Peradilan Etika

Dalam novel To Kill a Mockingbird karya Harper Lee, Atticus Finch berkata bahwa hati nurani adalah satu-satunya hal yang tidak tunduk pada suara mayoritas. Kalimat itu terasa relevan ketika masyarakat berkali-kali menyaksikan perkara hukum yang secara prosedural dinyatakan selesai, tetapi meninggalkan rasa ganjil di ruang publik. Secara hukum mungkin tidak bersalah, tetapi secara etika masyarakat tetap merasa ada yang keliru.

Di Indonesia, perasaan semacam itu semakin sering muncul. Publik melihat pejabat memamerkan kemewahan, aparat penegak hukum bergaul terlalu akrab dengan pihak yang sedang berperkara, atau pengambil kebijakan mengambil keputusan yang menguntungkan kerabatnya. Banyak tindakan tersebut sulit dijerat pidana karena tidak memenuhi unsur delik. Namun, tindakan itu tetap melukai rasa keadilan.

Di sinilah muncul gagasan mengenai peradilan etika, yakni lembaga yang tidak sekadar bertanya, “Apakah ini melanggar hukum?”, tetapi juga, “Apakah ini pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik?”

Sesungguhnya, gagasan ini bukan sesuatu yang benar-benar baru. Sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum negara modern mengenal pengadilan konstitusi atau pengadilan tindak pidana korupsi, masyarakat telah menyadari bahwa hukum tanpa etika mudah kehilangan legitimasi.

Detektif Fiksi

Siapa detektif paling terkenal di dunia? Banyak orang akan spontan menjawab Sherlock Holmes, Hercule Poirot, atau Miss Marple. Sebagian generasi yang lebih muda mungkin menyebut Conan Edogawa dalam Detective Conan atau L dalam Death Note. Namun, jika pertanyaannya diubah menjadi, “Siapa detektif paling terkenal dari Indonesia?”, jawabannya sering kali terhenti. Kalaupun ada yang teringat, mungkin muncul nama S. Mara Gd. 

Fenomena ini menarik. Indonesia memiliki tradisi sastra yang panjang, tetapi tokoh detektif ikonik justru sangat sedikit. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa cerita detektif bukanlah genre asing di negeri ini. Bahkan, ia termasuk salah satu jenis bacaan modern paling awal yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.

Jejaknya dapat ditelusuri sejak akhir abad ke-19. Ketika penerjemah seperti Adolf Friedrich von de Wall menerjemahkan Robinson Crusoe, disusul Lie Kim Hok yang memperkenalkan The Count of Monte Cristo, pembaca Hindia Belanda mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh petualang dan pemecah misteri. Tidak lama kemudian, Sherlock Holmes karya Arthur Conan Doyle hadir melalui berbagai terjemahan dan cerita bersambung di surat kabar Melayu-Tionghoa. Bacaan semacam ini segera digemari masyarakat perkotaan yang sedang menikmati lahirnya budaya cetak.

Menariknya, sastra detektif di Indonesia tidak berhenti sebagai hasil terjemahan. Penulis lokal segera mencoba menciptakan tokoh mereka sendiri.

Budaya Literasi

Ketika berbicara tentang budaya membaca, pembahasan kita sering berhenti pada satu pertanyaan sederhana, mengapa masyarakat Indonesia kurang gemar membaca? Jawaban yang muncul pun nyaris seragam. Karena jumlah buku kurang, harga buku mahal, atau kualitas bacaan belum memadai. Semua itu memang benar. Namun, seperti diingatkan oleh Ariel Heryanto, persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar buku. Yang perlu dibangun bukan hanya buku, melainkan seluruh ekosistem intelektual yang menghidupinya.

Sebuah buku besar tidak lahir dari kerja seorang penulis semata. Di belakang sebuah karya yang mengubah dunia, ada editor yang mengasah kalimat, penerbit yang berani mengambil risiko, desainer yang membuatnya menarik, penerjemah yang memperluas jangkauan pembaca, pustakawan yang merawatnya, toko buku yang mempertemukannya dengan pembaca, hingga pengulas yang menghidupkan kembali gagasan-gagasan di dalamnya. Buku sesungguhnya adalah hasil kerja kolektif sebuah peradaban.

Lihatlah bagaimana Das Kapital karya Karl Marx, The Origin of Species karya Charles Darwin, atau tetralogi Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer terus dibaca lintas generasi. Yang membuat karya-karya itu bertahan bukan semata kualitas penulisnya, tetapi juga keberadaan jaringan intelektual yang terus mendiskusikan, menerjemahkan, mengkritik, dan memperkenalkannya kepada generasi baru.

