Membaca Demonstrasi

Dalam beberapa pekan terakhir, demonstrasi mahasiswa kembali muncul di berbagai kota. Tuntutannya beragam: dari kritik terhadap prioritas pembangunan, kebijakan ekonomi, hingga cara pemerintah berkomunikasi dengan publik. Sebagian orang menganggap aksi itu sebagai dinamika demokrasi yang lumrah. Sebagian lain melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa hampir selalu lebih layak dipahami sebagai gejala daripada penyebab.

Dalam sejarah modern Indonesia, mahasiswa berkali-kali menjadi semacam “sensor sosial”. Mereka sering kali menangkap kegelisahan publik lebih cepat dibandingkan lembaga-lembaga formal. Pada tahun 1966, gelombang demonstrasi lahir dari akumulasi krisis ekonomi, konflik politik, dan menurunnya legitimasi pemerintahan. Pada tahun 1974, Peristiwa Malari menjadi cermin keresahan terhadap ketimpangan ekonomi dan masuknya modal asing. Tahun 1978, kritik terhadap kekuasaan melahirkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) yang justru menunjukkan betapa suara mahasiswa dianggap cukup berpengaruh untuk dibatasi.

Puncaknya tentu terjadi pada Reformasi 1998. Krisis moneter memang mempercepat keruntuhan Orde Baru, tetapi yang sesungguhnya runtuh lebih dahulu adalah kepercayaan publik. Ketika mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, mereka bukan sekadar menuntut pergantian presiden. Mereka menjadi saluran bagi akumulasi keresahan masyarakat yang selama bertahun-tahun sulit menemukan ruang ekspresi.

Pola itu sesungguhnya tidak khas Indonesia. Di Prancis pada Mei 1968, demonstrasi mahasiswa bermula dari isu pendidikan, tetapi berkembang menjadi kritik terhadap tatanan sosial dan politik. Di Korea Selatan pada 1980-an, gerakan mahasiswa menjadi bagian penting dari transisi menuju demokrasi. Bahkan di Amerika Serikat, demonstrasi mahasiswa pada era Perang Vietnam ikut mengubah cara negara memandang kebijakan luar negeri dan partisipasi publik. Kesamaannya sederhana: mahasiswa hampir selalu menjadi kelompok pertama yang mengartikulasikan keresahan sebelum keresahan itu benar-benar meluas.

Republik Dua Jalur

Media sosial beberapa hari terakhir ramai memperbincangkan nama Mufli Budi Ananda yang masuk dalam jajaran Komisaris PT Krakatau Posco, sebuah perusahaan patungan (joint venture) antara BUMN PT Krakatau Steel dan POSCO dari Korea Selatan. Perbincangan itu segera bergeser dari perusahaan baja menuju hal yang lebih pribadi: latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, hingga kedekatannya dengan elite pemerintah. 

Mufli Budi Ananda dikenal sebagai orang yang selama beberapa tahun bekerja sebagai asisten pribadi selebriti Raffi Ahmad. Tugasnya antara lain mendampingi aktivitas harian, bisnis, dan berbagai agenda kerja Raffi Ahmad yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Kasus ini mungkin akan segera tenggelam, digantikan isu lain. Namun kegaduhan tersebut menyisakan satu pertanyaan yang penting: bagaimana sebenarnya seseorang mencapai posisi strategis di negeri ini?

Sejak kecil, kita diajarkan sebuah jalan yang tampak lurus. Belajar sungguh-sungguh, masuk perguruan tinggi, memperoleh gelar, bekerja keras, mengumpulkan pengalaman, lalu suatu hari dipercaya memimpin sebuah institusi. Pendidikan diposisikan sebagai tangga utama mobilitas sosial. Tetapi kehidupan sering kali memperlihatkan jalan lain.

Belajar Koperasi di Barak

Ada sebuah ironi dalam sejarah Indonesia yang jarang disadari. Setiap kali negara menghadapi persoalan sipil yang rumit, jawabannya sering kali dicari di barak. Ketika disiplin birokrasi dianggap lemah, lahirlah pelatihan bergaya militer. Ketika karakter generasi muda dipersoalkan, pendidikan semi-militer kembali ditawarkan. Kini, ketika pemerintah ingin melahirkan puluhan ribu manajer Koperasi Merah Putih, pelatihannya pun kembali berlangsung di fasilitas militer dengan instruktur dari lingkungan militer.

Pertanyaannya bukan apakah militer itu baik atau buruk. Pertanyaannya jauh lebih mendasar: mengapa negara begitu sering percaya bahwa persoalan sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer? 

