Kursi RT dan Presiden

Beberapa hari lalu saya membaca kembali cerpen Presiden karya Putu Wijaya yang terbit di Jawa Pos edisi 29 Juni 2014. Cerpen itu tampak ringan. Hampir seluruhnya hanya berisi percakapan antara Amin, istrinya Siti, dan seorang tetangga. Mereka memperdebatkan calon presiden, menimbang kelebihan masing-masing, hingga membayangkan bagaimana jika Amin sendiri menjadi presiden.

Namun Putu Wijaya memang piawai menyembunyikan kritik di balik humor. Ketika pembaca mulai mengira cerita itu hanya satire tentang pemilu, arah kisah tiba-tiba berbelok. Warga justru sibuk mencari pengganti Ketua RT yang mengundurkan diri. Anehnya, semua orang menolak. Jabatan yang semula dianggap sepele mendadak tidak diminati siapa pun.

Barulah pada kalimat terakhir, Putu Wijaya melepaskan anak panahnya, “Rakyatnya yang tak mau!” Saya baru benar-benar memahami kalimat itu setelah beberapa tahun dipercaya menjadi Ketua RT.

Selama ini kita sering membicarakan presiden seolah-olah semua persoalan bangsa bertumpu pada satu orang. Kita mengkritik, memuji, mencela, atau berharap kepada pemimpin nasional. Namun sangat sedikit yang menyadari bahwa negara sesungguhnya berdiri di atas ribuan komunitas kecil yang bernama RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Di sanalah demokrasi pertama kali diuji, bukan di Istana Negara.

Candu Kekuasaan

Ada satu pola yang terus berulang dalam sejarah. Seorang tokoh tampil sebagai pembaru. Ia datang dengan janji mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan, membela konstitusi, dan mengembalikan pemerintahan kepada rakyat. Namun, ketika kekuasaan benar-benar berada di tangannya, perlahan ia mulai percaya bahwa dirinya terlalu penting untuk digantikan.

Saya sering berpikir, mungkin inilah ironi terbesar dalam politik. Musuh terbesar seorang pemimpin bukanlah lawan politiknya, melainkan godaan yang lahir dari kekuasaan itu sendiri.

Belakangan, ironi itu kembali terlihat di Republik Demokratik Kongo. Presiden Félix Tshisekedi dikabarkan berupaya membuka jalan bagi perubahan konstitusi yang memungkinkan dirinya kembali berkuasa. Padahal, beberapa tahun sebelumnya, ia termasuk tokoh yang menentang langkah serupa ketika Presiden Joseph Kabila berusaha memperpanjang masa jabatan melalui perubahan aturan.

Sejarah memang gemar memainkan paradoks. Mereka yang dahulu mengkritik kekuasaan sering kali tergoda mengulanginya ketika memperoleh kesempatan yang sama. Fenomena semacam ini bukan saja kisah khas Benua Afrika. Ia menjadi cerita yang berulang hampir sepanjang peradaban manusia.

Membaca Demonstrasi

Dalam beberapa pekan terakhir, demonstrasi mahasiswa kembali muncul di berbagai kota. Tuntutannya beragam: dari kritik terhadap prioritas pembangunan, kebijakan ekonomi, hingga cara pemerintah berkomunikasi dengan publik. Sebagian orang menganggap aksi itu sebagai dinamika demokrasi yang lumrah. Sebagian lain melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa hampir selalu lebih layak dipahami sebagai gejala daripada penyebab.

Dalam sejarah modern Indonesia, mahasiswa berkali-kali menjadi semacam “sensor sosial”. Mereka sering kali menangkap kegelisahan publik lebih cepat dibandingkan lembaga-lembaga formal. Pada tahun 1966, gelombang demonstrasi lahir dari akumulasi krisis ekonomi, konflik politik, dan menurunnya legitimasi pemerintahan. Pada tahun 1974, Peristiwa Malari menjadi cermin keresahan terhadap ketimpangan ekonomi dan masuknya modal asing. Tahun 1978, kritik terhadap kekuasaan melahirkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) yang justru menunjukkan betapa suara mahasiswa dianggap cukup berpengaruh untuk dibatasi.

Puncaknya tentu terjadi pada Reformasi 1998. Krisis moneter memang mempercepat keruntuhan Orde Baru, tetapi yang sesungguhnya runtuh lebih dahulu adalah kepercayaan publik. Ketika mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, mereka bukan sekadar menuntut pergantian presiden. Mereka menjadi saluran bagi akumulasi keresahan masyarakat yang selama bertahun-tahun sulit menemukan ruang ekspresi.

