Benteng Pendhem

Di Kota Ngawi, dua sungai besar—Bengawan Solo dan Sungai Madiun—bertemu sebelum mengalir menuju laut. Di titik pertemuan itulah berdiri sebuah bangunan tua yang selama puluhan tahun lebih dikenal masyarakat sebagai Benteng Pendhem. Nama resminya adalah Benteng Van den Bosch, diambil dari Johannes Graaf van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dikenang sebagai penggagas sistem tanam paksa (cultuurstelsel). Ironisnya, nama seorang perancang eksploitasi ekonomi terbesar di Jawa justru diabadikan pada sebuah bangunan yang kini menjadi objek wisata.

Benteng ini lebih dari sekadar peninggalan arsitektur kolonial. Ia adalah saksi bisu yang merekam bagaimana kekuasaan bekerja. Bagaimana ia menguasai ruang, mengendalikan manusia, dan mengamankan kepentingan ekonomi.

Benteng Van den Bosch dibangun antara tahun 1839 hingga 1845, tidak lama setelah Perang Jawa (1825–1830) yang dipimpin Pangeran Diponegoro berakhir. Perang itu menguras kas Belanda sekaligus memperlihatkan betapa rapuhnya kekuasaan kolonial ketika menghadapi perlawanan rakyat. Karena itu, pemerintah kolonial tidak hanya membangun benteng sebagai instalasi militer, tetapi juga sebagai simbol bahwa pemberontakan tidak boleh terulang.

Pilihan lokasi di Ngawi bukan kebetulan. Pertemuan Bengawan Solo dan Sungai Madiun merupakan jalur transportasi air yang sangat strategis pada abad ke-19. Dari tempat ini, Belanda dapat mengawasi mobilitas manusia, distribusi hasil bumi, hingga aktivitas perdagangan di pedalaman Jawa.

Pesta Rakyat

Setiap kali sebuah kota menggelar pesta rakyat—panggung musik gratis, festival budaya, pesta kembang api, atau perayaan hari jadi—selalu muncul komentar sinis. “Daripada bikin konser, lebih baik perbaiki jalan” atau “Lebih baik anggarannya dipakai membangun sekolah atau rumah sakit.” Kritik semacam itu terdengar masuk akal karena kebutuhan dasar memang harus menjadi prioritas.

Namun, benarkah kebahagiaan warga harus selalu menunggu semua persoalan kota selesai terlebih dahulu? Sejarah justru menunjukkan bahwa pesta rakyat bukanlah pemborosan. Ia merupakan bagian dari fungsi kota sejak ribuan tahun lalu.

Pada masa Romawi Kuno, pemerintah menyelenggarakan berbagai festival publik, pertunjukan teater, hingga perlombaan di arena terbuka. Memang, praktik itu kerap dipakai sebagai alat politik melalui semboyan panem et circenses (roti dan hiburan). Namun, di sisi lain, negara menyadari bahwa manusia tidak hidup dari kebutuhan material semata. Mereka juga membutuhkan ruang untuk berkumpul, merayakan hidup, dan merasa menjadi bagian dari komunitas.

Tradisi serupa berkembang di berbagai kota di nusantara. Alun-alun bukan sekadar lapangan kosong, melainkan ruang bersama tempat pasar malam, sekaten, pertunjukan wayang, hingga perayaan hari besar digelar. Di sana, rakyat dari berbagai lapisan bertemu tanpa sekat. Kota menjadi hidup karena menyediakan ruang bagi perjumpaan.

Drama China

Ada pengakuan yang sering diucapkan setengah berbisik. “Sebenarnya saya cuma iseng nonton satu episode”. Kalimat itu hampir selalu berakhir dengan pengakuan kedua: tahu-tahu dua jam berlalu, puluhan episode habis, dan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan malah tertunda.

Itulah nasib banyak penonton drama China, atau yang akrab disebut dracin. Ia menjadi guilty pleasure zaman digital. Banyak yang mencibirnya sebagai tontonan “receh”, penuh cerita CEO kaya raya yang menyamar menjadi orang miskin, pewaris kerajaan yang terbuang, atau perempuan biasa yang mendadak menjadi istri konglomerat. Plotnya sering terasa mustahil, dialognya kadang berlebihan, bahkan aktingnya tak jarang mengundang gelak.

Namun justru di situlah letak kekuatannya. Dracin mengajarkan satu hal yang mulai langka dalam kehidupan modern: kepastian bahwa kebaikan akhirnya akan menang.

