Jatah Preman dan Cermin Birokrasi Kita

Sebagai orang yang bekerja di lingkungan birokrasi, saya sering merasa bahwa kritik terhadap pemerintahan perlu dibaca dengan kepala dingin. Tidak semua tuduhan otomatis benar, tetapi tidak semua kritik juga layak diabaikan. Karena itu, ketika membaca tulisan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Riau, Erdianto Effendi, tentang istilah “jatah preman” dalam Jatah Preman, Sisi Gelap Birokrasi Kita di Kompas 4 April 2026, saya melihatnya bukan semata sebagai komentar terhadap satu kasus, melainkan sebagai cermin yang pantas direnungkan bersama.

Istilah itu memang terasa keras. Preman biasanya kita bayangkan sebagai sosok yang meminta setoran di terminal, pasar, atau pelabuhan. Tetapi dalam tulisan tersebut, istilah “jatah preman” dipakai untuk menggambarkan praktik pungutan atau setoran tidak resmi yang muncul karena relasi kuasa dalam birokrasi. Bukan selalu melalui ancaman terbuka, melainkan lewat bahasa yang lebih halus, kadang bahkan hanya berupa isyarat. Dan justru di situlah letak persoalannya.

Dalam hukum pidana, praktik semacam itu bisa masuk ke ranah pungutan liar atau pemerasan jabatan. Bedanya dengan pemerasan biasa, tekanan yang digunakan tidak harus berupa kekerasan fisik. Kadang cukup melalui kewenangan yang dimiliki seseorang. Surat bisa tertunda, layanan diperlambat, atau urusan administratif dibuat berbelit. Tidak selalu ada kalimat “bayar sekian”, tetapi pihak yang membutuhkan layanan memahami pesan yang tersembunyi.

Saya kira banyak orang Indonesia pernah bersentuhan, langsung ataupun tidak langsung, dengan pengalaman semacam ini.

Menyalakan Lilin di Ruang yang Asing

Dua tahun lalu, saya menerima amanah sebagai Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. Sampai hari ini, kadang saya masih bertanya dalam diam: bagaimana mungkin seorang lulusan hukum dan administrasi publik, yang delapan belas tahun bertugas di dunia non-teknologi informasi, tiba-tiba harus berbicara tentang firewall, SSL, malware, enkripsi, dan keamanan siber?

Banyak orang mungkin membayangkan mutasi jabatan dalam birokrasi seperti perpindahan meja kerja semata. Pindah ruangan, perubahan stempel, berganti rekan kerja, lalu hidup berjalan seperti biasa. Nyatanya tidak sesederhana itu. Ada mutasi yang terasa seperti pindah rumah. Ada pula yang rasanya seperti dipindahkan ke negeri asing dengan bahasa yang tidak pernah kita pelajari. Saya kira saya mengalami hal yang kedua.

Selama belasan tahun di Badan Kepegawaian dan Bakesbangpol, serta berkesempatan tugas belajar S2 dari Bappenas, dunia saya adalah regulasi, kepegawaian, kebijakan publik, tata kelola, literasi, dan sumber daya manusia. Saya terbiasa membaca aturan, menyusun administrasi, berurusan dengan dinamika aparatur (sipil, militer), dan memahami organisasi dari sisi perilaku serta kebijakan. Dunia itu bukan tanpa masalah, tetapi setidaknya saya mengenali medannya. Lalu saya masuk ke bidang persandian dan keamanan informasi.

Di awal masa jabatan, saya seperti siswa baru yang terlambat masuk kelas. Orang-orang berbicara tentang serangan siber, hardening, vulnerability, phishing, hingga istilah-istilah teknis yang terdengar seperti bahasa planet lain. Saya mengikuti sosialisasi daring maupun luring, membuka presentasi, menyimak penjelasan narasumber, tetapi jujur saja: sering kali saya hanya memahami sebagian kecilnya. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan.

Kebenaran Versus Kekuasaan

Di tengah banjir serial yang lebih banyak menawarkan hiburan ringan, thriller, atau romansa, serial Jepang The Journalist hadir dengan napas yang berbeda. Ia tenang, dingin, dan tidak terburu-buru. Tetapi justru dari ritme yang pelan itu, serial ini memunculkan ketegangan yang terasa lebih nyata: pertarungan antara fakta dan kekuasaan.

