Garis Api

Rabu, 18 November 2026

Pada awal Reformasi 1998, pers Indonesia memperoleh kemerdekaan yang selama puluhan tahun dirindukan. Tidak ada lagi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang bisa sewaktu-waktu dicabut penguasa. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak bahwa media bukan lagi corong pemerintah, melainkan salah satu pilar demokrasi.


Namun, seperempat abad kemudian, ancaman terhadap kemerdekaan pers ternyata berubah wajah. Jika dahulu tekanan datang dari negara, kini tantangannya justru berasal dari pasar, platform digital, dan model bisnis media yang terus berubah. Dalam wawancaranya dengan Tempo, mantan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan satu konsep sederhana tetapi sangat penting. Harus ada “garis api” yang memisahkan ruang redaksi dari ruang bisnis.


Istilah “garis api” lazim dikenal dalam dunia kehutanan sebagai sekat yang mencegah kobaran api menjalar ke seluruh kawasan. Dalam dunia jurnalistik, maknanya tidak kalah penting. Garis itu menjaga agar kepentingan bisnis tidak membakar independensi redaksi.


Gagasan tersebut sesungguhnya bukan hal baru. Sejarah pers modern memperlihatkan bahwa media selalu hidup dalam dua identitas sekaligus. Di satu sisi, ia adalah institusi demokrasi yang melayani kepentingan publik. Di sisi lain, ia tetap perusahaan yang membutuhkan pemasukan agar dapat bertahan hidup. Persoalannya muncul ketika dua identitas itu bercampur. 

Etika Adalah Nafas Peradilan

Selasa, 17 November 2026

Di ruang sidang, hukum tidak hanya ditegakkan melalui bunyi pasal-pasal. Ia juga hidup melalui sikap seorang hakim. Cara hakim berbicara, memperlakukan para pihak, mempertimbangkan alat bukti, hingga menjaga jarak dari kepentingan luar merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Karena itulah, ketika Komisi Yudisial (KY) mengumumkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam perkara mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim maupun kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, perhatian publik semestinya tidak berhenti pada siapa yang bersalah. Yang jauh lebih penting ialah apa arti peristiwa itu bagi masa depan peradilan Indonesia.


Laporan Kompas edisi 30 Juli 2026 memuat fakta yang patut direnungkan. Selama Januari hingga Juni 2026, terdapat 121 hakim yang direkomendasikan menerima sanksi karena terbukti melanggar KEPPH. Angka ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 49 hakim. Lebih mengkhawatirkan lagi, pelanggaran terbanyak justru berkaitan dengan hukum acara, administrasi persidangan, pertimbangan alat bukti, hingga penerapan hukum.


Pada masa Romawi Kuno, filsuf sekaligus negarawan Cicero pernah mengingatkan bahwa keadilan adalah fondasi republik. Namun, ketika para hakim lebih tunduk kepada kekuasaan daripada nurani, hukum berubah menjadi alat legitimasi penguasa. Berabad-abad kemudian, pelajaran yang sama muncul di Jerman era Nazi. Pengadilan tetap berjalan, hakim tetap mengenakan toga, tetapi hukum kehilangan rohnya karena etika dikalahkan oleh loyalitas politik.


Indonesia pun pernah mengalami pengalaman serupa. Pada masa Orde Baru, independensi peradilan sering dipertanyakan. Istilah “telepon dari atas” menjadi simbol intervensi terhadap putusan hakim. Pengadilan tampak bekerja secara formal, tetapi kepercayaan publik perlahan terkikis karena masyarakat meyakini bahwa hasil persidangan sering kali telah ditentukan sebelum sidang dimulai.

Diplomasi Beasiswa

Senin, 16 November 2026

Tulisan Budy Sugandi berjudul "Soft Power" Beasiswa Turki dan Mendesain Ulang LPDP di Media Indonesia edisi 31 Juli 2026 memperlihatkan bagaimana Turki mempraktikkan strategi beasiswa melalui instrumen diplomasi, investasi geopolitik, bahkan bagian dari strategi membangun pengaruh global melalui program Türkiye Bursları. Selama ini, perhatian kita lebih banyak tertuju pada keberhasilan LPDP mengirim ribuan mahasiswa Indonesia ke universitas-universitas terbaik dunia. Turki justru mengembangkan pendekatan yang berbeda, dengan mengundang dunia datang belajar ke negaranya.


Perbedaan itu tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mencerminkan dua paradigma pembangunan yang berbeda.


Pendidikan merupakan alat untuk membangun pengaruh. Pada masa Kekaisaran Romawi, para bangsawan dari wilayah taklukan dididik di Roma agar menyerap bahasa, hukum, dan kebudayaan Romawi. Di era Perang Dingin, Amerika Serikat menjalankan Fulbright Program, sedangkan Uni Soviet memberikan ribuan beasiswa kepada mahasiswa dari Asia dan Afrika. Tujuannya bukan semata mencetak sarjana, melainkan membangun jaringan elite yang kelak memiliki kedekatan emosional dengan negara pemberi beasiswa.


