Dilema Infrastruktur Publik

Istilah “APBN” mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah pemerintah memastikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) akan dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan menanggung kewajiban sekitar Rp1,2 triliun per tahun untuk pelunasan utang proyek tersebut.

 

Kebijakan itu menimbulkan perdebatan, terlebih sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN dan menyatakan pembiayaan seharusnya ditangani oleh Danantara sebagai superholding BUMN.

 

Perbedaan pandangan tersebut membuka kembali diskusi lama tentang batas antara keuangan negara dan proyek infrastruktur besar yang melibatkan BUMN. Di satu sisi, pemerintah kerap menegaskan bahwa proyek strategis nasional tidak selalu membebani APBN. Namun dalam praktiknya, ketika proyek menghadapi tekanan keuangan, negara sering kali menjadi penjamin terakhir.

 

Secara historis, pola semacam ini bukan hal baru. Pada masa Orde Baru, banyak proyek infrastruktur dan industri besar didukung oleh jaminan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Krisis ekonomi 1997–1998 menjadi contoh paling jelas ketika pemerintah harus menanggung utang sektor perbankan dan korporasi melalui program rekapitalisasi. Negara akhirnya menjadi “penanggung risiko terakhir” dari keputusan ekonomi yang sebelumnya dilakukan oleh entitas bisnis.

Para Konglomerat

Dalam dua hari berturut-turut, Presiden Prabowo Subianto bertemu para pengusaha besar nasional. Pertemuan itu disebut membahas sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, mulai dari investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga program prioritas nasional. Dalam keterangan resmi, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan peran pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan ekonomi global serta mendorong pembangunan nasional.

 

Bagi banyak pengamat, pola ini bukan hal baru. Sejarah ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa hubungan erat antara negara dan pengusaha besar sudah berlangsung sejak lama. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto membangun jaringan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan sebagai motor pembangunan. Para konglomerat yang menikmati kemudahan akses kebijakan dan perizinan kemudian dikenal sebagai taipan Orde Baru. Pada masa itu pula muncul inisiatif seperti Yayasan Prasetya Mulya, yang dibentuk oleh kelompok pengusaha untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan nasional.

 

Pola hubungan negara dan konglomerat tidak berhenti setelah reformasi. Pada era Presiden Joko Widodo, pemerintah juga aktif mengajak kelompok usaha besar untuk mendukung proyek infrastruktur, hilirisasi industri, dan investasi. Bahkan, di masa awal pemerintahan Prabowo, pertemuan dengan para taipan juga telah dilakukan untuk membahas industrialisasi, investasi, hingga program makan bergizi gratis.

 

Fenomena ini sebenarnya bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari perspektif ekonomi pembangunan, kerja sama antara negara dan sektor swasta besar dianggap penting untuk mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Banyak negara Asia Timur, seperti Korea Selatan dan Jepang, juga menggunakan model kolaborasi erat antara negara dan konglomerat untuk mendorong industrialisasi. Dalam konteks ini, pengusaha besar dipandang sebagai lokomotif ekonomi yang mampu menarik rantai pasok, teknologi, dan pasar.

 

Namun, perspektif kedua mengingatkan tentang risiko konsentrasi ekonomi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh kelompok usaha besar dengan jaringan yang saling terkait. Dalam beberapa sektor, pangsa pasar dikuasai oleh sedikit perusahaan besar. Penelitian tentang superstar firms di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan raksasa memang bisa menciptakan efek limpahan produktivitas, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan dan misalokasi sumber daya di dalam industri.

Beban yang Tak Terencana

Pemberitaan media massa tentang keluhan sejumlah kepala desa di Ngawi terkait biaya urukan tanah untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) membuka satu persoalan klasik dalam kebijakan pembangunan. Sebuah program nasional yang ambisius berhadapan dengan realitas fiskal dan administrasi desa yang terbatas. Dalam berita disebutkan bahwa biaya urukan bisa mencapai ratusan juta rupiah, sementara dasar hukumnya dinilai belum jelas oleh sebagian kepala desa.

