Pangeran Jawa Penjelajah Dunia

Ada orang yang hidupnya lurus seperti rel kereta. Ia sekolah, bekerja, pensiun, lalu selesai. Tapi hidup Raden Mas Panji Sosrokartono justru seperti peta pengembaraan yang penuh belokan tak terduga. Ia lahir sebagai anak priyayi Jawa, tumbuh menjadi intelektual kosmopolitan, sempat berada di jantung sejarah dunia sebagai wartawan perang dan penerjemah, lalu menutup hidup sebagai sosok spiritual yang dicari banyak orang. Sulit mencari tokoh Indonesia lain yang hidupnya seluas itu, dari Jepara ke Leiden, dari ruang diplomasi Eropa ke rumah penyembuhan di Bandung.

Yang membuat Sosrokartono menarik bukan hanya karena ia kakak R.A. Kartini. Justru, jika Kartini dikenal sebagai cahaya gagasan emansipasi, Sosrokartono adalah contoh lain dari kegelisahan kaum terpelajar bumiputra awal abad ke-20, yang bergerak di pusat dunia modern, tetapi tak pernah benar-benar lepas dari akar Jawa.

Sejak muda, Kartono memang sudah tampak berbeda. Ia menikmati pendidikan terbaik yang bisa diakses anak bumiputra masa itu, dari Jepara hingga Belanda. Di Leiden, kecerdasannya menonjol bukan sekadar karena prestasi akademik, tetapi karena kemampuan bahasa yang luar biasa. Ia menguasai banyak bahasa timur dan barat, jumlahnya belasan. Pada masa ketika kebanyakan orang bahkan belum sempat melihat dunia di luar karesidenannya, Sosrokartono sudah melintasi batas-batas bangsa lewat kata-kata.

Kemampuan bahasa itu bukan sekadar kebanggaan intelektual. Hal tersebut menjadi modal yang membawanya masuk ke panggung sejarah global. Dalam Perang Dunia I, ia bekerja sebagai wartawan perang untuk The New York Herald Tribune. Bayangkan, seorang lelaki Jawa, lahir di Mayong, Jepara, lalu berada di tengah pusaran perang Eropa, menulis berita tentang perundingan gencatan senjata yang mengakhiri salah satu konflik terbesar dalam sejarah manusia.

Kardinah: Tak Sekadar Adinda Kartini

Setiap tanggal 21 April, nama Kartini selalu memenuhi ruang-ruang kita. Kutipan suratnya beredar, foto berkebaya muncul di sekolah, dan pidato tentang emansipasi perempuan kembali dibacakan. Namun, di balik gemerlap nama besar itu, ada satu sosok yang nyaris selalu luput dari ingatan. Dialah Raden Ajeng Kardinah, adik Kartini, yang diam-diam meneruskan mimpi kakaknya dengan kerja nyata.

Jika Kartini mewariskan gagasan melalui surat-surat, Kardinah mewujudkannya lewat sekolah, rumah sakit, dan rumah penampungan. Ia seperti bekerja dalam sunyi, tanpa banyak sorotan, tetapi jejaknya benar-benar menyentuh hidup orang banyak.

Barangkali memang tidak mudah hidup di bawah bayang-bayang nama sebesar Kartini. Sejarah biasanya lebih mudah mengingat mereka yang menulis gagasan besar daripada mereka yang tekun mengerjakannya sedikit demi sedikit. Padahal, tanpa orang-orang seperti Kardinah, cita-cita emansipasi bisa saja berhenti sebagai wacana yang indah di atas kertas.

Lahir di Jepara pada 1 Maret 1881, Kardinah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menanamkan kepekaan sosial. Ayahnya, RM Sosroningrat, merupakan Bupati Jepara yang kerap mengajak anak-anaknya melihat langsung penderitaan rakyat. Cara pendidikan seperti ini terasa sederhana, tetapi sangat membentuk wataknya. Empati tidak lahir dari ceramah, melainkan dari melihat kenyataan dengan mata sendiri.

Ruang Bernapas

Siapa yang tidak suka kota yang rapi? Jalan mulus, trotoar bersih, transportasi tertib, layanan publik cepat dan jelas. Bagi banyak orang Indonesia yang sehari-hari berhadapan dengan macet, banjir, dan birokrasi berbelit, gambaran itu terasa seperti mimpi. Kita ingin negara yang teratur.

Dalam sebuah esai lama berjudul Rapi, Goenawan Mohamad memakai simbol “Istana Kristal”—sebuah bangunan kaca raksasa di London abad ke-19—untuk menggambarkan cita-cita modernitas: masyarakat yang serba terukur, rasional, dan efisien. Segalanya transparan. Segalanya bisa dihitung. Tak ada kekacauan.

