Ketika Tawuran Menjadi Warisan Kota

Di banyak kota besar, bentrokan antarkelompok kadang diawali oleh persoalan yang tampak sepele. Sebuah ejekan, senggolan kendaraan, pertandingan sepak bola, atau dalam kasus bentrokan di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, pada akhir Juli 2026, sebuah teguran karena suara knalpot motor yang bising. Namun, persoalan kecil itu berubah menjadi aksi perusakan, pengeroyokan, pembakaran kendaraan, hingga menewaskan satu orang. Pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi mengapa keributan itu terjadi, melainkan mengapa konflik sekecil itu begitu mudah berubah menjadi kekerasan massal.

Polisi menyatakan pemicu bentrokan bukan persoalan pembayaran makanan sebagaimana rumor yang sempat beredar, melainkan ketidakpuasan setelah seseorang ditegur akibat menggeber knalpot yang mengganggu warga. Pelaku kemudian memanggil rekan-rekannya, merusak gerobak pedagang nasi uduk, dan memancing kemarahan warga sekitar. Dalam hitungan jam, konflik personal menjelma menjadi bentrokan antarkelompok.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa penyebab langsung (trigger) sering kali bukanlah penyebab utama (root cause). Dalam kajian sosiologi konflik, kekerasan kolektif biasanya muncul ketika terdapat akumulasi ketegangan sosial yang telah lama tersimpan. Percikan kecil hanya menjadi alasan untuk meledakkan bara yang telah lama menyala.

Kawasan Jalan Tambak, Pegangsaan, Menteng Atas, Manggarai, hingga Pasar Manggis memang memiliki sejarah panjang konflik antarkelompok. Sejak akhir 1990-an, wilayah tersebut berulang kali menjadi lokasi tawuran. Bahkan, setelah berbagai deklarasi damai dilakukan pada tahun 2019, bentrokan tetap berulang dengan pemicu yang hampir selalu sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui ikrar damai atau penambahan aparat keamanan semata.

Belajar Etika Siber dari Bocah Boyolali

Di tengah derasnya berita tentang serangan siber, kebocoran data, dan peretasan yang merugikan banyak pihak, kisah seorang siswa sekolah dasar dari Boyolali justru menghadirkan harapan. Ibrahim Al Abrar, siswa kelas VI SD Negeri 3 Genengsari, memperoleh Letter of Recognition dari NASA setelah melaporkan kerentanan pada salah satu domain publik lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut. Prestasi itu bukan sekadar kebanggaan pribadi, melainkan juga pelajaran penting tentang bagaimana talenta digital dibangun.

Yang membuat kisah ini menarik bukanlah karena Ibrahim “meretas” NASA. Justru sebaliknya. Ia menunjukkan bahwa dunia keamanan siber tidak identik dengan tindakan ilegal. Keahlian teknis dapat digunakan untuk melindungi sistem, bukan merusaknya.

Kerentanan yang ditemukan Ibrahim tergolong broken link hijacking. Sederhananya, ia menemukan tautan pada domain NASA yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih terhubung dengan situs resmi. Dalam kondisi tertentu, tautan semacam ini dapat diambil alih pihak yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk menyebarkan situs palsu atau phishing. Temuan tersebut memang termasuk kategori risiko rendah, tetapi tetap penting karena berpotensi dimanfaatkan penjahat siber jika dibiarkan.

Yang lebih mengagumkan, Ibrahim menemukan celah itu hanya dengan memanfaatkan teknik Google Dorking. Teknik ini bukan alat peretasan, melainkan metode pencarian lanjutan menggunakan operator khusus di mesin pencari Google untuk menemukan informasi yang tersedia secara publik. Di tangan seorang peneliti keamanan, teknik tersebut dipakai untuk mengidentifikasi kelemahan sistem. Namun di tangan pelaku kejahatan, teknik yang sama dapat menjadi pintu awal eksploitasi. Di sinilah letak pentingnya etika.

