Pulang Kerja

Pada masa ketika surat masih menjadi alat komunikasi utama, jam kerja memiliki batas yang cukup jelas. Ketika kantor tutup, mesin ketik berhenti, dan pegawai pulang, urusan pekerjaan umumnya ikut tertinggal di meja. Seorang atasan memang dapat memanggil bawahannya kembali, tetapi itu memerlukan alasan, tenaga, dan waktu. Jarak fisik menjadi pagar alami antara ruang kerja dan ruang pribadi.

Pagar itu runtuh perlahan bersama telepon genggam, internet, surat elektronik, dan aplikasi percakapan. Kini, kantor dapat masuk ke ruang makan, kamar tidur, bahkan perjalanan mudik. Pesan WhatsApp dari atasan pukul sebelas malam tidak lagi terasa sebagai peristiwa luar biasa. Ia kerap dianggap bagian dari “fleksibilitas”. Padahal, bagi pekerja, fleksibilitas sering berarti satu hal: selalu siap, kapan pun diminta.

Di Australia, budaya kerja semacam itu mulai diberi batas hukum. Melalui perubahan pada Fair Work Act 2009, pekerja memperoleh right to disconnect, yakni hak untuk menolak memantau, membaca, atau merespons komunikasi kerja di luar jam kerja apabila penolakan itu wajar. Aturan ini berlaku bagi pekerja pada perusahaan non-kecil sejak 26 Agustus 2024, lalu diperluas kepada pekerja usaha kecil pada 26 Agustus 2025.

Gagasan ini bukan berarti pekerja Australia boleh menghilang begitu saja dari kewajiban. Hukum tetap mempertimbangkan alasan kontak, tingkat gangguan yang ditimbulkan, jabatan pekerja, kompensasi untuk kesiapsiagaan, serta keadaan pribadi pekerja. Petugas medis yang sedang berada dalam jadwal siaga, misalnya, tentu berbeda dengan staf administrasi yang diminta memperbaiki bahan rapat pada tengah malam. Jika sengketa tidak selesai di tempat kerja, pekerja maupun pemberi kerja dapat meminta bantuan Fair Work Commission. 

Kesehatan Masyarakat

Ketika COVID-19 mulai terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020, nama Sulianti Saroso muncul di ruang publik. Dua pasien pertama yang diumumkan pemerintah dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, Jakarta. Rumah sakit itu segera menjadi salah satu titik penting dalam penanganan pandemi.

Bagi generasi yang mengenal namanya hanya dari papan rumah sakit, Sulianti Saroso mungkin tampak sebagai dokter spesialis penyakit menular. Padahal, jejak hidupnya membentang jauh lebih luas. Ia terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan kesehatan ibu dan anak, membuka perdebatan awal tentang pengaturan kehamilan, mengembangkan pelayanan kesehatan desa, dan membangun dasar pengendalian penyakit menular di Indonesia.

Julie Sulianti Saroso lahir di Karangasem, Bali, pada 10 Mei 1917. Ia tumbuh dalam keluarga dokter. Ayahnya, seorang lulusan STOVIA, pernah bekerja dalam pemberantasan wabah pes pada masa kolonial. Latar itu penting, sebab pada awal abad ke-20, kesehatan di Hindia Belanda bukan sekadar urusan rumah sakit. Wabah pes, kolera, malaria, dan cacar menunjukkan bahwa penyakit berkaitan dengan permukiman, kemiskinan, mobilitas penduduk, serta kemampuan pemerintah menjangkau rakyat.

Sulianti menempuh pendidikan di Geneeskundige Hoogeschool te Batavia dan lulus pada tahun 1942, tahun ketika kekuasaan kolonial Belanda runtuh akibat pendudukan Jepang. Masa awal profesinya berlangsung dalam keadaan penuh gejolak. Setelah Proklamasi 1945, Indonesia belum serta-merta menjadi negara yang aman. Revolusi berlangsung, Belanda kembali datang, dan pelayanan kesehatan ikut terdampak perang.

Pepaya California

Di pasar tradisional, toko buah, hingga rak swalayan, pepaya California sudah lama menjadi salah satu buah yang paling mudah dikenali. Bentuknya relatif seragam, ukurannya pas untuk satu keluarga, dagingnya jingga kemerahan, dan rasanya manis. Nama “California” pun memberi kesan tertentu: modern, unggul, dan—barangkali yang paling menentukan—berasal dari luar negeri.

Padahal, pepaya yang selama ini populer dengan nama pepaya California itu bukanlah buah impor dari Amerika Serikat. Nama varietas resminya adalah Callina atau IPB-9, hasil pemuliaan tanaman yang dikembangkan oleh tim peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB). Salah satu tokoh penting di baliknya ialah Prof. Dr. Sriani Sujiprihati, ahli pemuliaan tanaman kelahiran Ponorogo, Jawa Timur.

Kisah Callina menarik bukan hanya karena membongkar salah paham tentang asal-usul buah. Ia juga memperlihatkan persoalan yang lebih luas: bagaimana karya ilmiah lokal dapat berhasil di pasar, tetapi justru kehilangan nama dan identitasnya ketika menjadi komoditas.

