Toilet Umum

Toilet sering dianggap perkara sepele: ruang kecil di sudut gedung, ditandai gambar laki-laki dan perempuan, lalu selesai. Padahal, sejarah toilet umum menunjukkan bahwa tempat buang hajat tidak pernah benar-benar netral. Ia berkaitan dengan cara negara mengatur tubuh, kota mengelola warganya, kelas sosial membedakan diri, dan moralitas menentukan siapa yang dianggap pantas hadir di ruang publik.

Di Eropa, pemisahan toilet laki-laki dan perempuan menguat pada abad ke-19. Revolusi industri membawa jutaan orang ke kota-kota, termasuk perempuan yang mulai bekerja di pabrik, toko, kantor, dan berbagai sektor jasa. Kehadiran perempuan di jalan, stasiun, pusat belanja, dan tempat kerja memunculkan persoalan baru. Jika perempuan berada lebih lama di luar rumah, di mana mereka bisa buang air?

Pertanyaan itu terdengar teknis, tetapi jawabannya politis. Toilet perempuan sempat ditolak karena dianggap mengganggu kesopanan. Di Inggris era Victoria, toilet umum bagi perempuan bahkan dipandang sebagai pengakuan bahwa perempuan berhak berada di jalanan. Bagi kelompok konservatif, gagasan itu mengganggu tatanan lama, bahwa perempuan seharusnya tinggal di rumah, bukan menjadi penghuni kota.

Toilet, dengan demikian, menjadi bagian dari negosiasi besar tentang mobilitas perempuan. Ketika toilet perempuan akhirnya dibangun, ia bukan hanya fasilitas sanitasi, melainkan tanda bahwa perempuan mulai diakui sebagai warga kota. Meski begitu, pengakuan itu masih dibungkus paternalistik. Toilet perempuan sering dirancang menyerupai ruang domestik: lebih tertutup, lebih dekoratif, dan dianggap sebagai tempat perlindungan bagi “kaum lemah” yang sedang berada di luar rumah.

Bandit dan Kegagalan Hukum

Bandit tidak selalu lahir dari hutan. Kadang ia tumbuh dari kota, dari kantor-kantor, atau dari kampung yang terlalu lama dibiarkan miskin. Ia muncul ketika hukum hadir sebagai pagar, tetapi pagar itu hanya melindungi mereka yang sudah punya halaman luas. Dalam keadaan demikian, seorang pelanggar hukum bisa mendadak memperoleh tempat ganjil di hati rakyat. Bukan sebagai penjahat semata, melainkan sebagai penanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara keadilan dibagikan.

Goenawan Mohamad, dalam esainya Bandit, mengingatkan bahwa penjahat dan pahlawan kadang manunggal dalam evolusi. Ken Arok, Ned Kelly, Billy the Kid, Pancho Villa, hingga Salvatore Giuliano, mula-mula dicatat sebagai penjahat. Mereka adalah perampok, pembunuh, penyelundup, atau musuh negara. Namun sejarah tidak berhenti pada berkas perkara. Di tangan dongeng, novel, film, lukisan, dan ingatan kolektif, mereka berubah menjadi tokoh yang lebih rumit. Mereka bukan lagi sekadar kriminal, melainkan figur yang membawa kemarahan sosial.

Di situlah masalahnya. Rakyat tidak mudah menjadikan siapa pun pahlawan. Bandit menjadi legenda bukan karena kejahatannya memikat, melainkan karena masyarakat menemukan sesuatu dari dirinya dalam tindakan sang pelanggar. Ketika hukum terasa memihak tuan tanah, aparat, bangsawan, pemodal, atau penguasa, orang-orang kecil dapat melihat bandit sebagai seseorang yang berani menantang susunan yang selama ini menindih mereka. Ia mungkin merampok, tetapi ia dianggap merampok dari dunia yang lebih dahulu merampok rakyat.

Kisah Salvatore Giuliano, misalnya, memperoleh daya hidup bukan hanya karena ia bandit Sisilia yang tampan dan berani. Ia hidup di tengah Italia Selatan yang porak-poranda setelah Perang Dunia II, ketika kemiskinan, kelaparan, pasar gelap, dan ketimpangan menjadi kenyataan sehari-hari. Dalam situasi seperti itu, tindakan kekerasan seorang bandit dapat dibaca sebagai perlawanan, bahkan ketika ia sendiri tidak selalu suci. Giuliano bisa menembak, mengancam, dan merampok; tetapi ia juga dikenang karena menghukum lintah darat dan orang-orang yang mencuri hak warga desa.

