Mengingat Madiun

Dalam urusan sejarah, negara tidak selalu hadir melalui monumen, buku pelajaran, atau upacara peringatan. Kadang negara hadir melalui perkara hukum. Kadang ia berbicara melalui pidato pejabat. Kadang pula melalui buku sejarah yang disusun dengan bahasa resmi, rapi, dan seolah-olah tak menyisakan ruang untuk bertanya.

Peristiwa Madiun 1948 adalah salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana sejarah menjadi arena perebutan pengaruh. Ia bukan hanya soal konflik antara pemerintah republik dan kelompok kiri pada masa revolusi. Ia juga soal siapa yang berhak menamai sebuah peristiwa, siapa yang dianggap pengkhianat, siapa yang disebut korban, dan siapa yang akhirnya memegang kuasa untuk menuliskan versi resmi.

Bagi Partai Komunis Indonesia (PKI), Peristiwa Madiun merupakan beban politik yang berat. Sejak awal, peristiwa itu dikenang sebagai pemberontakan PKI terhadap Republik Indonesia. Dalam ingatan publik, nama Musso dan Amir Sjarifuddin segera dikaitkan dengan usaha menggulingkan pemerintahan yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pidato Presiden Sukarno yang meminta rakyat memilih antara “Sukarno-Hatta atau Musso” mempertegas garis itu. Negara membutuhkan kejelasan posisi di tengah keadaan genting, dan Madiun dipahami sebagai ancaman terhadap keberlangsungan Republik.

Namun sejarah tidak berhenti pada satu tafsir. Ketika PKI bangkit kembali pada awal 1950-an di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, cap pemberontak itu tentu menjadi masalah besar. Partai yang ingin ikut pemilu dan membangun basis massa tidak mungkin terus membawa beban sebagai musuh negara. Karena itu, Aidit dan pimpinan PKI berusaha membangun tafsir tandingan. Madiun, menurut mereka, bukan pemberontakan, melainkan provokasi pemerintah Hatta terhadap kelompok kiri.

Peta Ketimpangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibangun dari niat baik, bahwa tidak ada anak Indonesia yang seharusnya belajar dengan perut kosong. Di negeri yang masih menghadapi kemiskinan, anemia, kekurangan gizi, dan stunting, negara memang perlu hadir lebih dekat ke meja makan keluarga. Namun, niat baik tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang baik. Ia harus ditopang oleh data, ketepatan sasaran, serta kemampuan membedakan siapa yang paling membutuhkan dan siapa yang sebenarnya masih mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Temuan Tim Jurnalisme Data Kompas tentang layanan MBG di 134 kabupaten/kota menunjukkan persoalan itu. Di wilayah-wilayah tersebut, jumlah penerima manfaat rata-rata mencapai 3,4 kali lipat dibandingkan target prioritas siswa miskin dan kurang gizi. Sementara itu, 203 kabupaten/kota justru melayani penerima di bawah kebutuhan prioritasnya.

Angka di Sleman sangat mencolok. Anak miskin dan kurang gizi di kabupaten itu tercatat 9.696 orang, tetapi penerima MBG mencapai 153.250 anak. Artinya, layanan yang diberikan hampir 16 kali lipat dari kelompok yang seharusnya menjadi prioritas. Kota Jayapura memperlihatkan pola serupa: 1.034 siswa miskin dan kurang gizi, tetapi 84.652 penerima MBG.

Di sisi lain, Kabupaten Sumba Timur memiliki 8.545 siswa miskin dan kurang gizi, tetapi hanya 390 yang menerima MBG. Di Boven Digoel, Papua Selatan, dari 6.883 anak prioritas, hanya 508 anak yang terjangkau. Jika MBG adalah “ambulans” kebijakan, maka “ambulans” itu tampak lebih sering berhenti di lingkungan yang jalannya mulus, sementara daerah yang paling membutuhkan masih menunggu di pinggir jalan.

