Pendidikan Vokasi

Selama berabad-abad, pendidikan sering dipahami sebagai jalan menuju pekerjaan yang “terhormat”. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ukuran keberhasilan seorang anak kerap ditentukan oleh satu hal, yakni berhasil masuk universitas. Mereka yang memilih sekolah kejuruan sering dipandang sebagai pilihan kedua, bahkan pilihan bagi mereka yang dianggap kurang berprestasi secara akademik.

Pandangan semacam itu ternyata tidak berlaku di Swiss. Negara kecil di jantung Eropa itu justru menunjukkan bahwa kejayaan industri tidak lahir semata dari universitas, melainkan dari bengkel, laboratorium, dan tempat-tempat magang tempat para remaja belajar bekerja sejak usia muda. Di sanalah pendidikan vokasi menjadi fondasi kemajuan ekonomi.

Pada Abad Pertengahan, kota-kota di Eropa mengenal sistem guild atau serikat pengrajin. Seorang pemuda yang ingin menjadi pandai besi, pembuat jam, tukang kayu, atau pembuat senjata tidak langsung membuka usaha sendiri. Ia lebih dahulu menjadi apprentice (murid magang), belajar bertahun-tahun di bawah bimbingan seorang master. Setelah dianggap cukup cakap, ia naik menjadi journeyman, sebelum akhirnya diakui sebagai master yang dapat mendidik generasi berikutnya.

Sistem magang itu bukan sekadar melatih keterampilan teknis, tetapi juga membentuk disiplin, etika kerja, dan rasa tanggung jawab. Tradisi inilah yang kemudian berkembang menjadi fondasi pendidikan vokasi modern di berbagai negara Eropa, termasuk Swiss.

Gotong Royong

Di sebuah desa di Lampung Timur, warga mengumpulkan uang, membeli semen dan batu, lalu memperbaiki jalan yang rusak secara swadaya. Di Minahasa Utara, warga menanam pohon pisang di tengah jalan berlubang sambil memasang papan bertuliskan, “Hati-hati lubang! Rumah sakit atau rumah duka.” Dua peristiwa itu tampak berbeda, tetapi sesungguhnya berbicara tentang hal yang sama: gotong royong yang berubah fungsi.

Dahulu, gotong royong identik dengan kerja bersama untuk menyelesaikan kebutuhan komunitas. Kini, ia juga menjadi bahasa kritik yang disampaikan warga kepada negara. Perubahan ini menarik dibaca dari sudut sejarah.

Jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara, gotong royong telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara. Di Jawa dikenal sambatan, yakni tradisi saling membantu membangun rumah atau mengerjakan sawah. Di Minangkabau ada batobo, kerja bersama mengolah ladang secara bergiliran. Di Bali berkembang sistem subak, organisasi petani yang mengatur irigasi sekaligus mengelola kerja kolektif. Di Sulawesi Selatan masyarakat Bugis mengenal massiromu, sedangkan di Maluku hidup tradisi masohi.

Meski memiliki nama berbeda, semuanya bertumpu pada prinsip yang sama. Pekerjaan yang terlalu berat bagi seseorang akan menjadi ringan apabila dikerjakan bersama.

Profesi Guru

Konon, pada abad ke-19, siapa saja yang pandai membaca dan menulis dapat menjadi guru. Di banyak desa Hindia Belanda, seorang mantri, juru tulis, bahkan pensiunan pegawai pemerintah kerap diminta mengajar anak-anak. Menjadi guru lebih dipandang sebagai pekerjaan daripada profesi. Yang dibutuhkan terutama adalah orang yang sedikit lebih berpendidikan dibanding masyarakat sekitarnya.

Kini, lebih dari satu abad kemudian, pertanyaan itu ternyata belum benar-benar selesai. Apakah guru sekadar pekerjaan yang dapat dimasuki siapa saja, atau sebuah profesi yang mensyaratkan kompetensi khusus sebelum seseorang berdiri di depan kelas?

Perdebatan tersebut kembali mengemuka seiring pembahasan revisi Undang-Undang Guru dan Dosen. Namun sesungguhnya, ia merupakan bagian dari sejarah panjang perkembangan profesi guru di dunia.

Dalam banyak peradaban kuno, mengajar belum dikenal sebagai profesi tersendiri. Di Yunani, Socrates tidak memiliki sertifikat mengajar. Ia berdiskusi di pasar-pasar Athena. Plato mendirikan Akademia sebagai komunitas belajar, bukan lembaga pencetak guru. Di Tiongkok, Konfusius menerima murid karena kebijaksanaannya, bukan karena lisensi profesi. Selama berabad-abad, masyarakat lebih menilai guru dari reputasi pribadi daripada standar kompetensi yang ditetapkan negara.

