Mengingat Sutartinah di Hari Pendidikan Nasional

Setiap tanggal 2 Mei, kita merayakan Hari Pendidikan Nasional sambil mengulang nama yang sama, yakni Ki Hajar Dewantara. Ia dikenang sebagai Bapak Pendidikan Nasional, tokoh yang meletakkan fondasi penting bagi sistem pendidikan Indonesia. Namun, ada satu nama yang jarang disebut, padahal jejaknya tak kalah menentukan, yaitu Sutartinah, istri Suwardi Suryaningrat nama awal Ki Hajar Dewantara.

Sejarah sering kali bekerja seperti panggung yang sorot lampunya terlalu fokus ke satu orang. Tokoh utama berdiri di tengah, terang-benderang, sementara yang lain berada di pinggir, gelap, nyaris tak terlihat. Sutartinah adalah salah satu yang berada di area redup itu. Ia kerap disebut sebagai “pendamping”, padahal perannya jauh melampaui itu.

Kisah hidup Sutartinah menunjukkan bahwa perjuangan pendidikan di Indonesia tidak lahir dari satu kepala saja. Ia tumbuh dari percakapan, dari relasi, dari kerja bersama, termasuk yang berlangsung di ruang-ruang domestik yang sering dianggap sepele. Dalam banyak catatan, Sutartinah bukan hanya istri, tetapi juga mitra intelektual. Ia mendorong suaminya untuk menulis, memberi semangat saat tekanan datang, bahkan terlibat dalam komunikasi rahasia ketika gerakan perlawanan terhadap kolonialisme semakin ketat.

Kita sering membayangkan tokoh besar sebagai sosok yang berdiri sendiri, seolah-olah gagasannya muncul dari ruang hening yang steril. Padahal kenyataannya tidak demikian. Gagasan besar sering lahir dari dialog panjang, dari dukungan emosional, dari kehadiran seseorang yang percaya ketika dunia di luar meragukan. Dalam hal ini, Sutartinah memainkan peran penting dalam membentuk arah hidup Ki Hajar.

Mendengar Indonesia dari Dua Sisi

Pernyataan Prabowo Subianto yang menyarankan pengkritiknya “pergi ke Yaman” belakangan memantik diskusi yang cukup luas. Di satu sisi, ia dapat dibaca sebagai ekspresi ketegasan seorang pemimpin dalam menghadapi kritik. Namun di sisi lain, respons publik menunjukkan bahwa kalimat semacam itu juga mudah menimbulkan tafsir beragam, terutama ketika dikaitkan dengan pengalaman kolektif bangsa yang tidak selalu sederhana.

Dalam konteks itulah, kesaksian Farida Indriastuti menjadi menarik untuk disimak. Saya membaca tulisannya di platform Threads menanggapi kata-kata Presiden RI itu. Ia mengajak kita melihat Indonesia dari sudut yang berbeda: bukan dari podium, melainkan dari lapangan. Pengalamannya sebagai jurnalis meliput berbagai konflik, mulai dari Kerusuhan Mei 1998, Konflik Sambas 1999, hingga Konflik Sampit 2001. Semuanya menyuguhkan potret tentang Indonesia yang penuh dinamika, sekaligus menyimpan luka.

Cerita-cerita yang ia bagikan bukan sekadar catatan jurnalistik, tetapi juga refleksi kemanusiaan. Ia menuturkan tentang pengungsi yang harus meninggalkan rumah, keluarga yang terpisah oleh kekerasan, hingga anak-anak yang merekam trauma melalui gambar. Dalam kisah-kisah semacam itu, Indonesia hadir sebagai ruang hidup yang nyata, dengan segala kompleksitas sosial, budaya, dan sejarahnya.

Di titik ini, perdebatan tentang “siapa yang berhak bicara tentang Indonesia” menjadi lebih bernuansa. Dalam kerangka demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Baik pemimpin, jurnalis, maupun masyarakat umum, semuanya memiliki ruang untuk bersuara.

