Kebijakan Koperasi Desa

Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) muncul sebagai salah satu inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa. Gagasan ini berangkat dari keyakinan bahwa koperasi dapat menjadi sarana distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Dalam sejarah pembangunan Indonesia, koperasi memang memiliki tempat penting, terutama sejak masa awal kemerdekaan ketika konsep ekonomi kerakyatan diperkenalkan sebagai alternatif dari model ekonomi yang terlalu terpusat pada modal besar.

 

Namun, setiap kebijakan besar selalu menghadapi ujian yang sama, yakni kesiapan perencanaan dan kemampuan implementasi. Program Kopdes MP menjadi contoh menarik untuk melihat bagaimana kebijakan yang ambisius diuji oleh realitas lapangan yang beragam.

 

Pada tahap awal, konsep Kopdes MP dirancang dengan pendekatan partisipatif. Desa diminta membentuk koperasi melalui musyawarah, lalu menyusun proposal untuk memperoleh pinjaman dari bank-bank milik negara. Skema ini secara teoritis memberikan ruang bagi desa untuk menyesuaikan rencana usaha dengan potensi lokal. Bank juga memiliki peran penting dalam menilai kelayakan usaha, sehingga pembiayaan dapat disesuaikan dengan kemampuan koperasi.

 

Namun, pelaksanaan skema tersebut tidak berjalan mulus. Perbedaan kapasitas antar desa menjadi kendala utama. Tidak semua desa memiliki sumber daya manusia yang mampu menyusun proposal bisnis, apalagi mengelola usaha koperasi dalam skala miliaran rupiah. Di sisi lain, target program yang mencakup puluhan ribu desa menuntut percepatan pelaksanaan.

Anggaran MBG dan Realitasnya

Klaim Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa Rp32,1 triliun anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dicairkan hanya dalam 1,5 bulan memang terdengar impresif. Bahkan, ia menyebut belum pernah ada kementerian atau lembaga yang mencapai angka serupa dalam waktu secepat itu. Namun, dalam kebijakan publik, kecepatan belanja bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Justru, semakin besar dan cepat anggaran digelontorkan, semakin penting pula memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan dampak jangka panjangnya.

 

Program MBG sendiri memiliki skala yang luar biasa. Pada tahun 2026, total anggarannya mencapai sekitar Rp335 triliun, dengan 93 persen dana disalurkan langsung ke daerah melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan target puluhan juta penerima manfaat, program ini memang dirancang sebagai intervensi besar untuk mengatasi persoalan gizi, termasuk stunting yang masih berada di kisaran 20 persen lebih.

 

Dari perspektif ekonomi makro, klaim bahwa setiap 1 rupiah belanja MBG dapat menciptakan efek ekonomi hingga tujuh kali lipat terdengar optimistis. Teori multiplier effect memang mengakui bahwa belanja publik di sektor konsumsi dasar seperti pangan bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Permintaan terhadap telur, ikan, sayur, hingga susu meningkat, dan sektor pertanian maupun peternakan ikut terdorong.

 

Namun, asumsi multiplier sebesar itu sering kali diperdebatkan para ekonom. Efek pengganda sangat bergantung pada struktur ekonomi, rantai pasok lokal, serta tingkat kebocoran anggaran. Jika bahan pangan banyak didatangkan dari luar daerah, atau bahkan impor, maka dampak terhadap petani lokal bisa jauh lebih kecil dari yang diproyeksikan. Tanpa data terbuka tentang sumber pasokan dan harga kontrak, klaim multiplier berlipat-lipat tersebut sulit diverifikasi.

 

Klaim lain yang cukup mencolok adalah peningkatan nilai tukar petani (NTP) hingga 125 akibat MBG. Secara teori, peningkatan permintaan pangan memang dapat mengangkat harga jual hasil pertanian. Namun, NTP tidak hanya dipengaruhi harga output, tetapi juga biaya produksi. Jika harga pakan, pupuk, atau energi ikut naik akibat lonjakan permintaan, maka kesejahteraan petani belum tentu meningkat secara signifikan.

Gaza yang Terluka

Gaza hari ini bukan sekadar nama wilayah di peta. Ia telah berubah menjadi simbol penderitaan manusia yang berlangsung terlalu lama, terlalu nyata, dan terlalu sering diabaikan. Cerita-cerita dari lapangan, seperti yang dialami Mohammad Sager, Yassin Marouf, atau Haneen al-Mabhouh, memperlihatkan wajah perang yang paling telanjang. Ada kelaparan, amputasi anggota badan, kehilangan keluarga, dan masa depan yang hancur.

 

Di satu sisi, dunia melihat konflik ini melalui angka. Puluhan ribu korban tewas, ribuan orang kehilangan anggota tubuh, dan puluhan ribu lainnya menunggu perawatan medis yang tak kunjung datang. Namun, di sisi lain, perang di Gaza adalah kisah manusia. Kisah tentang ayah yang mempertaruhkan nyawa demi sekantong tepung, pemuda yang kehilangan kaki, atau ibu yang kehilangan seluruh anaknya dalam satu malam.