Bagi sebagian orang, itu adalah masa depan ideal. Tapi ada juga yang merasa gelisah. Sastrawan Rusia, Fyodor Dostoyevsky, melihat Istana Kristal sebagai lambang dunia yang terlalu percaya pada hitungan dan kepastian. Jika semua sudah diatur dan diprediksi, di mana ruang untuk kebebasan manusia?

Pertanyaan itu terasa makin relevan di Indonesia hari ini.

Kebingungan di Ruang Publik

Ketika filsuf Jerman Jürgen Habermas wafat pada usia 96 tahun pada Maret 2026, dunia kehilangan salah satu pemikir yang banyak berbicara tentang demokrasi dan komunikasi publik. Habermas percaya bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada pemilu atau lembaga negara. Demokrasi juga bergantung pada percakapan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Habermas, masyarakat modern membutuhkan apa yang ia sebut “ruang publik”, yaitu tempat di mana warga bisa berdiskusi secara rasional tentang urusan bersama. Dalam ruang itu, pemerintah menjelaskan kebijakan dengan jelas, masyarakat menilai dengan kritis, dan perbedaan pendapat diselesaikan melalui argumen yang masuk akal.

Masalahnya, dalam banyak negara, termasuk Indonesia ruang publik sering kali tidak berjalan seperti itu. Percakapan politik sering menjadi bising, membingungkan, bahkan kadang terasa seperti teka-teki. Di sinilah gagasan Habermas terasa sangat relevan.

Sejak menjadi presiden, Prabowo Subianto kerap melontarkan pernyataan yang mengundang berbagai tafsir. Sebagian pengamat politik menilai gaya komunikasinya sering spontan, bahkan kadang terdengar aneh atau tidak biasa.

Generasi yang Tak Lagi Diam

Beberapa waktu terakhir, kita melihat pemandangan yang terasa akrab sekaligus baru: anak-anak muda turun ke jalan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Nepal, Bangladesh, hingga Timor Leste. Mereka datang bukan dengan struktur organisasi yang rapi, bukan pula dengan tokoh besar di depan barisan. Mereka datang sebagai generasi yang, tampaknya, sudah lelah menunggu.

Tulisan di Katadata menggambarkan fenomena ini sebagai gelombang demonstrasi global yang dipimpin Generasi Z. Namun jika dibaca lebih dalam, ini bukan sekadar soal demonstrasi. Ini tentang sesuatu yang lebih sunyi, tapi jauh lebih serius, yakni krisis kepercayaan.

Generasi Z tumbuh dalam dunia yang penuh janji. Mereka adalah generasi paling terdidik, paling terkoneksi, dan paling cepat mengakses informasi. Mereka tahu bagaimana negara lain bekerja, bagaimana standar hidup bisa lebih baik, dan bagaimana kebijakan publik seharusnya dijalankan. Masalahnya, realitas yang mereka hadapi sering kali tidak seindah itu.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, mereka melihat pola yang sama, misalnya lapangan kerja yang sempit, harga kebutuhan pokok yang terus naik, dan jarak yang terasa makin lebar antara rakyat biasa dan para elite. Di titik ini, kemarahan mereka bukan lagi soal satu kebijakan. Ini tentang perasaan bahwa sistemnya tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Akar Sosial Premanisme

Di Purwakarta, sebuah pesta pernikahan di Kampung Cikumpay, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, berujung tragedi. Dadang (58), ayah mempelai perempuan, tewas setelah dianiaya sekelompok pemuda yang diduga preman kampung pada 4 April 2026. Kekerasan dipicu penolakan keluarga korban terhadap permintaan uang keamanan. Korban dipukul menggunakan bambu di bagian tubuh dan kepala hingga tak sadarkan diri. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong.

Kasus di Purwakarta tersebut kembali menampar kesadaran publik. Rasa aman ternyata masih bisa runtuh di ruang hidup yang paling dekat dengan warga. Kampung, hajatan, jalan lingkungan, atau titik-titik ekonomi kecil yang mestinya menjadi ruang sosial paling akrab justru kadang berubah menjadi arena intimidasi. Tragedi semacam ini bukan sekadar soal tindak kriminal, tetapi juga cermin tentang bagaimana otoritas sosial bekerja di tingkat akar rumput.

