Menyala Bergilir

Beberapa hari terakhir, masyarakat di berbagai daerah di Pulau Jawa menemukan lelucon baru. Pemadaman listrik bergilir dipelesetkan menjadi “menyala bergilir”. Lelucon itu terdengar lucu, tetapi sesungguhnya menyimpan kegelisahan.

Di Bogor, seorang ibu rumah tangga terpaksa menghentikan usaha kuenya karena listrik padam berjam-jam. Di Kendal, proses penerimaan murid baru terganggu. Di Wonogiri, pekerja yang menjalani sistem kerja dari rumah gagal mengikuti rapat daring. Di Surabaya, pegawai kantor berbondong-bondong mencari kafe yang masih memiliki listrik dan colokan kosong.

Ketika listrik padam, kita baru menyadari betapa kehidupan modern berdiri di atas sesuatu yang selama ini dianggap biasa: saklar yang menyala.

Yang membuat persoalan ini menarik adalah perdebatan mengenai penyebabnya. Pemerintah menyebut adanya gangguan operasional pembangkit dan potensi kekurangan pasokan batubara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bahkan mengungkap kemungkinan defisit pasokan hingga sekitar 20 juta ton batubara untuk kebutuhan PLN.

Bertemu Kekuasaan

Nama Budiman Sudjatmiko pernah berdiri di satu sisi sejarah Indonesia, yakni sisi yang melawan. Ia adalah aktivis yang dipenjara oleh Orde Baru, pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan salah satu wajah perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap represif. Bagi banyak mahasiswa pada akhir 1990-an, Budiman bukan sekadar aktivis. Ia adalah simbol keberanian.

Karena itu, ketika pada tahun 2023 ia mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto, publik terkejut. Bukan karena seorang politisi berpindah dukungan, karena itu hal biasa dalam demokrasi. Yang membuat banyak orang tercengang adalah sejarah yang dibawa keduanya. Budiman adalah mantan tahanan politik era Orde Baru. Prabowo adalah mantan jenderal yang namanya selama bertahun-tahun hadir dalam perdebatan tentang penghujung rezim tersebut. Dukungan itu kemudian berujung pada pemecatan Budiman dari PDI Perjuangan, partai yang telah ia ikuti sejak awal Reformasi.

Namun saya kira persoalan Budiman lebih menarik daripada sekadar soal pindah kubu politik. Fenomena Budiman mengajarkan satu hal penting, bahwa sejarah sering kali lebih sederhana daripada politik.

Dalam sejarah, orang mudah dibagi menjadi dua kelompok. Antara pahlawan dan lawan. Aktivis dan penguasa. Korban dan pelaku. Tetapi politik tidak bekerja sesederhana itu. Politik adalah ruang tempat musuh bisa menjadi sekutu, dan sekutu bisa berubah menjadi lawan.

Kasidah

Ada masanya ketika lagu Perdamaian dari Nasida Ria terdengar hampir di mana-mana. Dari radio tetangga, pengeras suara musala, hingga siaran televisi saat Ramadan. Bagi generasi 1970-an dan 1980-an, suara perempuan-perempuan berjilbab dari Semarang itu menjadi bagian dari lanskap bunyi Indonesia, sama akrabnya dengan lagu-lagu dangdut atau pop yang mengisi udara sore.

Namun tidak banyak yang tahu bahwa musik itu pernah menjadi bahan perdebatan serius. Kasidah modern pernah dituduh terlalu Arab, terlalu dangdut, terlalu modern, bahkan dianggap tidak cukup Islami. Anehnya, justru karena terus dipersoalkan, ia berhasil bertahan.

Pada tahun 1982, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menulis sebuah esai pendek berjudul Qashidah. Ia bercerita tentang kegelisahan seorang pengelola kursus musik yang mempertanyakan mengapa setiap acara Islam di TVRI selalu identik dengan kasidah atau gambus. Pertanyaannya sederhana tetapi mengandung daya ledak besar. Jika Islam bersifat universal, mengapa ekspresi musiknya harus selalu berwajah Arab?