 

Kisah Sager menggambarkan betapa bantuan kemanusiaan di Gaza bahkan bisa berubah menjadi jebakan maut. Ia merangkak di pinggir jalan agar tak tertembak, hanya demi makanan untuk anak-anaknya. Namun, pulang dengan tangan kosong. Keesokan hari, ia kembali lagi, bukan karena berani, melainkan karena lapar yang tak bisa ditunda.

 

Situasi seperti ini menunjukkan bahwa perang di Gaza bukan hanya soal pertempuran militer, tetapi juga soal kontrol atas kehidupan sehari-hari warga sipil. Ketika akses makanan, obat, dan bantuan dibatasi, maka kelaparan dan penyakit menjadi senjata tak kasatmata.

Gentengisasi dan Kuningisasi

Setiap rezim memiliki warna, simbol, dan bahasa pembangunannya sendiri. Pada era Orde Baru, salah satu simbol paling kuat (meski sering luput dari ingatan generasi pasca-Reformasi) adalah kuningisasi, yaitu praktik penyeragaman warna fasilitas publik, dari kantor desa, jembatan, pagar sekolah, hingga atribut birokrasi, ke warna kuning yang identik dengan negara dan kekuasaan. Kuning kala itu bukan sekadar cat, namun bahasa visual politik sebagai penanda keteraturan, loyalitas, dan stabilitas.

 

Di era kini, ketika Presiden Prabowo Subianto menggagas gentengisasi nasional, ingatan historis tentang kuningisasi itu kembali relevan. Bukan karena genteng identik dengan satu partai atau ideologi, melainkan karena keduanya berbagi satu benang merah penting, yakni hasrat negara untuk menata ruang hidup rakyat melalui simbol visual yang seragam.

 

Gentengisasi dipromosikan sebagai kebijakan yang berangkat dari kebutuhan praktis, agar rumah lebih sejuk, lingkungan lebih indah, dan industri lokal bergerak. Narasinya ekologis dan ekonomis, jauh dari bahasa politik Orde Baru yang terang-terangan ideologis. Namun, seperti kuningisasi di masa lalu, gentengisasi bekerja pada level yang sama, dengan mengubah tampilan fisik keseharian warga sebagai representasi keberhasilan negara.

 

Pada masa Orde Baru, kuningisasi hadir dalam konteks stabilitas politik. Negara ingin ruang publik terlihat tertib, seragam, dan mudah dikenali sebagai “milik negara”. Warna kuning menjadi alat visual yang sederhana namun efektif, yang menandai kehadiran negara sampai ke desa-desa. Tidak ada instruksi eksplisit bahwa rakyat harus menyukai warna kuning. Namun, dalam praktiknya, pilihan warna lain menjadi sulit, bahkan dianggap menyimpang.

Adopsi dan Identitas yang Hilang

Bagi banyak orang, adopsi identik dengan kisah kemanusiaan. Anak yang kehilangan keluarga mendapatkan rumah baru, sementara pasangan yang ingin memiliki anak memperoleh harapan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa praktik adopsi tidak selalu berjalan dengan niat mulia. Laporan BBC Indonesia tentang skandal perdagangan anak berkedok adopsi membuka sisi gelap dari praktik yang pernah terjadi puluhan tahun lalu, ketika ribuan anak Indonesia dibawa ke luar negeri melalui proses yang tidak sah.

 

Investigasi tersebut mengungkap bahwa lebih dari 3.000 anak Indonesia diadopsi ke Belanda pada dekade 1970-an hingga awal 1980-an, sebagian besar dengan dokumen palsu.  Praktik ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari panti asuhan, klinik bersalin, hingga jaringan perantara yang bekerja lintas negara. Dalam beberapa kasus, anak-anak bahkan diculik dari keluarganya, lalu dijual melalui sistem adopsi yang tampak legal di atas kertas.

 

Kisah Yanien Veenendaal menjadi gambaran nyata tragedi tersebut. Ia mengaku diambil paksa dari keluarganya di Semarang saat berusia 10 tahun, kemudian dipindahkan ke panti asuhan di Jakarta sebelum diadopsi ke Belanda dengan identitas baru. Nama, tanggal lahir, dan identitas orang tuanya diganti. Ia baru menyadari sebagai korban perdagangan anak setelah dewasa.

 

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa korban bukan hanya anak yang diadopsi. Orang tua kandung yang kehilangan anak, serta orang tua angkat yang merasa diperdaya, juga mengalami trauma dan konflik batin. BBC menyebut situasi ini sebagai “segitiga korban”: anak, orang tua kandung, dan orang tua angkat sama-sama dirugikan oleh sistem yang tidak transparan.