Di tengah dunia nyata yang semakin rumit, penuh ketidakpastian, dan sering kali tidak adil, dracin menawarkan dunia alternatif yang sederhana. Tokoh baik pasti menang. Tokoh jahat pasti kalah. Orang miskin bisa berubah menjadi kaya. Orang yang diremehkan akan membuktikan dirinya. Cinta sejati selalu menemukan jalannya.

Tawa: Bahasa Terakhir Rakyat

Konon, sebuah rezim mulai memasuki masa yang berbahaya bukan ketika rakyat berhenti takut, melainkan ketika rakyat mulai menertawakannya. Tawa bukan lagi sekadar hiburan, tetapi berubah menjadi bahasa politik. Ia menjadi cara paling aman untuk mengatakan sesuatu yang sulit diucapkan secara terus terang.

Hari-hari ini, media sosial Indonesia dipenuhi meme, parodi, video satir, dan plesetan yang menyasar berbagai kebijakan pemerintah. Poster-poster demonstrasi pun tak lagi hanya berisi slogan penuh amarah, melainkan kalimat-kalimat jenaka yang membuat orang tertawa sekaligus mengangguk. Bahkan ajang lari maraton, panggung komedi tunggal, hingga kolom komentar media sosial berubah menjadi ruang kritik yang dibungkus humor.

Fenomena itu bukan pertanda masyarakat sedang baik-baik saja. Sebaliknya, ia sering menjadi tanda bahwa keresahan telah mencapai titik tertentu sehingga hanya tawa yang tersisa.

Filsuf Prancis Henri Bergson, dalam Laughter (1900), menyebut tawa sebagai pengalaman sosial. Orang tertawa bersama karena mereka sama-sama menangkap kejanggalan yang terjadi di sekelilingnya. Humor lahir ketika realitas terasa mekanis, kaku, atau bertentangan dengan akal sehat. Karena itu, ketika jutaan orang menertawakan materi yang sama, sesungguhnya mereka sedang berbagi kegelisahan yang sama pula.

Pedagang Kaki Lima

Di Indonesia, hampir setiap pergantian kepala daerah selalu diikuti janji yang sama: menata pedagang kaki lima (PKL). Kalimatnya terdengar akrab: menertibkan trotoar, memperindah kota, mengatasi kemacetan, atau mengembalikan fungsi ruang publik. Operasi penertiban datang silih berganti, tetapi PKL selalu kembali. Seolah-olah mereka merupakan persoalan yang tak pernah selesai.

Padahal, jika menoleh ke belakang, sejarah menunjukkan bahwa PKL bukanlah penyebab utama kekacauan kota. Mereka justru lahir dari sejarah panjang pembangunan kota yang tidak pernah benar-benar menyediakan ruang bagi ekonomi rakyat. Bahkan, istilah “pedagang kaki lima” sendiri berawal dari sebuah kekeliruan penerjemahan.

Jejaknya dapat ditelusuri ke awal abad ke-19 ketika Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles memimpin Jawa. Raffles memerintahkan agar bangunan di jalan-jalan utama Batavia menyediakan jalur pejalan kaki selebar lima kaki atau five foot way. Ketika kemudian ia mendirikan Singapura pada tahun 1819, konsep serupa diterapkan di kawasan Chinatown sebagai koridor teduh bagi pejalan kaki.

Dalam perkembangannya, istilah five foot way diterjemahkan secara keliru ke dalam bahasa Melayu. Yang semestinya berarti "jalan selebar lima kaki" berubah menjadi "kaki lima". Kesalahan linguistik itu justru melahirkan istilah yang bertahan hingga sekarang: pedagang kaki lima.

Prostitusi Era Kolonial

Ketika aparat imigrasi beberapa waktu lalu mengungkap praktik prostitusi yang melibatkan wisatawan asing di Bali, sebagian orang menganggap fenomena itu sebagai gejala baru yang lahir dari globalisasi dan industri pariwisata. Padahal, jika menoleh ke belakang, sejarah Hindia Belanda menunjukkan bahwa perpindahan pekerja seks lintas negara telah berlangsung lebih dari satu abad lalu. Bahkan, jauh sebelum Bali menjadi destinasi wisata dunia, Surabaya, Batavia, Medan, hingga Palembang telah menjadi persinggahan perempuan-perempuan asing yang menjual tubuh mereka.

Sejarah ini mengingatkan bahwa prostitusi bukan semata persoalan moral individu. Ia merupakan bagian dari dinamika ekonomi, migrasi, dan kekuasaan yang menyertai kolonialisme.