Pasukan Propaganda

Pada tahun 44 SM, setelah Julius Caesar dibunuh, Roma tidak hanya menjadi medan perang para legiun. Yang tak kalah sengit adalah perang narasi. Mark Antony membakar emosi rakyat melalui pidatonya yang termasyhur, sementara Octavianus menyebarkan pamflet yang menggambarkan Marcus Antonius sebagai pengkhianat yang telah tunduk kepada Cleopatra. Sejak itu, sejarah memperlihatkan bahwa perebutan kekuasaan tidak hanya dimenangkan oleh mereka yang memiliki tentara, tetapi juga oleh mereka yang mampu menguasai opini publik.

Dua ribu tahun kemudian, medan tempurnya berpindah ke layar telepon genggam. Pamflet berubah menjadi unggahan media sosial, pidato berubah menjadi utas dan video pendek, sedangkan “pasukan propaganda” kini dikenal dengan istilah buzzer. Teknologinya berubah, tetapi logikanya tetap sama, yakni membentuk persepsi publik demi kepentingan politik.

Propaganda sesungguhnya setua peradaban itu sendiri. Pada masa Kekaisaran Romawi, para penguasa mencetak koin bergambar wajah kaisar sebagai alat membangun legitimasi. Pada abad ke-16, setelah mesin cetak Gutenberg ditemukan, pamflet menjadi senjata politik yang ampuh. Reformasi Protestan berkembang pesat karena selebaran Martin Luther dapat dicetak ribuan eksemplar dalam waktu singkat. Di sisi lain, kerajaan dan gereja juga memanfaatkan teknologi yang sama untuk menyebarkan propaganda tandingan.

Memasuki abad ke-20, propaganda mencapai bentuk yang jauh lebih sistematis. Uni Soviet memiliki Agitprop, singkatan dari Agitation and Propaganda, yang bertugas menyebarkan ideologi negara melalui surat kabar, poster, teater, hingga film. Di Jerman era Nazi berkuasa, Joseph Goebbels mengubah radio dan sinema menjadi mesin pembentuk opini yang sangat efektif. Sementara itu, Amerika Serikat menggunakan film Hollywood dan siaran Voice of America sebagai bagian dari diplomasi ideologis selama Perang Dingin.

Akreditasi Kampus

Pada tahun 1088, ketika Universitas Bologna berdiri di Italia, tidak ada lembaga akreditasi yang memeriksa mutu kampus. Tidak ada asesor yang datang membawa instrumen penilaian, tidak ada borang ratusan halaman, apalagi peringkat internasional. Reputasi sebuah universitas lahir dari para gurunya, murid-muridnya, dan gagasan yang dihasilkannya.

Berabad-abad kemudian, dunia pendidikan tinggi justru dipenuhi angka. Kampus berlomba mengejar akreditasi unggul, sertifikasi internasional, pemeringkatan global, jumlah profesor, publikasi bereputasi, hingga skor berbagai indikator. Di tengah perlombaan itu, muncul pertanyaan yang kini kembali mengemuka setelah terbitnya Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026. Apakah mutu pendidikan benar-benar dapat diwakili oleh semakin banyaknya instrumen penilaian?

Pertanyaan semacam ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ia merupakan bagian dari sejarah panjang bagaimana masyarakat mendefinisikan kualitas sebuah universitas.

Pada Abad Pertengahan, universitas tumbuh sebagai komunitas ilmuwan. Kata universitas sendiri berarti persekutuan para guru dan mahasiswa. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui dokumen administratif, melainkan melalui reputasi intelektual. Orang datang belajar kepada Thomas Aquinas di Paris atau Irnerius di Bologna bukan karena kampusnya memperoleh nilai tertentu, tetapi karena keilmuan para pengajarnya.

Peradilan Etika

Dalam novel To Kill a Mockingbird karya Harper Lee, Atticus Finch berkata bahwa hati nurani adalah satu-satunya hal yang tidak tunduk pada suara mayoritas. Kalimat itu terasa relevan ketika masyarakat berkali-kali menyaksikan perkara hukum yang secara prosedural dinyatakan selesai, tetapi meninggalkan rasa ganjil di ruang publik. Secara hukum mungkin tidak bersalah, tetapi secara etika masyarakat tetap merasa ada yang keliru.

