Pedagang Kaki Lima

Di Indonesia, hampir setiap pergantian kepala daerah selalu diikuti janji yang sama: menata pedagang kaki lima (PKL). Kalimatnya terdengar akrab: menertibkan trotoar, memperindah kota, mengatasi kemacetan, atau mengembalikan fungsi ruang publik. Operasi penertiban datang silih berganti, tetapi PKL selalu kembali. Seolah-olah mereka merupakan persoalan yang tak pernah selesai.

Padahal, jika menoleh ke belakang, sejarah menunjukkan bahwa PKL bukanlah penyebab utama kekacauan kota. Mereka justru lahir dari sejarah panjang pembangunan kota yang tidak pernah benar-benar menyediakan ruang bagi ekonomi rakyat. Bahkan, istilah “pedagang kaki lima” sendiri berawal dari sebuah kekeliruan penerjemahan.

Jejaknya dapat ditelusuri ke awal abad ke-19 ketika Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles memimpin Jawa. Raffles memerintahkan agar bangunan di jalan-jalan utama Batavia menyediakan jalur pejalan kaki selebar lima kaki atau five foot way. Ketika kemudian ia mendirikan Singapura pada tahun 1819, konsep serupa diterapkan di kawasan Chinatown sebagai koridor teduh bagi pejalan kaki.

Dalam perkembangannya, istilah five foot way diterjemahkan secara keliru ke dalam bahasa Melayu. Yang semestinya berarti "jalan selebar lima kaki" berubah menjadi "kaki lima". Kesalahan linguistik itu justru melahirkan istilah yang bertahan hingga sekarang: pedagang kaki lima.

Prostitusi Era Kolonial

Ketika aparat imigrasi beberapa waktu lalu mengungkap praktik prostitusi yang melibatkan wisatawan asing di Bali, sebagian orang menganggap fenomena itu sebagai gejala baru yang lahir dari globalisasi dan industri pariwisata. Padahal, jika menoleh ke belakang, sejarah Hindia Belanda menunjukkan bahwa perpindahan pekerja seks lintas negara telah berlangsung lebih dari satu abad lalu. Bahkan, jauh sebelum Bali menjadi destinasi wisata dunia, Surabaya, Batavia, Medan, hingga Palembang telah menjadi persinggahan perempuan-perempuan asing yang menjual tubuh mereka.

Sejarah ini mengingatkan bahwa prostitusi bukan semata persoalan moral individu. Ia merupakan bagian dari dinamika ekonomi, migrasi, dan kekuasaan yang menyertai kolonialisme.

Surabaya menjadi salah satu contoh paling jelas. Sebagai pelabuhan terbesar di Hindia Belanda, kota ini dipenuhi pelaut, pedagang, tentara, pegawai perusahaan, dan buruh dari berbagai bangsa. Di mana terdapat konsentrasi laki-laki lajang dengan daya beli yang cukup, di sana hampir selalu muncul industri hiburan, termasuk prostitusi.

Di kawasan Kembang Jepun, yang kini dikenal sebagai pusat perdagangan tua Surabaya, perempuan-perempuan Jepang pernah menjadi bagian dari denyut kehidupan kota. Mereka dikenal sebagai karayuki-san, gadis-gadis miskin dari Jepang yang dikirim atau bahkan dijual ke berbagai negara Asia Tenggara sejak era Restorasi Meiji pada akhir abad ke-19.

Kota Lambat

Pada awal abad ke-20, Batavia bukanlah kota yang seluruh waktunya dihabiskan untuk mengejar kecepatan. Di sepanjang Koningsplein—kini kawasan Monas—orang berjalan santai menikmati sore. Trem melintas dengan ritme yang teratur. Di Bandung, taman-taman kota menjadi tempat warga Eropa maupun pribumi bercengkerama. Sementara di Malioboro, Yogyakarta, orang datang bukan hanya untuk berbelanja, melainkan juga bertemu, berbincang, dan menikmati denyut kehidupan kota.

Kota-kota kolonial tentu dibangun dengan berbagai ketimpangan. Namun, ada satu pelajaran yang menarik: kota tidak semata-mata dipahami sebagai mesin ekonomi. Ia juga merupakan ruang sosial, tempat manusia membangun memori.

