Beban Warisan Politik

Tulisan Coen Husain Pontoh tentang keluarga Nono Anwar Makarim dan Nadiem Makarim dalam Tragikomika Keluarga Makarim menarik bukan semata karena kritik politiknya, tetapi karena ia membuka kembali satu pertanyaan lama yang belum pernah benar-benar selesai di Indonesia. Apakah sejarah yang tidak diselesaikan akan terus menghantui generasi berikutnya? Itulah inti paling kuat dari tulisan tersebut.

Pontoh adalah penulis, aktivis kiri, editor, dan pengamat politik-ekonomi Indonesia yang dikenal lewat tulisan-tulisan bertema neoliberalisme, militerisme, demokrasi, serta sejarah gerakan kiri Indonesia. Ia berasal dari Sulawesi Utara dan pernah aktif dalam gerakan prodemokrasi era Orde Baru, termasuk berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto, ia sempat dipenjara sebagai tahanan politik.

Pontoh mencoba menghubungkan proses hukum yang kini membelit Nadiem dengan sejarah panjang kekerasan politik pasca-1965. Ia melihat ada ironi sejarah: ayah Nadiem merupakan bagian dari gerakan mahasiswa dan media yang ikut menopang lahirnya rezim Orde Baru, sementara anaknya kini dianggap sedang menghadapi sistem hukum yang mewarisi watak politik masa lalu itu sendiri.

Tulisan Pontoh sebenarnya tidak sekadar membahas Nadiem. Ia sedang berbicara tentang warisan sejarah. Dan menurutnya, Indonesia memang punya persoalan serius soal itu.

Publik yang Makin Skeptis

Kualitas sebuah rezim sering kali tidak hanya terlihat dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari cara ia membangun narasi tentang dirinya sendiri. Di era media sosial, narasi itu tidak lagi sepenuhnya dibentuk lewat pidato resmi atau konferensi pers, melainkan lewat pasukan digital yang populer disebut pendengung atau buzzer. Mereka hadir di lini masa, grup WhatsApp, kolom komentar, hingga video-video pendek yang beredar tanpa henti. Dari situlah publik perlahan membentuk persepsi: mana yang dianggap keberhasilan, mana yang dianggap ancaman, dan mana yang harus dipercaya.

Fenomena buzzer sebenarnya bukan barang baru dalam politik Indonesia. Sejak satu dekade terakhir, hampir semua kubu politik memanfaatkan strategi komunikasi digital untuk memperkuat citra dan mengendalikan opini publik. Namun menariknya, yang berubah bukan hanya isi pesan, melainkan juga gaya dan kualitas penyampaiannya.

Pada masa-masa sebelumnya, propaganda politik digital sering dikemas lebih halus. Pesan-pesan politik dibungkus lewat video kreatif, meme lucu, narasi emosional, bahkan kisah-kisah sederhana yang mudah dibagikan masyarakat. Orang bisa saja sadar bahwa ada agenda politik di baliknya, tetapi kemasannya cukup menarik untuk dikonsumsi sebagai hiburan. Politik menjadi semacam pertunjukan visual.

Sebagian buzzer kala itu bahkan berhasil menjelma menjadi figur publik baru (influencer). Mereka punya gaya bicara khas, pengikut besar, dan kemampuan membaca ritme media sosial. Politik tidak lagi terasa kaku karena dibungkus dengan bahasa populer. Dalam konteks tertentu, ini menunjukkan bahwa kekuasaan modern memahami pentingnya citra.

Solo Lautan Api

Pertengahan Mei 1998 adalah salah satu masa paling gelap dalam sejarah Indonesia modern. Di banyak kota, kemarahan sosial meledak setelah krisis ekonomi berkepanjangan, harga-harga melambung, pengangguran meningkat, dan kepercayaan terhadap rezim Orde Baru runtuh perlahan. Namun di antara semua kota yang terbakar saat itu, Surakarta atau Solo menjadi salah satu titik ledakan paling membara.

Tiga hari di Solo terasa seperti dunia yang runtuh sekaligus kehilangan arah.