Pertanyaan itu sesungguhnya bukan tentang musik. Ia menyentuh persoalan yang lebih dalam. Apakah sesuatu disebut Islami karena bentuknya atau karena nilai yang dikandungnya?

Bertanya

Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah perdebatan di media sosial. Topiknya sebenarnya biasa saja, tetapi menarik melihat bagaimana orang-orang begitu cepat mengambil kesimpulan. Belum semua fakta muncul, belum semua sudut pandang didengar, tetapi vonis sudah dijatuhkan. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang pahlawan, ada yang penjahat.

Fenomena seperti ini rasanya semakin sering kita jumpai. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang setiap detik. Berita muncul silih berganti. Akibatnya, kita juga terbiasa menuntut jawaban yang cepat. Bahkan kadang terlalu cepat.

Karena itu saya tertarik ketika membaca tulisan pengantar Th. Sumartana untuk buku Catatan Pinggir 1 karya Goenawan Mohamad (GM). Menurut Sumartana, hal yang paling khas dari tulisan-tulisan Goenawan bukanlah pendapatnya, melainkan kebiasaannya bertanya. Ya, bertanya.

Bukan memberikan solusi instan. Bukan menawarkan resep untuk menyelesaikan semua persoalan bangsa. Tetapi mengajak pembaca berpikir lebih dalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang sering kali tidak nyaman.

Buku

Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke sebuah toko buku. Seperti biasa, saya menyusuri rak-rak yang dipenuhi judul baru, membaca sinopsis di sampul belakang, lalu diam-diam melihat label harga. Di situlah saya tersadar bahwa ada sesuatu yang sedang berubah. Harga buku kini terasa semakin jauh dari jangkauan sebagian masyarakat.

Sebagai aparatur sipil negara yang bekerja di daerah, saya juga membaca tentang pembangunan sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia, pendidikan, dan kualitas pelayanan publik. Namun, sore itu saya justru memikirkan sesuatu yang lebih sederhana: bagaimana mungkin kita berharap kualitas SDM meningkat jika akses terhadap salah satu sumber pengetahuan paling mendasar justru semakin mahal?

Persoalan harga buku sering dianggap sebagai urusan pasar. Kertas naik, biaya cetak naik, distribusi naik, maka harga buku pun naik. Secara ekonomi, penjelasan itu masuk akal. Namun jika dilihat dari perspektif pembangunan manusia, persoalannya jauh lebih kompleks.

Buku bukan sekadar barang dagangan. Buku adalah sarana transfer pengetahuan, media pembentuk cara berpikir, sekaligus instrumen yang membantu masyarakat memahami dunia secara lebih utuh. Ketika buku menjadi semakin sulit dijangkau, yang terancam bukan hanya industri penerbitan, melainkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Twibbon dan Gratifikasi

Pagi ini, sebagai aparatur sipil negara, saya menerima disposisi surat dari pimpinan. Isinya sederhana. Seluruh pegawai diminta memasang Twibbon Pengendalian Gratifikasi di media sosial instansi maupun akun pribadi. Ada batas waktu publikasi, format pernyataan dukungan, serta kewajiban mengirim tangkapan layar sebagai bukti pelaksanaan.

Secara administratif, ini bukan perkara sulit. Memasang twibbon hanya memerlukan beberapa menit. Memilih foto, memasang bingkai, lalu membagikannya melalui Instagram, WhatsApp, atau media sosial lain. Instruksi tersebut juga patut dipahami sebagai upaya membangun kesadaran bersama. Pengendalian gratifikasi tidak semestinya hanya menjadi urusan KPK atau inspektorat. Ia perlu hadir dalam keseharian birokrasi. Di meja pelayanan, ruang rapat, proses pengadaan, perizinan, hingga perjumpaan informal antara aparatur dan pihak yang berkepentingan.