Sisi Gelap Pamer

Pada suatu pagi di Batavia abad ke-18, seorang perempuan Eropa berjalan dengan gaun sutra bertepi emas. Tubuhnya penuh perhiasan. Di belakangnya berjalan para budak. Ada yang membawa payung, ada yang mengangkat bagian belakang rok, ada yang membawa tempat sirih, dan ada pula yang membantu sang nyonya naik ke kereta kuda. Di jalan-jalan kota kolonial itu, kemewahan bukan hanya tampilan. Ia adalah pengumuman: siapa yang berkuasa, siapa yang kaya, dan siapa yang harus menunduk.

Tiga abad kemudian, panggungnya berubah. Tidak ada lagi kanal Batavia, kereta kuda enam ekor, atau serambi rumah besar di tepi Kanal Harimau. Yang ada adalah Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai layar telepon yang tak pernah benar-benar tidur. Mobil sport, jam tangan mahal, tas bermerek, rumah megah, tumpukan uang, hingga pesta arisan miliaran rupiah menjadi bahan tontonan baru. Kita menyebutnya flexing: pamer kekayaan, gaya hidup, dan status sosial.

Istilah itu tampak modern, tetapi hasrat di belakangnya sangat tua. Sejak manusia hidup dalam masyarakat bertingkat, kekayaan selalu digunakan sebagai bahasa untuk membedakan diri. Yang berubah hanyalah medianya. Dahulu, kemewahan dipertontonkan di jalan, dalam pesta perkawinan, dan prosesi pemakaman. Kini, ia dipertontonkan melalui unggahan di internet, video, dan siaran langsung. Dahulu, orang membutuhkan penonton di kota. Kini, orang dapat memiliki penonton di seluruh dunia.

Batavia VOC memberi contoh yang terang tentang bagaimana kemewahan berkaitan dengan kekuasaan. Pada sekitar tahun 1700, kota itu tumbuh sebagai pusat perdagangan dan administrasi kolonial. Rumah-rumah besar berdiri di tepi kanal, terutama di kawasan yang dianggap nyaman dan bergengsi. Bagi pejabat VOC dan orang Eropa kaya, rumah besar dengan serambi, taman, pagar, serta akses ke jalur air bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah tanda kedudukan.

Politik Pamer

Pada awal 1856, pendapa Kabupaten Lebak menjadi panggung yang sibuk. Seorang kerabat Bupati Lebak dari Cianjur akan datang berkunjung. Bagi kalangan menak, kedatangan keluarga bukan urusan domestik belaka. Ia adalah peristiwa kehormatan. Pekarangan harus bersih, alun-alun mesti rapi, makanan tersedia, dan rombongan tamu disambut sebagaimana layaknya sesama bangsawan.

Untuk semua itu, rakyat dikerahkan. Mereka mencabut ilalang, membersihkan halaman, menyediakan bahan makanan, serta mengerjakan segala keperluan jamuan. Tidak ada upah yang pantas, apalagi pilihan untuk menolak. Dalam bahasa politik Jawa abad ke-19, rakyat adalah kawula; tugas mereka melayani gusti. Kunjungan keluarga seorang bupati dapat berubah menjadi kerja wajib bagi satu kampung.

Fragmen kecil itulah yang membantu menjelaskan ketegangan antara Eduard Douwes Dekker, asisten residen Lebak, dengan Bupati Raden Adipati Karta Natanegara. Dekker, yang kelak memakai nama Multatuli, tiba di Lebak pada Januari 1856. Ia menemukan berbagai keluhan tentang penyalahgunaan kekuasaan: pungutan, kerja paksa, pengambilan ternak, dan pemanfaatan tenaga rakyat untuk kepentingan para pejabat pribumi. Pada 24 Februari 1856, ia melaporkan tuduhan tersebut kepada atasannya, Residen Banten Charles Duysmaer van Twist.

