Guncangan "Lava Jato"

Pada 17 Maret 2014, Kepolisian Federal Brasil melancarkan sebuah operasi yang semula tampak biasa. Sasaran awalnya hanyalah sebuah tempat cuci mobil (lava jato) dan pompa bensin di Brasília yang diduga menjadi lokasi pencucian uang. Namun, dari tempat sederhana itulah terbuka salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah modern. Operasi Lava Jato kemudian membongkar jejaring korupsi yang menjalar dari perusahaan minyak negara Petrobras hingga istana kepresidenan, menyeret konglomerat, politisi, menteri, ketua parlemen, bahkan mantan presiden. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Brasil sekaligus pelajaran berharga bagi negara-negara yang masih berjuang melawan korupsi sistemik.

Akar persoalannya berawal dari praktik yang sebenarnya telah berlangsung bertahun-tahun. Sejumlah perusahaan konstruksi besar memenangkan proyek-proyek Petrobras melalui kontrak yang sengaja digelembungkan nilainya. Selisih anggaran tersebut kemudian dialirkan sebagai suap kepada para direktur perusahaan negara, pejabat publik, dan partai-partai politik. Uang hasil korupsi tidak diberikan secara langsung, melainkan disamarkan melalui jaringan doleiros atau pedagang valuta asing ilegal yang ahli mencuci uang melalui perusahaan fiktif, rekening luar negeri, hingga transaksi bisnis palsu.

Penyelidikan polisi berkembang sangat cepat setelah seorang direktur Petrobras, Paulo Roberto Costa, ditangkap. Kesaksiannya membuka hubungan antara korporasi, elite politik, dan jaringan bisnis yang selama ini bekerja secara sistematis. Tidak lama kemudian, pengusaha-pengusaha besar seperti Marcelo Odebrecht ikut terseret. Perusahaan konstruksi Odebrecht, yang selama bertahun-tahun memperoleh proyek infrastruktur raksasa di berbagai negara Amerika Latin, terbukti menjadi salah satu pusat pemberian suap kepada pejabat pemerintah.

Lava Jato tidak hanya mengungkap korupsi dalam arti sempit. Operasi ini memperlihatkan bagaimana korupsi dapat berubah menjadi mekanisme pembiayaan politik. Dana hasil mark-up proyek digunakan untuk membiayai kampanye pemilu, memperkuat jaringan kekuasaan, sekaligus mempertahankan dominasi partai-partai politik. Dengan demikian, korupsi bukan lagi tindakan individu yang menyalahgunakan jabatan, melainkan telah menjadi bagian dari sistem politik itu sendiri.

Menolak Lupa

Gagasan Tulus Sudarto dalam “Mnemo”-Politik di Kompas edisi 16 Juli 2026 mengingatkan bahwa politik bukan hanya soal memperoleh legalitas melalui prosedur demokrasi, melainkan juga mempertahankan legitimasi moral yang hidup dalam ingatan rakyat. Ketika hukum dipakai untuk memastikan stabilitas kekuasaan, sementara suara publik hanya dijawab dengan populisme, sesungguhnya sedang terbentuk jarak yang semakin lebar antara negara dan warganya.

Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah. Banyak rezim tampak kokoh selama bertahun-tahun, tetapi justru runtuh ketika legitimasi moral masyarakat habis. Sejarawan dan ilmuwan politik kerap menunjukkan bahwa kejatuhan sebuah pemerintahan sering kali tidak diawali oleh krisis hukum, melainkan oleh krisis kepercayaan. Rakyat mungkin tetap patuh, tetapi tidak lagi percaya.

Di sinilah ingatan bekerja. Konsep mnemo-politik pada dasarnya berbicara mengenai politik memori. Masyarakat menyimpan pengalaman bersama—baik berupa kesejahteraan, ketidakadilan, penghinaan, maupun harapan—yang kemudian menjadi dasar mereka menilai kekuasaan. Ingatan itu tidak selalu tampak dalam survei atau demonstrasi. Ia mengendap selama bertahun-tahun sebelum akhirnya muncul dalam bentuk pilihan politik atau perubahan sikap publik.