Judi Online dalam Perspektif Hukum Internasional

Jauh sebelum internet menghubungkan dunia, negara sudah mengenal satu cara unik untuk mengumpulkan dana publik, yakni melalui lotre. Pada abad ke-16, Inggris di bawah Ratu Elizabeth I menggelar lotre nasional untuk membiayai pelabuhan dan kekuatan maritim. Di Amerika kolonial, lotre bahkan membantu membangun jalan, jembatan, hingga kampus. Sementara di Spanyol, lotre nasional sejak abad ke-19 menjadi sumber pemasukan negara. Dalam konteks ini, perjudian bukan sekadar hiburan, tetapi pernah menjadi instrumen fiskal.

Indonesia punya pengalaman serupa. Pada era Orde Baru, negara sempat mengelola praktik undian seperti NALO, Porkas, hingga SDSB dengan alasan pembiayaan sosial dan olahraga. Perputaran uangnya besar dan partisipasi masyarakat luas. Namun, tekanan moral, agama, dan dampak sosial yang terasa di akar rumput membuat praktik ini dihentikan pada awal 1990-an. Meski berhenti secara formal, aktivitas berjudi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu medium baru. Dan, internet kemudian menyediakannya.

Di era internet, batas negara sering kali hanya tinggal garis di peta. Sayangnya, hukum tidak sefleksibel itu. Fenomena judi online menjadi contoh paling nyata bagaimana regulasi nasional sering kewalahan menghadapi aktivitas digital lintas yurisdiksi. Ketika server berada di luar negeri, pemain di dalam negeri, dan transaksi lewat sistem global, muncul satu pertanyaan besar: hukum siapa yang berlaku?

Judi online beroperasi dalam ekosistem global. Banyak platform berbasis di negara yang melegalkan perjudian seperti Malta atau Curaçao, tetapi menargetkan pemain dari negara yang melarang perjudian seperti Indonesia. Di sinilah muncul konflik yurisdiksi: operator merasa legal karena berlisensi di satu negara, sementara pemain dianggap melanggar hukum di negaranya sendiri.

Menjaga Republik, Menjaga Kata

Dalam sejarah Indonesia, ada banyak nama besar yang terus diulang. Namun, ada juga tokoh yang justru bekerja di ruang sunyi. Ia memastikan republik berdiri bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kata-kata. Asa Bafagih adalah salah satunya. Kisah hidupnya mengingatkan kita bahwa republik ini juga dibangun oleh keberanian seorang wartawan yang tahu kapan harus menyiarkan kebenaran, dan kapan harus melindungi sumbernya.

Saat banyak orang mengenang Sukarno, Hatta, atau Adam Malik, nama Asa Bafagih nyaris tak terdengar. Padahal, justru di ruang redaksi kantor berita Domei (yang kelak menjadi Antara) ia memegang peran penting dalam menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke luar negeri. Ia menerima diktat teks proklamasi melalui telepon dari Adam Malik, lalu meneruskannya agar dapat diselipkan ke jaringan morse-cast yang lolos dari sensor Jepang. Dari kerja sunyi itu, dunia mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. 

Di sini, kita melihat satu watak penting pers, yakni keberanian. Jurnalisme bukan sekadar menulis berita, melainkan kemampuan membaca momentum sejarah. Asa Bafagih menunjukkan bahwa informasi, bila dikelola dengan tepat, bisa menjadi alat perjuangan yang sama pentingnya dengan bambu runcing. Proklamasi tidak cukup dibacakan. Ia harus disiarkan, dipercaya, lalu menjadi fakta politik. Dalam konteks itu, pers adalah jembatan antara peristiwa dan legitimasi.