Joseph Nye kemudian menyebut strategi semacam ini sebagai soft power: kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, pendidikan, dan nilai-nilai, bukan melalui ancaman militer ataupun tekanan ekonomi.

Lari dari Kenyataan

Minggu, 15 November 2026

Setiap zaman memiliki cara sendiri membuat manusia kelelahan. Pada masa Revolusi Industri abad ke-19, orang dipaksa bekerja hingga belasan jam sehari di pabrik-pabrik yang bising. Charlie Chaplin mengabadikannya lewat film Modern Times (1936). Manusia berubah menjadi bagian dari mesin, kehilangan ritme hidupnya sendiri. Delapan puluh tahun kemudian, mesin itu memang berubah bentuk. Ia kini bernama notifikasi, rapat daring, media sosial, dan algoritma yang tak pernah tidur.


Kita memang tidak lagi berdiri di depan tungku baja. Namun, banyak dari kita hidup dalam pabrik digital yang jam kerjanya nyaris tanpa batas.


Tulisan Neli Triana di Kompas mengangkat persoalan yang terasa sangat dekat, yakni kelelahan kaum urban. Bukan kelelahan karena mengangkat beban, melainkan karena perhatian yang terus-menerus diperebutkan. Di kantor kita mengejar target. Di rumah kita mengejar peran. Di media sosial kita mengejar citra. Ketika malam tiba, tubuh mungkin berhenti bergerak, tetapi pikiran tetap berlari.


Ironisnya, kita sering menganggap sedang beristirahat ketika sebenarnya hanya berpindah layar. Laptop ditutup, telepon genggam dibuka. Rapat selesai, lalu berganti menggulir media sosial tanpa tujuan. Mata beristirahat dari satu cahaya menuju cahaya lain, tetapi otak tetap bekerja.

Menjaga Hutan

Sabtu, 14 November 2026

Di Kalimantan, ancaman terhadap orangutan sesungguhnya tidak selalu datang dari suara gergaji mesin atau kobaran api. Ancaman yang lebih sunyi justru lahir ketika hutan perlahan terpecah menjadi potongan-potongan kecil. Pohon-pohon masih tampak hijau dari udara, tetapi jalur jelajah satwa telah terputus. Orangutan memang belum punah, namun ruang hidupnya pelan-pelan sedang dihapus.


Laporan Litbang Kompas tentang fragmentasi hutan di Kalimantan Timur memperlihatkan kenyataan yang lebih mengkhawatirkan daripada sekadar angka deforestasi. Kawasan yang masih berhutan ternyata telah terbelah oleh jalan, pertambangan, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan pembangunan infrastruktur. Bagi manusia, itu mungkin disebut pembangunan. Bagi orangutan, itu berarti rumah yang berubah menjadi pulau-pulau kecil yang saling terisolasi.


Ironisnya, Indonesia memiliki perangkat hukum konservasi yang sebenarnya cukup lengkap. Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat (4) juga menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Namun hukum sering kali berhenti pada batas administrasi, sementara kerusakan ekologi bergerak melintasi peta dan izin usaha. Sebuah kawasan boleh saja lolos sebagai “tidak mengalami deforestasi”, tetapi apabila terfragmentasi, fungsi ekologisnya tetap hilang. Hutan tidak cukup hanya dihitung berdasarkan luas. Ia juga harus dinilai berdasarkan keterhubungan bentang alamnya.

Persaingan Internal

Jumat, 13 November 2026

Dalam politik, kekuasaan tidak diwariskan oleh jabatan, melainkan oleh kepercayaan publik. Ketika seorang pemimpin gagal menjawab kecemasan masyarakat, pemilih akan mencari wajah baru yang dianggap lebih mampu mendengar. Itulah yang tampaknya tercermin dari survei terbaru SMRC yang menempatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melampaui Presiden Prabowo Subianto dalam simulasi pemilihan presiden tahun 2029.


Bila hasil survei itu konsisten dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia sedang menyaksikan lahirnya fenomena politik yang menarik, bahwa seorang kepala daerah mampu menggeser dominasi tokoh nasional yang juga merupakan ketua umum partainya sendiri.


Fenomena semacam ini bukan hal baru dalam sejarah demokrasi. Pada 1960-an, John F. Kennedy membangun reputasinya bukan hanya sebagai senator, tetapi sebagai politikus yang mampu menghadirkan harapan baru ketika publik Amerika mulai jenuh dengan politik lama. Di Prancis, Emmanuel Macron melesat karena menawarkan gaya kepemimpinan berbeda dari elite tradisional. Di Indonesia, Joko Widodo juga menembus politik nasional berbekal citra sebagai wali kota yang dekat dengan rakyat.