Pola itu sesungguhnya tidak khas Indonesia. Di Prancis pada Mei 1968, demonstrasi mahasiswa bermula dari isu pendidikan, tetapi berkembang menjadi kritik terhadap tatanan sosial dan politik. Di Korea Selatan pada 1980-an, gerakan mahasiswa menjadi bagian penting dari transisi menuju demokrasi. Bahkan di Amerika Serikat, demonstrasi mahasiswa pada era Perang Vietnam ikut mengubah cara negara memandang kebijakan luar negeri dan partisipasi publik. Kesamaannya sederhana: mahasiswa hampir selalu menjadi kelompok pertama yang mengartikulasikan keresahan sebelum keresahan itu benar-benar meluas.

Republik Dua Jalur

Media sosial beberapa hari terakhir ramai memperbincangkan nama Mufli Budi Ananda yang masuk dalam jajaran Komisaris PT Krakatau Posco, sebuah perusahaan patungan (joint venture) antara BUMN PT Krakatau Steel dan POSCO dari Korea Selatan. Perbincangan itu segera bergeser dari perusahaan baja menuju hal yang lebih pribadi: latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, hingga kedekatannya dengan elite pemerintah. 

Mufli Budi Ananda dikenal sebagai orang yang selama beberapa tahun bekerja sebagai asisten pribadi selebriti Raffi Ahmad. Tugasnya antara lain mendampingi aktivitas harian, bisnis, dan berbagai agenda kerja Raffi Ahmad yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Kasus ini mungkin akan segera tenggelam, digantikan isu lain. Namun kegaduhan tersebut menyisakan satu pertanyaan yang penting: bagaimana sebenarnya seseorang mencapai posisi strategis di negeri ini?

Sejak kecil, kita diajarkan sebuah jalan yang tampak lurus. Belajar sungguh-sungguh, masuk perguruan tinggi, memperoleh gelar, bekerja keras, mengumpulkan pengalaman, lalu suatu hari dipercaya memimpin sebuah institusi. Pendidikan diposisikan sebagai tangga utama mobilitas sosial. Tetapi kehidupan sering kali memperlihatkan jalan lain.

Belajar Koperasi di Barak

Ada sebuah ironi dalam sejarah Indonesia yang jarang disadari. Setiap kali negara menghadapi persoalan sipil yang rumit, jawabannya sering kali dicari di barak. Ketika disiplin birokrasi dianggap lemah, lahirlah pelatihan bergaya militer. Ketika karakter generasi muda dipersoalkan, pendidikan semi-militer kembali ditawarkan. Kini, ketika pemerintah ingin melahirkan puluhan ribu manajer Koperasi Merah Putih, pelatihannya pun kembali berlangsung di fasilitas militer dengan instruktur dari lingkungan militer.

Pertanyaannya bukan apakah militer itu baik atau buruk. Pertanyaannya jauh lebih mendasar: mengapa negara begitu sering percaya bahwa persoalan sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer? 

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pola ini bukan sesuatu yang baru. Pada masa Orde Baru, konsep Dwifungsi ABRI menjadikan militer hadir hampir di seluruh ruang kehidupan nasional. Tentara tidak hanya menjaga pertahanan, tetapi juga menduduki jabatan birokrasi, memimpin perusahaan negara, hingga menjadi kepala daerah dan anggota parlemen. Dalam logika pembangunan saat itu, disiplin dianggap sebagai obat bagi hampir semua persoalan bangsa.

Tidak dapat dimungkiri, pendekatan tersebut melahirkan birokrasi yang relatif kompak dan stabil. Namun, sejarah juga mencatat sisi lain, di antaranya ruang kritik menyempit, kreativitas sering dikalahkan oleh kepatuhan, dan banyak keputusan lebih mengutamakan komando daripada musyawarah.

Belajar dari Serbia

Sebuah atap stasiun kereta runtuh di Novi Sad, Serbia, pada November 2024. Enam belas orang meninggal. Sekilas, peristiwa itu tampak seperti kecelakaan konstruksi yang lazim terjadi di berbagai negara. Namun sejarah sering menunjukkan bahwa sebuah bangunan yang roboh dapat menjatuhkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada beton dan baja.

Hampir dua tahun kemudian, Presiden Aleksandar Vučić mengumumkan mengundurkan diri dan membuka jalan bagi pemilu lebih awal. Yang runtuh ternyata bukan hanya atap stasiun, melainkan juga legitimasi sebuah pemerintahan yang selama lebih dari satu dekade tampak begitu kokoh.