Serial ini berangkat dari premis yang sederhana, tetapi kuat. Seorang jurnalis perempuan bernama Anna Matsuda berusaha mengungkap skandal yang melibatkan institusi negara. Dari luar, kisah ini terlihat seperti drama investigasi biasa. Namun semakin jauh cerita bergerak, penonton akan sadar bahwa yang sedang dipertontonkan bukan sekadar proses mencari berita, melainkan bagaimana sistem bekerja untuk menjaga rahasianya tetap terkubur.

Anna Matsuda diperankan oleh Ryoko Yonekura. Karakternya tidak digambarkan sebagai jurnalis heroik yang selalu tahu jawaban. Ia justru tampil manusiawi: keras kepala, berani, tetapi juga lelah dan penuh tekanan. Ada momen ketika ia tampak yakin pada temuannya, lalu beberapa saat kemudian mulai meragukan siapa yang bisa dipercaya.

Di situlah kekuatan serial ini terasa. Ketegangannya tidak dibangun lewat adegan aksi atau kejar-kejaran, melainkan lewat dokumen, percakapan tertutup, telepon yang tidak dijawab, dan wajah-wajah yang menyimpan sesuatu. Penonton diajak masuk ke ruang yang sangat familiar bagi dunia modern: ruang di mana informasi adalah kekuasaan.

Kekuasaan yang Terlalu Panjang

Robert Mugabe adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Afrika modern. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan pembebasan yang melawan kolonialisme kulit putih di Zimbabwe. Namun bagi yang lain, ia dikenang sebagai pemimpin otoriter yang membawa negaranya tenggelam dalam krisis ekonomi dan represi politik.

Kisah Mugabe sebenarnya adalah cerita tentang bagaimana seorang pejuang revolusi bisa berubah menjadi penguasa yang terlalu lama memegang kekuasaan.

Robert Mugabe lahir pada tahun 1924 di Rhodesia Selatan, wilayah yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Negara itu kemudian dikenal sebagai Zimbabwe.

Awalnya Mugabe adalah seorang guru. Ia dikenal cerdas dan gemar belajar. Ia bahkan memiliki banyak gelar sarjana. Namun suasana politik kolonial Afrika pada pertengahan abad ke-20 membuat banyak intelektual muda Afrika mulai terlibat dalam gerakan nasionalisme.

Ketika Keraton Turun ke Jalan

Reformasi 1998 sering dikenang lewat foto-foto mahasiswa menduduki gedung DPR, kerusuhan besar di beberapa kota, serta pengunduran diri Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Tetapi ada satu cerita lain yang jarang dibicarakan. Tentang bagaimana sebuah keraton Jawa ikut menjawab panggilan perubahan. Cerita itu terjadi di Yogyakarta.

Di tengah Indonesia yang sedang terbakar kemarahan sosial akibat krisis ekonomi dan represifnya Orde Baru, Yogyakarta justru relatif lebih tenang dibanding kota-kota lain. Tidak berarti Yogya bebas gejolak. Demonstrasi mahasiswa tetap berlangsung besar-besaran. Bentrokan dengan aparat juga terjadi di beberapa kawasan, seperti di Gejayan. Bahkan ada yang menjadi korban jiwa. Tetapi kota ini tidak berubah menjadi ledakan kerusuhan massal seperti yang terjadi di tempat lain.

Banyak pengamat melihat salah satu faktor pentingnya adalah peran Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Saat itu posisi Sultan sebenarnya tidak sederhana. Ia masih tercatat sebagai Ketua Golkar DIY, partai utama rezim Orde Baru. Karena itu, pada awal gelombang reformasi, Sultan cenderung berhati-hati. Ia tidak langsung berdiri di barisan demonstran. Namun ketika situasi semakin memburuk dan korban mulai berjatuhan, sikap itu perlahan berubah. 

Mengeluh di Media Sosial

Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyediakan berbagai kanal resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik. Salah satu yang paling dikenal adalah SP4N-LAPOR!, sebuah platform nasional yang menghubungkan laporan warga dengan ratusan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai persoalan—mulai dari jalan rusak, pelayanan administrasi yang lambat, hingga dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik.

Namun dalam kehidupan sehari-hari, banyak keluhan masyarakat justru lebih sering muncul di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. Foto jalan berlubang, video pelayanan publik yang mengecewakan, atau unggahan tentang lambannya birokrasi kerap lebih cepat beredar di linimasa daripada masuk ke sistem pengaduan resmi. Fenomena ini memunculkan pertanyaan menarik: mengapa warga lebih memilih ruang digital yang terbuka dibandingkan kanal resmi yang memang disediakan pemerintah?

