Percakapan yang Belum Selesai

Ada kalanya sebuah film tidak berhenti sebagai film. Ia berubah menjadi perdebatan, kegelisahan, bahkan cermin yang memantulkan persoalan yang lebih besar dari layar itu sendiri. Kontroversi film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita tampaknya bergerak ke arah itu.

Tulisan Nanang Farid Syam berjudul (Masih) Pesta Babi di Jawa Pos 25 Mei 2026 menarik karena tidak buru-buru menempatkan film tersebut dalam kotak hitam-putih: benar atau salah, pro atau anti pembangunan. Sebagai antropolog, Nanang mengingatkan bahwa masyarakat lokal tidak selalu bergerak dalam logika perlawanan atau dukungan mutlak. Dalam banyak kasus, mereka sedang menegosiasikan hidup di tengah perubahan yang datang begitu cepat.

Pandangan itu terasa penting, terutama ketika dibaca berdampingan dengan tulisan Ahmad Arif dalam Pesta Babi, Nasi Kosong di Papua di Kompas 26 Mei 2026. Ahmad membawa pembaca ke Merauke, bukan melalui bahasa politik yang gaduh, melainkan lewat gambaran yang sunyi: anak-anak yang makan nasi kosong di wilayah yang justru diproyeksikan sebagai lumbung pangan.

Kalimat Ahmad mungkin salah satu yang paling mengganggu sekaligus menggugah: kehancuran tidak selalu datang dengan suara tembakan, kadang hadir dalam bentuk sepiring nasi kosong.

Ilusi Privasi

Ada masa ketika ancaman terbesar di kamar hotel mungkin hanya AC yang bocor atau handuk yang kurang bersih. Kini, ada kecemasan baru yang lebih mengkhawatirkan. Jangan-jangan ada mata lain yang ikut menginap. Itulah kesan yang tertinggal dari laporan BBC. Kisah Eric dan Emily (nama samaran) dari China terasa seperti cerita film. Bedanya, ini bukan fiksi.

Eric baru menyadari sesuatu yang ganjil saat menonton konten dewasa di internet pada tahun 2023. Pasangan dalam video itu tampak familiar. Beberapa detik kemudian ia membeku. Yang sedang masuk kamar hotel dan berhubungan intim ternyata dirinya sendiri bersama pasangannya. Momen yang mereka yakini privat ternyata diam-diam direkam kamera tersembunyi dan disebarkan kepada ribuan orang.

Cerita itu mengejutkan, tetapi sebenarnya tidak berdiri sendiri. Investigasi BBC menemukan jaringan yang lebih besar. Kamera tersembunyi di kamar hotel, siaran langsung aktivitas tamu, promosi melalui Telegram, hingga model bisnis berlangganan yang menghasilkan keuntungan ratusan ribu yuan. Dari sudut ini, persoalannya bukan lagi sekadar video ilegal, melainkan sebuah industri.

Di sinilah ironi zaman digital muncul. Teknologi yang semula dirancang untuk menghubungkan orang dan memberi rasa aman justru dapat berubah menjadi alat pengawasan paling intim.

Menjual Sepeda, Menjaga Persahabatan

Ada banyak cara mengenang seorang tokoh. Sebagian orang mengingat jabatan, sebagian lain mengingat pidato, prestasi, atau kontroversinya. Tetapi kadang justru cerita kecil dari masa muda yang terasa paling manusiawi. Bukan kisah dari istana atau panggung politik, melainkan dari jalan kampung, ruang sempit, dan perut yang lapar.

Begitu pula kisah masa muda Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan. Artikel Intisari tentang SBY muda menghadirkan sosok yang jauh dari bayangan formal seorang presiden dua periode ini. Bukan figur berjas dengan pengawalan ketat, melainkan seorang remaja desa yang tinggal di rumah pakdenya, tidur di kamar kecil, menimba air setiap pagi, membaca buku sambil makan, dan sesekali ngemil kacang goreng dengan teh manis di dekatnya.

Saya selalu tertarik pada cerita-cerita seperti ini. Bukan karena ingin memoles tokoh menjadi tanpa cela, melainkan karena masa muda sering kali membuka sisi yang tidak tertangkap dalam biografi resmi. Di sanalah manusia biasanya terlihat lebih utuh.

