Twibbon dan Gratifikasi

Pagi ini, sebagai aparatur sipil negara, saya menerima disposisi surat dari pimpinan. Isinya sederhana. Seluruh pegawai diminta memasang Twibbon Pengendalian Gratifikasi di media sosial instansi maupun akun pribadi. Ada batas waktu publikasi, format pernyataan dukungan, serta kewajiban mengirim tangkapan layar sebagai bukti pelaksanaan.

Secara administratif, ini bukan perkara sulit. Memasang twibbon hanya memerlukan beberapa menit. Memilih foto, memasang bingkai, lalu membagikannya melalui Instagram, WhatsApp, atau media sosial lain. Instruksi tersebut juga patut dipahami sebagai upaya membangun kesadaran bersama. Pengendalian gratifikasi tidak semestinya hanya menjadi urusan KPK atau inspektorat. Ia perlu hadir dalam keseharian birokrasi. Di meja pelayanan, ruang rapat, proses pengadaan, perizinan, hingga perjumpaan informal antara aparatur dan pihak yang berkepentingan.

Namun, twibbon tentu bukan tujuan akhir. Ia baru tanda visual di layar. Ujian sesungguhnya muncul ketika seorang pejabat atau pegawai menerima gratifikasi, yang bisa saja disampaikan dengan cara halus. Pada titik itulah pengendalian gratifikasi berpindah dari slogan menjadi pilihan pribadi.

Kita sering membayangkan rasuah sebagai peristiwa besar. Uang dalam jumlah fantastis, proyek bernilai miliaran rupiah, atau operasi tangkap tangan yang ramai diberitakan. Padahal, penyimpangan dalam jabatan sering berawal dari sesuatu yang tampak kecil dan biasa. Sebuah hadiah, fasilitas, atau perhatian yang mula-mula dianggap sekadar bentuk penghormatan. Lama-kelamaan, pemberian itu dapat menciptakan rasa sungkan, kedekatan yang berlebihan, bahkan harapan akan perlakuan khusus.

Juri

Ada banyak film pengadilan yang membuat penonton sibuk menebak siapa pelaku sebenarnya. Namun Juror #2 karya Clint Eastwood menawarkan kegelisahan yang berbeda. Film ini tidak bertanya siapa yang bersalah. Pertanyaan yang diajukannya jauh lebih mengganggu: apa yang akan kita lakukan jika kebenaran justru mengancam hidup kita sendiri?

Pertanyaan itu terasa sederhana ketika dibaca di atas kertas. Namun, dalam kehidupan nyata, jawabannya sering kali jauh lebih rumit.

Tokoh utama film ini adalah Justin Kemp, seorang pria biasa yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Ia dipilih menjadi anggota juri dalam sebuah kasus pembunuhan. Persidangan berjalan sebagaimana mestinya sampai muncul sebuah kesadaran yang mengubah segalanya. Justin mulai menduga bahwa terdakwa yang sedang diadili kemungkinan bukan pelaku sebenarnya. Lebih buruk lagi, ia menyadari bahwa dirinya sendiri mungkin memiliki keterkaitan dengan kematian korban.

Sejak saat itu, film bergerak dari ruang sidang menuju ruang batin manusia. Justin menghadapi dilema yang hampir mustahil. Jika ia diam, seorang yang mungkin tidak bersalah dapat dipenjara. Jika ia mengungkap kebenaran, keluarga yang sedang dibangunnya bisa hancur. Tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Tidak ada jalan keluar yang bersih.

Sarajevo Safari

Saya pertama kali mengenal dunia gladiator bukan dari buku sejarah, melainkan dari film Gladiator yang dirilis pada tahun 2000. Ada satu adegan yang terus melekat dalam ingatan. Di tengah arena Koloseum yang dipenuhi puluhan ribu penonton, darah mengucur dari tubuh para petarung yang saling membunuh demi hiburan. Semakin brutal pertarungan berlangsung, semakin riuh pula sorak-sorai penonton.