Hari ini, gambaran itu terasa semakin jauh. Kota-kota Indonesia berubah menjadi arena perlombaan tanpa garis akhir. Jalan diperlebar agar kendaraan melaju lebih cepat, gedung terus menjulang, pusat perbelanjaan tumbuh di setiap sudut, sementara ruang untuk berhenti, berjalan kaki, atau sekadar menikmati sore semakin menyempit. Kemajuan akhirnya diukur dengan satu kata, yakni cepat. Padahal, tidak semua hal dalam kehidupan menjadi lebih baik ketika dipercepat.

Kesadaran itulah yang melahirkan gerakan Cittaslow atau Slow Cities di Italia pada tahun 1999. Gerakan ini berakar dari perlawanan masyarakat Italia terhadap budaya serba instan yang mulai menggerus identitas lokal sejak kemunculan restoran cepat saji di Roma pada dekade 1980-an. Dipelopori Carlo Petrini melalui gerakan Slow Food, masyarakat diajak kembali menghargai makanan lokal, tradisi, dan cara hidup yang memberi ruang bagi manusia untuk menikmati waktu.

Dari Priyayi ke Komisaris

Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda memulai Politik Etis. Salah satu janji besarnya adalah memperluas pendidikan bagi bumiputra. Dari sekolah-sekolah itulah kemudian lahir generasi terpelajar yang kelak menjadi penggerak kebangkitan nasional: guru, dokter, jurnalis, pegawai, dan aktivis politik.

Namun pendidikan pada masa kolonial tidak otomatis menghapus ketimpangan. Di dalam birokrasi Hindia Belanda, jabatan tetap berlapis-lapis. Orang Eropa menduduki posisi puncak, sementara elite bumiputra ditempatkan sebagai perantara kekuasaan di tingkat lokal. Bupati, wedana, dan priyayi menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dan rakyat.

Mereka memang bekerja dalam tata administrasi modern, lengkap dengan surat keputusan, struktur jabatan, dan aturan pemerintahan. Akan tetapi, birokrasi itu juga bertumpu pada hubungan sosial lama: status keluarga, garis keturunan, dan kesetiaan kepada penguasa. Jabatan bukan semata soal kemampuan, melainkan juga kehormatan sosial dan kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Warisan semacam itu tidak serta-merta lenyap setelah Indonesia merdeka. Republik memang mengganti penguasa kolonial dengan pemerintahan nasional. Namun kebiasaan memandang jabatan sebagai sumber pengaruh, kehormatan, dan balas jasa terus hidup dalam berbagai bentuk. Pada masa tertentu, ia hadir sebagai loyalitas kepada penguasa. Pada masa lain, ia muncul sebagai hadiah bagi jaringan politik, relawan, keluarga, atau kelompok yang dianggap berjasa.

Menerima Kritik

Salah satu kalimat paling sulit diucapkan seorang pemimpin mungkin bukan “saya akan bekerja keras” atau “saya siap bertanggung jawab”. Kalimat yang jauh lebih sulit adalah: “Saya keliru”.

Mengakui kesalahan bukan perkara mudah, terlebih bagi mereka yang berada di puncak kekuasaan. Di sana, setiap keputusan lahir dari keyakinan, setiap kebijakan dibungkus optimisme, dan setiap program dipromosikan sebagai solusi. Ketika kemudian muncul fakta yang menunjukkan adanya masalah, naluri pertama yang sering muncul bukanlah menerima, melainkan membela diri.

Padahal sejarah menunjukkan, banyak kegagalan besar justru bermula dari ketidakmampuan menerima kenyataan yang tidak menyenangkan.

Jim Collins, penulis buku manajemen terkenal Good to Great, menyebut kemampuan menghadapi kenyataan pahit sebagai salah satu ciri utama pemimpin hebat. Ia merumuskan gagasan yang dikenal sebagai Stockdale Paradox, diambil dari pengalaman Laksamana Jim Stockdale, seorang tentara Amerika Serikat yang menjadi tawanan perang di Vietnam selama enam tahun.

Pelajaran tentang Kesombongan

Dalam setiap organisasi, baik negara, perusahaan, maupun komunitas, selalu ada satu godaan yang sulit dihindari ketika keberhasilan mulai diraih, yaitu merasa diri selalu benar.