Di Indonesia, perasaan semacam itu semakin sering muncul. Publik melihat pejabat memamerkan kemewahan, aparat penegak hukum bergaul terlalu akrab dengan pihak yang sedang berperkara, atau pengambil kebijakan mengambil keputusan yang menguntungkan kerabatnya. Banyak tindakan tersebut sulit dijerat pidana karena tidak memenuhi unsur delik. Namun, tindakan itu tetap melukai rasa keadilan.

Di sinilah muncul gagasan mengenai peradilan etika, yakni lembaga yang tidak sekadar bertanya, “Apakah ini melanggar hukum?”, tetapi juga, “Apakah ini pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik?”

Sesungguhnya, gagasan ini bukan sesuatu yang benar-benar baru. Sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum negara modern mengenal pengadilan konstitusi atau pengadilan tindak pidana korupsi, masyarakat telah menyadari bahwa hukum tanpa etika mudah kehilangan legitimasi.

Detektif Fiksi

Siapa detektif paling terkenal di dunia? Banyak orang akan spontan menjawab Sherlock Holmes, Hercule Poirot, atau Miss Marple. Sebagian generasi yang lebih muda mungkin menyebut Conan Edogawa dalam Detective Conan atau L dalam Death Note. Namun, jika pertanyaannya diubah menjadi, “Siapa detektif paling terkenal dari Indonesia?”, jawabannya sering kali terhenti. Kalaupun ada yang teringat, mungkin muncul nama S. Mara Gd. 

Fenomena ini menarik. Indonesia memiliki tradisi sastra yang panjang, tetapi tokoh detektif ikonik justru sangat sedikit. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa cerita detektif bukanlah genre asing di negeri ini. Bahkan, ia termasuk salah satu jenis bacaan modern paling awal yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.

Jejaknya dapat ditelusuri sejak akhir abad ke-19. Ketika penerjemah seperti Adolf Friedrich von de Wall menerjemahkan Robinson Crusoe, disusul Lie Kim Hok yang memperkenalkan The Count of Monte Cristo, pembaca Hindia Belanda mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh petualang dan pemecah misteri. Tidak lama kemudian, Sherlock Holmes karya Arthur Conan Doyle hadir melalui berbagai terjemahan dan cerita bersambung di surat kabar Melayu-Tionghoa. Bacaan semacam ini segera digemari masyarakat perkotaan yang sedang menikmati lahirnya budaya cetak.

Menariknya, sastra detektif di Indonesia tidak berhenti sebagai hasil terjemahan. Penulis lokal segera mencoba menciptakan tokoh mereka sendiri.

Budaya Literasi

Ketika berbicara tentang budaya membaca, pembahasan kita sering berhenti pada satu pertanyaan sederhana, mengapa masyarakat Indonesia kurang gemar membaca? Jawaban yang muncul pun nyaris seragam. Karena jumlah buku kurang, harga buku mahal, atau kualitas bacaan belum memadai. Semua itu memang benar. Namun, seperti diingatkan oleh Ariel Heryanto, persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar buku. Yang perlu dibangun bukan hanya buku, melainkan seluruh ekosistem intelektual yang menghidupinya.

Sebuah buku besar tidak lahir dari kerja seorang penulis semata. Di belakang sebuah karya yang mengubah dunia, ada editor yang mengasah kalimat, penerbit yang berani mengambil risiko, desainer yang membuatnya menarik, penerjemah yang memperluas jangkauan pembaca, pustakawan yang merawatnya, toko buku yang mempertemukannya dengan pembaca, hingga pengulas yang menghidupkan kembali gagasan-gagasan di dalamnya. Buku sesungguhnya adalah hasil kerja kolektif sebuah peradaban.

Lihatlah bagaimana Das Kapital karya Karl Marx, The Origin of Species karya Charles Darwin, atau tetralogi Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer terus dibaca lintas generasi. Yang membuat karya-karya itu bertahan bukan semata kualitas penulisnya, tetapi juga keberadaan jaringan intelektual yang terus mendiskusikan, menerjemahkan, mengkritik, dan memperkenalkannya kepada generasi baru.

Di Indonesia, kita sering mengukur kemajuan literasi dari jumlah buku yang diterbitkan setiap tahun. Padahal, buku hanyalah salah satu mata rantai. Sebuah buku yang hebat tidak akan berarti jika tidak ada pembaca yang kritis. Sebaliknya, pembaca yang haus pengetahuan juga akan kesulitan berkembang apabila tidak tersedia ruang diskusi, perpustakaan yang hidup, toko buku yang nyaman, media yang mengulas buku secara bermutu, dan komunitas yang menjadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup. Inilah yang dimaksud Ariel Heryanto sebagai ekosistem intelektual.