Pacitan pada tahun 1960-an bukanlah kota yang ramai. Daerah pesisir selatan itu hidup dalam kesederhanaan, bahkan kesulitan. Orang mengenalnya sebagai Kota Gaplek, tempat banyak keluarga bertahan dengan singkong dan tiwul. Sekolah masih terbatas, sarana sedikit, dan untuk memperbaiki hidup, banyak anak muda harus pergi jauh merantau. Di lingkungan seperti itulah, SBY muda—atau Bambang, seperti dipanggil teman-temannya—tumbuh.

Mencari Kebenaran

Ada film kriminal yang membuat penonton tegang karena misterinya. Ada juga yang justru meninggalkan rasa sunyi karena ia terlalu dekat dengan kenyataan. Film Italia Yara berada di kategori kedua: tidak terlalu dramatis, tetapi terasa berat karena yang diceritakan memang benar-benar terjadi.

Film ini diangkat dari kasus nyata yang sempat mengguncang Italia: hilangnya seorang remaja 13 tahun bernama Yara Gambirasio. Ia terakhir terlihat setelah pulang dari latihan olahraga, lalu menghilang begitu saja. Tiga bulan kemudian, jasadnya ditemukan di sebuah lapangan terbuka. Kasus ini bukan hanya soal kejahatan, tetapi juga tentang kegelisahan sebuah masyarakat kecil yang tiba-tiba merasa tidak aman.

Alih-alih menjadikan Yara sebagai pusat cerita, film ini memilih fokus pada sosok jaksa Letizia Ruggeri, yang diperankan oleh Isabella Ragonese. Dari sudut pandangnya, penonton diajak mengikuti proses penyelidikan yang panjang, melelahkan, dan sering kali buntu.

Yang menarik, Yara tidak dibangun sebagai film yang penuh kejutan. Tidak ada teka-teki besar yang sengaja disembunyikan untuk membuat penonton terpancing. Bahkan sejak awal, suasananya sudah terasa berat. Film ini lebih fokus pada proses: bagaimana sebuah kasus besar ditangani dengan data yang sangat terbatas.

Ketika Identitas Tak Lagi Cukup

Di Indonesia, membicarakan politik tanpa menyebut Nahdlatul Ulama rasanya hampir mustahil. NU bukan sekadar organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Ia juga kekuatan sosial, budaya, bahkan politik yang pengaruhnya terasa hingga desa-desa. Karena itu, setiap pemilu, pertanyaan lama selalu muncul: ke mana suara warga Nahdliyin akan bergerak?

Namun sebuah studi menarik dari Burhanuddin Muhtadi dan Adam Kamil dalam jurnal Tashwirul Afkar 2025 berjudul Warga Nahdliyin, Partai Politik, dan Pilihan Presiden 2024: Antara Identitas Keagamaan, Jaringan Organisasi, dan Preferensi Elektoral menunjukkan bahwa politik warga NU hari ini jauh lebih kompleks dibanding bayangan banyak orang.

Selama ini publik sering menganggap “suara NU” sebagai satu blok besar yang mudah diarahkan. Seolah jika seorang kandidat didukung tokoh NU, otomatis warga Nahdliyin akan ikut memilihnya. Tetapi Pemilu 2024 membuktikan kenyataannya tidak sesederhana itu.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara nasional sekitar 54,6 persen Muslim Indonesia mengaku dekat dengan NU. Angka ini jauh melampaui organisasi Islam lainnya. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang diklaim sebagai basis tradisional NU, kedekatan itu bahkan jauh lebih besar lagi.

Luka Kepercayaan

Kanker adalah kata yang sering membuat orang mendadak diam. Ia bukan sekadar penyakit, melainkan pengalaman yang mengubah hidup banyak keluarga. Ketika dokter mengucapkan diagnosis itu, yang hadir bukan hanya urusan medis, tetapi juga ketakutan, ketidakpastian, dan pertanyaan panjang tentang masa depan.