Kerusuhan bermula pada tanggal 14 Mei 1998. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus berkumpul di depan Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk menyampaikan duka dan kemarahan atas tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta sehari sebelumnya. Saat itu, kematian mahasiswa Trisakti bukan lagi sekadar berita nasional. Ia menjadi simbol bahwa negara telah kehilangan kemampuan mendengar suara rakyat tanpa kekerasan.

Awalnya demonstrasi berjalan seperti aksi mahasiswa pada umumnya. Tetapi suasana berubah ketika mahasiswa mencoba keluar menuju Jalan Solo–Kartasura dan aparat menghadang dengan barikade. Saling dorong berubah menjadi lempar batu. Aparat membalas dengan gas air mata dan peluru karet. Situasi memanas. Emosi meledak.

Simbol yang (Terasa) Menakutkan

Di banyak negara, kekuasaan sering kali tidak takut pada senjata, melainkan pada simbol. Sebab simbol bekerja diam-diam. Ia masuk ke kepala orang, hidup di obrolan warung kopi, muncul di kaus, stiker, meme, sampai spanduk jalanan. Simbol tidak selalu membutuhkan pidato panjang. Kadang cukup satu gambar, satu nama, atau satu bendera, lalu orang-orang mengerti pesan yang hendak disampaikan.

Indonesia pernah mengalami fase itu menjelang Pemilu 1997. Ketika rezim Orde Baru begitu khawatir terhadap istilah “Mega-Bintang”.

Fenomena ini lahir setelah pemerintah mengesahkan PDI kubu Soerjadi dan menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan partai. Peristiwa itu memuncak pada tragedi Kudatuli 27 Juli 1996, ketika kantor PDI pro-Mega diserbu. Pemerintah mungkin mengira masalah selesai setelah struktur partai berhasil “diamankan”. Tetapi mereka lupa satu hal penting: organisasi bisa direbut, namun simpati publik jauh lebih sulit dikendalikan.

Ketika Mega memutuskan memboikot Pemilu tahun 1997, dukungan terhadapnya justru membesar. Nama Mega berubah menjadi simbol perlawanan diam-diam terhadap kekuasaan. Akhirnya, lahir istilah “Mega-Bintang”, gabungan nama Mega dengan lambang Bintang milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta figur Sri Bintang Pamungkas.

Persaingan Guru dan Media Sosial

Di era media sosial, guru masa kini menghadapi tantangan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh generasi sebelumnya. Mereka bukan hanya dituntut mengajar, tetapi juga tampil menarik, aktif di dunia digital, dekat dengan tren, bahkan kadang harus memahami “selera algoritma”. Di satu sisi, hal tersebut tampak modern dan relevan dengan zaman. Namun di sisi lain, muncul kegelisahan yang semakin nyata. Jangan-jangan pendidikan kita perlahan berubah menjadi sekadar tontonan.

Ironinya memang terasa. Akses terhadap pengetahuan saat ini jauh lebih mudah dibanding dua dekade lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 66,48 persen penduduk Indonesia yang sudah mengakses internet. Artinya, jutaan siswa kini membawa “perpustakaan berjalan” di genggaman tangan mereka. 

Tetapi kemudahan akses ternyata tidak otomatis melahirkan budaya belajar yang lebih baik. Justru di tengah banjir informasi itu, kemampuan membaca mendalam dan berpikir kritis terasa makin rapuh. Hal ini terlihat dari hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 yang menunjukkan kemampuan literasi membaca siswa Indonesia kembali menurun.

PISA sendiri merupakan program penilaian pendidikan internasional yang diselenggarakan oleh OECD, organisasi kerja sama internasional yang banyak menjadi rujukan kebijakan pendidikan dunia. Berbeda dengan ujian sekolah biasa yang cenderung mengukur hafalan, PISA menguji kemampuan siswa usia 15 tahun dalam memahami bacaan, memecahkan persoalan matematika, dan bernalar dalam sains untuk situasi kehidupan nyata. 

Buku, Masa Kecil, dan Impian

Saya sering berpikir, mungkin hubungan saya dengan buku bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, bahkan sebelum saya benar-benar memahami dunia.