 

Secara konseptual, program KDMP memang dirancang sebagai motor ekonomi desa. Pemerintah menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi desa sebagai tulang punggung distribusi pangan, pupuk, hingga pembiayaan usaha rakyat. Gagasan ini memiliki akar historis yang panjang. Sejak masa awal kemerdekaan, koperasi dianggap sebagai soko guru perekonomian, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Tokoh seperti Mohammad Hatta menempatkan koperasi sebagai bentuk ekonomi kolektif yang sesuai dengan struktur sosial Indonesia.

 

Namun, sejarah koperasi di Indonesia juga menunjukkan bahwa keberhasilan tidak semata ditentukan oleh jumlah lembaga yang dibentuk, melainkan oleh kualitas tata kelola dan dukungan ekosistemnya. Banyak koperasi pada masa Orde Baru dibentuk secara top-down, tanpa kesiapan manajemen dan partisipasi anggota. Hasilnya, tidak sedikit yang mati suri setelah proyek selesai.

 

Persoalan yang muncul di Ngawi tampaknya berakar pada persoalan yang serupa, yakni ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan kapasitas desa. Secara hukum, desa memiliki kewenangan mengelola keuangan melalui APBDes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, penggunaan dana desa harus mengikuti prinsip perencanaan partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Artinya, setiap pengeluaran semestinya direncanakan dalam musyawarah desa dan memiliki dasar regulasi yang jelas.

Antara Barak dan Birokrasi

Rencana pemerintah melatih 4.000 aparatur sipil negara (ASN) sebagai komponen cadangan (komcad) membuka ruang diskusi tentang arah kebijakan pertahanan dan prioritas pembangunan birokrasi. Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB menegaskan bahwa pelatihan tersebut bukan bentuk militerisasi sipil, melainkan bagian dari sistem pertahanan negara yang bersifat cadangan dan hanya dimobilisasi dalam situasi darurat sesuai ketentuan undang-undang. Di sisi lain, TNI Angkatan Darat menargetkan pembentukan hingga 750 batalyon infanteri teritorial pembangunan sampai tahun 2029, yang berarti penambahan ratusan ribu personel militer dalam beberapa tahun ke depan. Dalam konteks dua kebijakan ini, muncul pertanyaan: bagaimana menempatkan pelatihan militer bagi ASN dalam kerangka kebutuhan nasional yang lebih luas?

 

Secara historis, konsep komponen cadangan memiliki akar panjang dalam sistem pertahanan Indonesia. Sejak masa revolusi kemerdekaan, kekuatan pertahanan negara dibangun dari kombinasi tentara reguler dan unsur rakyat. Doktrin pertahanan rakyat semesta menempatkan warga sipil sebagai bagian dari sumber daya pertahanan yang dapat dilibatkan dalam kondisi darurat. Konsep ini kemudian memperoleh dasar hukum yang lebih jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang mengatur pembentukan komponen cadangan dari unsur warga negara, sumber daya alam, dan sarana prasarana nasional.

 

Dalam kerangka tersebut, pelatihan komcad bagi ASN sebenarnya bukan kebijakan yang sepenuhnya baru. Negara-negara lain juga memiliki sistem cadangan yang melibatkan warga sipil. Amerika Serikat memiliki ratusan ribu personel National Guard dan Reserve, Korea Selatan memiliki sistem wajib militer yang dilanjutkan dengan status cadangan selama bertahun-tahun, sementara Singapura menerapkan sistem reservis yang terintegrasi dengan kehidupan sipil. Indonesia sendiri sejak 2021 mulai membentuk komcad secara bertahap, dengan jumlah personel yang masih relatif kecil dibanding negara-negara tersebut.

 

Namun, konteks kebijakan pertahanan tidak berdiri sendiri. Rencana pembentukan ratusan batalyon baru oleh TNI AD menunjukkan adanya upaya peningkatan kekuatan militer reguler dalam skala besar. Batalyon teritorial pembangunan dirancang tidak hanya sebagai satuan tempur, tetapi juga memiliki fungsi pendukung pembangunan, seperti ketahanan pangan dan pengembangan wilayah. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pertahanan yang berupaya mengintegrasikan aspek keamanan dengan pembangunan nasional.