Di Indonesia, kita sering mengukur kemajuan literasi dari jumlah buku yang diterbitkan setiap tahun. Padahal, buku hanyalah salah satu mata rantai. Sebuah buku yang hebat tidak akan berarti jika tidak ada pembaca yang kritis. Sebaliknya, pembaca yang haus pengetahuan juga akan kesulitan berkembang apabila tidak tersedia ruang diskusi, perpustakaan yang hidup, toko buku yang nyaman, media yang mengulas buku secara bermutu, dan komunitas yang menjadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup. Inilah yang dimaksud Ariel Heryanto sebagai ekosistem intelektual.

Meninggalkan Buku

Ada ungkapan lama yang berbunyi, verba volant, scripta manent—kata-kata yang diucapkan akan berlalu, tetapi tulisan akan tetap tinggal. Sejarah peradaban manusia berkali-kali membuktikan kebenaran pepatah itu. Bangunan dapat runtuh, kerajaan dapat lenyap, perusahaan dapat bangkrut, tetapi buku sering kali hidup jauh melampaui penciptanya. Kisah G. Kolff & Co. adalah salah satu buktinya.

Hari ini, jika berjalan di kawasan Kota Tua Jakarta, hampir tak ada jejak yang menunjukkan bahwa di sana pernah berdiri penerbit dan toko buku terbesar di Hindia Belanda. Orang-orang mungkin melewatinya tanpa pernah tahu bahwa dari tempat itulah ribuan buku pernah menyebarkan ilmu pengetahuan ke berbagai penjuru Nusantara.

Namun, perusahaan itu belum benar-benar hilang. Ia masih hidup di halaman-halaman buku yang tersimpan di perpustakaan, arsip, dan koleksi para peneliti.

Didirikan dari sebuah toko buku kecil pada tahun 1848 oleh Willem van Haren Noman, perusahaan ini berkembang pesat setelah dikelola Gualtherus Johannes Cornelis Kolff. Dalam beberapa dekade, G. Kolff & Co. menjelma menjadi jaringan penerbitan, percetakan, dan toko buku terbesar di Hindia Belanda dengan cabang di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, Malang, hingga Jember.

Membaca dalam Diam

Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang nyaris tak pernah tidur, ada pemandangan yang terasa ganjil sekaligus menenteramkan. Puluhan anak muda duduk berserakan di sebuah taman kota. Tidak ada teriakan, tidak ada permainan, bahkan hampir tidak ada percakapan. Kepala mereka tertunduk, tangan memegang buku, dan mata menatap halaman demi halaman. Mereka berkumpul, tetapi tidak saling berbicara. Mereka datang bersama untuk menikmati kesunyian. Barangkali, inilah bentuk baru perlawanan terhadap zaman.

Di era ketika perhatian manusia diperebutkan oleh notifikasi, video berdurasi belasan detik, dan linimasa yang tak pernah habis digulir, memilih duduk selama satu jam hanya untuk membaca merupakan tindakan yang nyaris radikal. Bukan karena membaca itu sulit, melainkan karena dunia kini membuat kita semakin sulit berkonsentrasi.

Filsuf Jerman, Hannah Arendt, pernah menulis bahwa kemampuan berpikir membutuhkan jeda dari kebisingan. Membaca adalah salah satu cara menciptakan jeda itu. Saat seseorang membuka buku, ia sedang memutus sejenak hubungan dengan dunia yang riuh untuk memasuki percakapan yang lebih sunyi bersama penulisnya.

Yang menarik, gerakan Baca Bareng justru membuktikan bahwa kesunyian tidak harus dijalani sendirian. Sekelompok orang dapat berkumpul tanpa saling mengganggu. Mereka berbagi ruang, bukan percakapan; berbagi waktu, bukan perhatian. Keheningan menjadi bahasa yang dipahami bersama.

Mencari Dalang

Sebelum peristiwa 30 September 1965 menjadi salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, dunia telah berkali-kali menyaksikan bagaimana sebuah peristiwa besar melahirkan pertanyaan yang tak kunjung selesai, yakni siapa sebenarnya dalangnya? Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada tahun 1914, misalnya, dilakukan oleh Gavrilo Princip. Namun lebih dari seabad kemudian, sejarawan sepakat bahwa dua peluru Princip bukanlah penyebab tunggal Perang Dunia I. Ia hanyalah pemantik dari persaingan panjang antarkekuatan Eropa yang telah menumpuk bertahun-tahun.

Pelajaran serupa tampaknya berlaku untuk Gerakan 30 September 1965. Semakin banyak arsip dibuka, semakin banyak pula teori bermunculan. Bukannya menghasilkan kesimpulan tunggal, penelitian justru memperlihatkan bahwa tragedi itu merupakan simpul dari berbagai kepentingan politik, militer, dan internasional yang saling bertemu di tengah memanasnya Perang Dingin.

Selama lebih dari tiga dekade Orde Baru, masyarakat Indonesia mengenal satu narasi resmi: PKI adalah dalang tunggal Gerakan 30 September. Narasi tersebut didukung buku pelajaran, film wajib tonton, dan berbagai publikasi pemerintah. Namun setelah Reformasi, ketika ruang akademik menjadi lebih terbuka dan sejumlah arsip asing mulai dideklasifikasi, muncul beragam penelitian yang menawarkan sudut pandang berbeda. Ada yang menekankan konflik internal Angkatan Darat, ada yang melihat peran Presiden Soekarno, ada pula yang menyoroti kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat, Inggris, bahkan Republik Rakyat Cina.

