Surat Cinta Cak Nun

Ada satu pertanyaan sederhana yang diam-diam mengganggu setelah membaca Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki karya Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun. Mengapa dalam hampir setiap pidato, program pembangunan, ceramah agama, bahkan diskusi intelektual, rakyat selalu ditempatkan sebagai pihak yang kurang?

Kurang sejahtera sehingga harus diberdayakan. Kurang pintar sehingga harus dicerdaskan. Kurang saleh sehingga harus dibimbing. Kurang berdaya sehingga harus diselamatkan.

Melalui kumpulan esai ini, Cak Nun mengajak pembaca membalik cara pandang tersebut. Ia mempertanyakan asumsi yang selama ini dianggap wajar dalam kehidupan berbangsa. Benarkah rakyat selalu objek yang harus ditolong? Ataukah justru rakyat adalah pihak yang selama ini menopang kehidupan bangsa ketika para elite gagal menjalankan tugasnya? Pertanyaan itulah yang menjadi ruh buku ini.

Sebagai budayawan sekaligus pekerja sosial yang puluhan tahun berkeliling Nusantara, Cak Nun menulis bukan dari ruang seminar atau kantor pemerintahan. Ia menulis dari pengalaman berjumpa dengan petani, buruh, santri, pelacur, preman, pekerja migran, mahasiswa, hingga kelompok-kelompok yang sering berada di pinggiran perhatian negara. Karena itu, tulisan-tulisannya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Narasi yang Saling Berhadapan

Belakangan saya sering merasa bahwa perdebatan publik di Indonesia semakin ramai, tetapi tidak selalu semakin terang. Informasi berlimpah, pendapat berseliweran, dan media sosial bekerja tanpa jeda. Namun di tengah keramaian itu, justru muncul pertanyaan yang tidak sederhana: siapa yang dipercaya?

Pertanyaan ini terasa relevan ketika membaca dua artikel di Kompas. Ariel Heryanto lewat tulisan Pesta Babi dan Zainal Arifin Mochtar melalui Populisme dan Negara yang Butuh Musuh sama-sama berbicara tentang relasi antara kekuasaan, narasi, dan respons publik. Keduanya berangkat dari isu berbeda, tetapi bertemu pada satu simpul: ketika ruang dialog terganggu, yang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah film atau perdebatan politik, melainkan kepercayaan publik itu sendiri.

Ariel Heryanto, Profesor Emeritus dari Universitas Monash Australia ini membahas popularitas film dokumenter Pesta Babi. Menurutnya, daya tarik film itu tidak semata terletak pada tema sensitif yang diangkat, melainkan pada kombinasi kualitas film, tradisi nonton bareng, dan respons represif terhadap sebagian pemutarannya. Yang terakhir itu yang paling menarik sekaligus paling ironis. Sejarah memang sering menunjukkan paradoks semacam itu, bahwa sesuatu yang dibatasi justru memperoleh perhatian lebih besar.

Fenomena ini sebenarnya tidak baru. Dalam banyak konteks sejarah, pembatasan informasi atau ekspresi justru memantik rasa ingin tahu publik. Ariel mengingatkan pada berbagai pengalaman sejarah, mulai dari kolonialisme Belanda hingga Timor Timur, yang menunjukkan bahwa kontrol terhadap informasi sering melahirkan narasi tandingan.

Mengubah Sejarah Sepakbola

Dalam sepak bola, ada satu pelajaran yang terus berulang: jangan terlalu percaya pada ramalan. Sebab sejarah sering kali ditulis oleh mereka yang tidak diunggulkan.

Piala Dunia 1990 di Italia menghadirkan salah satu contoh terbaiknya. Pada 8 Juni 1990, dunia menyaksikan laga pembuka antara juara bertahan Argentina yang dipimpin Diego Maradona melawan Kamerun, tim Afrika yang nyaris tak diperhitungkan. Di atas kertas, pertandingan itu tampak seperti formalitas. Argentina berisi pemain-pemain elite dunia, sementara Kamerun datang dengan reputasi yang jauh lebih sederhana.

Bandar taruhan bahkan memberi peluang kemenangan Kamerun dengan sangat kecil. Bahkan kemenangan mereka hampir mustahil terjadi. Namun justru di situlah keajaiban olahraga bekerja.