Laporan itu tidak membawa penyelidikan terbuka sebagaimana diharapkan Dekker. Ia justru dipindahkan dari Lebak sebelum perkara itu benar-benar dibongkar. Dekker menolak penugasan baru dan akhirnya meninggalkan dinas kolonial. Empat tahun kemudian, pengalaman itu menjadi bahan bagi novel Max Havelaar (1860), salah satu karya paling penting dalam sejarah kritik terhadap kolonialisme Belanda.

Madiun 1948

Pada 19 September 1948, suara Presiden Sukarno mengudara dari radio Republik. Di tengah kabar bahwa Madiun telah dikuasai pasukan Front Demokrasi Rakyat, ia mengajukan pilihan yang sengaja dibuat tegas: “Pilih Sukarno-Hatta atau PKI Musso.” Dalam satu kalimat, sebuah konflik yang berlapis-lapis—antara tentara reguler dan laskar, antara kabinet dan oposisi, antara kelompok kiri dan kanan, antara revolusi dan negara—dipadatkan menjadi dua kubu.

Pidato itu berhasil secara politik. Pemerintah memperoleh dasar moral dan dukungan untuk merebut kembali Madiun. Namun, bagi sejarah, kalimat tersebut meninggalkan persoalan. Apakah peristiwa Madiun benar-benar sebuah pemberontakan PKI yang dirancang untuk menggulingkan pemerintah? Ataukah ia merupakan ledakan dari ketegangan politik dan militer yang telah lama menumpuk sejak Perjanjian Renville dan program reorganisasi tentara?

Perdebatan itu tidak pernah benar-benar selesai. Akar ketegangan dapat ditemukan di Solo pada akhir Agustus 1948. Pada tanggal 31 Agustus, Musso berpidato di alun-alun utara Keraton Surakarta. Tokoh komunis yang baru kembali dari Moskow itu memperkenalkan “Jalan Baru”, sebuah gagasan untuk menyatukan kekuatan kiri dalam satu partai. Hadir dalam rapat itu Amir Sjarifuddin, Alimin, dan Maruto Darusman. Puluhan ribu orang datang. Bagi para pendukungnya, pertemuan itu adalah kebangkitan gerakan kiri. Bagi lawan politiknya, ia tampak sebagai unjuk kekuatan.

Sehari setelah rapat, penculikan dan teror mulai terjadi. Konflik antara Divisi Senopati yang dekat dengan kiri dan Divisi Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat makin membesar. Solo menjadi arena yang padat senjata, penuh laskar, dan miskin saluran politik untuk menyelesaikan pertentangan. Program reorganisasi dan rasionalisasi tentara yang dijalankan Kabinet Hatta memperkeras keadaan. Pemerintah ingin membentuk tentara yang lebih ramping dan terpusat, tetapi banyak kesatuan kiri melihat kebijakan itu sebagai pembersihan politik.

Membaca Dunia

Laut menelan begitu banyak hal. Ada manusia, kapal, rempah-rempah, surat cinta, catatan dagang, juga rahasia kerajaan. Pada suatu pelayaran dari Asia menuju Portugal, sebuah kapal yang membawa kiriman Alfonso de Albuquerque tenggelam di tengah perjalanan. Bersama lambung kapal yang pecah dan muatan yang karam, ikut hilang sebuah peta istimewa: peta bertuliskan huruf Jawa.

Tak ada yang tahu persis di titik mana peta itu lenyap. Mungkin ia robek dihantam ombak. Mungkin tinta huruf Jawanya larut sebelum sempat dibaca di istana Raja Portugal. Mungkin pula ia kini tinggal sebagai serpihan yang membusuk di dasar laut, bercampur dengan kayu kapal dan keramik dagang. Tetapi sebelum tenggelam, peta itu telah menyampaikan satu kabar penting kepada dunia Eropa: orang-orang nusantara tidak memasuki laut dengan mata tertutup.

Alfonso de Albuquerque adalah pemimpin armada Portugis yang merebut Malaka pada tahun 1511. Penaklukan itu membuka jalan bagi Portugis untuk memasuki jaringan perdagangan Asia Tenggara yang telah ramai berabad-abad. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah, tetapi juga menemukan sesuatu yang tidak kalah penting: pengetahuan maritim penduduk kepulauan.