Hantu Drakula

Ada masa ketika pulang dari layar tancap adalah ujian keberanian paling serius bagi anak-anak kampung. Seusai menonton film horor, jalan gelap mendadak terasa lebih panjang. Pohon randu di tikungan tampak mencurigakan. Kuburan desa seperti menyimpan gerakan kecil di balik nisan. Bahkan suara jangkrik pun bisa terdengar seperti langkah makhluk yang mengikuti dari belakang.

Esais AS Laksana mengenang pengalaman semacam itu ketika menonton Drakula Mantu, film horor dengan Tan Ceng Bok atau Pak Item sebagai drakula. Ia dan kawan-kawannya pulang berjalan kaki dengan tengkuk merinding. Ketakutan itu kemudian bertemu dengan Drakula yang lebih mendunia: tokoh pengisap darah dari novel Dracula karya Bram Stoker, terbit pada tahun 1897. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa hantu bukan hanya soal makhluk gaib. Hantu adalah cerita yang berpindah-pindah, menyeberangi bahasa, zaman, dan batas negara.

Drakula lahir dari kecemasan Eropa akhir abad ke-19. Dalam novel Stoker, Count Dracula datang dari Eropa Timur yang dianggap asing, gelap, dan penuh ancaman menuju London, pusat modernitas Inggris. Ia membawa ketakutan tentang penyakit, seksualitas, pendatang, dan runtuhnya batas antara dunia modern dengan dunia kuno. Karena itu, Drakula bukan sekadar monster bergigi taring. Ia adalah bayangan dari kecemasan masyarakat Inggris pada zamannya.

Indonesia memiliki sejarah hantunya sendiri, jauh sebelum Drakula masuk melalui buku, film, atau kaset video bajakan. Dalam tradisi lisan nusantara, dunia manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari dunia gaib. Hutan, sungai, pohon besar, persimpangan jalan, dan kuburan bukan hanya ruang geografis. Tempat-tempat itu juga menyimpan penghuni, larangan, dan cerita.

Pulang Kerja

Pada masa ketika surat masih menjadi alat komunikasi utama, jam kerja memiliki batas yang cukup jelas. Ketika kantor tutup, mesin ketik berhenti, dan pegawai pulang, urusan pekerjaan umumnya ikut tertinggal di meja. Seorang atasan memang dapat memanggil bawahannya kembali, tetapi itu memerlukan alasan, tenaga, dan waktu. Jarak fisik menjadi pagar alami antara ruang kerja dan ruang pribadi.

Pagar itu runtuh perlahan bersama telepon genggam, internet, surat elektronik, dan aplikasi percakapan. Kini, kantor dapat masuk ke ruang makan, kamar tidur, bahkan perjalanan mudik. Pesan WhatsApp dari atasan pukul sebelas malam tidak lagi terasa sebagai peristiwa luar biasa. Ia kerap dianggap bagian dari “fleksibilitas”. Padahal, bagi pekerja, fleksibilitas sering berarti satu hal: selalu siap, kapan pun diminta.

Di Australia, budaya kerja semacam itu mulai diberi batas hukum. Melalui perubahan pada Fair Work Act 2009, pekerja memperoleh right to disconnect, yakni hak untuk menolak memantau, membaca, atau merespons komunikasi kerja di luar jam kerja apabila penolakan itu wajar. Aturan ini berlaku bagi pekerja pada perusahaan non-kecil sejak 26 Agustus 2024, lalu diperluas kepada pekerja usaha kecil pada 26 Agustus 2025.

Gagasan ini bukan berarti pekerja Australia boleh menghilang begitu saja dari kewajiban. Hukum tetap mempertimbangkan alasan kontak, tingkat gangguan yang ditimbulkan, jabatan pekerja, kompensasi untuk kesiapsiagaan, serta keadaan pribadi pekerja. Petugas medis yang sedang berada dalam jadwal siaga, misalnya, tentu berbeda dengan staf administrasi yang diminta memperbaiki bahan rapat pada tengah malam. Jika sengketa tidak selesai di tempat kerja, pekerja maupun pemberi kerja dapat meminta bantuan Fair Work Commission. 