Kesamaan mereka bukanlah ideologi, melainkan cara membangun kedekatan dengan masyarakat. Dalam ilmu politik, konsep ini dikenal sebagai retail politics—politik yang bertumpu pada interaksi langsung dengan warga. Pemimpin hadir bukan hanya ketika kampanye, tetapi dalam keseharian. Publik merasa mengenalnya secara personal.

Bayang-bayang Otoritarianisme

Kamis, 12 November 2026

 “Fiat justitia ruat caelum”—keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Adagium hukum Romawi ini mengingatkan bahwa negara hukum tidak dibangun di atas kesetiaan kepada penguasa, melainkan pada penghormatan terhadap kebenaran, kritik, dan proses hukum yang adil. Ketika kritik dibalas dengan cap “pengkhianat”, “antek asing”, atau kini “Londo ireng”, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar etika berbahasa, melainkan fondasi negara hukum itu sendiri.


Sejarah menunjukkan bahwa hampir setiap rezim yang tergelincir ke arah otoritarianisme memiliki pola yang sama, yakni menciptakan musuh bersama. Adolf Hitler menjadikan orang Yahudi kambing hitam atas kemerosotan Jerman. Joseph Stalin melabeli lawan politiknya sebagai agen kapitalis Barat. Pada masa Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, Mao Zedong membagi masyarakat ke dalam kategori “revolusioner” dan “kontrarevolusioner”. Di Indonesia, ingatan kolektif tentang pelabelan “PKI”, “subversif”, atau “ekstrem kiri” juga meninggalkan luka panjang.


Label selalu bekerja lebih cepat daripada argumentasi. Ia menyederhanakan persoalan yang rumit menjadi sekadar pertarungan antara “kami” dan “mereka”. Begitu seseorang berhasil diberi cap sebagai musuh, publik tidak lagi diajak menilai isi kritiknya, melainkan identitasnya. Di situlah demokrasi mulai kehilangan ruang dialog.


Dalam tradisi politik modern, praktik semacam ini dikenal sebagai othering atau proses menciptakan kelompok “lain” yang dianggap berbeda, berbahaya, atau tidak layak didengar. Tujuannya sederhana, yaitu mengalihkan perhatian masyarakat dari substansi persoalan menuju sentimen emosional. Ketika ekonomi melemah, pelayanan publik dikritik, atau kebijakan dipersoalkan, musuh imajiner menjadi alat yang efektif untuk mengonsolidasikan dukungan.

Diplomasi Nuklir

Rabu, 11 November 2026

Pada 8 Desember 1953, Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower menyampaikan pidato Atoms for Peace di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gagasan itu menjadi fondasi lahirnya tata kelola nuklir modern. Teknologi nuklir boleh dikembangkan untuk tujuan damai, tetapi harus dicegah agar tidak berubah menjadi senjata pemusnah massal. Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada tahun 1968.


Selama puluhan tahun, Amerika menjadi penjaga utama rezim nonproliferasi. Salah satu instrumennya ialah gold standard dalam Perjanjian 123, yaitu syarat bahwa negara mitra tidak boleh memperkaya uranium atau memproses ulang bahan bakar nuklir bekas di wilayahnya sendiri. Uni Emirat Arab menerima syarat itu pada tahun 2009 dan dipuji sebagai teladan kerja sama nuklir sipil yang aman.


Kini, standar tersebut mulai bergeser. Kesepakatan Amerika Serikat dengan Arab Saudi yang membuka peluang pengayaan uranium domestik bukan sekadar kontrak energi. Ia menciptakan preseden hukum yang dapat menggoyahkan konsistensi rezim nonproliferasi internasional. Dalam hukum dikenal adagium ubi eadem ratio, ibi idem jus—di mana alasannya sama, di situ hukumnya harus sama. Jika Arab Saudi diberi pengecualian, negara lain akan merasa berhak menuntut perlakuan serupa.


Persoalannya bukan pada hak Arab Saudi membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Masalahnya terletak pada teknologi pengayaan uranium yang bersifat dual use. Teknologi yang sama dapat menghasilkan bahan bakar reaktor, tetapi juga dapat menjadi pijakan menuju pembuatan senjata nuklir apabila tingkat pengayaannya ditingkatkan. Perbedaannya bukan jenis teknologinya, melainkan kadar uranium yang dihasilkan.

 

Label

coretan (300) serba-serbi (187) kepegawaian (180) oase (104) hukum (103) pustaka (71) saat kuliah (71) tentang ngawi (66) keluarga (59) peraturan (46) tentang madiun (40) album (26) konsultasi (20) tentang jogja (19)