Ketika Keraton Turun ke Jalan

Reformasi 1998 sering dikenang lewat foto-foto mahasiswa menduduki gedung DPR, kerusuhan besar di beberapa kota, serta pengunduran diri Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Tetapi ada satu cerita lain yang jarang dibicarakan. Tentang bagaimana sebuah keraton Jawa ikut menjawab panggilan perubahan. Cerita itu terjadi di Yogyakarta.

Di tengah Indonesia yang sedang terbakar kemarahan sosial akibat krisis ekonomi dan represifnya Orde Baru, Yogyakarta justru relatif lebih tenang dibanding kota-kota lain. Tidak berarti Yogya bebas gejolak. Demonstrasi mahasiswa tetap berlangsung besar-besaran. Bentrokan dengan aparat juga terjadi di beberapa kawasan, seperti di Gejayan. Bahkan ada yang menjadi korban jiwa. Tetapi kota ini tidak berubah menjadi ledakan kerusuhan massal seperti yang terjadi di tempat lain.

Banyak pengamat melihat salah satu faktor pentingnya adalah peran Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Saat itu posisi Sultan sebenarnya tidak sederhana. Ia masih tercatat sebagai Ketua Golkar DIY, partai utama rezim Orde Baru. Karena itu, pada awal gelombang reformasi, Sultan cenderung berhati-hati. Ia tidak langsung berdiri di barisan demonstran. Namun ketika situasi semakin memburuk dan korban mulai berjatuhan, sikap itu perlahan berubah. 

Mengeluh di Media Sosial

Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyediakan berbagai kanal resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik. Salah satu yang paling dikenal adalah SP4N-LAPOR!, sebuah platform nasional yang menghubungkan laporan warga dengan ratusan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai persoalan—mulai dari jalan rusak, pelayanan administrasi yang lambat, hingga dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik.

Namun dalam kehidupan sehari-hari, banyak keluhan masyarakat justru lebih sering muncul di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. Foto jalan berlubang, video pelayanan publik yang mengecewakan, atau unggahan tentang lambannya birokrasi kerap lebih cepat beredar di linimasa daripada masuk ke sistem pengaduan resmi. Fenomena ini memunculkan pertanyaan menarik: mengapa warga lebih memilih ruang digital yang terbuka dibandingkan kanal resmi yang memang disediakan pemerintah?

Jawabannya tidak sesederhana soal teknologi. Fenomena ini berkaitan dengan perubahan cara masyarakat berkomunikasi sekaligus mencerminkan dinamika hubungan antara warga dan negara.

Secara sosial, media sosial menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh sistem pengaduan formal, yakni visibilitas publik. Ketika seseorang menulis keluhan di media sosial, ia tidak berbicara kepada satu institusi saja, tetapi kepada banyak orang sekaligus. Keluhan itu bisa dibaca ribuan orang, dibagikan berkali-kali, dan bahkan menarik perhatian media. Dalam beberapa kasus, tekanan publik yang muncul dari unggahan viral justru membuat masalah lebih cepat ditangani.

Sepatu dan Jarak Empati Anggaran

Sepatu mungkin hanya benda biasa. Letaknya sering tercecer di teras rumah, menumpuk di rak depan pintu, terkadang baru dicari empunya beberapa menit menjelang berangkat ke sekolah atau berangkat ke kantor. Tetapi dalam sejarah manusia, sepatu menyimpan cerita yang panjang. Sejak ribuan tahun lalu, manusia membuat alas kaki dari kulit binatang, jerami, atau kayu demi melindungi kaki dari panas, batu, dan cuaca buruk. Dari kebutuhan sederhana itu, sepatu perlahan berkembang menjadi bagian dari peradaban.

Lama-kelamaan, sepatu bukan lagi sekadar pelindung kaki. Ia menjadi penanda status sosial. Di Eropa abad pertengahan, bangsawan memakai sepatu kulit mahal, sementara rakyat biasa sering bertelanjang kaki. Sampai hari ini pun sebenarnya tidak banyak berubah. Orang bisa ditebak kelas sosialnya dari sepatu yang dipakai. Sepatu kulit mengilap di ruang rapat, sneakers mahal di mal, atau sandal jepit lusuh di pasar tradisional.