Ketika film berakhir, saya menganggap semua itu sebagai kisah masa lalu. Sebuah gambaran tentang dunia kuno yang jauh berbeda dari peradaban modern. Sulit membayangkan manusia masa kini masih menikmati penderitaan sesamanya sebagai tontonan.

Namun bertahun-tahun kemudian, saya menemukan sebuah kisah yang membuat keyakinan itu goyah. Kisah itu bernama Sarajevo Safari.

Cerita tersebut muncul dari salah satu episode paling kelam dalam sejarah Eropa setelah Perang Dunia II, yakni pengepungan Sarajevo selama Perang Bosnia pada tahun 1992–1996. Selama hampir empat tahun, ibu kota Bosnia-Herzegovina itu terkepung oleh pasukan Serbia Bosnia yang menguasai perbukitan di sekeliling kota. Dari posisi yang lebih tinggi, mereka dapat mengawasi jalan-jalan, bangunan, pasar, sekolah, hingga kawasan permukiman warga.

Peluit Versus Paspor

Omar Abdulkadir Artan mungkin tidak pernah menyangka bahwa rintangan terbesar dalam kariernya bukanlah tekanan puluhan ribu penonton di stadion atau keputusan kontroversial di lapangan. Rintangan itu justru datang dari meja pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Miami, Amerika Serikat.

Setelah menjalani pemeriksaan selama sebelas jam, wasit terbaik Afrika 2025 asal Somalia itu ditolak masuk ke Amerika Serikat. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri mimpinya untuk menjadi orang Somalia pertama yang bertugas sebagai wasit di Piala Dunia FIFA 2026.

Di atas kertas, kisah ini tampak seperti perkara administratif biasa. Otoritas perbatasan Amerika Serikat berhak menentukan siapa yang boleh memasuki wilayahnya. FIFA sendiri mengakui tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi keputusan imigrasi negara tuan rumah. Dari sudut hukum, semuanya tampak berjalan sesuai prosedur.

Namun, di balik prosedur itu tersimpan sebuah ironi yang lebih besar. Artan bukan sekadar wasit. Ia adalah simbol harapan bagi Somalia. Lahir di Mogadishu pada tahun 1992, Artan tumbuh di tengah salah satu periode paling sulit dalam sejarah negaranya. 

Harga Sebuah Kehormatan

Pada pagi 9 Desember 2025 itu, seorang suami mencium kening istrinya sebelum berangkat dari rumah. Ia sudah menyiapkan pakaian yang akan dibawanya ke penjara. Ia sudah menduga apa yang akan terjadi. Namun seperti kebanyakan orang yang berada di ambang musibah, ia tetap menjalani pagi itu seperti hari-hari biasa.

Anaknya berangkat sekolah. Mertuanya yang lumpuh akibat stroke dirawat seperti biasa. Istrinya berangkat mengajar. Lalu beberapa jam kemudian ia mengenakan rompi tahanan.

Kisah itu ditulis oleh salah seorang pimpinan BAZNAS Enrekang yang ditahan dalam perkara dugaan korupsi dana zakat. Beberapa bulan setelah penahanan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar justru memvonis bebas seluruh terdakwa. Hakim menyatakan unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti.

Di sinilah kisah tersebut berhenti menjadi sekadar cerita pribadi. Ia berubah menjadi pertanyaan publik. Bagaimana jika seseorang kehilangan kebebasannya sebelum kesalahannya benar-benar terbukti?

Disabilitas

Tidak sulit menemukan orang yang tertawa ketika melihat seseorang menirukan cara berjalan, berbicara, atau bergerak layaknya penyandang disabilitas. Di media sosial, adegan semacam itu bahkan sering diperlakukan sebagai hiburan. Semakin banyak yang tertawa, semakin tinggi angka penayangan. Semakin viral, semakin dianggap berhasil.

Namun, di balik tawa itu tersimpan pertanyaan yang jauh lebih penting: mengapa masih ada orang yang menganggap disabilitas sebagai sesuatu yang lucu?

