Mutasi Jabatan dan Kepastian Prosedur

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara antara Ernie Nurheyanti M. Toelle dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai patut dibaca melampaui sengketa personal antara seorang pegawai dan pimpinannya. Perkara ini menyentuh persoalan yang lebih mendasar dalam administrasi negara. Bagaimana kewenangan manajerial dijalankan, bagaimana sistem merit dijaga, dan bagaimana prosedur menjadi penyangga keadilan di dalam birokrasi.

Pada 2 Juli 2026, PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan Ernie dalam perkara Nomor 59/G/2026/PTUN.JKT. Majelis hakim membatalkan Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-14/KP.04.04 tertanggal 23 Januari 2026 tentang pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan manajerial ke jabatan fungsional. Pengadilan juga mewajibkan tergugat mencabut keputusan tersebut serta merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan penggugat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, jabatan struktural eselon II.a, atau jabatan lain yang setara.

Putusan tersebut tentu belum menutup seluruh proses hukum. Tergugat masih memiliki ruang untuk menempuh upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan. Karena itu, semua pihak perlu menghormati proses peradilan dan menghindari kesimpulan yang melampaui putusan yang telah ada. Namun, amar putusan tingkat pertama itu sudah cukup untuk menghadirkan refleksi penting mengenai tata kelola kepegawaian di lingkungan pemerintahan.

Dalam hukum administrasi negara, keputusan pejabat pemerintahan tidak hanya dinilai dari siapa yang menerbitkannya. Sebuah keputusan juga harus diuji dari prosedur pembentukannya dan alasan substantif yang mendasarinya. Seorang menteri memiliki kewenangan untuk menata organisasi, mengevaluasi pejabat, dan melakukan rotasi jabatan. Kewenangan tersebut diperlukan agar organisasi publik dapat bekerja efektif dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan.

Ketika Kepatutan Menjadi Barang Langka

Suatu ketika, seorang filsuf Inggris, Edmund Burke, mengatakan bahwa masyarakat adalah perjanjian bukan hanya antara mereka yang hidup sekarang, tetapi juga dengan mereka yang telah meninggal dan yang belum lahir. Kalimat itu mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh hukum dan gedung-gedung megah, melainkan juga oleh sesuatu yang jauh lebih halus, yakni kepatutan. Sayangnya, justru di situlah kita sedang mengalami krisis.

Dalam beberapa hari terakhir, publik disuguhi dua peristiwa yang tampaknya tidak saling berkaitan. Di Solo, peringatan Malam 1 Suro yang sarat makna spiritual berubah gaduh karena sebagian peserta mengabaikan tata busana dan etika yang telah ditetapkan. Di Yogyakarta, seorang peserta lomba maraton memprotes panitia karena pengiringnya yang tidak terdaftar dilarang memasuki lintasan. Dua peristiwa berbeda, tetapi memperlihatkan penyakit sosial yang sama. Keinginan agar aturan menyesuaikan diri dengan kepentingan pribadi. Padahal, aturan dibuat justru agar setiap orang diperlakukan sama.

Kepatutan sesungguhnya jembatan antara hukum dan moral. Tidak semua yang tidak pantas melanggar hukum, tetapi hampir semua tindakan yang mengabaikan kepatutan akan menggerus kepercayaan sosial. Bangsa yang kehilangan rasa patut akan dipenuhi orang-orang yang selalu bertanya, “Mengapa saya tidak boleh?” tetapi jarang bertanya, “Apakah ini pantas saya lakukan?”

Di sinilah letak persoalan kita. Kemajuan teknologi ternyata tidak otomatis membuat manusia semakin dewasa. Media sosial memberi ruang bagi setiap orang untuk tampil, tetapi juga melahirkan budaya yang menganggap perhatian lebih penting daripada penghormatan. Tradisi dipandang sebagai latar belakang foto. Acara sakral menjadi panggung konten. Yang dicari bukan lagi makna, melainkan viralnya.

Buronan

Ada nama-nama yang menghilang dari kehidupan nyata, tetapi justru semakin hidup dalam ingatan publik. Eddy Tansil adalah salah satunya.

Generasi yang tumbuh pada era 1990-an mungkin masih ingat bagaimana namanya beredar dari ruang sidang, halaman surat kabar, hingga obrolan di warung-warung. Ia bukan artis, bukan jenderal, bukan pula politisi. Ia adalah terpidana kasus korupsi kredit Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang merugikan negara sekitar Rp1,3 triliun, angka yang pada masa itu terdengar nyaris tak masuk akal.