Surabaya menjadi salah satu contoh paling jelas. Sebagai pelabuhan terbesar di Hindia Belanda, kota ini dipenuhi pelaut, pedagang, tentara, pegawai perusahaan, dan buruh dari berbagai bangsa. Di mana terdapat konsentrasi laki-laki lajang dengan daya beli yang cukup, di sana hampir selalu muncul industri hiburan, termasuk prostitusi.

Di kawasan Kembang Jepun, yang kini dikenal sebagai pusat perdagangan tua Surabaya, perempuan-perempuan Jepang pernah menjadi bagian dari denyut kehidupan kota. Mereka dikenal sebagai karayuki-san, gadis-gadis miskin dari Jepang yang dikirim atau bahkan dijual ke berbagai negara Asia Tenggara sejak era Restorasi Meiji pada akhir abad ke-19.

Kota Lambat

Pada awal abad ke-20, Batavia bukanlah kota yang seluruh waktunya dihabiskan untuk mengejar kecepatan. Di sepanjang Koningsplein—kini kawasan Monas—orang berjalan santai menikmati sore. Trem melintas dengan ritme yang teratur. Di Bandung, taman-taman kota menjadi tempat warga Eropa maupun pribumi bercengkerama. Sementara di Malioboro, Yogyakarta, orang datang bukan hanya untuk berbelanja, melainkan juga bertemu, berbincang, dan menikmati denyut kehidupan kota.

Kota-kota kolonial tentu dibangun dengan berbagai ketimpangan. Namun, ada satu pelajaran yang menarik: kota tidak semata-mata dipahami sebagai mesin ekonomi. Ia juga merupakan ruang sosial, tempat manusia membangun memori.

Hari ini, gambaran itu terasa semakin jauh. Kota-kota Indonesia berubah menjadi arena perlombaan tanpa garis akhir. Jalan diperlebar agar kendaraan melaju lebih cepat, gedung terus menjulang, pusat perbelanjaan tumbuh di setiap sudut, sementara ruang untuk berhenti, berjalan kaki, atau sekadar menikmati sore semakin menyempit. Kemajuan akhirnya diukur dengan satu kata, yakni cepat. Padahal, tidak semua hal dalam kehidupan menjadi lebih baik ketika dipercepat.

Kesadaran itulah yang melahirkan gerakan Cittaslow atau Slow Cities di Italia pada tahun 1999. Gerakan ini berakar dari perlawanan masyarakat Italia terhadap budaya serba instan yang mulai menggerus identitas lokal sejak kemunculan restoran cepat saji di Roma pada dekade 1980-an. Dipelopori Carlo Petrini melalui gerakan Slow Food, masyarakat diajak kembali menghargai makanan lokal, tradisi, dan cara hidup yang memberi ruang bagi manusia untuk menikmati waktu.

Dari Priyayi ke Komisaris

Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda memulai Politik Etis. Salah satu janji besarnya adalah memperluas pendidikan bagi bumiputra. Dari sekolah-sekolah itulah kemudian lahir generasi terpelajar yang kelak menjadi penggerak kebangkitan nasional: guru, dokter, jurnalis, pegawai, dan aktivis politik.

Namun pendidikan pada masa kolonial tidak otomatis menghapus ketimpangan. Di dalam birokrasi Hindia Belanda, jabatan tetap berlapis-lapis. Orang Eropa menduduki posisi puncak, sementara elite bumiputra ditempatkan sebagai perantara kekuasaan di tingkat lokal. Bupati, wedana, dan priyayi menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dan rakyat.

Mereka memang bekerja dalam tata administrasi modern, lengkap dengan surat keputusan, struktur jabatan, dan aturan pemerintahan. Akan tetapi, birokrasi itu juga bertumpu pada hubungan sosial lama: status keluarga, garis keturunan, dan kesetiaan kepada penguasa. Jabatan bukan semata soal kemampuan, melainkan juga kehormatan sosial dan kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Warisan semacam itu tidak serta-merta lenyap setelah Indonesia merdeka. Republik memang mengganti penguasa kolonial dengan pemerintahan nasional. Namun kebiasaan memandang jabatan sebagai sumber pengaruh, kehormatan, dan balas jasa terus hidup dalam berbagai bentuk. Pada masa tertentu, ia hadir sebagai loyalitas kepada penguasa. Pada masa lain, ia muncul sebagai hadiah bagi jaringan politik, relawan, keluarga, atau kelompok yang dianggap berjasa.