Pertanyaan tersebut kembali mengemuka setelah publik mengecam seorang kreator konten yang menjadikan gerak tubuh penyandang disabilitas sebagai bahan candaan. Banyak orang menganggap peristiwa itu sekadar kesalahan individu. Padahal, jika dicermati lebih dalam, kasus tersebut sesungguhnya merupakan gejala dari persoalan kebudayaan yang lebih besar, yaitu masih kuatnya ableisme dalam kehidupan sosial kita.

Ableisme adalah cara pandang yang menempatkan kemampuan fisik dan mental tertentu sebagai standar manusia “normal”. Mereka yang berada di luar standar itu kemudian dianggap kurang sempurna, berbeda, atau bahkan lebih rendah. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai individu yang utuh, melainkan sebagai objek belas kasihan, objek kekaguman yang berlebihan, atau bahkan objek lelucon.

Surat Cinta Cak Nun

Ada satu pertanyaan sederhana yang diam-diam mengganggu setelah membaca Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki karya Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun. Mengapa dalam hampir setiap pidato, program pembangunan, ceramah agama, bahkan diskusi intelektual, rakyat selalu ditempatkan sebagai pihak yang kurang?

Kurang sejahtera sehingga harus diberdayakan. Kurang pintar sehingga harus dicerdaskan. Kurang saleh sehingga harus dibimbing. Kurang berdaya sehingga harus diselamatkan.

Melalui kumpulan esai ini, Cak Nun mengajak pembaca membalik cara pandang tersebut. Ia mempertanyakan asumsi yang selama ini dianggap wajar dalam kehidupan berbangsa. Benarkah rakyat selalu objek yang harus ditolong? Ataukah justru rakyat adalah pihak yang selama ini menopang kehidupan bangsa ketika para elite gagal menjalankan tugasnya? Pertanyaan itulah yang menjadi ruh buku ini.

Sebagai budayawan sekaligus pekerja sosial yang puluhan tahun berkeliling Nusantara, Cak Nun menulis bukan dari ruang seminar atau kantor pemerintahan. Ia menulis dari pengalaman berjumpa dengan petani, buruh, santri, pelacur, preman, pekerja migran, mahasiswa, hingga kelompok-kelompok yang sering berada di pinggiran perhatian negara. Karena itu, tulisan-tulisannya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Narasi yang Saling Berhadapan

Belakangan saya sering merasa bahwa perdebatan publik di Indonesia semakin ramai, tetapi tidak selalu semakin terang. Informasi berlimpah, pendapat berseliweran, dan media sosial bekerja tanpa jeda. Namun di tengah keramaian itu, justru muncul pertanyaan yang tidak sederhana: siapa yang dipercaya?

Pertanyaan ini terasa relevan ketika membaca dua artikel di Kompas. Ariel Heryanto lewat tulisan Pesta Babi dan Zainal Arifin Mochtar melalui Populisme dan Negara yang Butuh Musuh sama-sama berbicara tentang relasi antara kekuasaan, narasi, dan respons publik. Keduanya berangkat dari isu berbeda, tetapi bertemu pada satu simpul: ketika ruang dialog terganggu, yang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah film atau perdebatan politik, melainkan kepercayaan publik itu sendiri.

Ariel Heryanto, Profesor Emeritus dari Universitas Monash Australia ini membahas popularitas film dokumenter Pesta Babi. Menurutnya, daya tarik film itu tidak semata terletak pada tema sensitif yang diangkat, melainkan pada kombinasi kualitas film, tradisi nonton bareng, dan respons represif terhadap sebagian pemutarannya. Yang terakhir itu yang paling menarik sekaligus paling ironis. Sejarah memang sering menunjukkan paradoks semacam itu, bahwa sesuatu yang dibatasi justru memperoleh perhatian lebih besar.

Fenomena ini sebenarnya tidak baru. Dalam banyak konteks sejarah, pembatasan informasi atau ekspresi justru memantik rasa ingin tahu publik. Ariel mengingatkan pada berbagai pengalaman sejarah, mulai dari kolonialisme Belanda hingga Timor Timur, yang menunjukkan bahwa kontrol terhadap informasi sering melahirkan narasi tandingan.