Di Indonesia, cerita tentang kanker tidak sulit ditemukan. Ada keluarga yang menjual aset demi biaya pengobatan, pasien yang bolak-balik rumah sakit lintas kota, atau mereka yang bertahan dengan harapan sederhana: sembuh atau setidaknya memperoleh kesempatan hidup lebih panjang. Di tengah situasi itu, para penyintas kanker sering menjadi sumber inspirasi. Mereka dianggap bukti bahwa manusia bisa melawan rasa sakit dan tetap berdiri. Karena itulah kisah seseorang yang berhasil menaklukkan kanker biasanya mudah menyentuh hati.

Pada awal tahun 2000-an, dunia mengenal sebuah simbol kecil berwarna kuning: gelang LiveStrong. Bentuknya sederhana, hanya gelang silikon dengan tulisan LIVESTRONG. Namun, benda kecil itu pernah menjadi fenomena global.

Gelang itu lahir dari gerakan sosial yang bertujuan mendukung penderita kanker dan menggalang dana penelitian. Harganya murah, mudah dipakai, dan sarat makna. Banyak orang mengenakannya bukan demi gaya, melainkan sebagai tanda solidaritas. Atlet, artis, pelajar, sampai politisi memakainya di pergelangan tangan.

Cerita Duo Mulyadi

Pada 6 Januari 2010, Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi saksi sebuah peristiwa yang ganjil sekaligus menyedihkan. Saat Tim Nasional sepak bola Indonesia tertinggal dan tampil buruk dalam lanjutan Kualifikasi Piala Asia 2011 melawan Oman, seorang pemuda bernama Hendri Mulyadi tiba-tiba memanjat pagar, menerobos petugas keamanan, lalu berlari masuk ke lapangan.

Ia menggiring bola, menuju gawang Oman, dan melepaskan tendangan ke arah kiper lawan. Tendangan itu pelan. Terlalu pelan. Kiper Oman, Ali Al-Habsi, menangkap bola dengan mudah sambil tersenyum. Penonton tertawa. Aparat keamanan bergerak cepat. Hendri kemudian diamankan.

Banyak orang menganggap peristiwa itu sekadar aksi nekat seorang suporter yang frustrasi. Namun jika dilihat lebih dalam, tindakan Hendri sesungguhnya adalah simbol dari kondisi sepak bola Indonesia saat itu: penuh kekecewaan, kehilangan arah, dan jauh dari harapan publik.

Enam belas tahun kemudian, sejarah menghadirkan kisah yang menarik. Indonesia kembali bertemu Oman. Kali ini dalam FIFA Matchday Juni 2026. Indonesia menang meyakinkan 3-0. Salah satu sorotan pertandingan adalah penampilan penjaga gawang naturalisasi, Emil Audero Mulyadi. Nama belakangnya sama: Mulyadi.

Dari Asas Tunggal ke Tanjung Priok

Salah satu catatan paling kelam di era Orde Baru adalah Tragedi Tanjung Priok 1984. Untuk memahami peristiwa ini, kita perlu mundur sejenak ke awal dekade 1980-an, masa ketika pemerintahan Orde Baru berada pada puncak stabilitas politiknya. Setelah melalui pergolakan politik pada 1960-an dan awal 1970-an, pemerintah di bawah Presiden Soeharto menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama pembangunan.

Dalam konteks itu, Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai fondasi ideologis yang wajib menjadi titik temu seluruh organisasi sosial dan politik. Lahir kebijakan yang kemudian dikenal sebagai asas tunggal Pancasila.

Melalui berbagai regulasi politik, termasuk Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan tahun 1985 dan kebijakan sebelumnya yang mulai digulirkan sejak awal 1980-an, organisasi masyarakat dan kekuatan politik didorong, bahkan diwajibkan, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Bagi pemerintah saat itu, kebijakan tersebut dianggap penting untuk menjaga persatuan dan mencegah konflik ideologi seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Indonesia baru melewati trauma politik 1965 dan masih menyimpan kekhawatiran terhadap pertarungan ideologi yang dianggap berpotensi memecah bangsa. Namun seperti banyak kebijakan politik lain, penerimaannya tidak sepenuhnya mulus.