebih personal. Ia bukan sekadar ritual kolektif, tetapi perjalanan masing-masing individu untuk berdamai dengan dirinya sendiri.

Rasa yang Mengikat dalam Lebaran

Lebaran di Indonesia selalu datang dengan wajah yang akrab. Ada suara takbir menggema, meja makan penuh hidangan, dan pintu rumah terbuka bagi siapa saja yang ingin bersilaturahmi. Namun di balik suasana hangat itu, lebaran sebenarnya menyimpan cerita yang lebih kaya. Tentang kritik sosial, perubahan zaman, hingga cara orang menjaga hubungan di tengah keterbatasan.

Salah satu cara paling menarik memahami lebaran adalah melalui lagu. Karya Ismail Marzuki berjudul Hari Lebaran bukan sekadar lagu perayaan. Di balik nadanya yang riang, terselip sindiran halus terhadap perilaku masyarakat. Ia mengkritik kebiasaan berlebihan saat lebaran. Mulai dari hura-hura, konsumsi berlebihan, hingga praktik korupsi. Bahkan sejak awal tahun 1950-an, isu korupsi sudah disinggung sebagai sesuatu yang merusak nilai-nilai hari raya.

Menariknya, sindiran itu terasa tetap relevan hingga sekarang. Lebaran kerap berubah menjadi ajang pamer. Pamer baju baru, kendaraan baru, hingga gaya hidup yang kadang melampaui kemampuan. Padahal, esensi lebaran justru terletak pada kesederhanaan dan keikhlasan. Lagu itu seperti pengingat bahwa perayaan tidak selalu harus mewah untuk menjadi bermakna.

Di sisi lain, lebaran juga pernah hadir dalam bentuk yang lebih sunyi dan menyentuh. Tidak semua orang bisa merayakan hari raya dengan bebas bersama keluarga. Dalam catatan sejarah, para tahanan politik pasca-1965 merayakan lebaran dalam kondisi serba terbatas. Mereka tidak bisa bertemu keluarga secara langsung, hanya menerima kiriman makanan dalam besek sebagai pengganti kehadiran orang-orang tercinta.

Tunjangan Hari Raya

Ada satu momen yang selalu dinantikan para pekerja di Indonesia setiap menjelang lebaran, yakni pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Ia hadir bukan sekadar sebagai tambahan penghasilan, tetapi sebagai “penyelamat musiman” yang menopang berbagai kebutuhan. Dari belanja dapur, baju baru, hingga ongkos mudik. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi global, dinamika THR tahun ini memperlihatkan sisi yang lebih kompleks. Antara harapan dan kegelisahan.

Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa THR tetap menjadi komponen penting dalam siklus ekonomi Lebaran. Namun, pencairannya tidak selalu berjalan mulus. Dari hasil jajak pendapat pada awal Maret 2026, baru sekitar 27 persen responden yang mengaku telah menerima THR. Sementara itu, sebagian lainnya masih menunggu, bahkan ada yang belum mengetahui apakah mereka akan menerima hak tersebut atau tidak.

Perbedaan ini terlihat jelas antara pekerja sektor publik dan swasta. Aparatur sipil negara (ASN) cenderung lebih pasti karena jadwal pencairan THR telah diatur oleh pemerintah. Sebaliknya, pekerja swasta menghadapi ketidakpastian yang lebih besar. Meskipun aturan mewajibkan pembayaran paling lambat tujuh hari sebelum hari raya, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menunda, mencicil, atau bahkan tidak membayarkan THR sama sekali.

Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari situasi ekonomi yang lebih luas. Ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, berdampak pada kenaikan harga energi dan memicu ketidakpastian ekonomi. Dalam situasi seperti ini, banyak perusahaan memilih bersikap hati-hati, bahkan menekan biaya operasional untuk bertahan. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk menjelang lebaran.

Pulang ke Rumah

Setiap menjelang lebaran, Indonesia seperti bergerak serentak. Jalan raya dipenuhi kendaraan, terminal dan stasiun dipadati orang, sementara bandara sibuk melayani arus penumpang yang tak ada habisnya. Fenomena ini dikenal dengan satu kata yang sangat khas Indonesia, yakni mudik. Ia bukan sekadar perjalanan pulang kampung, melainkan sebuah tradisi sosial yang sarat makna emosional, sejarah, dan budaya.

Secara sederhana, mudik berarti pulang ke kampung halaman menjelang hari raya. Namun jika ditelusuri lebih jauh, tradisi ini memiliki akar sejarah yang panjang. Menurut berbagai catatan sejarah, tradisi pulang ke kampung sebenarnya sudah dikenal sejak masa kerajaan di Jawa. Saat itu para perantau yang bekerja di kota atau pusat pemerintahan akan kembali ke desa asalnya untuk membersihkan makam leluhur dan berkumpul dengan keluarga menjelang hari-hari penting. Kebiasaan ini kemudian berkembang dan semakin kuat ketika masyarakat Indonesia mengalami urbanisasi besar-besaran pada abad ke-20.