Padahal fungsi awal sepatu tetap sederhana, yakni membuat manusia bisa berjalan lebih aman dan nyaman. Namun bagi anak sekolah, sepatu sering punya makna yang lebih dalam. Banyak anak merasa percaya dirinya naik hanya karena memakai sepatu baru saat tahun ajaran dimulai. Sebaliknya, ada juga yang diam-diam minder karena sepatu mulai menganga di bagian depan atau warnanya kusam karena sering terkena air hujan.

Generasi 1990-an mungkin masih ingat bagaimana sepatu sekolah dipakai sampai solnya tipis. Ada yang dijahit berkali-kali di tukang sol pinggir jalan. Ada yang disemir setiap Minggu malam supaya Senin pagi terlihat “masih bagus”. Tidak sedikit pula adik yang memakai sepatu warisan kakaknya. Ukurannya kadang kebesaran, tetapi tetap dipakai sambil diberi tambahan kertas di ujung depan.

Beban Warisan Politik

Tulisan Coen Husain Pontoh tentang keluarga Nono Anwar Makarim dan Nadiem Makarim dalam Tragikomika Keluarga Makarim menarik bukan semata karena kritik politiknya, tetapi karena ia membuka kembali satu pertanyaan lama yang belum pernah benar-benar selesai di Indonesia. Apakah sejarah yang tidak diselesaikan akan terus menghantui generasi berikutnya? Itulah inti paling kuat dari tulisan tersebut.

Pontoh adalah penulis, aktivis kiri, editor, dan pengamat politik-ekonomi Indonesia yang dikenal lewat tulisan-tulisan bertema neoliberalisme, militerisme, demokrasi, serta sejarah gerakan kiri Indonesia. Ia berasal dari Sulawesi Utara dan pernah aktif dalam gerakan prodemokrasi era Orde Baru, termasuk berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto, ia sempat dipenjara sebagai tahanan politik.

Pontoh mencoba menghubungkan proses hukum yang kini membelit Nadiem dengan sejarah panjang kekerasan politik pasca-1965. Ia melihat ada ironi sejarah: ayah Nadiem merupakan bagian dari gerakan mahasiswa dan media yang ikut menopang lahirnya rezim Orde Baru, sementara anaknya kini dianggap sedang menghadapi sistem hukum yang mewarisi watak politik masa lalu itu sendiri.

Tulisan Pontoh sebenarnya tidak sekadar membahas Nadiem. Ia sedang berbicara tentang warisan sejarah. Dan menurutnya, Indonesia memang punya persoalan serius soal itu.

Publik yang Makin Skeptis

Kualitas sebuah rezim sering kali tidak hanya terlihat dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari cara ia membangun narasi tentang dirinya sendiri. Di era media sosial, narasi itu tidak lagi sepenuhnya dibentuk lewat pidato resmi atau konferensi pers, melainkan lewat pasukan digital yang populer disebut pendengung atau buzzer. Mereka hadir di lini masa, grup WhatsApp, kolom komentar, hingga video-video pendek yang beredar tanpa henti. Dari situlah publik perlahan membentuk persepsi: mana yang dianggap keberhasilan, mana yang dianggap ancaman, dan mana yang harus dipercaya.

Fenomena buzzer sebenarnya bukan barang baru dalam politik Indonesia. Sejak satu dekade terakhir, hampir semua kubu politik memanfaatkan strategi komunikasi digital untuk memperkuat citra dan mengendalikan opini publik. Namun menariknya, yang berubah bukan hanya isi pesan, melainkan juga gaya dan kualitas penyampaiannya.

Pada masa-masa sebelumnya, propaganda politik digital sering dikemas lebih halus. Pesan-pesan politik dibungkus lewat video kreatif, meme lucu, narasi emosional, bahkan kisah-kisah sederhana yang mudah dibagikan masyarakat. Orang bisa saja sadar bahwa ada agenda politik di baliknya, tetapi kemasannya cukup menarik untuk dikonsumsi sebagai hiburan. Politik menjadi semacam pertunjukan visual.

Sebagian buzzer kala itu bahkan berhasil menjelma menjadi figur publik baru (influencer). Mereka punya gaya bicara khas, pengikut besar, dan kemampuan membaca ritme media sosial. Politik tidak lagi terasa kaku karena dibungkus dengan bahasa populer. Dalam konteks tertentu, ini menunjukkan bahwa kekuasaan modern memahami pentingnya citra.