Bayang-bayang Militerisasi Administrasi

Di dalam The Prince (1532), Niccolò Machiavelli mengajukan sebuah pertanyaan yang hingga kini masih diperdebatkan. Lebih baik mana, penguasa yang dicintai atau penguasa yang ditakuti? Jawabannya lugas. Jika tidak mungkin memperoleh keduanya sekaligus, penguasa akan lebih aman bila ditakuti. Gagasan inilah yang berulang kali muncul dalam sejarah negara-negara modern ketika pemerintah menghadapi tantangan terhadap legitimasi kekuasaannya.

Perdebatan serupa kembali mengemuka setelah terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Surat edaran tersebut membuka ruang pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan pengumpulan data perpajakan di lapangan. Bagi sebagian kalangan, kebijakan itu dipandang bukan sekadar persoalan administrasi perpajakan, melainkan mencerminkan kecenderungan meluasnya pendekatan keamanan ke dalam urusan-urusan sipil.

Dari perspektif sejarah administrasi negara, surat edaran sebenarnya bukanlah instrumen pembentuk norma hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, surat edaran berfungsi sebagai pedoman internal bagi aparatur pemerintahan agar pelaksanaan kebijakan berlangsung seragam. Karena sifatnya administratif, surat edaran tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah.

Namun, kekuatan sebuah kebijakan tidak selalu ditentukan oleh kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pada masa Orde Baru, berbagai instruksi, surat keputusan, maupun surat edaran sering kali memiliki daya paksa yang jauh melampaui status hukumnya. Dalam praktik birokrasi, masyarakat cenderung mematuhi karena melihatnya sebagai representasi langsung dari kehendak negara.

Perang Kawasan

Pada awalnya, banyak pengamat mengira konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran hanyalah babak baru dari permusuhan panjang kedua negara yang telah berlangsung sejak Revolusi Islam Iran 1979. Namun, perkembangan pada pertengahan tahun 2026 menunjukkan bahwa konflik tersebut telah melampaui hubungan bilateral. Serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia, aksi Houthi terhadap fasilitas minyak Arab Saudi di Laut Merah, hingga keterlibatan Rusia melalui dukungan intelijen memperlihatkan bahwa perang telah berubah menjadi konflik yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda.

Sejarah mencatat bahwa perang besar bukan hanya konflik antara dua pihak. Perang Dunia I, misalnya, bermula dari pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada tahun 1914, tetapi dalam hitungan minggu berkembang menjadi perang global akibat jaringan aliansi militer. Perang Korea (1950-1953) juga berubah menjadi arena persaingan Amerika Serikat, China, dan Uni Soviet. Begitu pula Perang Suriah sejak tahun 2011 yang akhirnya menjadi medan perebutan pengaruh Rusia, Amerika Serikat, Iran, Turki, hingga berbagai kelompok bersenjata nonnegara.

Konflik AS-Iran tampaknya sedang mengikuti pola sejarah tersebut. Yang berubah bukan sekadar jumlah negara yang terlibat, melainkan karakter peperangannya.

Iran selama beberapa dekade membangun apa yang oleh banyak analis disebut sebagai Axis of Resistance, yakni jaringan kelompok proksi yang tersebar di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman. Strategi ini memungkinkan Teheran memproyeksikan kekuatan tanpa harus selalu mengerahkan militernya secara langsung. Ketika Amerika Serikat meningkatkan tekanan militer, kelompok-kelompok seperti Houthi di Yaman menjadi perpanjangan tangan yang mampu mengganggu kepentingan lawan.