Hal ini mengingatkan pada pemikiran Maurice Halbwachs mengenai collective memory. Ingatan bukan semata-mata milik individu, melainkan dibentuk dan diwariskan melalui komunitas. Peristiwa yang dianggap penting akan terus diceritakan, direproduksi, dan diwariskan lintas generasi. Karena itu, kekuasaan selalu berusaha memengaruhi cara masyarakat mengingat sejarah melalui pendidikan, media, maupun simbol-simbol politik.

Menjaga Supremasi Sipil

Ketika sejumlah personel TNI mengamankan proses penggeledahan atau mendampingi aparat Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara, perdebatan lama kembali mencuat. Sebagian orang melihatnya sebagai sinyal menguatnya kembali peran militer dalam ranah sipil. Sebagian lain memandangnya sebagai kebutuhan praktis menghadapi kejahatan yang semakin terorganisasi. Di antara dua kutub itulah diskusi mengenai relasi TNI dan Kejaksaan kembali menemukan relevansinya.

Dalam tulisannya di SINDOnews (10 Juli 2026), analis politik dan militer Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, mengingatkan bahwa kehadiran TNI dalam mendukung Kejaksaan jangan dipahami hanya melalui persepsi politik. Ada perubahan regulasi yang menjadi landasan hukum, mulai dari pengaturan mengenai Jaksa Agung Muda Pidana Militer hingga Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa. Menurutnya, pelibatan TNI bersifat request based, atau berdasarkan permintaan resmi Kejaksaan, bukan inisiatif sepihak institusi militer.

Pandangan tersebut penting, tetapi bagi sejarah Indonesia persoalannya tidak sesederhana ada atau tidak adanya dasar hukum. Pengalaman historis membuat masyarakat Indonesia memiliki ingatan kolektif yang sensitif terhadap setiap perluasan peran militer dalam urusan sipil.

Selama lebih dari tiga dasawarsa Orde Baru, konsep Dwifungsi ABRI menempatkan militer bukan sekadar alat pertahanan negara, tetapi juga aktor sosial-politik. Perwira aktif menduduki jabatan sipil, dari kementerian hingga kepala daerah. Militer menjadi bagian dari mesin pemerintahan sekaligus kekuatan politik. Reformasi 1998 kemudian membongkar konstruksi tersebut melalui pemisahan Polri dari TNI, penghapusan kursi TNI di DPR, serta penegasan supremasi sipil sebagai salah satu pilar demokrasi.

Izin di Tangan, Pungli di Lapangan

Izinnya sudah beres. Tempat berjualan sudah disepakati. Bahan makanan dan pekerja sudah disiapkan. Namun, baru sehari membuka lapak kuliner di Yogyakarta, seorang pedagang menghadapi tagihan yang tak pernah masuk hitungan modal. Pungutan parkir jutaan rupiah, ditambah permintaan jatah makanan gratis. Ia datang untuk mencari nafkah, tetapi malah dipaksa membayar agar bisa berjualan. Rencana usaha selama lima hari pun berhenti pada hari pertama.

Kasus yang terjadi pada September 2026 dan akhirnya viral itu memperlihatkan ironi negara hukum. Pedagang telah mengurus izin melalui jalur resmi, tetapi ketika menghadapi pungutan liar, perlindungan negara seolah menghilang. Negara hadir saat persyaratan harus dipenuhi, tetapi kehadirannya dipertanyakan ketika hak warga dilanggar.

Persoalannya bukan semata-mata preman yang meminta uang. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa mereka berani melakukannya? Mengapa ada pihak yang merasa berhak menentukan harga bagi orang lain yang sekadar ingin mencari nafkah?

Saya teringat kerusuhan Pasar Tanah Abang pada 27 Januari 1997. Pungutan liar yang meresahkan pedagang menjadi bagian dari ketegangan yang berujung pada kerusuhan dan lumpuhnya aktivitas perdagangan. Peristiwa itu mengingatkan kita bahwa pungutan bukan sekadar persoalan uang. Ketika keluhan tidak memperoleh penyelesaian, persoalan ekonomi menjalar menjadi konflik sosial.