Jawabannya tidak sesederhana soal teknologi. Fenomena ini berkaitan dengan perubahan cara masyarakat berkomunikasi sekaligus mencerminkan dinamika hubungan antara warga dan negara.

Secara sosial, media sosial menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh sistem pengaduan formal, yakni visibilitas publik. Ketika seseorang menulis keluhan di media sosial, ia tidak berbicara kepada satu institusi saja, tetapi kepada banyak orang sekaligus. Keluhan itu bisa dibaca ribuan orang, dibagikan berkali-kali, dan bahkan menarik perhatian media. Dalam beberapa kasus, tekanan publik yang muncul dari unggahan viral justru membuat masalah lebih cepat ditangani.

Sepatu dan Jarak Empati Anggaran

Sepatu mungkin hanya benda biasa. Letaknya sering tercecer di teras rumah, menumpuk di rak depan pintu, terkadang baru dicari empunya beberapa menit menjelang berangkat ke sekolah atau berangkat ke kantor. Tetapi dalam sejarah manusia, sepatu menyimpan cerita yang panjang. Sejak ribuan tahun lalu, manusia membuat alas kaki dari kulit binatang, jerami, atau kayu demi melindungi kaki dari panas, batu, dan cuaca buruk. Dari kebutuhan sederhana itu, sepatu perlahan berkembang menjadi bagian dari peradaban.

Lama-kelamaan, sepatu bukan lagi sekadar pelindung kaki. Ia menjadi penanda status sosial. Di Eropa abad pertengahan, bangsawan memakai sepatu kulit mahal, sementara rakyat biasa sering bertelanjang kaki. Sampai hari ini pun sebenarnya tidak banyak berubah. Orang bisa ditebak kelas sosialnya dari sepatu yang dipakai. Sepatu kulit mengilap di ruang rapat, sneakers mahal di mal, atau sandal jepit lusuh di pasar tradisional.

Padahal fungsi awal sepatu tetap sederhana, yakni membuat manusia bisa berjalan lebih aman dan nyaman. Namun bagi anak sekolah, sepatu sering punya makna yang lebih dalam. Banyak anak merasa percaya dirinya naik hanya karena memakai sepatu baru saat tahun ajaran dimulai. Sebaliknya, ada juga yang diam-diam minder karena sepatu mulai menganga di bagian depan atau warnanya kusam karena sering terkena air hujan.

Generasi 1990-an mungkin masih ingat bagaimana sepatu sekolah dipakai sampai solnya tipis. Ada yang dijahit berkali-kali di tukang sol pinggir jalan. Ada yang disemir setiap Minggu malam supaya Senin pagi terlihat “masih bagus”. Tidak sedikit pula adik yang memakai sepatu warisan kakaknya. Ukurannya kadang kebesaran, tetapi tetap dipakai sambil diberi tambahan kertas di ujung depan.

Beban Warisan Politik

Tulisan Coen Husain Pontoh tentang keluarga Nono Anwar Makarim dan Nadiem Makarim dalam Tragikomika Keluarga Makarim menarik bukan semata karena kritik politiknya, tetapi karena ia membuka kembali satu pertanyaan lama yang belum pernah benar-benar selesai di Indonesia. Apakah sejarah yang tidak diselesaikan akan terus menghantui generasi berikutnya? Itulah inti paling kuat dari tulisan tersebut.

Pontoh adalah penulis, aktivis kiri, editor, dan pengamat politik-ekonomi Indonesia yang dikenal lewat tulisan-tulisan bertema neoliberalisme, militerisme, demokrasi, serta sejarah gerakan kiri Indonesia. Ia berasal dari Sulawesi Utara dan pernah aktif dalam gerakan prodemokrasi era Orde Baru, termasuk berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto, ia sempat dipenjara sebagai tahanan politik.

Pontoh mencoba menghubungkan proses hukum yang kini membelit Nadiem dengan sejarah panjang kekerasan politik pasca-1965. Ia melihat ada ironi sejarah: ayah Nadiem merupakan bagian dari gerakan mahasiswa dan media yang ikut menopang lahirnya rezim Orde Baru, sementara anaknya kini dianggap sedang menghadapi sistem hukum yang mewarisi watak politik masa lalu itu sendiri.

Tulisan Pontoh sebenarnya tidak sekadar membahas Nadiem. Ia sedang berbicara tentang warisan sejarah. Dan menurutnya, Indonesia memang punya persoalan serius soal itu.