Saat duduk di bangku taman kanak-kanak, saya sudah bisa membaca. Saya tidak ingat persis bagaimana prosesnya. Yang saya ingat hanya satu: membaca terasa menyenangkan. Huruf-huruf yang bagi sebagian anak mungkin tampak membingungkan, bagi saya justru seperti pintu kecil menuju banyak tempat yang belum pernah saya datangi. Mungkin karena itulah saya tumbuh menjadi anak yang akrab dengan bacaan.

Ibu saya seorang guru Sekolah Dasar. Saya masih ingat, sepulang mengajar, ibu sering membawa buku-buku untuk saya baca. Cerita anak, pengetahuan umum, majalah, apa saja yang tersedia di perpustakaan sekolahnya. Buku-buku itu seperti tamu rutin di rumah kami. Buku-buku itu lalu berpindah ke tangan saya dan habis dibaca satu per satu, sebelum dikembalikan ke sekolah.

Sementara bapak bekerja di sebuah instansi pemerintah di luar kota. Ada satu kebiasaan beliau yang sampai hari ini masih saya kenang: setiap pulang kantor sering membawa koran.

Swasembada Pangan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia kini semakin mendapat pengakuan internasional karena berhasil mencapai swasembada pangan. Hal itu ia sampaikan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gorontalo pada tanggal 9 Mei 2026.

“Kita sangat dihormati karena kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, swasembada jagung, kita sekarang tidak perlu impor lagi pangan dari luar,” ujar presiden.

Kalau dilihat dari data resmi pemerintah, klaim presiden tentang Indonesia mencapai swasembada beras memang punya dasar yang cukup kuat. Produksi beras nasional pada tahun 2025 mencapai sekitar 34,71 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di kisaran 31 juta ton. Pemerintah juga menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras. 

Jadi, dalam arti “produksi domestik lebih besar daripada kebutuhan nasional”, pernyataan itu bisa dianggap benar. Tetapi pertanyaan yang lebih menarik sebenarnya bukan “apakah surplusnya nyata?”, melainkan: apakah surplus itu otomatis membuat Indonesia “dihormati dunia?”

Birokrasi di Persimpangan

Di tengah ambisi besar pembangunan nasional, ada satu hal yang terkadang luput dari perhatian, yaitu mesin yang menggerakkannya. Kita terlalu sering membicarakan kebijakan, program, dan target pertumbuhan, tetapi lupa bahwa semua itu bergantung pada satu fondasi yang sama: birokrasi.

Dalam berbagai diskursus mutakhir, muncul tiga gagasan penting tentang arah pembaruan birokrasi, yakni fleksibilitas kerja (flexiwork), disrupsi kelembagaan, dan penguatan integritas. Ketiganya menawarkan harapan, tetapi juga menyimpan pertanyaan mendasar. Apakah birokrasi Indonesia benar-benar siap berubah, atau justru hanya berganti wajah tanpa menyentuh akar masalah?

Gagasan fleksibilitas kerja sebagaimana ditulis oleh Yanuar Nugroho dalam Fleksibilitas Kerja Birokrasi Kita di Kompas edisi 9 Juli 2025, misalnya, tampak menjanjikan. Ia menawarkan pergeseran dari birokrasi berbasis kehadiran fisik menuju birokrasi berbasis kinerja. Pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa banyak fungsi administratif tetap berjalan tanpa tatap muka. Dalam konteks ini, flexiwork bukan sekadar soal bekerja dari rumah, melainkan perubahan paradigma. Dari menghitung jam kerja menjadi mengukur hasil.

Namun, menurut Dosen STF Driyarkara Jakarta ini, fleksibilitas bukan tanpa risiko. Dalam birokrasi yang sistem meritnya belum sepenuhnya kokoh, dan budaya kerjanya masih cenderung prosedural, fleksibilitas bisa disalahartikan sebagai kelonggaran. Alih-alih meningkatkan produktivitas, ia berpotensi membuka ruang baru bagi lemahnya akuntabilitas. Di sinilah pertanyaan krusial muncul. Apakah kita sudah siap berpindah dari sistem berbasis kontrol menuju sistem berbasis kepercayaan? Jika belum, maka flexiwork berisiko menjadi slogan modern tanpa substansi.