Namun, twibbon tentu bukan tujuan akhir. Ia baru tanda visual di layar. Ujian sesungguhnya muncul ketika seorang pejabat atau pegawai menerima gratifikasi, yang bisa saja disampaikan dengan cara halus. Pada titik itulah pengendalian gratifikasi berpindah dari slogan menjadi pilihan pribadi.

Kita sering membayangkan rasuah sebagai peristiwa besar. Uang dalam jumlah fantastis, proyek bernilai miliaran rupiah, atau operasi tangkap tangan yang ramai diberitakan. Padahal, penyimpangan dalam jabatan sering berawal dari sesuatu yang tampak kecil dan biasa. Sebuah hadiah, fasilitas, atau perhatian yang mula-mula dianggap sekadar bentuk penghormatan. Lama-kelamaan, pemberian itu dapat menciptakan rasa sungkan, kedekatan yang berlebihan, bahkan harapan akan perlakuan khusus.

Juri

Ada banyak film pengadilan yang membuat penonton sibuk menebak siapa pelaku sebenarnya. Namun Juror #2 karya Clint Eastwood menawarkan kegelisahan yang berbeda. Film ini tidak bertanya siapa yang bersalah. Pertanyaan yang diajukannya jauh lebih mengganggu: apa yang akan kita lakukan jika kebenaran justru mengancam hidup kita sendiri?

Pertanyaan itu terasa sederhana ketika dibaca di atas kertas. Namun, dalam kehidupan nyata, jawabannya sering kali jauh lebih rumit.

Tokoh utama film ini adalah Justin Kemp, seorang pria biasa yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Ia dipilih menjadi anggota juri dalam sebuah kasus pembunuhan. Persidangan berjalan sebagaimana mestinya sampai muncul sebuah kesadaran yang mengubah segalanya. Justin mulai menduga bahwa terdakwa yang sedang diadili kemungkinan bukan pelaku sebenarnya. Lebih buruk lagi, ia menyadari bahwa dirinya sendiri mungkin memiliki keterkaitan dengan kematian korban.

Sejak saat itu, film bergerak dari ruang sidang menuju ruang batin manusia. Justin menghadapi dilema yang hampir mustahil. Jika ia diam, seorang yang mungkin tidak bersalah dapat dipenjara. Jika ia mengungkap kebenaran, keluarga yang sedang dibangunnya bisa hancur. Tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Tidak ada jalan keluar yang bersih.

Sarajevo Safari

Saya pertama kali mengenal dunia gladiator bukan dari buku sejarah, melainkan dari film Gladiator yang dirilis pada tahun 2000. Ada satu adegan yang terus melekat dalam ingatan. Di tengah arena Koloseum yang dipenuhi puluhan ribu penonton, darah mengucur dari tubuh para petarung yang saling membunuh demi hiburan. Semakin brutal pertarungan berlangsung, semakin riuh pula sorak-sorai penonton.

Ketika film berakhir, saya menganggap semua itu sebagai kisah masa lalu. Sebuah gambaran tentang dunia kuno yang jauh berbeda dari peradaban modern. Sulit membayangkan manusia masa kini masih menikmati penderitaan sesamanya sebagai tontonan.

Namun bertahun-tahun kemudian, saya menemukan sebuah kisah yang membuat keyakinan itu goyah. Kisah itu bernama Sarajevo Safari.

Cerita tersebut muncul dari salah satu episode paling kelam dalam sejarah Eropa setelah Perang Dunia II, yakni pengepungan Sarajevo selama Perang Bosnia pada tahun 1992–1996. Selama hampir empat tahun, ibu kota Bosnia-Herzegovina itu terkepung oleh pasukan Serbia Bosnia yang menguasai perbukitan di sekeliling kota. Dari posisi yang lebih tinggi, mereka dapat mengawasi jalan-jalan, bangunan, pasar, sekolah, hingga kawasan permukiman warga.