Selama ini, premanisme sering dipahami secara sederhana sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu demi uang, pengaruh, atau penguasaan wilayah. Padahal, jika ditarik ke belakang, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa premanisme kerap tumbuh dari hubungan yang lebih kompleks antara kekuasaan formal dan aktor informal.

Pelajaran menarik datang dari Medan pada masa awal revolusi. Sosok Amat Boyan, yang dikenal sebagai residivis dan bandit jalanan, menjadi contoh bagaimana figur kriminal bisa berubah posisi ketika negara berada dalam masa transisi. Setelah Proklamasi 1945, ketika otoritas keamanan belum stabil dan laskar-laskar tumbuh cepat, Amat Boyan justru direkrut ke dalam Pesindo dan dimasukkan ke unit bersenjata bernama Pasukan Cap Kampak.

Belajar Memimpin Daerah

Kasus yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, kembali mengingatkan kita bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi kehormatan. Ia adalah amanah yang menuntut tanggung jawab, pengetahuan, dan kehati-hatian terhadap aturan. Dalam pengakuannya setelah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Fadia menyatakan bahwa selama menjabat ia merasa tidak terlalu memahami tata kelola pemerintahan. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya pada dasarnya adalah seorang penyanyi dangdut, sehingga banyak urusan pemerintahan diserahkan kepada sekretaris daerah.

Pengakuan seperti ini terdengar jujur, bahkan mungkin terasa manusiawi. Tidak semua orang yang masuk dunia politik memiliki latar belakang administrasi pemerintahan. Banyak tokoh publik datang dari berbagai profesi. Dari pengusaha, akademisi, aktivis, artis, hingga olahragawan. Dalam demokrasi, hal itu sebenarnya bukan masalah. Justru keragaman latar belakang sering dipandang sebagai kekayaan pengalaman yang dapat memperkaya perspektif dalam pemerintahan.

Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika ketidaksiapan itu muncul setelah seseorang memegang jabatan penting. Jabatan kepala daerah bukan hanya ruang untuk tampil dalam acara seremonial. Ia juga menuntut pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan, pengawasan anggaran, serta etika pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan modern, seorang pemimpin memang dibantu oleh banyak perangkat birokrasi. Tetapi bantuan itu tidak berarti tanggung jawab bisa sepenuhnya dialihkan kepada bawahan.

Kasus ini menjadi semakin rumit karena menyangkut dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan keluarga. Menurut penyelidikan KPK, perusahaan yang berkaitan dengan keluarga bupati memperoleh kontrak pengadaan barang dan jasa dari pemerintah daerah dengan nilai yang cukup besar. Sebagian dari dana tersebut diduga mengalir kembali kepada keluarga yang bersangkutan. Praktik seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan serius mengenai konflik kepentingan dalam pengelolaan anggaran publik.

Silaturahmi Digital ASN

Di era ketika ucapan lebaran cukup diketik, disalin, lalu dikirim ke ratusan kontak dalam hitungan detik, kartu lebaran tampak seperti benda purba. Namun, jika menengok kembali jejaknya, kartu lebaran justru membuka cara pandang yang lebih dalam tentang bagaimana teknologi, budaya, dan bahkan birokrasi saling berkelindan.

Dulu, kartu lebaran bukan sekadar ucapan. Ia adalah “peristiwa”. Orang memilih desain dengan hati-hati, menulis pesan dengan tangan, lalu mengirimkannya lewat pos dengan harapan tiba tepat waktu. Ada proses, ada jeda, ada rasa. Kini, semua itu dipangkas oleh teknologi. Pesan digital membuat komunikasi menjadi instan, murah, dan massal. Tapi di balik efisiensi itu, ada sesuatu yang ikut tergerus, yaitu personalisasi dan kedalaman makna.

Perubahan ini sangat terasa jika dikaitkan dengan dunia Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam birokrasi modern, komunikasi adalah jantung koordinasi. Dulu, surat resmi dan kartu ucapan menjadi bagian dari etika kelembagaan. Formal, terstruktur, dan penuh pertimbangan. Kini, banyak komunikasi ASN yang berpindah ke platform digital seperti WhatsApp atau email. Ucapan lebaran dari instansi pun sering kali berupa template yang sama, hanya diganti logo dan nama pejabat.

Di satu sisi, ini menunjukkan kemajuan. ASN dituntut lebih cepat, responsif, dan efisien. Teknologi memungkinkan koordinasi lintas daerah tanpa hambatan. Ucapan lebaran bisa menjadi sarana memperkuat jejaring kerja secara luas dalam waktu singkat. Namun di sisi lain, ada risiko kehilangan rasa dalam komunikasi birokrasi.