Menariknya, perubahan itu tidak dipimpin oleh jenderal, partai oposisi, ataupun kelompok bersenjata. Penggeraknya justru mahasiswa. Di situlah Serbia menghadirkan pelajaran sejarah yang menarik. Korupsi ternyata bukan hanya persoalan hukum. Ia dapat menjadi energi politik yang menggerakkan sebuah bangsa.

Bagi masyarakat Serbia, tragedi Novi Sad hanyalah puncak gunung es. Bangunan yang baru direnovasi beberapa tahun sebelumnya ambruk karena diduga lemahnya pengawasan proyek. Dugaan suap kepada pengawas konstruksi segera berkembang menjadi kemarahan publik terhadap praktik patronase yang dianggap mengakar dalam pemerintahan.

Aib Piala Dunia

Piala Dunia 1982 di Spanyol melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai Disgrace of Gijón atau "Aib Gijón". Gijón adalah salah satu kota tempat pertandingan. Ketika Jerman Barat unggul cepat 1-0 atas Austria, kedua tim praktis berhenti menyerang. Skor itu cukup untuk meloloskan keduanya sekaligus menyingkirkan Aljazair, tim Afrika yang sebelumnya telah membuat kejutan dengan mengalahkan Jerman Barat. Penonton mencemooh, komentator televisi kehilangan kata-kata, bahkan stasiun televisi Jerman dikabarkan meminta penyiar menghentikan deskripsi pertandingan karena apa yang terjadi di lapangan terlalu memalukan untuk disebut sepak bola. Ironisnya, korban pada 1982 adalah Aljazair.

Empat puluh empat tahun kemudian, sejarah seolah berputar. Di Piala Dunia 2026, Aljazair justru berada di posisi yang menguntungkan. Laga terakhir Grup J mempertemukannya dengan Austria. Sebelum peluit pertama dibunyikan, semua orang mengetahui satu fakta sederhana, bahwa hasil imbang akan meloloskan keduanya dan sekaligus menyingkirkan Iran.

Hasil akhirnya memang imbang, 3-3. Sebuah skor yang tampaknya jauh lebih dramatis daripada pertandingan di Gijón. Ada enam gol, pergantian keunggulan, hingga dua gol pada masa tambahan waktu. Namun justru drama itulah yang memantik teori konspirasi. Di media sosial, banyak pendukung Iran merasa ada sesuatu yang janggal. Mereka mempertanyakan ritme permainan, keputusan para pemain, hingga momen-momen ketika kedua tim tampak enggan mengambil risiko.

Pelatih Austria, Ralf Rangnick, menyebut tudingan itu tidak masuk akal. Menurutnya, pertandingan yang begitu seru, terutama pada menit-menit terakhir, mustahil merupakan hasil kesepakatan. Pelatih Aljazair, Vladimir Petković, juga menegaskan bahwa skor 3-3 adalah bukti sepak bola dimainkan secara terbuka. Bisa jadi mereka benar. Hingga hari ini tidak ada bukti bahwa pertandingan tersebut diatur.

Lompatan Mao

Pada akhir 1950-an, pemimpin Tiongkok, Mao Zedong, memiliki sebuah mimpi yang terdengar mengagumkan. Ia ingin negerinya mengejar bahkan melampaui kekuatan industri negara-negara Barat hanya dalam hitungan tahun. Kemiskinan harus dienyahkan. Produksi baja harus meroket. Pertanian harus menghasilkan panen berlimpah. Tiongkok harus melompat jauh ke depan.

Program itu diberi nama Great Leap Forward atau “Lompatan Jauh ke Depan”. Namun sejarah kemudian mencatatnya bukan sebagai kisah keberhasilan pembangunan, melainkan sebagai salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang pernah disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada masa damai.

Pada tahun 1958, Mao meluncurkan proyek ambisius tersebut. Desa-desa digabung menjadi komune raksasa. Kepemilikan pribadi diperkecil. Dapur keluarga diganti dapur komunal. Para petani tidak hanya diminta menanam padi, tetapi juga memproduksi baja di tungku-tungku sederhana yang dibangun di halaman belakang.

Logikanya tampak sederhana: jika seluruh rakyat bergerak serentak, produksi akan melesat. Namun pembangunan tidak selalu tunduk pada logika politik. Alam, ilmu pengetahuan, dan kenyataan ekonomi memiliki hukumnya sendiri.