Godaan itulah yang sejak ribuan tahun lalu telah digambarkan melalui kisah Icarus dalam mitologi Yunani. Dengan sayap buatan yang direkatkan lilin, Icarus berhasil terbang tinggi meninggalkan penjara bersama ayahnya, Daedalus. Sebelum terbang, sang ayah memberi pesan sederhana. Jangan terlalu rendah karena air laut akan membasahi sayapmu, dan jangan terlalu tinggi karena panas matahari akan melelehkan lilin perekatnya.

Namun keberhasilan sering kali membuat manusia lupa pada batas. Merasa mampu menaklukkan langit, Icarus terus naik mendekati matahari. Kita tahu akhir ceritanya. Lilin meleleh, sayap hancur, dan ia jatuh ke laut.

Kisah ini tidak pernah benar-benar usang karena sesungguhnya bukan tentang terbang, melainkan tentang sifat manusia. Orang Yunani menyebutnya hubris atau kesombongan yang muncul ketika seseorang merasa tidak lagi membutuhkan nasihat, kritik, atau koreksi. Dalam kehidupan modern, hubris tidak hanya menimpa individu. Ia bisa menjangkiti institusi.

Diplomat dari Pare

Pada suatu hari di tahun 2009, bantuan kemanusiaan Muhammadiyah untuk Gaza menghadapi jalan buntu. Perbatasan Rafah ditutup. Jalur yang biasa digunakan organisasi kemanusiaan internasional tidak dapat dilalui. Bagi banyak orang, itu berarti misi harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Namun, bagi Sudibyo Markus, kebuntuan berarti perlunya mencari pintu lain.

Dalam hitungan jam, dokter yang juga aktivis Muhammadiyah itu menghubungi sejumlah kenalan yang tersebar di berbagai negara. Ada tokoh Palang Merah Palestina, pendiri Islamic Relief Worldwide, hingga petugas penghubung lembaga tanggap darurat Israel. Tak lama kemudian, izin masuk melalui wilayah Israel berhasil diperoleh. Bantuan kemanusiaan akhirnya dapat mencapai Gaza.

Tidak ada nota diplomatik. Tidak ada perundingan antarnegara. Tidak ada pula mandat resmi sebagai diplomat pemerintah. Yang bekerja adalah jejaring kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun.

Kisah itu menjadi salah satu alasan mengapa Sudibyo Markus dijuluki “diplomat partikelir Muhammadiyah”. Ia bukan diplomat dalam pengertian formal, tetapi kiprahnya menunjukkan bahwa diplomasi tidak selalu lahir dari gedung kementerian luar negeri. Kadang-kadang diplomasi lahir dari hubungan antarmanusia.

Paradoks Desentralisasi

Pada awal Reformasi 1998, desentralisasi hadir sebagai janji besar. Setelah puluhan tahun hidup dalam sistem yang sangat terpusat, Indonesia memilih membagi kewenangan kepada daerah. Harapannya sederhana tetapi penting: keputusan publik akan lebih dekat dengan rakyat, pembangunan menjadi lebih merata, dan daerah tidak lagi sekadar menjadi penonton atas pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya.

Dua puluh lima tahun kemudian, demokrasi lokal memang berkembang pesat. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Daerah memiliki APBD sendiri dan mengelola puluhan urusan pemerintahan. Namun di balik kemajuan itu, muncul pertanyaan yang mengganggu: apakah otonomi daerah masih benar-benar hidup, atau justru perlahan berubah menjadi simbol administratif yang bergantung pada keputusan fiskal Jakarta?

Pertanyaan itu mengemuka setelah sejumlah kepala daerah menyuarakan kegelisahan mereka. Bupati Siak, Afni Zulkifli, memprotes pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya membuat daerah penghasil seperti Riau menanggung beban ganda. Di Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda bahkan mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah tidak cukup untuk membayar gaji PPPK hingga akhir tahun.

Keluhan tersebut bukan kasus yang berdiri sendiri. Ia menggambarkan gejala yang lebih luas, bahwa kemampuan fiskal daerah sedang mengalami tekanan.