Solo Lautan Api

Pertengahan Mei 1998 adalah salah satu masa paling gelap dalam sejarah Indonesia modern. Di banyak kota, kemarahan sosial meledak setelah krisis ekonomi berkepanjangan, harga-harga melambung, pengangguran meningkat, dan kepercayaan terhadap rezim Orde Baru runtuh perlahan. Namun di antara semua kota yang terbakar saat itu, Surakarta atau Solo menjadi salah satu titik ledakan paling membara.

Tiga hari di Solo terasa seperti dunia yang runtuh sekaligus kehilangan arah.

Kerusuhan bermula pada tanggal 14 Mei 1998. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus berkumpul di depan Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk menyampaikan duka dan kemarahan atas tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta sehari sebelumnya. Saat itu, kematian mahasiswa Trisakti bukan lagi sekadar berita nasional. Ia menjadi simbol bahwa negara telah kehilangan kemampuan mendengar suara rakyat tanpa kekerasan.

Awalnya demonstrasi berjalan seperti aksi mahasiswa pada umumnya. Tetapi suasana berubah ketika mahasiswa mencoba keluar menuju Jalan Solo–Kartasura dan aparat menghadang dengan barikade. Saling dorong berubah menjadi lempar batu. Aparat membalas dengan gas air mata dan peluru karet. Situasi memanas. Emosi meledak.

Simbol yang (Terasa) Menakutkan

Di banyak negara, kekuasaan sering kali tidak takut pada senjata, melainkan pada simbol. Sebab simbol bekerja diam-diam. Ia masuk ke kepala orang, hidup di obrolan warung kopi, muncul di kaus, stiker, meme, sampai spanduk jalanan. Simbol tidak selalu membutuhkan pidato panjang. Kadang cukup satu gambar, satu nama, atau satu bendera, lalu orang-orang mengerti pesan yang hendak disampaikan.

Indonesia pernah mengalami fase itu menjelang Pemilu 1997. Ketika rezim Orde Baru begitu khawatir terhadap istilah “Mega-Bintang”.

Fenomena ini lahir setelah pemerintah mengesahkan PDI kubu Soerjadi dan menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan partai. Peristiwa itu memuncak pada tragedi Kudatuli 27 Juli 1996, ketika kantor PDI pro-Mega diserbu. Pemerintah mungkin mengira masalah selesai setelah struktur partai berhasil “diamankan”. Tetapi mereka lupa satu hal penting: organisasi bisa direbut, namun simpati publik jauh lebih sulit dikendalikan.

Ketika Mega memutuskan memboikot Pemilu tahun 1997, dukungan terhadapnya justru membesar. Nama Mega berubah menjadi simbol perlawanan diam-diam terhadap kekuasaan. Akhirnya, lahir istilah “Mega-Bintang”, gabungan nama Mega dengan lambang Bintang milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta figur Sri Bintang Pamungkas.

Persaingan Guru dan Media Sosial

Di era media sosial, guru masa kini menghadapi tantangan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh generasi sebelumnya. Mereka bukan hanya dituntut mengajar, tetapi juga tampil menarik, aktif di dunia digital, dekat dengan tren, bahkan kadang harus memahami “selera algoritma”. Di satu sisi, hal tersebut tampak modern dan relevan dengan zaman. Namun di sisi lain, muncul kegelisahan yang semakin nyata. Jangan-jangan pendidikan kita perlahan berubah menjadi sekadar tontonan.

Ironinya memang terasa. Akses terhadap pengetahuan saat ini jauh lebih mudah dibanding dua dekade lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 66,48 persen penduduk Indonesia yang sudah mengakses internet. Artinya, jutaan siswa kini membawa “perpustakaan berjalan” di genggaman tangan mereka. 

Tetapi kemudahan akses ternyata tidak otomatis melahirkan budaya belajar yang lebih baik. Justru di tengah banjir informasi itu, kemampuan membaca mendalam dan berpikir kritis terasa makin rapuh. Hal ini terlihat dari hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 yang menunjukkan kemampuan literasi membaca siswa Indonesia kembali menurun.

PISA sendiri merupakan program penilaian pendidikan internasional yang diselenggarakan oleh OECD, organisasi kerja sama internasional yang banyak menjadi rujukan kebijakan pendidikan dunia. Berbeda dengan ujian sekolah biasa yang cenderung mengukur hafalan, PISA menguji kemampuan siswa usia 15 tahun dalam memahami bacaan, memecahkan persoalan matematika, dan bernalar dalam sains untuk situasi kehidupan nyata.