Pers di Persimpangan Zaman

Di awal abad ke-20, surat kabar bukan sekadar lembaran berita, namun sebagai senjata. Tirto Adhi Soerjo menjadikan Medan Prijaji sebagai ruang perlawanan terhadap ketidakadilan penjajah kolonial. Dari halaman-halaman koran itu, gagasan kebangsaan menyebar, membentuk kesadaran bahwa Hindia Belanda bukan sekadar wilayah administratif, melainkan tanah air yang layak diperjuangkan.

 

Sejarah pers Indonesia selalu bergerak beriringan dengan sejarah politiknya. Pada masa kolonial, pers tumbuh sebagai alat perlawanan. Medan Prijaji yang terbit pada 1907 sering disebut sebagai koran pertama yang dikelola pribumi dengan perspektif politik yang jelas. Oplahnya memang tidak besar, diperkirakan hanya beberapa ribu eksemplar, tetapi pengaruhnya melampaui jumlah cetakannya. Koran tersebut menjadi inspirasi lahirnya pers pergerakan di berbagai daerah.

 

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), pers mengalami masa paling gelap. Banyak surat kabar ditutup, wartawan ditangkap, dan media massa dipaksa menjadi alat propaganda. Namun, begitu Indonesia merdeka, pers bangkit kembali sebagai alat perjuangan. Surat kabar seperti Berita Indonesia dan Merdeka menjadi corong republik yang baru lahir.

 

Memasuki masa Orde Lama, pers mulai terbelah oleh kepentingan politik. Banyak media massa berafiliasi dengan partai. Situasi semakin berat pada masa Orde Baru. Negara mengontrol pers melalui sistem Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Tanpa izin itu, media massa tidak bisa terbit. Sejarah mencatat terjadinya sejumlah pembredelan.

Desakralisasi Jabatan Publik

Gagasan bahwa pejabat publik harus hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan tidak memamerkan kekuasaan, sesungguhnya bukan gagasan baru dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut justru menjadi salah satu cita-cita politik sejak masa pergerakan nasional. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa kesakralan pejabat, jarak sosial, dan privilese berlebihan kerap muncul kembali dalam bentuk baru, seperti penyakit yang sulit disembuhkan.

 

Desakralisasi pejabat publik mengingatkan bahwa tradisi pejabat yang hidup jauh dari rakyat bukan sekadar fenomena modern, melainkan warisan panjang sistem feodal dan kolonial. Pada masa kolonial, para bupati dan pejabat lokal hidup dengan kemewahan, diiringi rombongan besar, dan menuntut penghormatan dari rakyat. Mereka bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga simbol kekuasaan yang disakralkan.

 

Dalam sistem birokrasi kolonial, para pejabat tradisional diberi gaji, tunjangan, dan berbagai fasilitas, sehingga hidup dalam kemewahan. Bahkan ada bupati yang memperoleh penghasilan puluhan ribu gulden, sementara buruh perkebunan hanya mendapat upah kurang dari satu gulden per bulan. Perbedaan ekstrem ini menciptakan jarak sosial yang tajam antara elite dan rakyat, sekaligus melanggengkan budaya feodal yang memuliakan jabatan, bukan pelayanan publik.

 

Multatuli pernah menyebut orang Jawa dilecut oleh dua kekuasaan sekaligus: kolonialisme Belanda dan feodalisme bangsanya sendiri. Kalimat itu tidak hanya menggambarkan situasi abad ke-19, tetapi juga menjadi peringatan tentang bahaya jika negara modern tidak berhasil memutus warisan mental feodal tersebut.

Menjaga Martabat Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak dibentuk pasca-Reformasi, MK berperan menjaga konstitusi, menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945, serta memastikan agar produk legislasi dan praktik kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusional. Oleh karena itu, kualitas dan independensi hakim konstitusi menjadi faktor kunci bagi terjaganya kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

 

Belakangan, proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi kembali menjadi perhatian publik. Misalnya diskusi yang diselenggarakan oleh Constitutional and Administrative Law Society (CALS), sebuah forum yang terdiri dari akademisi dan praktisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dalam diskusi pada pada akhir Januari 2026 CALS menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi mekanisme seleksi hakim MK, khususnya yang dilakukan oleh lembaga pengusul. Perhatian ini patut dipahami sebagai bagian dari kepedulian masyarakat sipil dan komunitas akademik terhadap penguatan institusi konstitusional, bukan semata sebagai kritik personal terhadap individu tertentu.

 

Secara konstitusional, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa hakim MK berjumlah sembilan orang dan masing-masing diajukan tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Formulasi ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antarcabang kekuasaan sekaligus mencegah dominasi satu lembaga dalam pengisian hakim konstitusi. Namun, konstitusi tidak merinci bagaimana mekanisme seleksi tersebut harus dijalankan.

 

Ketiadaan pengaturan rinci dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi membuat setiap lembaga pengusul memiliki keleluasaan dalam menentukan prosedur seleksi. Di satu sisi, hal ini memberikan ruang fleksibilitas. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai standar transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Inilah masalah yang banyak disorot oleh para pakar hukum tata negara.