Namun keteguhan Asa tidak berhenti di masa revolusi 1945. Delapan tahun kemudian, ia kembali berhadapan dengan negara. Kali ini yang ia hadapi bukan penjajah, melainkan pemerintah republik sendiri. Sebagai pemimpin redaksi Pemandangan, ia menerbitkan berita tentang rencana investasi asing yang dianggap membocorkan rahasia negara. Ketika diperiksa, ia menolak membuka identitas sumber. Ia memilih menanggung risiko hukum daripada mengkhianati etika profesinya. Dari sinilah lahir apa yang kemudian dikenal sebagai “Peristiwa Asa Bafagih”, salah satu tonggak awal hak ingkar wartawan di Indonesia.

Parangtritis dan Ingatan Budaya Jawa

Pantai Parangtritis dikenang sebagai salah satu tempat wisata terkenal di Yogyakarta. Hamparan pasir hitam, suara ombak yang keras, serta langit senja yang indah menjadikannya tujuan favorit wisatawan sejak puluhan tahun lalu. Namun, Parangtritis tidak sekadar tempat untuk berfoto atau bermain ATV. Di balik panorama yang tampak sederhana, pantai ini menyimpan lapisan makna sosial, budaya, dan historis yang membentuk identitasnya sebagai ruang sakral sekaligus ruang publik.

Secara geografis, Parangtritis berada di pesisir selatan Pulau Jawa, kawasan yang terkenal dengan ombak besar dan arus kuat. Pantai ini memang bukan tempat yang ideal untuk berenang, karena arus rip current yang berbahaya sering terjadi dan menyebabkan kecelakaan. Namun, justru karakter alam yang ganas itulah yang sejak lama membentuk citra Parangtritis sebagai ruang yang penuh misteri. Alam di sini tidak hanya dilihat sebagai lanskap fisik, tetapi juga sebagai wilayah yang memiliki makna spiritual.

Dalam kosmologi Jawa, Parangtritis menempati posisi penting dalam garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan. Garis ini melambangkan keseimbangan antara dunia atas, dunia manusia, dan dunia bawah. Artinya, Parangtritis bukan sekadar pantai, melainkan titik simbolik dalam pandangan hidup masyarakat Jawa tentang harmoni alam semesta.

Dari sinilah muncul berbagai mitos yang melekat kuat, terutama legenda Nyi Roro Kidul, “penguasa” Laut Selatan. Dalam cerita rakyat, sosok ini dipercaya memiliki kerajaan gaib di dasar laut dan memiliki hubungan spiritual dengan raja-raja Mataram. Mitos ini tidak hanya hidup dalam cerita lisan, tetapi juga dalam berbagai ritual, seperti upacara sesaji yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk penghormatan dan permohonan keselamatan. 

Rumah Aman yang Rawan

Film Safe House pada dasarnya adalah thriller aksi tentang pelarian dan pengkhianatan. Namun di balik adegan kejar-kejaran dan baku tembak, film ini menyimpan refleksi yang lebih tenang. Tentang bagaimana kepercayaan pada institusi diuji ketika situasi krisis terjadi.

Disutradarai oleh Daniel Espinosa serta dibintangi Denzel Washington dan Ryan Reynolds, film ini mengisahkan Matt Weston, agen muda CIA yang ditugaskan menjaga sebuah “safe house” di Cape Town, Afrika Selatan.

Secara sederhana, safe house adalah rumah atau lokasi rahasia yang digunakan badan intelijen untuk menahan, menyembunyikan, atau melindungi seseorang secara aman dan tersembunyi. Tempat ini dirancang agar tidak mudah dilacak, dijaga dengan prosedur keamanan ketat, dan menjadi lokasi perlindungan dalam operasi sensitif.

Namun dalam film ini, rumah aman tersebut justru menjadi titik awal kekacauan. Ketika seorang mantan agen senior yang membelot—diperankan Denzel Washington—ditahan di sana, lokasi itu diserang kelompok bersenjata tak dikenal. Weston terpaksa melarikan diri bersama tahanannya. Dalam pelarian itulah ia mulai menyadari bahwa ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga mungkin dari dalam organisasinya sendiri.