Kamerun menang 1-0 lewat gol François Omam-Biyik. Argentina yang dipenuhi bintang gagal membalas. Dunia terkejut. Stadion San Siro gempar. Maradona tertunduk. Dan sebuah babak baru dalam sejarah sepak bola Afrika dimulai.

Menjaga Kedaulatan di Tengah Euforia Digital

Ketika Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware pada pertengahan 2024, publik mendadak menyadari satu hal penting: negara yang sedang berlari menuju digitalisasi ternyata masih memiliki titik-titik rapuh yang berbahaya. Layanan imigrasi terganggu, berbagai sistem pemerintahan lumpuh, dan lebih dari 230 instansi terdampak. Dalam hitungan hari, kita menyaksikan bagaimana gangguan pada sebuah sistem digital dapat menghambat fungsi negara secara nyata.

Peristiwa tersebut bukan sekadar insiden teknis. Ia adalah peringatan bahwa transformasi digital tidak otomatis menghadirkan kekuatan. Dalam kondisi tertentu, digitalisasi justru dapat memperlihatkan kelemahan mendasar yang selama ini tersembunyi di balik berbagai aplikasi, dashboard, dan jargon teknologi.

Indonesia saat ini sedang berada di tengah gelombang transformasi digital terbesar dalam sejarahnya. Laporan e-Conomy SEA 2025 yang diterbitkan Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai sekitar US$99 miliar atau lebih dari Rp1.600 triliun. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara sekaligus salah satu pasar digital paling menjanjikan di dunia.

Namun di balik optimisme itu tersimpan sebuah paradoks. Semakin besar aktivitas ekonomi yang bergantung pada teknologi digital, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 403,9 juta anomali trafik siber sepanjang tahun 2023. Sementara pada semester pertama 2024 saja, terdeteksi lebih dari 91 juta anomali trafik yang sebagian besar berkaitan dengan aktivitas malware. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya arena pertumbuhan ekonomi, melainkan juga medan persaingan dan ancaman yang semakin kompleks.

Produktivitas Tak Mengenal Pensiun

Di sebuah kantor startup yang dipenuhi anak-anak muda, seorang pria berusia 70 tahun datang dengan setelan jas rapi dan tas kerja kulit yang tampak klasik. Di sekelilingnya, para karyawan bekerja dengan laptop, aplikasi digital, dan ritme kerja yang serba cepat. Ia tampak berbeda. Namun pria itu bukan tamu, bukan pula konsultan senior. Ia datang sebagai karyawan magang.

Begitulah kisah Ben Whittaker dalam film The Intern (2015). Diperankan Robert De Niro, Ben adalah seorang pensiunan yang mencoba kembali bekerja melalui program magang bagi warga lanjut usia di sebuah perusahaan rintisan yang dipimpin CEO muda bernama Jules Ostin.

Sekilas, premis film ini terdengar sederhana. Namun di balik cerita yang hangat dan penuh humor, tersimpan pertanyaan yang sangat relevan bagi banyak orang: apakah seseorang benar-benar berhenti berkarya ketika memasuki masa pensiun?

Ben sebelumnya menghabiskan puluhan tahun bekerja di sebuah perusahaan percetakan. Setelah pensiun dan kehilangan istrinya, ia mencoba menikmati masa tua dengan bepergian, berolahraga, hingga mengikuti berbagai kursus. Namun satu per satu kegiatan itu tidak mampu menghilangkan perasaan kosong yang ia rasakan. Ia merindukan rutinitas, interaksi sosial, dan perasaan bahwa dirinya masih berguna. Keputusan Ben untuk kembali bekerja bukanlah soal uang. Ia mencari makna.

Lingkar Dalam Kekuasaan

Beberapa hari terakhir, publik memperbincangkan video pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Video itu sebenarnya biasa saja. Seorang menteri menyampaikan perkembangan program Sekolah Rakyat kepada Sekretaris Kabinet. Namun bagi sebagian kalangan, terutama pengamat administrasi negara, peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan yang tidak sederhana: mengapa menteri melapor kepada Teddy?

Pertanyaan itu mungkin terdengar remeh bagi masyarakat awam. Bukankah yang penting pemerintahan berjalan? Bukankah Presiden berhak menunjuk siapa pun yang dipercaya untuk membantu pekerjaannya? Namun dalam negara modern, persoalannya tidak sesederhana soal kepercayaan. Ada aspek hukum, tata kelola, dan akuntabilitas yang tidak boleh diabaikan.