Merawat Harapan, Menjaga Kemanusiaan

Ada orang yang tampak keras bukan karena tidak membutuhkan kasih sayang, melainkan karena terlalu sering dikecewakan. Ada pula yang menjauh dari orang lain karena merasa dunia tidak menyediakan tempat baginya. Dua manusia semacam inilah yang dipertemukan dalam The Life Ahead (2020), film drama Italia garapan Edoardo Ponti yang dibintangi Sophia Loren dan Ibrahima Gueye. Di balik kisah sederhana tentang seorang perempuan lanjut usia dan bocah yang bermasalah, film ini menyimpan renungan tentang luka, penerimaan, dan kesempatan kedua.

Madame Rosa (Sophia Loren) adalah penyintas Holocaust yang kini merawat anak-anak dari perempuan pekerja seks. Usia dan pengalaman pahit membuatnya tegar, tetapi juga keras. Ia terbiasa bertahan hidup tanpa banyak berharap kepada orang lain. Sementara itu, Momo (Ibrahima Gueye), bocah imigran asal Senegal berusia 12 tahun, tumbuh di jalanan. Ia mencuri, terlibat dalam peredaran narkoba, dan sulit mempercayai orang dewasa.

Pertemuan mereka bermula dari pencurian. Momo merampas barang milik Rosa, tetapi peristiwa itu justru membuka jalan bagi keduanya untuk saling mengenal. Rosa kemudian menampung Momo. Hubungan mereka pada mulanya jauh dari harmonis. Momo sulit diatur, sedangkan Rosa bukan sosok nenek yang selalu berbicara lembut. Mereka bertengkar dan saling menguji kesabaran. Namun, perlahan, tumbuh perhatian di antara keduanya.

Kekuatan film ini terletak pada kesediaannya mengajak penonton memahami seseorang sebelum menjatuhkan penilaian. Momo memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Akan tetapi, kenakalannya tidak serta-merta menjelaskan seluruh dirinya. Di balik perilaku yang menyebalkan, ada anak yang kehilangan pegangan dan membutuhkan seseorang untuk dipercaya.

Menolak Tunduk

Sejarah sering kali ditulis oleh para pemenang. Napoleon Bonaparte, misalnya, dikenang sebagai jenius militer yang mengubah wajah Eropa. Namanya memenuhi buku sejarah, monumen, hingga film. Namun, di balik setiap kisah kemenangan selalu ada tokoh-tokoh yang kalah tetapi menolak menyerah. Salah satunya adalah Muhammad Kurayyim, gubernur Alexandria, yang memilih menghadapi regu tembak daripada mengibarkan bendera putih di hadapan pasukan Prancis.

Kisah yang ditulis Randy Wirayudha di Historia (23 Maret 2026) mengingatkan bahwa sejarah bukan sekadar catatan tentang siapa yang menang, melainkan juga tentang siapa yang tetap mempertahankan kehormatan ketika kekalahan sudah hampir pasti.

Ekspedisi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798 sesungguhnya bukan hanya operasi militer. Ia merupakan bagian dari pertarungan geopolitik global setelah Revolusi Prancis. Kekalahan Belanda, bangkrutnya VOC, dan lahirnya Republik Batavia yang berada di bawah pengaruh Prancis membuat peta kekuasaan dunia berubah. Dampaknya bahkan terasa hingga Nusantara. Dengan kata lain, nasib Jawa dan Alexandria pada masa itu ternyata berada dalam satu pusaran sejarah yang sama. 

Di tengah pusaran itulah berdiri Alexandria. Secara militer, kota itu hampir mustahil bertahan. Napoleon membawa sekitar 38.000 prajurit, ratusan kapal, dan artileri modern. Sebaliknya, Muhammad Kurayyim hanya memiliki sekitar 500 prajurit Mamluk dan Turki Utsmani. Perbandingan kekuatan itu bukan lagi sepuluh banding satu, melainkan ratusan banding satu.