Dalam Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17, sejarawan Adrian B. Lapian mencatat bahwa bangsa Portugis mengetahui keberadaan peta-peta lokal pada awal abad ke-16. Peta dengan huruf Jawa yang dikirim Albuquerque menjadi petunjuk kecil, tetapi kuat, bahwa pengetahuan geografis di nusantara telah berkembang. Laut bukan ruang asing yang hanya dapat ditaklukkan dengan teknologi Eropa. Ia telah lama dibaca, dihafal, dan dilayari oleh para pelaut dari Jawa, Bugis, Melayu, Makassar, Maluku, dan banyak komunitas lain.

Permulaan Media Sosial

Pada Januari 1978, Chicago dilumpuhkan badai salju besar. Jalan-jalan tertutup, kendaraan tersangkut, dan banyak warga terkurung di rumah selama berhari-hari. Di tengah cuaca yang memutus perjumpaan fisik itu, dua penggemar komputer, Ward Christensen dan Randy Suess, justru menemukan cara baru agar manusia tetap dapat saling bertemu, meski tanpa bertatap muka.

Keduanya adalah anggota Chicago Area Computer Hobbyist Exchange, sebuah komunitas penggemar komputer yang biasa berkumpul untuk bertukar informasi. Dalam pertemuan mereka, terdapat papan gabus dengan kartu-kartu kecil berisi pesan: ajakan berdiskusi soal chip memori, permintaan tumpangan, atau pengumuman pertemuan berikutnya. Papan itu sederhana, tetapi ia bekerja sebagai pusat komunikasi komunitas.

Saat badai membuat mereka tak bisa keluar rumah, Christensen dan Suess membayangkan,  bagaimana jika papan pengumuman itu dipindahkan ke komputer?

Dua minggu kemudian, pada 16 Februari 1978, lahirlah Computerized Bulletin Board System atau CBBS. Sistem ini memungkinkan pengguna komputer mengirim pesan melalui modem dan saluran telepon. Pesan-pesan itu dapat dibaca anggota lain yang terhubung ke sistem yang sama. Dalam bentuknya yang paling awal, CBBS adalah papan gabus digital. Tidak ada foto profil, tidak ada tombol suka, tidak ada video pendek, bahkan tidak ada emoji. Namun, di sanalah benih kehidupan sosial di dunia maya mulai tumbuh.

Raja Komputer

Pada awal 1980-an, komputer masih terasa seperti benda dari masa depan. Tidak semua kantor memilikinya. Tidak semua sekolah mengenalnya. Bahkan, bagi sebagian besar masyarakat, komputer lebih dekat dengan bayangan mesin besar di film-film asing ketimbang alat kerja yang bisa diletakkan di atas meja.

Dalam suasana seperti itulah Jusuf Randy muncul. Ia tampil sebagai sosok yang meyakinkan: berpengalaman bekerja di luar negeri, menguasai berbagai bahasa komputer, memiliki jaringan pendidikan internasional, serta mampu menjelaskan teknologi rumit dengan bahasa yang terdengar sederhana. Ia mendirikan Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA) pada tahun 1983, ketika keterampilan komputer mulai dipandang sebagai tiket menuju masa depan.

LPKIA tumbuh cepat. Dengan modal awal 27 komputer dan sembilan pengajar, lembaga tersebut kemudian membuka cabang di sejumlah kota. Ribuan peserta mengikuti kursusnya meski biaya pendidikan tergolong tinggi untuk ukuran masa itu. Mereka belajar pengoperasian komputer, bahasa pemrograman, perangkat lunak pengolah kata, hingga analisis sistem. Di tengah pasar kerja yang mulai berubah, kursus komputer bukan lagi sekadar kegiatan tambahan. Ia dipandang sebagai investasi sosial. Ia menjadi jalan menuju pekerjaan yang lebih baik, status yang lebih tinggi, dan masa depan yang lebih modern.

Jusuf Randy memahami psikologi zaman itu. Ia tidak hanya menjual pelajaran komputer, tetapi juga menjual rasa percaya diri. LPKIA menjanjikan hubungan dengan lembaga pendidikan di Amerika Serikat, peluang kerja bagi lulusan, beasiswa, asuransi kecelakaan, bahkan hadiah komputer bagi peserta berprestasi. Janji-janji tersebut terdengar masuk akal karena teknologi memang sedang menjadi simbol kemajuan.