Anggaran MBG dan Realitasnya

Klaim Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa Rp32,1 triliun anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dicairkan hanya dalam 1,5 bulan memang terdengar impresif. Bahkan, ia menyebut belum pernah ada kementerian atau lembaga yang mencapai angka serupa dalam waktu secepat itu. Namun, dalam kebijakan publik, kecepatan belanja bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Justru, semakin besar dan cepat anggaran digelontorkan, semakin penting pula memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan dampak jangka panjangnya.

 

Program MBG sendiri memiliki skala yang luar biasa. Pada tahun 2026, total anggarannya mencapai sekitar Rp335 triliun, dengan 93 persen dana disalurkan langsung ke daerah melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan target puluhan juta penerima manfaat, program ini memang dirancang sebagai intervensi besar untuk mengatasi persoalan gizi, termasuk stunting yang masih berada di kisaran 20 persen lebih.

 

Dari perspektif ekonomi makro, klaim bahwa setiap 1 rupiah belanja MBG dapat menciptakan efek ekonomi hingga tujuh kali lipat terdengar optimistis. Teori multiplier effect memang mengakui bahwa belanja publik di sektor konsumsi dasar seperti pangan bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Permintaan terhadap telur, ikan, sayur, hingga susu meningkat, dan sektor pertanian maupun peternakan ikut terdorong.

 

Namun, asumsi multiplier sebesar itu sering kali diperdebatkan para ekonom. Efek pengganda sangat bergantung pada struktur ekonomi, rantai pasok lokal, serta tingkat kebocoran anggaran. Jika bahan pangan banyak didatangkan dari luar daerah, atau bahkan impor, maka dampak terhadap petani lokal bisa jauh lebih kecil dari yang diproyeksikan. Tanpa data terbuka tentang sumber pasokan dan harga kontrak, klaim multiplier berlipat-lipat tersebut sulit diverifikasi.

 

Klaim lain yang cukup mencolok adalah peningkatan nilai tukar petani (NTP) hingga 125 akibat MBG. Secara teori, peningkatan permintaan pangan memang dapat mengangkat harga jual hasil pertanian. Namun, NTP tidak hanya dipengaruhi harga output, tetapi juga biaya produksi. Jika harga pakan, pupuk, atau energi ikut naik akibat lonjakan permintaan, maka kesejahteraan petani belum tentu meningkat secara signifikan.

 

Lebih jauh, indikator ekonomi yang dikaitkan dengan MBG, seperti lonjakan pembelian sepeda motor oleh pegawai SPPG atau pengadaan puluhan ribu kendaraan pikap, juga perlu dibaca secara hati-hati. Data internal menyebut sekitar 60 persen pegawai SPPG membeli sepeda motor, dan sekitar 45.000 unit pikap dibutuhkan untuk operasional dapur. Secara kasatmata, ini memang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi baru. Namun, pembelian kendaraan sering kali berbasis kredit. Artinya, ia bisa mencerminkan ekspansi utang rumah tangga, bukan peningkatan pendapatan riil.

 

Dari sisi fiskal, besarnya anggaran MBG juga menimbulkan pertanyaan prioritas. Dalam konteks APBN, Rp 335 triliun bukan angka kecil. Bahkan, beberapa pengamat menilai program ini berpotensi membebani anggaran negara jika tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi yang cukup. Kekhawatiran ini muncul karena program bersifat konsumtif dan membutuhkan pendanaan berulang setiap tahun, bukan investasi yang sekali bangun lalu selesai.

 

Selain aspek ekonomi, faktor kualitas pelaksanaan juga menjadi sorotan. Laporan media menyebut adanya berbagai kasus keracunan makanan sejak program diluncurkan, meski pemerintah menyatakan proporsinya kecil dibanding total penerima. Ini menunjukkan bahwa tantangan utama program berskala besar bukan hanya anggaran, tetapi juga standar keamanan pangan, manajemen logistik, dan pengawasan di lapangan.

 

Di sisi lain, tujuan utama MBG untuk perbaikan gizi dan kualitas sumber daya manusia, memang memiliki landasan kuat. Studi tentang konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa masalah gizi tidak selalu disebabkan kemiskinan semata, tetapi juga pola konsumsi yang kurang sehat. Dalam konteks ini, intervensi negara melalui program makan bergizi bisa menjadi instrumen kebijakan sosial yang penting.

 

Namun, pelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa program makan gratis hanya efektif jika terintegrasi dengan kebijakan lain, seperti pendidikan gizi, sanitasi, layanan kesehatan, dan penguatan produksi pangan lokal. Tanpa integrasi tersebut, program berisiko menjadi sekadar belanja konsumsi besar tanpa dampak struktural.

 

Pada akhirnya, program MBG memang memiliki potensi ekonomi dan sosial yang signifikan. Tetapi, besarnya anggaran dan kecepatan pencairan tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan. Yang lebih penting adalah apakah dana tersebut benar-benar memperbaiki kualitas gizi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa transparansi data, evaluasi independen, dan pengawasan ketat, klaim keberhasilan program sebesar apa pun akan selalu menyisakan tanda tanya.