Namun yang membuat Eddy Tansil menjadi legenda bukanlah besarnya korupsi yang ia lakukan. Indonesia, sayangnya, tidak pernah kekurangan koruptor besar. Yang membuatnya berbeda adalah satu pertanyaan yang belum terjawab hingga hari ini: bagaimana mungkin seorang narapidana bisa kabur dari penjara dan lenyap selama puluhan tahun?

Di titik inilah kisah Eddy Tansil terasa seperti gabungan dua film Hollywood yang sangat berbeda: Catch Me If You Can dan The Shawshank Redemption.

Merindukan Polisi Baik

Di tengah peringatan Hari Bhayangkara ke-80, masyarakat kembali dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang sesungguhnya telah berusia sama tuanya dengan republik ini: polisi seperti apa yang dibutuhkan Indonesia?

Jawabannya ternyata bukan datang dari pidato seremonial atau slogan kelembagaan, melainkan dari kisah dua anggota Bhabinkamtibmas yang belakangan menjadi perbincangan publik. Ipda Purnomo dari Lamongan dikenal karena merawat orang dengan gangguan jiwa, membantu warga miskin, dan mengembalikan orang telantar kepada keluarganya. Sementara Brigadir Agus Kurniawan dari Boyolali lebih sering terlihat membawa termos kopi untuk menemui anak-anak muda, mendengarkan keluhan warga, dan menyelesaikan persoalan melalui dialog.

Di media sosial Ipda Purnomo dikenal dengan “Belajar Baik”, sedangkan Brigadir Agus Kurniawan dikenal dengan “Kopi Curhat Pak Bhabin” dalam berbagai kontennya. Keduanya tidak sedang mempertontonkan kewenangan. Mereka justru menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar, yakni kehadiran aparat yang manusiawi.

Fenomena itu menarik karena muncul pada saat citra Polri masih dibayangi berbagai kritik, mulai dari persoalan profesionalisme, penggunaan kekerasan, hingga dugaan ketidaknetralan dalam kontestasi politik. Di tengah berbagai persoalan tersebut, publik justru memberikan apresiasi besar kepada polisi yang sederhana, mau mendengar, dan hadir di tengah masyarakat.

Ayah Mengantar Sekolah

Awal 1970-an adalah masa ketika musik pop Indonesia tumbuh bersama perubahan sosial yang cepat. Radio transistor menjadi benda penting di rumah-rumah, lagu-lagu baru menyebar dari kota ke kota melalui siaran Radio Republik Indonesia, dan majalah musik ikut membentuk selera generasi muda. Di tengah dominasi Jakarta sebagai pusat industri rekaman, band-band dari daerah mulai datang membawa warna sendiri. Mereka bukan hanya memainkan ulang lagu-lagu Barat atau lagu band yang lebih dahulu terkenal, melainkan mulai menulis pengalaman mereka sendiri dalam bahasa pop Indonesia.

Dari Medan, muncul The Mercy’s. Kelompok ini mula-mula merintis jalan seperti banyak band lain pada zamannya: tampil dari pesta ke pesta, memainkan lagu-lagu yang sudah akrab di telinga penonton, lalu perlahan membangun nama melalui panggung radio dan pertunjukan. Ketika lagu Tiada Lagi diputar di RRI Medan, nama mereka mulai terangkat. Pada tahun 1971, The Mercy’s hijrah ke Jakarta, kota yang pada masa itu menjadi pintu masuk menuju studio rekaman, televisi, dan pasar musik nasional.

Dalam formasi yang paling dikenang, The Mercy’s diisi oleh Erwin Harahap pada gitar, Rinto Harahap pada bass dan vokal, Reynold Panggabean pada drum, Charles Hutagalung pada kibor dan vokal, serta Albert Sumlang pada saksofon. Mereka menjadi bagian dari gelombang musik pop Indonesia yang produktif pada dekade 1970-an. Seperti Koes Plus, kelompok musik yang sangat besar pengaruhnya pada masa itu, The Mercy’s rajin merilis album. Dalam setahun, mereka dapat menghasilkan lebih dari satu album, dengan lagu-lagu yang mudah dinyanyikan, lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan melodi yang cocok untuk radio.

Namun musik pop Indonesia pada masa itu tidak hanya berisi kisah cinta yang ringan. Banyak lagu menyimpan cerita tentang keluarga, kehilangan, kesepian, dan perubahan hidup. Musik menjadi tempat pengalaman pribadi diolah menjadi sesuatu yang dapat dirasakan bersama. Di antara lagu-lagu The Mercy’s yang panjang umur, lagu berjudul Ayah menempati tempat khusus.