Guncangan "Lava Jato"

Pada 17 Maret 2014, Kepolisian Federal Brasil melancarkan sebuah operasi yang semula tampak biasa. Sasaran awalnya hanyalah sebuah tempat cuci mobil (lava jato) dan pompa bensin di Brasília yang diduga menjadi lokasi pencucian uang. Namun, dari tempat sederhana itulah terbuka salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah modern. Operasi Lava Jato kemudian membongkar jejaring korupsi yang menjalar dari perusahaan minyak negara Petrobras hingga istana kepresidenan, menyeret konglomerat, politisi, menteri, ketua parlemen, bahkan mantan presiden. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Brasil sekaligus pelajaran berharga bagi negara-negara yang masih berjuang melawan korupsi sistemik.

Akar persoalannya berawal dari praktik yang sebenarnya telah berlangsung bertahun-tahun. Sejumlah perusahaan konstruksi besar memenangkan proyek-proyek Petrobras melalui kontrak yang sengaja digelembungkan nilainya. Selisih anggaran tersebut kemudian dialirkan sebagai suap kepada para direktur perusahaan negara, pejabat publik, dan partai-partai politik. Uang hasil korupsi tidak diberikan secara langsung, melainkan disamarkan melalui jaringan doleiros atau pedagang valuta asing ilegal yang ahli mencuci uang melalui perusahaan fiktif, rekening luar negeri, hingga transaksi bisnis palsu.

Penyelidikan polisi berkembang sangat cepat setelah seorang direktur Petrobras, Paulo Roberto Costa, ditangkap. Kesaksiannya membuka hubungan antara korporasi, elite politik, dan jaringan bisnis yang selama ini bekerja secara sistematis. Tidak lama kemudian, pengusaha-pengusaha besar seperti Marcelo Odebrecht ikut terseret. Perusahaan konstruksi Odebrecht, yang selama bertahun-tahun memperoleh proyek infrastruktur raksasa di berbagai negara Amerika Latin, terbukti menjadi salah satu pusat pemberian suap kepada pejabat pemerintah.

Lava Jato tidak hanya mengungkap korupsi dalam arti sempit. Operasi ini memperlihatkan bagaimana korupsi dapat berubah menjadi mekanisme pembiayaan politik. Dana hasil mark-up proyek digunakan untuk membiayai kampanye pemilu, memperkuat jaringan kekuasaan, sekaligus mempertahankan dominasi partai-partai politik. Dengan demikian, korupsi bukan lagi tindakan individu yang menyalahgunakan jabatan, melainkan telah menjadi bagian dari sistem politik itu sendiri.

Menolak Lupa

Gagasan Tulus Sudarto dalam “Mnemo”-Politik di Kompas edisi 16 Juli 2026 mengingatkan bahwa politik bukan hanya soal memperoleh legalitas melalui prosedur demokrasi, melainkan juga mempertahankan legitimasi moral yang hidup dalam ingatan rakyat. Ketika hukum dipakai untuk memastikan stabilitas kekuasaan, sementara suara publik hanya dijawab dengan populisme, sesungguhnya sedang terbentuk jarak yang semakin lebar antara negara dan warganya.

Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah. Banyak rezim tampak kokoh selama bertahun-tahun, tetapi justru runtuh ketika legitimasi moral masyarakat habis. Sejarawan dan ilmuwan politik kerap menunjukkan bahwa kejatuhan sebuah pemerintahan sering kali tidak diawali oleh krisis hukum, melainkan oleh krisis kepercayaan. Rakyat mungkin tetap patuh, tetapi tidak lagi percaya.

Di sinilah ingatan bekerja. Konsep mnemo-politik pada dasarnya berbicara mengenai politik memori. Masyarakat menyimpan pengalaman bersama—baik berupa kesejahteraan, ketidakadilan, penghinaan, maupun harapan—yang kemudian menjadi dasar mereka menilai kekuasaan. Ingatan itu tidak selalu tampak dalam survei atau demonstrasi. Ia mengendap selama bertahun-tahun sebelum akhirnya muncul dalam bentuk pilihan politik atau perubahan sikap publik.