Sriani Sujiprihati menekuni dunia tanaman sejak muda. Kedekatannya dengan kebun keluarga membawanya belajar di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, melanjutkan magister di IPB, lalu meraih doktor dalam bidang pemuliaan tanaman di Universiti Putra Malaysia. Karier akademiknya kemudian dihabiskan untuk mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura yang lebih unggul, mulai dari pepaya hingga cabai, pisang, nanas, dan buah-buahan tropis lainnya.

Pengadilan Opini

Air terjun Niagara jatuh tanpa perlu berdebat. Air dari sungai mengalir, menghantam batu, lalu pecah menjadi kabut yang memantulkan pelangi. Tetapi manusia tidak sesederhana air. Dalam perkara hukum, kita sering tergesa memilih arah, membentuk arus, lalu menjatuhkan seseorang sebelum seluruh batu-batu fakta terlihat jelas di dasar sungai.

Itulah yang membuat catatan Dahlan Iskan dari Niagara terasa lebih dari sekadar kisah perjalanan. Di tengah kunjungannya ke air terjun yang membelah Amerika Serikat dan Kanada, Dahlan justru terpikat oleh perdebatan di grup WhatsApp SW60+, kelompok wartawan senior, mengenai vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim dalam perkara pengadaan Chromebook di Kemendikbud.

Bagi Dahlan, perdebatan antara Bambang Harimurti, mantan pemimpin redaksi Tempo, dan Arya Gunawan, mantan wartawan Kompas yang pernah bekerja di BBC serta UNESCO, jauh lebih menarik daripada pemandangan Niagara. Itu bukan berlebihan. Di tengah ruang digital yang penuh komentar serba cepat, perdebatan tentang fakta persidangan, mens rea, praduga tak bersalah, konflik kepentingan, dan batas penghakiman pers memang menjadi barang langka.

Kasus Nadiem Makarim sendiri memang mengundang emosi. Pendidikan adalah wilayah yang sangat sensitif. Ketika pengadaan perangkat digital untuk sekolah dikaitkan dengan kerugian negara hingga triliunan rupiah, kemarahan publik tentu dapat dimengerti. Di kepala banyak orang, uang yang hilang itu segera berubah menjadi bayangan ruang kelas rusak, buku pelajaran yang masih kurang, guru honorer yang dibayar seadanya, atau anak-anak di daerah yang kesulitan mengakses internet.

Namun, negara hukum tidak boleh bekerja hanya berdasarkan bayangan kemarahan. Kerugian negara adalah soal serius, tetapi ia tetap harus dibuktikan bersama unsur-unsur pidana lainnya. Ada perbedaan antara kebijakan yang gagal, kelalaian administrasi, kesalahan prosedur, dan tindak pidana korupsi. Perbedaan itu tidak boleh dihapus hanya karena publik ingin segera menemukan tokoh yang dapat dipersalahkan.

Arsip Rasa Warga

Ada banyak alasan seseorang bertahan di sebuah kota. Pekerjaan, sekolah anak, rumah yang sudah dicicil bertahun-tahun, atau barangkali karena di sana tinggal orang-orang yang dicintai. Namun, ada alasan lain yang tampak remeh, tetapi sering kali lebih jujur, misalnya kota itu punya makanan yang membuat kita betah pulang.

Bukan semata restoran mahal dengan daftar menu yang sulit dibaca. Yang membuat kota terasa akrab justru sering berupa hal-hal sederhana, seperti nasi pecel di dekat kantor, mi ayam yang kuahnya selalu pas ketika hujan, kopi sachet dari gerobak kecil di depan stasiun, atau warteg yang pemiliknya sudah hafal bahwa kita tidak suka sambal terlalu banyak.

Di tengah ritme kota yang tergesa-gesa, makanan menjadi jeda. Ia memberi kesempatan kepada warga untuk berhenti sejenak dari rapat, macet, tagihan, target kerja, dan berita politik yang kadang lebih melelahkan daripada perjalanan pulang. Sepiring nasi hangat tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi ia cukup untuk mengembalikan tenaga dan, kadang, kewarasan.

Dalam kajian tentang kota, pengalaman semacam ini kerap disebut urban foodscape, yakni lanskap makanan yang membentuk cara warga mengalami ruang hidupnya. Kota tidak hanya dibaca melalui gedung, jalan layang, taman, atau pusat perbelanjaan. Kota juga dikenali melalui aroma bawang goreng, kepulan asap sate, bunyi ulekan sambal, antrean bakso, hingga teriakan penjual nasi goreng menjelang tengah malam.

Revolusi Urusan Cucian

Pada suatu masa, mencuci pakaian bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sambil lalu. Ia adalah peristiwa rumah tangga, bahkan peristiwa sosial. Di desa-desa Jawa, orang mencuci di sungai, pancuran, atau sumur umum. Pakaian dikucek dengan tangan, dipukul-pukul pada batu, lalu dijemur di halaman atau pagar bambu. Di sana orang tidak hanya membersihkan kain, tetapi juga bertukar kabar, membicarakan harga beras, menilai calon menantu, hingga mengabarkan tetangga yang baru pulang dari perantauan.