Sepatu Bola

Pada 4 Juli 1954, hujan deras mengguyur Stadion Wankdorf di Bern, Swiss. Di lapangan, tim nasional sepakbola Hungaria yang dijuluki “Magical Magyars” tampak sedang menuju takdir yang sudah lama diramalkan banyak orang untuk menjadi juara dunia.

Prediksi itu tidak berlebihan. Hungaria datang ke Piala Dunia 1954 sebagai tim terkuat di dunia. Mereka diperkuat Ferenc Puskás dan belum terkalahkan dalam puluhan pertandingan internasional. Bahkan, pada fase grup, mereka menghancurkan Jerman Barat dengan skor telak 8-3.

Karena itu, ketika Hungaria unggul 2-0 hanya dalam hitungan menit pada partai final, hampir semua orang mengira pertandingan telah selesai. Namun, sejarah sering kali bergerak dengan cara yang tidak diduga. Jerman Barat perlahan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Lalu hujan turun semakin deras. Lapangan berubah licin dan berlumpur. Dalam kondisi itulah muncul seorang tokoh yang bahkan tidak berada di lapangan. Ia bernama Adolf “Adi” Dassler.

Hari ini, nama Adi Dassler lebih dikenal sebagai pendiri Adidas. Namun, pada tahun 1954 ia bukan sekadar pengusaha perlengkapan olahraga. Ia seorang inovator yang percaya bahwa kemenangan atlet tidak hanya ditentukan oleh bakat dan latihan, tetapi juga oleh teknologi yang mereka kenakan.

Menyala Bergilir

Beberapa hari terakhir, masyarakat di berbagai daerah di Pulau Jawa menemukan lelucon baru. Pemadaman listrik bergilir dipelesetkan menjadi “menyala bergilir”. Lelucon itu terdengar lucu, tetapi sesungguhnya menyimpan kegelisahan.

Di Bogor, seorang ibu rumah tangga terpaksa menghentikan usaha kuenya karena listrik padam berjam-jam. Di Kendal, proses penerimaan murid baru terganggu. Di Wonogiri, pekerja yang menjalani sistem kerja dari rumah gagal mengikuti rapat daring. Di Surabaya, pegawai kantor berbondong-bondong mencari kafe yang masih memiliki listrik dan colokan kosong.

Ketika listrik padam, kita baru menyadari betapa kehidupan modern berdiri di atas sesuatu yang selama ini dianggap biasa: saklar yang menyala.

Yang membuat persoalan ini menarik adalah perdebatan mengenai penyebabnya. Pemerintah menyebut adanya gangguan operasional pembangkit dan potensi kekurangan pasokan batubara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bahkan mengungkap kemungkinan defisit pasokan hingga sekitar 20 juta ton batubara untuk kebutuhan PLN.

Bertemu Kekuasaan

Nama Budiman Sudjatmiko pernah berdiri di satu sisi sejarah Indonesia, yakni sisi yang melawan. Ia adalah aktivis yang dipenjara oleh Orde Baru, pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan salah satu wajah perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap represif. Bagi banyak mahasiswa pada akhir 1990-an, Budiman bukan sekadar aktivis. Ia adalah simbol keberanian.

Karena itu, ketika pada tahun 2023 ia mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto, publik terkejut. Bukan karena seorang politisi berpindah dukungan, karena itu hal biasa dalam demokrasi. Yang membuat banyak orang tercengang adalah sejarah yang dibawa keduanya. Budiman adalah mantan tahanan politik era Orde Baru. Prabowo adalah mantan jenderal yang namanya selama bertahun-tahun hadir dalam perdebatan tentang penghujung rezim tersebut. Dukungan itu kemudian berujung pada pemecatan Budiman dari PDI Perjuangan, partai yang telah ia ikuti sejak awal Reformasi.

Namun saya kira persoalan Budiman lebih menarik daripada sekadar soal pindah kubu politik. Fenomena Budiman mengajarkan satu hal penting, bahwa sejarah sering kali lebih sederhana daripada politik.

Dalam sejarah, orang mudah dibagi menjadi dua kelompok. Antara pahlawan dan lawan. Aktivis dan penguasa. Korban dan pelaku. Tetapi politik tidak bekerja sesederhana itu. Politik adalah ruang tempat musuh bisa menjadi sekutu, dan sekutu bisa berubah menjadi lawan.