Latihan Bernalar

“Historia magistra vitae.” Sejarah adalah guru kehidupan. Ungkapan Latin yang telah berusia ribuan tahun itu sesungguhnya mengandung pesan sederhana. Manusia belajar dari pengalaman masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ironisnya, di banyak ruang kelas Indonesia, sejarah justru sering kehilangan makna tersebut. Ia direduksi menjadi kumpulan angka tahun, nama tokoh, dan daftar peristiwa yang harus dihafalkan menjelang ujian. Tak mengherankan jika banyak anak muda menganggap sejarah sebagai pelajaran paling membosankan.

Padahal, sejarah bukanlah lomba mengingat tanggal. Yang jauh lebih penting ialah memahami mengapa sebuah peristiwa terjadi, siapa aktor-aktornya, bagaimana sebab dan akibatnya saling berkaitan, serta apa dampaknya terhadap kehidupan kita hari ini. Sejarah bukan gudang fakta mati, melainkan laboratorium untuk melatih nalar.

Di sinilah persoalan pendidikan sejarah kita masih terasa mengganjal. Terutama pada berbagai peristiwa yang kontroversial, sejarah sering diajarkan melalui satu narasi resmi yang telah dipilih negara. Murid diminta menerima kesimpulan, bukan diajak menelusuri proses lahirnya kesimpulan itu. Akibatnya, sejarah lebih menyerupai doktrin daripada ilmu pengetahuan. Padahal, hakikat ilmu justru terletak pada keberanian mempertanyakan.

Sejarawan Inggris E.H. Carr dalam What Is History? mengingatkan bahwa sejarah merupakan dialog tanpa henti antara masa lalu dan masa kini. Fakta sejarah memang penting, tetapi fakta tidak pernah berbicara sendiri. Ia memerlukan interpretasi yang terus diuji melalui penelitian dan diskusi. Karena itu, sejarah tidak pernah selesai.

Memoles Memori

Di berbagai sudut kota, kita pernah akrab dengan stiker di bak truk, kaca angkutan umum, hingga kaus bertuliskan, “Enak zamanku, to.” Kalimat pendek itu tampak sederhana, bahkan jenaka. Namun, sesungguhnya ia adalah slogan politik yang bekerja secara halus. Ia tidak sekadar mengajak orang mengenang masa lalu, tetapi juga membangun keyakinan bahwa masa kini selalu lebih buruk daripada masa silam.

Nostalgia memang memiliki daya pikat yang kuat. Ia membuat manusia cenderung mengingat bunga tanpa durinya. Dalam psikologi dikenal sebagai rosy retrospection, kecenderungan melihat masa lalu lebih indah daripada kenyataannya. Yang tersisa dalam ingatan adalah harga sembako yang murah, jalan yang terasa aman, atau kehidupan yang tampak lebih tenang. Yang perlahan menghilang justru antrean panjang membeli kebutuhan pokok, pembungkaman kritik, sensor pers, penculikan aktivis, hingga ketakutan untuk berbicara. Karena itu, nostalgia sering kali menjadi instrumen politik yang efektif.

Fenomena semacam ini bukanlah barang baru dalam sejarah Indonesia. Ketika revolusi kemerdekaan masih berkecamuk, Romo Y.B. Mangunwijaya pernah menceritakan bagaimana sebagian masyarakat desa bertanya, “Kapan zaman kemerdekaan ini selesai?” Yang mereka rindukan bukan penjajahan Belanda, melainkan ketenteraman yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Padahal, ketenteraman itu berdiri di atas fondasi kolonialisme.

Sejarawan Belanda Marieke Bloembergen menunjukkan bahwa pemerintah kolonial membangun Hindia Belanda sebagai police state. Ketertiban diciptakan melalui pengawasan ketat, pembatasan kebebasan politik, serta penggunaan kekerasan yang dilegalkan negara. Rakyat memang tampak tenang, tetapi ketenangan itu lahir karena rasa takut, bukan karena keadilan. Ironisnya, manusia sering kali lebih mudah merindukan stabilitas daripada kebebasan.