Tunjangan Hari Raya

Setiap menjelang Lebaran, ada satu momen yang selalu dinantikan para pekerja di Indonesia, yakni pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Ia hadir bukan sekadar sebagai tambahan penghasilan, tetapi sebagai “penyelamat musiman” yang menopang berbagai kebutuhan. Dari belanja dapur, baju baru, hingga ongkos mudik. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi global, dinamika THR tahun ini memperlihatkan sisi yang lebih kompleks. Antara harapan dan kegelisahan.

Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa THR tetap menjadi komponen penting dalam siklus ekonomi Lebaran. Namun, pencairannya tidak selalu berjalan mulus. Dari hasil jajak pendapat pada awal Maret 2026, baru sekitar 27 persen responden yang mengaku telah menerima THR. Sementara itu, sebagian lainnya masih menunggu, bahkan ada yang belum mengetahui apakah mereka akan menerima hak tersebut atau tidak.

Perbedaan ini terlihat jelas antara pekerja sektor publik dan swasta. Aparatur sipil negara (ASN) cenderung lebih pasti karena jadwal pencairan THR telah diatur oleh pemerintah. Sebaliknya, pekerja swasta menghadapi ketidakpastian yang lebih besar. Meskipun aturan mewajibkan pembayaran paling lambat tujuh hari sebelum hari raya, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menunda, mencicil, atau bahkan tidak membayarkan THR sama sekali.

Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari situasi ekonomi yang lebih luas. Ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, berdampak pada kenaikan harga energi dan memicu ketidakpastian ekonomi. Dalam situasi seperti ini, banyak perusahaan memilih bersikap hati-hati, bahkan menekan biaya operasional untuk bertahan. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk menjelang lebaran.

Kasus-kasus PHK yang terjadi mendekati hari raya menjadi sorotan serius. Tidak sedikit perusahaan yang diduga melakukan efisiensi dengan cara yang problematis, seperti memaksa pekerja mengundurkan diri agar terhindar dari kewajiban membayar THR. Praktik semacam ini bukan hanya melanggar aturan ketenagakerjaan, tetapi juga memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap pekerja dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa tren pelanggaran THR masih cukup tinggi. Pada tahun 2025, terdapat lebih dari 2.300 aduan terkait pembayaran THR yang melibatkan lebih dari 1.500 perusahaan. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pola ini menunjukkan bahwa persoalan THR bukanlah kasus sporadis, melainkan masalah struktural yang terus berulang setiap tahun.

Di tengah dinamika tersebut, THR tetap memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat. Bagi sebagian besar pekerja, THR adalah “bantalan” utama untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Survei menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat responden merasa THR mereka cukup untuk membiayai kebutuhan hari raya. Namun, tidak sedikit pula yang merasa jumlahnya tidak mencukupi.

Bagi kelompok yang kekurangan, berbagai strategi dilakukan. Ada yang menggunakan tabungan, memanfaatkan gaji bulanan, atau meminta bantuan keluarga. Bahkan, sebagian kecil terpaksa berutang atau menggadaikan barang demi memenuhi kebutuhan lebaran. Fakta ini memperlihatkan bahwa di balik kemeriahan hari raya, ada tekanan ekonomi yang tidak selalu terlihat di permukaan.

Dalam konteks yang lebih luas, dinamika THR juga berkaitan dengan perputaran ekonomi nasional. Lebaran menjadi salah satu momen terbesar konsumsi rumah tangga di Indonesia. Ketika THR dibayarkan secara penuh dan tepat waktu, daya beli masyarakat meningkat, yang pada gilirannya mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern.

Sebaliknya, ketika THR tidak dibayarkan atau jumlahnya berkurang, efeknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga oleh perekonomian secara keseluruhan. Konsumsi menurun, perputaran uang melambat, dan pelaku usaha kecil kehilangan momentum penting. Dalam struktur ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, gangguan pada THR bisa berdampak cukup signifikan.

Karena itu, pengawasan terhadap pembayaran THR menjadi krusial. Negara tidak hanya perlu memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan, tetapi juga melindungi pekerja dari praktik-praktik yang merugikan. Lebih dari itu, THR seharusnya dilihat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari mekanisme menjaga stabilitas sosial dan ekonomi menjelang hari raya.

Pada akhirnya, THR adalah cerminan dari relasi antara pekerja, perusahaan, dan negara. Di satu sisi, ia membawa harapan akan lebaran yang lebih layak dan bermakna. Namun di sisi lain, ia juga memperlihatkan kerentanan yang masih dihadapi banyak pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi.

Di antara ketupat, opor, dan tradisi mudik, THR tetap menjadi simbol penting. Bukan hanya tentang uang, tetapi tentang rasa aman, bahwa di hari raya, setiap orang berhak merayakan dengan tenang.