Mencuci, di zaman dahulu adalah kerja yang melelahkan, tetapi juga membangun pergaulan. Air, sabun, tangan, dan waktu menjadi satu paket yang tak terpisahkan. Kini, ritual itu perlahan menghilang dari kehidupan kota. Bukan karena orang kota tidak lagi punya pakaian kotor, melainkan karena mereka tidak lagi punya cukup waktu untuk mengurusnya sendiri.

Di gang-gang padat, kawasan kos, perumahan, hingga apartemen, papan bertuliskan “Laundry Kiloan” kini mudah ditemukan. Ia hadir seperti warung makan, depot air isi ulang, atau konter pulsa. Sederhana, dekat, dan dibutuhkan. Warga membawa satu tas pakaian kotor, menimbangnya, membayar, lalu pulang. Beberapa hari kemudian, pakaian itu kembali dalam keadaan bersih, harum, dan terlipat rapi.

Tidak berlebihan jika laundry kiloan disebut sebagai revolusi senyap dalam kehidupan urban Indonesia. Ia tidak datang dengan pidato besar, tidak pula dengan penemuan yang menghebohkan. Namun, ia mengubah cara orang membagi waktu, mengurus rumah, memandang pekerjaan domestik, dan bahkan membangun usaha kecil.

Ruang untuk Anarkisme

Setiap kali terjadi demonstrasi yang berujung ricuh, satu kata hampir selalu muncul dari pejabat maupun aparat: anarkis. Kata itu seolah menjadi sinonim bagi kekerasan, perusakan, dan kekacauan. Begitu mudahnya label tersebut dilekatkan hingga publik lupa bahwa anarkisme memiliki sejarah pemikiran yang jauh lebih kompleks daripada sekadar aksi membakar halte atau melempar batu.

Padahal, jika menengok akar intelektualnya, anarkisme bukanlah ajaran tentang kekacauan. Ia adalah gagasan yang mempertanyakan dominasi kekuasaan dan meyakini bahwa manusia mampu mengatur dirinya melalui kerja sama sukarela, solidaritas, dan saling percaya. Dalam konteks kota, gagasan itu justru menemukan ruang hidupnya.

Filsuf Prancis, Pierre-Joseph Proudhon, sejak abad ke-19 mendefinisikan anarkisme sebagai penolakan terhadap dominasi manusia atas manusia lain. Sementara Peter Kropotkin, melalui Mutual Aid, menunjukkan bahwa kerja sama dan saling menolong merupakan naluri evolusioner yang membuat masyarakat bertahan hidup. Pandangan ini membalik asumsi bahwa keteraturan hanya bisa lahir dari negara atau aparat. Kadang-kadang, justru warga biasa yang mampu menciptakan keteraturan mereka sendiri.

Kota menjadi laboratorium terbaik untuk melihat kenyataan itu. Di kota, kehidupan bergerak lebih cepat daripada regulasi. Ketika ruang publik terbatas, warga menemukan cara memanfaatkannya. Ketika pelayanan negara belum menjangkau semua kebutuhan, komunitas membangun jaringan bantuan secara mandiri. Ketika birokrasi lambat, solidaritas sosial sering kali bekerja lebih dahulu.

Benteng Pendhem

Di Kota Ngawi, dua sungai besar—Bengawan Solo dan Sungai Madiun—bertemu sebelum mengalir menuju laut. Di titik pertemuan itulah berdiri sebuah bangunan tua yang selama puluhan tahun lebih dikenal masyarakat sebagai Benteng Pendhem. Nama resminya adalah Benteng Van den Bosch, diambil dari Johannes Graaf van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dikenang sebagai penggagas sistem tanam paksa (cultuurstelsel). Ironisnya, nama seorang perancang eksploitasi ekonomi terbesar di Jawa justru diabadikan pada sebuah bangunan yang kini menjadi objek wisata.

Benteng ini lebih dari sekadar peninggalan arsitektur kolonial. Ia adalah saksi bisu yang merekam bagaimana kekuasaan bekerja. Bagaimana ia menguasai ruang, mengendalikan manusia, dan mengamankan kepentingan ekonomi.

Benteng Van den Bosch dibangun antara tahun 1839 hingga 1845, tidak lama setelah Perang Jawa (1825–1830) yang dipimpin Pangeran Diponegoro berakhir. Perang itu menguras kas Belanda sekaligus memperlihatkan betapa rapuhnya kekuasaan kolonial ketika menghadapi perlawanan rakyat. Karena itu, pemerintah kolonial tidak hanya membangun benteng sebagai instalasi militer, tetapi juga sebagai simbol bahwa pemberontakan tidak boleh terulang.

Pilihan lokasi di Ngawi bukan kebetulan. Pertemuan Bengawan Solo dan Sungai Madiun merupakan jalur transportasi air yang sangat strategis pada abad ke-19. Dari tempat ini, Belanda dapat mengawasi mobilitas manusia, distribusi hasil bumi, hingga aktivitas perdagangan di pedalaman Jawa.