Hal ini mengingatkan pada pemikiran Maurice Halbwachs mengenai collective memory. Ingatan bukan semata-mata milik individu, melainkan dibentuk dan diwariskan melalui komunitas. Peristiwa yang dianggap penting akan terus diceritakan, direproduksi, dan diwariskan lintas generasi. Karena itu, kekuasaan selalu berusaha memengaruhi cara masyarakat mengingat sejarah melalui pendidikan, media, maupun simbol-simbol politik.

Menjaga Supremasi Sipil

Ketika sejumlah personel TNI mengamankan proses penggeledahan atau mendampingi aparat Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara, perdebatan lama kembali mencuat. Sebagian orang melihatnya sebagai sinyal menguatnya kembali peran militer dalam ranah sipil. Sebagian lain memandangnya sebagai kebutuhan praktis menghadapi kejahatan yang semakin terorganisasi. Di antara dua kutub itulah diskusi mengenai relasi TNI dan Kejaksaan kembali menemukan relevansinya.

Dalam tulisannya di SINDOnews (10 Juli 2026), analis politik dan militer Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, mengingatkan bahwa kehadiran TNI dalam mendukung Kejaksaan jangan dipahami hanya melalui persepsi politik. Ada perubahan regulasi yang menjadi landasan hukum, mulai dari pengaturan mengenai Jaksa Agung Muda Pidana Militer hingga Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa. Menurutnya, pelibatan TNI bersifat request based, atau berdasarkan permintaan resmi Kejaksaan, bukan inisiatif sepihak institusi militer.

Pandangan tersebut penting, tetapi bagi sejarah Indonesia persoalannya tidak sesederhana ada atau tidak adanya dasar hukum. Pengalaman historis membuat masyarakat Indonesia memiliki ingatan kolektif yang sensitif terhadap setiap perluasan peran militer dalam urusan sipil.

Selama lebih dari tiga dasawarsa Orde Baru, konsep Dwifungsi ABRI menempatkan militer bukan sekadar alat pertahanan negara, tetapi juga aktor sosial-politik. Perwira aktif menduduki jabatan sipil, dari kementerian hingga kepala daerah. Militer menjadi bagian dari mesin pemerintahan sekaligus kekuatan politik. Reformasi 1998 kemudian membongkar konstruksi tersebut melalui pemisahan Polri dari TNI, penghapusan kursi TNI di DPR, serta penegasan supremasi sipil sebagai salah satu pilar demokrasi.

Izin di Tangan, Pungli di Lapangan

Izinnya sudah beres. Tempat berjualan sudah disepakati. Bahan makanan dan pekerja sudah disiapkan. Namun, baru sehari membuka lapak kuliner di Yogyakarta, seorang pedagang menghadapi tagihan yang tak pernah masuk hitungan modal. Pungutan parkir jutaan rupiah, ditambah permintaan jatah makanan gratis. Ia datang untuk mencari nafkah, tetapi malah dipaksa membayar agar bisa berjualan. Rencana usaha selama lima hari pun berhenti pada hari pertama.

Kasus yang terjadi pada September 2026 dan akhirnya viral itu memperlihatkan ironi negara hukum. Pedagang telah mengurus izin melalui jalur resmi, tetapi ketika menghadapi pungutan liar, perlindungan negara seolah menghilang. Negara hadir saat persyaratan harus dipenuhi, tetapi kehadirannya dipertanyakan ketika hak warga dilanggar.

Persoalannya bukan semata-mata preman yang meminta uang. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa mereka berani melakukannya? Mengapa ada pihak yang merasa berhak menentukan harga bagi orang lain yang sekadar ingin mencari nafkah?

Saya teringat kerusuhan Pasar Tanah Abang pada 27 Januari 1997. Pungutan liar yang meresahkan pedagang menjadi bagian dari ketegangan yang berujung pada kerusuhan dan lumpuhnya aktivitas perdagangan. Peristiwa itu mengingatkan kita bahwa pungutan bukan sekadar persoalan uang. Ketika keluhan tidak memperoleh penyelesaian, persoalan ekonomi menjalar menjadi konflik sosial.