Kebijakan Koperasi Desa

Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) muncul sebagai salah satu inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa. Gagasan ini berangkat dari keyakinan bahwa koperasi dapat menjadi sarana distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Dalam sejarah pembangunan Indonesia, koperasi memang memiliki tempat penting, terutama sejak masa awal kemerdekaan ketika konsep ekonomi kerakyatan diperkenalkan sebagai alternatif dari model ekonomi yang terlalu terpusat pada modal besar.

 

Namun, setiap kebijakan besar selalu menghadapi ujian yang sama, yakni kesiapan perencanaan dan kemampuan implementasi. Program Kopdes MP menjadi contoh menarik untuk melihat bagaimana kebijakan yang ambisius diuji oleh realitas lapangan yang beragam.

 

Pada tahap awal, konsep Kopdes MP dirancang dengan pendekatan partisipatif. Desa diminta membentuk koperasi melalui musyawarah, lalu menyusun proposal untuk memperoleh pinjaman dari bank-bank milik negara. Skema ini secara teoritis memberikan ruang bagi desa untuk menyesuaikan rencana usaha dengan potensi lokal. Bank juga memiliki peran penting dalam menilai kelayakan usaha, sehingga pembiayaan dapat disesuaikan dengan kemampuan koperasi.

 

Namun, pelaksanaan skema tersebut tidak berjalan mulus. Perbedaan kapasitas antar desa menjadi kendala utama. Tidak semua desa memiliki sumber daya manusia yang mampu menyusun proposal bisnis, apalagi mengelola usaha koperasi dalam skala miliaran rupiah. Di sisi lain, target program yang mencakup puluhan ribu desa menuntut percepatan pelaksanaan.

Anggaran MBG dan Realitasnya

Klaim Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa Rp32,1 triliun anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dicairkan hanya dalam 1,5 bulan memang terdengar impresif. Bahkan, ia menyebut belum pernah ada kementerian atau lembaga yang mencapai angka serupa dalam waktu secepat itu. Namun, dalam kebijakan publik, kecepatan belanja bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Justru, semakin besar dan cepat anggaran digelontorkan, semakin penting pula memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan dampak jangka panjangnya.

 

Program MBG sendiri memiliki skala yang luar biasa. Pada tahun 2026, total anggarannya mencapai sekitar Rp335 triliun, dengan 93 persen dana disalurkan langsung ke daerah melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan target puluhan juta penerima manfaat, program ini memang dirancang sebagai intervensi besar untuk mengatasi persoalan gizi, termasuk stunting yang masih berada di kisaran 20 persen lebih.

 

Dari perspektif ekonomi makro, klaim bahwa setiap 1 rupiah belanja MBG dapat menciptakan efek ekonomi hingga tujuh kali lipat terdengar optimistis. Teori multiplier effect memang mengakui bahwa belanja publik di sektor konsumsi dasar seperti pangan bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Permintaan terhadap telur, ikan, sayur, hingga susu meningkat, dan sektor pertanian maupun peternakan ikut terdorong.

 

Namun, asumsi multiplier sebesar itu sering kali diperdebatkan para ekonom. Efek pengganda sangat bergantung pada struktur ekonomi, rantai pasok lokal, serta tingkat kebocoran anggaran. Jika bahan pangan banyak didatangkan dari luar daerah, atau bahkan impor, maka dampak terhadap petani lokal bisa jauh lebih kecil dari yang diproyeksikan. Tanpa data terbuka tentang sumber pasokan dan harga kontrak, klaim multiplier berlipat-lipat tersebut sulit diverifikasi.

 

Klaim lain yang cukup mencolok adalah peningkatan nilai tukar petani (NTP) hingga 125 akibat MBG. Secara teori, peningkatan permintaan pangan memang dapat mengangkat harga jual hasil pertanian. Namun, NTP tidak hanya dipengaruhi harga output, tetapi juga biaya produksi. Jika harga pakan, pupuk, atau energi ikut naik akibat lonjakan permintaan, maka kesejahteraan petani belum tentu meningkat secara signifikan.

