Para Konglomerat

Dalam dua hari berturut-turut, Presiden Prabowo Subianto bertemu para pengusaha besar nasional. Pertemuan itu disebut membahas sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, mulai dari investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga program prioritas nasional. Dalam keterangan resmi, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan peran pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan ekonomi global serta mendorong pembangunan nasional.

 

Bagi banyak pengamat, pola ini bukan hal baru. Sejarah ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa hubungan erat antara negara dan pengusaha besar sudah berlangsung sejak lama. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto membangun jaringan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan sebagai motor pembangunan. Para konglomerat yang menikmati kemudahan akses kebijakan dan perizinan kemudian dikenal sebagai taipan Orde Baru. Pada masa itu pula muncul inisiatif seperti Yayasan Prasetya Mulya, yang dibentuk oleh kelompok pengusaha untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan nasional.

 

Pola hubungan negara dan konglomerat tidak berhenti setelah reformasi. Pada era Presiden Joko Widodo, pemerintah juga aktif mengajak kelompok usaha besar untuk mendukung proyek infrastruktur, hilirisasi industri, dan investasi. Bahkan, di masa awal pemerintahan Prabowo, pertemuan dengan para taipan juga telah dilakukan untuk membahas industrialisasi, investasi, hingga program makan bergizi gratis.

 

Fenomena ini sebenarnya bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari perspektif ekonomi pembangunan, kerja sama antara negara dan sektor swasta besar dianggap penting untuk mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Banyak negara Asia Timur, seperti Korea Selatan dan Jepang, juga menggunakan model kolaborasi erat antara negara dan konglomerat untuk mendorong industrialisasi. Dalam konteks ini, pengusaha besar dipandang sebagai lokomotif ekonomi yang mampu menarik rantai pasok, teknologi, dan pasar.

 

Namun, perspektif kedua mengingatkan tentang risiko konsentrasi ekonomi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh kelompok usaha besar dengan jaringan yang saling terkait. Dalam beberapa sektor, pangsa pasar dikuasai oleh sedikit perusahaan besar. Penelitian tentang superstar firms di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan raksasa memang bisa menciptakan efek limpahan produktivitas, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan dan misalokasi sumber daya di dalam industri.

 

Secara historis, kritik terhadap struktur ekonomi yang terkonsentrasi sudah muncul sejak akhir Orde Baru. Krisis moneter pada tahun1997–1998 memperlihatkan bagaimana rapuhnya sistem yang terlalu bergantung pada segelintir kelompok usaha besar dengan hubungan dekat ke kekuasaan. Reformasi kemudian melahirkan berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Persaingan Usaha dan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk mencegah praktik monopoli dan kartel.

 

Dari perspektif hukum, konstitusi Indonesia sebenarnya menempatkan ekonomi dalam kerangka keadilan sosial. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga tersebar secara merata melalui koperasi, UMKM, dan sektor rakyat.

 

Di titik inilah pertemuan presiden dengan para konglomerat sering menjadi bahan perdebatan. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan investasi besar untuk mencapai target pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan membiayai program sosial. Di sisi lain, publik berharap agar kebijakan ekonomi tidak semakin memperkuat konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok.

 

Sejarah menunjukkan bahwa mengumpulkan para konglomerat di sekitar kekuasaan tidak otomatis mengubah struktur ekonomi yang timpang. Tanpa reformasi structural, seperti penegakan hukum persaingan usaha, reformasi perpajakan, dukungan serius pada UMKM, serta pemerataan akses kredit dan teknologi, pertumbuhan ekonomi cenderung tetap terpusat.

 

Pertemuan Presiden Prabowo dengan para pengusaha besar karenanya bisa dibaca sebagai langkah pragmatis dalam menggalang dukungan ekonomi. Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh kebijakan lanjutan: apakah hanya memperkuat kolaborasi dengan kelompok usaha besar, atau sekaligus membuka ruang lebih luas bagi ekonomi rakyat.

 

Pada akhirnya, tantangan utama bukan sekadar mengajak konglomerat duduk satu meja dengan presiden, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa hingga ke lapisan terbawah. Sejarah Indonesia memperlihatkan, kemitraan negara dan pengusaha bisa menjadi mesin pembangunan, tetapi tanpa keseimbangan kebijakan, ia juga bisa menjadi sumber ketimpangan yang berulang.