Pelajaran tentang Rapuhnya Kekuasaan

Sejarah sering kali kita warisi dalam bentuk narasi besar yang megah. Majapahit, misalnya, hampir selalu hadir sebagai lambang kejayaan Nusantara, dengan wilayah luas, persatuan yang kokoh, dan tokoh-tokoh besar yang seolah bergerak tanpa cela. Namun, ulasan Yudhi Andoni atas buku Majapahit: Intrik, Pengkhianatan, dan Peperangan di Kerajaan Terbesar Indonesia karya Herald van der Linde mengajak kita melihat lapisan yang lebih dalam, bahwa di balik kebesaran sebuah imperium, selalu ada ruang rapuh yang bernama konflik internal.

Di sinilah sejarah menjadi sesuatu yang menarik, karena ia tidak lagi hanya berbicara tentang kemenangan dan simbol, tetapi juga tentang watak dasar kekuasaan. Sebuah bangunan politik yang tampak kukuh dari luar bisa saja menyimpan retakan dari dalam. Retakan itu sering bukan berasal dari musuh yang datang dari seberang, melainkan dari lingkaran terdekat penguasa, yaitu para pembantu utama, elite istana, tokoh militer, hingga mereka yang mula-mula ikut mendirikan fondasi kekuasaan.

Pembacaan semacam ini membuat Majapahit terasa relevan lintas zaman. Kekuasaan, dalam bentuk apa pun, selalu menghadapi tantangan yang sama, bagaimana menjaga keseimbangan antara kepercayaan, loyalitas, dan kebutuhan untuk mengonsolidasikan otoritas.

Dalam kerangka itu, Gajah Mada tampil lebih kompleks. Ia tidak hanya hadir sebagai mahapatih besar yang identik dengan Sumpah Palapa, tetapi juga sebagai aktor politik yang memahami betul seni membaca momentum. Sosoknya dalam buku tersebut digambarkan bukan semata sebagai pemersatu, melainkan sebagai figur yang bergerak di tengah faksionalisme, mengelola kepentingan, bahkan mengambil langkah-langkah keras demi memastikan arah kekuasaan tetap terkendali.

Di Antara Kaisar Bugil dan Raja Lalim

Dalam hidup, kadang kita tidak sedang memilih yang baik dan yang buruk. Kita justru dipaksa memilih dua keburukan yang sama-sama bikin sesak. Pilih atasan yang keras tapi masih bisa ditebak, atau pemimpin yang tampak polos namun hidup di dunia khayalnya sendiri? Dilema semacam ini terasa dekat sekali dengan esai Lynda Ibrahim di Kompas edisi 10 April 2026 berjudul Kaisar Bugil Versus Raja Lalim.

Analogi itu menarik karena terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dunia kerja dan birokrasi. Ada tipe pemimpin yang cerdas, ambisius, tetapi kejam. Ia tahu apa yang diinginkan, tahu siapa yang harus disingkirkan, dan tahu bagaimana kekuasaan dipakai untuk memastikan semua orang tunduk. Ini jenis “raja lalim” yang menakutkan, tetapi setidaknya masih bisa dibaca. Kita tahu ke mana arah anginnya.

Kalau dia hanya peduli angka, orang akan sibuk mempercantik laporan. Kalau dia suka pencitraan, bawahan berlomba membuat panggung. Memang tidak sehat, tetapi ada pola yang bisa dikenali. Dalam situasi seperti ini, orang-orang masih bisa menyusun strategi bertahan, seperti menyesuaikan langkah, menghindari ranjau, dan menjaga jarak aman dari wilayah yang sensitif.

Masalah yang lebih rumit justru datang dari “kaisar bugil”. Ia bukan selalu orang jahat. Bahkan kadang terlihat ramah, penuh semangat, dan punya banyak ide. Tetapi idenya lahir bukan dari pemahaman, melainkan dari ilusi. Ia merasa sedang memecahkan masalah besar, padahal yang disentuh hanya gejalanya. Ia yakin sedang membuat perubahan, padahal hanya mengganti bungkus. Itulah pelajaran yang dikisahkan oleh Hans Christian Andersen dalam The Emperor’s New Clothes.