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pola ini bukan sesuatu yang baru. Pada masa Orde Baru, konsep Dwifungsi ABRI menjadikan militer hadir hampir di seluruh ruang kehidupan nasional. Tentara tidak hanya menjaga pertahanan, tetapi juga menduduki jabatan birokrasi, memimpin perusahaan negara, hingga menjadi kepala daerah dan anggota parlemen. Dalam logika pembangunan saat itu, disiplin dianggap sebagai obat bagi hampir semua persoalan bangsa.

Tidak dapat dimungkiri, pendekatan tersebut melahirkan birokrasi yang relatif kompak dan stabil. Namun, sejarah juga mencatat sisi lain, di antaranya ruang kritik menyempit, kreativitas sering dikalahkan oleh kepatuhan, dan banyak keputusan lebih mengutamakan komando daripada musyawarah.

Belajar dari Serbia

Sebuah atap stasiun kereta runtuh di Novi Sad, Serbia, pada November 2024. Enam belas orang meninggal. Sekilas, peristiwa itu tampak seperti kecelakaan konstruksi yang lazim terjadi di berbagai negara. Namun sejarah sering menunjukkan bahwa sebuah bangunan yang roboh dapat menjatuhkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada beton dan baja.

Hampir dua tahun kemudian, Presiden Aleksandar Vučić mengumumkan mengundurkan diri dan membuka jalan bagi pemilu lebih awal. Yang runtuh ternyata bukan hanya atap stasiun, melainkan juga legitimasi sebuah pemerintahan yang selama lebih dari satu dekade tampak begitu kokoh.

Menariknya, perubahan itu tidak dipimpin oleh jenderal, partai oposisi, ataupun kelompok bersenjata. Penggeraknya justru mahasiswa. Di situlah Serbia menghadirkan pelajaran sejarah yang menarik. Korupsi ternyata bukan hanya persoalan hukum. Ia dapat menjadi energi politik yang menggerakkan sebuah bangsa.

Bagi masyarakat Serbia, tragedi Novi Sad hanyalah puncak gunung es. Bangunan yang baru direnovasi beberapa tahun sebelumnya ambruk karena diduga lemahnya pengawasan proyek. Dugaan suap kepada pengawas konstruksi segera berkembang menjadi kemarahan publik terhadap praktik patronase yang dianggap mengakar dalam pemerintahan.

Aib Piala Dunia

Piala Dunia 1982 di Spanyol melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai Disgrace of Gijón atau "Aib Gijón". Gijón adalah salah satu kota tempat pertandingan. Ketika Jerman Barat unggul cepat 1-0 atas Austria, kedua tim praktis berhenti menyerang. Skor itu cukup untuk meloloskan keduanya sekaligus menyingkirkan Aljazair, tim Afrika yang sebelumnya telah membuat kejutan dengan mengalahkan Jerman Barat. Penonton mencemooh, komentator televisi kehilangan kata-kata, bahkan stasiun televisi Jerman dikabarkan meminta penyiar menghentikan deskripsi pertandingan karena apa yang terjadi di lapangan terlalu memalukan untuk disebut sepak bola. Ironisnya, korban pada 1982 adalah Aljazair.

Empat puluh empat tahun kemudian, sejarah seolah berputar. Di Piala Dunia 2026, Aljazair justru berada di posisi yang menguntungkan. Laga terakhir Grup J mempertemukannya dengan Austria. Sebelum peluit pertama dibunyikan, semua orang mengetahui satu fakta sederhana, bahwa hasil imbang akan meloloskan keduanya dan sekaligus menyingkirkan Iran.

Hasil akhirnya memang imbang, 3-3. Sebuah skor yang tampaknya jauh lebih dramatis daripada pertandingan di Gijón. Ada enam gol, pergantian keunggulan, hingga dua gol pada masa tambahan waktu. Namun justru drama itulah yang memantik teori konspirasi. Di media sosial, banyak pendukung Iran merasa ada sesuatu yang janggal. Mereka mempertanyakan ritme permainan, keputusan para pemain, hingga momen-momen ketika kedua tim tampak enggan mengambil risiko.

Pelatih Austria, Ralf Rangnick, menyebut tudingan itu tidak masuk akal. Menurutnya, pertandingan yang begitu seru, terutama pada menit-menit terakhir, mustahil merupakan hasil kesepakatan. Pelatih Aljazair, Vladimir Petković, juga menegaskan bahwa skor 3-3 adalah bukti sepak bola dimainkan secara terbuka. Bisa jadi mereka benar. Hingga hari ini tidak ada bukti bahwa pertandingan tersebut diatur.

Lompatan Mao

Pada akhir 1950-an, pemimpin Tiongkok, Mao Zedong, memiliki sebuah mimpi yang terdengar mengagumkan. Ia ingin negerinya mengejar bahkan melampaui kekuatan industri negara-negara Barat hanya dalam hitungan tahun. Kemiskinan harus dienyahkan. Produksi baja harus meroket. Pertanian harus menghasilkan panen berlimpah. Tiongkok harus melompat jauh ke depan.