Lonjakan tradisi mudik terutama terjadi pada masa Orde Baru ketika pembangunan ekonomi mendorong banyak orang desa merantau ke kota. Ketika lebaran tiba, mereka pulang untuk bertemu keluarga. Pemerintah bahkan sempat memberikan subsidi bahan bakar yang membuat biaya transportasi lebih terjangkau. Akibatnya, jumlah pemudik meningkat drastis dari tahun ke tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang yang melakukan mudik bahkan mendekati 200 juta orang, menjadikannya salah satu mobilitas manusia terbesar di dunia yang terjadi secara serentak.

Namun yang menarik, alasan utama orang mudik sebenarnya sangat sederhana: rumah. Bagi banyak orang Indonesia, rumah bukan sekadar bangunan dengan dinding dan atap. Rumah adalah tempat di mana kenangan masa kecil tersimpan. Ia adalah ruang emosional yang membentuk identitas seseorang. Dalam pandangan para ahli, rumah lebih merupakan sebuah perasaan daripada sekadar struktur fisik. Itulah sebabnya seseorang bisa memiliki rumah di kota, tetapi tetap merasa bahwa “rumah sebenarnya” berada di kampung halaman.

Candu di Balik Layar

Pernahkah Anda melihat iklan di media sosial yang menawarkan kemenangan instan dengan modal receh? Atau mendengar cerita tentang seorang kepala keluarga yang nekat menjual asetnya demi mengejar jackpot yang tak kunjung datang? Selamat datang di era di mana meja judi tidak lagi beralaskan taplak hijau di kasino mewah, melainkan bersembunyi di balik layar ponsel pintar yang kita genggam setiap saat.

 

Judi adalah anomali peradaban. Ia dibenci secara moral, dilarang secara hukum, namun dicintai secara sembunyi-sembunyi oleh banyak orang. Untuk memahami mengapa fenomena ini begitu sulit diberantas, kita perlu membedahnya melalui perjalanan waktu yang panjang, data statistik yang tajam, dan jerat hukum yang melingkupinya.

 

Judi sering disebut sebagai salah satu kegiatan tertua manusia. Merujuk pada laporan National Geographic, sejarah perjudian dapat ditarik hingga masa Paleolitikum. Para arkeolog menemukan astragali atau tulang sendi hewan yang sudah dihaluskan di situs-situs purba, yang diyakini sebagai bentuk awal dari dadu. Manusia tampaknya memiliki kecenderungan bawaan untuk berspekulasi terhadap ketidakpastian sejak ribuan tahun lalu.

 

Di Nusantara, jejak ini terekam sangat kuat dan jauh lebih tua dari yang kita bayangkan. Melansir Historia, praktik judi sudah mendarah daging sejak masa Jawa Kuno. Pada prasasti-prasasti dari abad ke-9 hingga ke-10, terdapat istilah seperti macu atau mabot (bermain dadu). Bahkan, saking populernya, relief di Candi Jago di Malang menggambarkan adegan orang yang sedang asyik bermain dadu dengan ekspresi yang sangat intens.

Mengelola Jejak Digital

Pernahkah Anda menemukan foto lama di galeri ponsel, lengkap dengan gaya rambut yang menurut Anda sangat keren saat itu, namun kini membuat Anda sedikit mengernyit sambil tersenyum simpul? Begitulah kira-kira rasanya ketika kita secara tidak sengaja bertemu kembali dengan jejak digital politik dari masa lalu.

 

Baru-baru ini saya menemukan sebuah tangkapan layar dari tahun 2019. Tertulis sebuah kutipan tentang kekuasaan dan cara kerjanya, “Pembuat hoax terbaik adalah penguasa, karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statistik dia punya, media punya.” Dikirim melalui akun resmi sebuah partai politik. Ditanggapi oleh seseorang dengan istilah menarik yang disematkan di sana. Ia menulis, “Kini kita tahu siapa produsen kebohongan dan hoax yang STM (Sistematik, Terstruktur, Massif).” STM, sebuah akronim yang dulu terasa sangat garang, seolah-olah kita sedang membicarakan operasi rahasia dalam novel spionase tingkat tinggi. Postingan tersebut bertiti masa 18 Februari 2019.

 

Menariknya, mereka yang dulu menuliskan atau mendukung narasi tersebut, beberapa tahun berselang berada di posisi yang mereka bicarakan. Ya, karena tawaran koalisi maupun menang pemilihan. Tentunya, sebagai pihak yang memerintah (baca: pemerintah). Ketika mereka berada di luar pagar istana, dunia terlihat seperti hitam dan putih, yang melihat kebijakan sebagai teka-teki yang sengaja dibuat rumit, dan informasi resmi sebagai sesuatu yang harus selalu dicurigai. Saat itu, kata-kata seperti “hoax” atau “produsen kebohongan” menjadi alat tukar komunikasi yang sangat murah dan mudah digunakan untuk mengkritik peralatan yang dimiliki penguasa.

 

Namun, saat kursi kekuasaan itu berpindah dan mereka mendudukinya, dunia tiba-tiba berubah menjadi penuh gradasi abu-abu. Peralatan yang dulu dianggap sebagai mesin pembuat hoax oleh diri mereka di masa lalu, kini tiba-tiba tampak seperti instrumen edukasi publik. Data statistik yang dulu dianggap manipulasi, kini menjadi landasan objektif kebijakan. Media yang dulu dianggap berpihak, kini dipandang sebagai mitra strategis desiminasi informasi.