Kesehatan Masyarakat

Ketika COVID-19 mulai terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020, nama Sulianti Saroso muncul di ruang publik. Dua pasien pertama yang diumumkan pemerintah dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, Jakarta. Rumah sakit itu segera menjadi salah satu titik penting dalam penanganan pandemi.

Bagi generasi yang mengenal namanya hanya dari papan rumah sakit, Sulianti Saroso mungkin tampak sebagai dokter spesialis penyakit menular. Padahal, jejak hidupnya membentang jauh lebih luas. Ia terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan kesehatan ibu dan anak, membuka perdebatan awal tentang pengaturan kehamilan, mengembangkan pelayanan kesehatan desa, dan membangun dasar pengendalian penyakit menular di Indonesia.

Julie Sulianti Saroso lahir di Karangasem, Bali, pada 10 Mei 1917. Ia tumbuh dalam keluarga dokter. Ayahnya, seorang lulusan STOVIA, pernah bekerja dalam pemberantasan wabah pes pada masa kolonial. Latar itu penting, sebab pada awal abad ke-20, kesehatan di Hindia Belanda bukan sekadar urusan rumah sakit. Wabah pes, kolera, malaria, dan cacar menunjukkan bahwa penyakit berkaitan dengan permukiman, kemiskinan, mobilitas penduduk, serta kemampuan pemerintah menjangkau rakyat.

Sulianti menempuh pendidikan di Geneeskundige Hoogeschool te Batavia dan lulus pada tahun 1942, tahun ketika kekuasaan kolonial Belanda runtuh akibat pendudukan Jepang. Masa awal profesinya berlangsung dalam keadaan penuh gejolak. Setelah Proklamasi 1945, Indonesia belum serta-merta menjadi negara yang aman. Revolusi berlangsung, Belanda kembali datang, dan pelayanan kesehatan ikut terdampak perang.

Pepaya California

Di pasar tradisional, toko buah, hingga rak swalayan, pepaya California sudah lama menjadi salah satu buah yang paling mudah dikenali. Bentuknya relatif seragam, ukurannya pas untuk satu keluarga, dagingnya jingga kemerahan, dan rasanya manis. Nama “California” pun memberi kesan tertentu: modern, unggul, dan—barangkali yang paling menentukan—berasal dari luar negeri.

Padahal, pepaya yang selama ini populer dengan nama pepaya California itu bukanlah buah impor dari Amerika Serikat. Nama varietas resminya adalah Callina atau IPB-9, hasil pemuliaan tanaman yang dikembangkan oleh tim peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB). Salah satu tokoh penting di baliknya ialah Prof. Dr. Sriani Sujiprihati, ahli pemuliaan tanaman kelahiran Ponorogo, Jawa Timur.

Kisah Callina menarik bukan hanya karena membongkar salah paham tentang asal-usul buah. Ia juga memperlihatkan persoalan yang lebih luas: bagaimana karya ilmiah lokal dapat berhasil di pasar, tetapi justru kehilangan nama dan identitasnya ketika menjadi komoditas.

Sriani Sujiprihati menekuni dunia tanaman sejak muda. Kedekatannya dengan kebun keluarga membawanya belajar di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, melanjutkan magister di IPB, lalu meraih doktor dalam bidang pemuliaan tanaman di Universiti Putra Malaysia. Karier akademiknya kemudian dihabiskan untuk mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura yang lebih unggul, mulai dari pepaya hingga cabai, pisang, nanas, dan buah-buahan tropis lainnya.