Program itu diberi nama Great Leap Forward atau “Lompatan Jauh ke Depan”. Namun sejarah kemudian mencatatnya bukan sebagai kisah keberhasilan pembangunan, melainkan sebagai salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang pernah disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada masa damai.

Pada tahun 1958, Mao meluncurkan proyek ambisius tersebut. Desa-desa digabung menjadi komune raksasa. Kepemilikan pribadi diperkecil. Dapur keluarga diganti dapur komunal. Para petani tidak hanya diminta menanam padi, tetapi juga memproduksi baja di tungku-tungku sederhana yang dibangun di halaman belakang.

Logikanya tampak sederhana: jika seluruh rakyat bergerak serentak, produksi akan melesat. Namun pembangunan tidak selalu tunduk pada logika politik. Alam, ilmu pengetahuan, dan kenyataan ekonomi memiliki hukumnya sendiri.

Pengkritik Dilabeli Musuh

Ada satu tanda yang hampir selalu muncul ketika sebuah kekuasaan mulai kehilangan rasa percaya diri: kritik tidak lagi dipandang sebagai masukan, melainkan ancaman. Pengkritik diberi label, motifnya dicurigai, bahkan integritasnya dipertanyakan. Yang diperdebatkan bukan lagi isi kritik, melainkan siapa yang mengucapkannya.

Gejala semacam ini belakangan terasa menguat di Indonesia. Kritik terhadap berbagai kebijakan publik, mulai dari perpajakan, distribusi LPG, hingga program Makan Bergizi Gratis, kerap dibalas dengan cap sebagai upaya menjatuhkan pemerintah, anti-Pancasila, atau bahkan makar. Padahal, dalam negara demokrasi, kritik tidak identik dengan permusuhan. Ia justru tanda bahwa masyarakat masih peduli terhadap jalannya pemerintahan.

Sejarah mengajarkan bahwa peradaban tidak pernah maju karena hanya dipenuhi pujian. Kemajuan justru lahir dari keberanian mempertanyakan sesuatu yang dianggap mapan. Filsuf Yunani, Socrates, dihukum mati karena kebiasaannya mengajukan pertanyaan yang mengusik kenyamanan penguasa Athena. Ironisnya, lebih dari dua ribu tahun kemudian, dunia justru mengenangnya sebagai bapak tradisi berpikir kritis. Kekuasaan yang menghukumnya telah lama menjadi catatan sejarah, sedangkan gagasan-gagasannya terus hidup.

Pelajaran serupa dapat ditemukan dalam sejarah Indonesia. Pada masa kolonial, tulisan-tulisan tajam para tokoh pergerakan seperti Ki Hadjar Dewantara melalui esai terkenalnya Als Ik Eens Nederlander Was membuat pemerintah Hindia Belanda murka. Alih-alih menjawab kritiknya, pemerintah memilih mengasingkan sang penulis. Namun sejarah memperlihatkan bahwa pengasingan tidak pernah berhasil membunuh gagasan. Justru dari ruang-ruang pengasingan lahir pemikiran yang kemudian menguatkan semangat kebangsaan.

Kritik Berujung Teror

Demokrasi modern lahir dari satu gagasan sederhana, bahwa penguasa boleh dikritik. Bahkan, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin penting ia diawasi. Karena itu, ketika kritik dibalas dengan teror, yang terancam bukan hanya individu yang menjadi korban, melainkan fondasi demokrasi itu sendiri.

Belakangan ini, Indonesia menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan. Sejumlah tokoh publik, akademisi, dan influencer yang dikenal kritis mengalami intimidasi dalam berbagai bentuk. Ada yang menerima paket berisi bangkai hewan, ada yang rumahnya diteror, ada pula yang menjadi sasaran ancaman fisik. Bentuknya mungkin tampak sederhana dan bahkan terkesan kuno. Namun, pesan yang dibawanya sangat modern: berhentilah berbicara jika tidak ingin mendapat masalah.

Fenomena ini menarik karena terjadi di era digital. Kritik kini dapat viral hanya lewat sebuah video, podcast, atau unggahan media sosial. Namun, ketika kritik digital sulit dibendung, sebagian pihak justru menggunakan metode yang sangat analog: mendatangi rumah, mengirim ancaman, atau menciptakan rasa takut di dunia nyata. Kritik viral dibalas dengan teror manual.

Jika ditarik ke belakang, pola seperti ini bukan hal baru dalam sejarah. Pada masa kolonial Hindia Belanda, kritik terhadap pemerintah sering dibungkam melalui pembuangan dan pengasingan. Tokoh-tokoh seperti Ernest Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo pernah merasakan bagaimana kekuasaan berusaha meredam kritik bukan dengan adu argumen, melainkan dengan represi.