Secara yuridis, posisi Teddy memang menarik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet tidak lagi berdiri sebagai lembaga tersendiri yang setara kementerian seperti pada era sebelumnya. Fungsi Sekretariat Kabinet kini berada dalam struktur Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Dukungan Kabinet.

Artinya, jika dibaca secara formal, posisi Teddy tidak lagi berada pada level politik yang sama dengan para menteri. Karena itu, kritik yang mempertanyakan kepantasan menteri "melapor" kepada Teddy memiliki dasar argumentasi yang cukup kuat dari perspektif hukum administrasi negara.

Jajanan Tempo Doeloe

Sejarah sering dibayangkan sebagai rangkaian peristiwa besar. Ada perang, diplomasi, perebutan kekuasaan, atau pidato yang mengubah arah bangsa. Namun sejarah sesungguhnya juga hidup dalam hal-hal kecil, termasuk makanan. Di Indonesia, jajanan bukan sekadar pelengkap waktu senggang. Ia menyimpan jejak ekonomi, budaya, bahkan psikologi masyarakat pada suatu zaman. Karena itu, menelusuri kuliner tempo dulu sebenarnya sama dengan membaca kehidupan sosial bangsa dari sisi yang lebih akrab.

Pada masa pendudukan Jepang hingga awal kemerdekaan, situasi pangan rakyat berada dalam kondisi sulit. Beras mengalami pengawasan ketat dan distribusinya terbatas. Banyak keluarga menggantungkan hidup pada bahan pangan alternatif seperti singkong, ubi, talas, dan jagung. Dalam situasi demikian, masyarakat tidak berhenti menciptakan makanan. Mereka justru beradaptasi.

Dari keterbatasan itu lahir beragam jajanan rakyat. Kue berbahan umbi, gorengan sederhana, hingga makanan pasar menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Jajanan bukan kemewahan, melainkan strategi bertahan hidup. Pedagang keliling, pasar tradisional, dan ruang-ruang komunal menjadi arena ekonomi kecil yang memungkinkan warga tetap saling menopang. Di sinilah kuliner memperlihatkan makna sosialnya.

Jajanan pada masa itu bekerja seperti simpul kebersamaan. Harga yang terjangkau membuatnya dapat dinikmati berbagai lapisan masyarakat. Orang membeli bukan hanya karena lapar, tetapi juga karena ingin bercakap, menunggu kabar, atau sekadar menjadi bagian dari keramaian kampung. Dalam konteks seperti ini, makanan menjalankan fungsi yang lebih luas daripada pemenuhan gizi semata.

Ketika Kepercayaan Menjadi Senjata

Beberapa waktu lalu saya menonton film The Berlin File. Film thriller Korea Selatan itu berkisah tentang seorang agen Korea Utara yang beroperasi di Berlin. Ceritanya penuh pengejaran, pengkhianatan, dan operasi intelijen lintas negara. Namun yang paling menarik justru bukan adegan tembak-menembaknya. Yang membekas adalah suasana yang terus dipelihara sepanjang film: tak seorang pun benar-benar bisa dipercaya.

Di dunia intelijen, kepercayaan adalah barang langka. Seorang agen bisa dicurigai oleh musuhnya, tetapi pada saat yang sama juga diawasi oleh negaranya sendiri. Informasi menjadi komoditas yang lebih berharga daripada peluru. Dan dalam banyak keadaan, kemenangan ditentukan bukan oleh siapa yang paling kuat, melainkan oleh siapa yang paling tahu.

Film itu mengingatkan saya pada kenyataan bahwa sejarah dunia tidak hanya dibentuk oleh pidato para pemimpin, pertempuran militer, atau perjanjian diplomatik. Ada lapisan lain yang bekerja di balik layar: dunia spionase. Dunia yang sunyi, tetapi sering kali menentukan.

Salah satu kisah paling terkenal adalah kematian Leon Trotsky pada 1940. Tokoh revolusi Rusia itu hidup dalam pengasingan di Meksiko setelah menjadi musuh politik Joseph Stalin. Rumahnya dijaga ketat. Pengawal mengawasi setiap sudut. Upaya pembunuhan sebelumnya bahkan pernah digagalkan. Namun semua pengamanan itu akhirnya tak berarti banyak.