Pengadilan Opini

Air terjun Niagara jatuh tanpa perlu berdebat. Air dari sungai mengalir, menghantam batu, lalu pecah menjadi kabut yang memantulkan pelangi. Tetapi manusia tidak sesederhana air. Dalam perkara hukum, kita sering tergesa memilih arah, membentuk arus, lalu menjatuhkan seseorang sebelum seluruh batu-batu fakta terlihat jelas di dasar sungai.

Itulah yang membuat catatan Dahlan Iskan dari Niagara terasa lebih dari sekadar kisah perjalanan. Di tengah kunjungannya ke air terjun yang membelah Amerika Serikat dan Kanada, Dahlan justru terpikat oleh perdebatan di grup WhatsApp SW60+, kelompok wartawan senior, mengenai vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim dalam perkara pengadaan Chromebook di Kemendikbud.

Bagi Dahlan, perdebatan antara Bambang Harimurti, mantan pemimpin redaksi Tempo, dan Arya Gunawan, mantan wartawan Kompas yang pernah bekerja di BBC serta UNESCO, jauh lebih menarik daripada pemandangan Niagara. Itu bukan berlebihan. Di tengah ruang digital yang penuh komentar serba cepat, perdebatan tentang fakta persidangan, mens rea, praduga tak bersalah, konflik kepentingan, dan batas penghakiman pers memang menjadi barang langka.

Kasus Nadiem Makarim sendiri memang mengundang emosi. Pendidikan adalah wilayah yang sangat sensitif. Ketika pengadaan perangkat digital untuk sekolah dikaitkan dengan kerugian negara hingga triliunan rupiah, kemarahan publik tentu dapat dimengerti. Di kepala banyak orang, uang yang hilang itu segera berubah menjadi bayangan ruang kelas rusak, buku pelajaran yang masih kurang, guru honorer yang dibayar seadanya, atau anak-anak di daerah yang kesulitan mengakses internet.

Namun, negara hukum tidak boleh bekerja hanya berdasarkan bayangan kemarahan. Kerugian negara adalah soal serius, tetapi ia tetap harus dibuktikan bersama unsur-unsur pidana lainnya. Ada perbedaan antara kebijakan yang gagal, kelalaian administrasi, kesalahan prosedur, dan tindak pidana korupsi. Perbedaan itu tidak boleh dihapus hanya karena publik ingin segera menemukan tokoh yang dapat dipersalahkan.

Arsip Rasa Warga

Ada banyak alasan seseorang bertahan di sebuah kota. Pekerjaan, sekolah anak, rumah yang sudah dicicil bertahun-tahun, atau barangkali karena di sana tinggal orang-orang yang dicintai. Namun, ada alasan lain yang tampak remeh, tetapi sering kali lebih jujur, misalnya kota itu punya makanan yang membuat kita betah pulang.

Bukan semata restoran mahal dengan daftar menu yang sulit dibaca. Yang membuat kota terasa akrab justru sering berupa hal-hal sederhana, seperti nasi pecel di dekat kantor, mi ayam yang kuahnya selalu pas ketika hujan, kopi sachet dari gerobak kecil di depan stasiun, atau warteg yang pemiliknya sudah hafal bahwa kita tidak suka sambal terlalu banyak.

Di tengah ritme kota yang tergesa-gesa, makanan menjadi jeda. Ia memberi kesempatan kepada warga untuk berhenti sejenak dari rapat, macet, tagihan, target kerja, dan berita politik yang kadang lebih melelahkan daripada perjalanan pulang. Sepiring nasi hangat tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi ia cukup untuk mengembalikan tenaga dan, kadang, kewarasan.

Dalam kajian tentang kota, pengalaman semacam ini kerap disebut urban foodscape, yakni lanskap makanan yang membentuk cara warga mengalami ruang hidupnya. Kota tidak hanya dibaca melalui gedung, jalan layang, taman, atau pusat perbelanjaan. Kota juga dikenali melalui aroma bawang goreng, kepulan asap sate, bunyi ulekan sambal, antrean bakso, hingga teriakan penjual nasi goreng menjelang tengah malam.