Gaza yang Terluka

Gaza hari ini bukan sekadar nama wilayah di peta. Ia telah berubah menjadi simbol penderitaan manusia yang berlangsung terlalu lama, terlalu nyata, dan terlalu sering diabaikan. Cerita-cerita dari lapangan, seperti yang dialami Mohammad Sager, Yassin Marouf, atau Haneen al-Mabhouh, memperlihatkan wajah perang yang paling telanjang. Ada kelaparan, amputasi anggota badan, kehilangan keluarga, dan masa depan yang hancur.

 

Di satu sisi, dunia melihat konflik ini melalui angka. Puluhan ribu korban tewas, ribuan orang kehilangan anggota tubuh, dan puluhan ribu lainnya menunggu perawatan medis yang tak kunjung datang. Namun, di sisi lain, perang di Gaza adalah kisah manusia. Kisah tentang ayah yang mempertaruhkan nyawa demi sekantong tepung, pemuda yang kehilangan kaki, atau ibu yang kehilangan seluruh anaknya dalam satu malam.

 

Kisah Sager menggambarkan betapa bantuan kemanusiaan di Gaza bahkan bisa berubah menjadi jebakan maut. Ia merangkak di pinggir jalan agar tak tertembak, hanya demi makanan untuk anak-anaknya. Namun, pulang dengan tangan kosong. Keesokan hari, ia kembali lagi, bukan karena berani, melainkan karena lapar yang tak bisa ditunda.

 

Situasi seperti ini menunjukkan bahwa perang di Gaza bukan hanya soal pertempuran militer, tetapi juga soal kontrol atas kehidupan sehari-hari warga sipil. Ketika akses makanan, obat, dan bantuan dibatasi, maka kelaparan dan penyakit menjadi senjata tak kasatmata.

Gentengisasi dan Kuningisasi

Setiap rezim memiliki warna, simbol, dan bahasa pembangunannya sendiri. Pada era Orde Baru, salah satu simbol paling kuat (meski sering luput dari ingatan generasi pasca-Reformasi) adalah kuningisasi, yaitu praktik penyeragaman warna fasilitas publik, dari kantor desa, jembatan, pagar sekolah, hingga atribut birokrasi, ke warna kuning yang identik dengan negara dan kekuasaan. Kuning kala itu bukan sekadar cat, namun bahasa visual politik sebagai penanda keteraturan, loyalitas, dan stabilitas.

 

Di era kini, ketika Presiden Prabowo Subianto menggagas gentengisasi nasional, ingatan historis tentang kuningisasi itu kembali relevan. Bukan karena genteng identik dengan satu partai atau ideologi, melainkan karena keduanya berbagi satu benang merah penting, yakni hasrat negara untuk menata ruang hidup rakyat melalui simbol visual yang seragam.

 

Gentengisasi dipromosikan sebagai kebijakan yang berangkat dari kebutuhan praktis, agar rumah lebih sejuk, lingkungan lebih indah, dan industri lokal bergerak. Narasinya ekologis dan ekonomis, jauh dari bahasa politik Orde Baru yang terang-terangan ideologis. Namun, seperti kuningisasi di masa lalu, gentengisasi bekerja pada level yang sama, dengan mengubah tampilan fisik keseharian warga sebagai representasi keberhasilan negara.

 

Pada masa Orde Baru, kuningisasi hadir dalam konteks stabilitas politik. Negara ingin ruang publik terlihat tertib, seragam, dan mudah dikenali sebagai “milik negara”. Warna kuning menjadi alat visual yang sederhana namun efektif, yang menandai kehadiran negara sampai ke desa-desa. Tidak ada instruksi eksplisit bahwa rakyat harus menyukai warna kuning. Namun, dalam praktiknya, pilihan warna lain menjadi sulit, bahkan dianggap menyimpang.