Perbedaan tafsir itu sebenarnya tidak mengherankan. Indonesia pada pertengahan 1960-an bukanlah negara pinggiran. Dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia, posisi strategis di Asia Tenggara, dan keberadaan Partai Komunis Indonesia sebagai salah satu partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Cina, Indonesia menjadi medan penting dalam persaingan ideologi global. Di satu sisi, Amerika Serikat khawatir efek domino komunisme akan meluas ke Asia Tenggara. Di sisi lain, Inggris tengah berkonfrontasi dengan Indonesia akibat pembentukan Federasi Malaysia. Sementara Beijing melihat Jakarta sebagai mitra penting dalam membangun poros negara-negara revolusioner Asia-Afrika.

Secangkir Kopi Setelah Bersilat Lidah

Pemandangan yang paling sering tersisa setelah sebuah debat politik hari ini bukanlah argumen yang mencerahkan, melainkan wajah-wajah yang masih menyimpan amarah. Seusai debat calon presiden pada awal 2024, publik sempat menyoroti momen ketika Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak langsung berjabat tangan. Media sosial pun dipenuhi perdebatan tentang siapa yang paling emosional dan siapa yang paling pantas disalahkan. Peristiwa itu menunjukkan satu hal, bahwa politik modern semakin sulit memisahkan perbedaan pendapat dari hubungan pribadi.

Padahal, sejarah Indonesia pernah memperlihatkan wajah yang berbeda. Perdebatan ideologi berlangsung jauh lebih tajam daripada sekarang, tetapi para pelakunya masih mampu menjaga persahabatan setelah sidang usai.

Kisah itu terjadi di Konstituante, lembaga yang dibentuk setelah Pemilu tahun 1955 untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru. Di ruang sidang itulah berbagai arus besar pemikiran bertemu: nasionalisme, Islam, sosialisme, dan komunisme. Perdebatan bukan sekadar soal pasal demi pasal, melainkan tentang arah masa depan Republik Indonesia.

Dua tokoh yang paling sering berhadap-hadapan adalah Mohammad Natsir dari Partai Masyumi dan Dipa Nusantara Aidit dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Secara ideologis, keduanya berada di kutub yang hampir mustahil dipertemukan. Natsir memperjuangkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi kehidupan bernegara, sementara Aidit membawa gagasan komunisme yang menolak agama sebagai dasar politik. Benturan itu begitu keras sehingga sidang-sidang Konstituante kerap berlangsung panas.

Keberanian Hoegeng

Suatu hari pada awal 1960-an, Teuku Markam datang ke kantor Jawatan Imigrasi untuk mengurus paspor. Paspor diplomatik tepatnya, meskipun ia bukan diplomat. Ia pengusaha kaya asal Aceh, dekat dengan Presiden Sukarno, bergaul dengan para menteri, penyumbang dana negara, dan disebut-sebut ikut menyumbang emas untuk Monumen Nasional. Dalam ukuran politik zaman itu, Markam bukan sekadar saudagar. Ia semacam VIP nasional sebelum istilah VIP menjadi alasan untuk memotong antrean di bandara. Maka ia meminta paspor diplomatik.

Bagi warga biasa, paspor adalah dokumen perjalanan. Bagi diplomat, paspor diplomatik adalah dokumen negara. Bagi orang yang merasa punya hubungan baik dengan penguasa, mungkin paspor diplomatik tampak seperti kartu anggota. Cukup tunjukkan kedekatan, lalu negara mengurus sisanya.

Masalahnya, yang sedang menjabat Kepala Jawatan Imigrasi saat itu adalah Hoegeng Iman Santoso. Ini jelas kesialan kecil bagi siapa pun yang percaya bahwa semua pejabat punya harga, tinggal menunggu penawaran yang tepat. Hoegeng menjelaskan bahwa paspor diplomatik bukan hadiah ulang tahun bagi pengusaha kaya. Ada prosedur, ada rekomendasi Departemen Luar Negeri, dan ada syarat bahwa pemegangnya memang menjalankan tugas diplomatik. Markam tidak memenuhi syarat itu. Selesai.

Tetapi dalam sejarah birokrasi Indonesia, kata “selesai” sering baru berarti “berapa biayanya?” Markam lalu menawarkan uang bulanan untuk kebutuhan rumah tangga Hoegeng. Kalimatnya mungkin tidak berbunyi “ini suap”, sebab suap di Indonesia hampir tidak pernah memperkenalkan diri dengan nama aslinya. Ia lebih suka menyamar sebagai uang rokok, uang terima kasih, uang koordinasi, uang bensin, uang makan, atau dana silaturahmi.