Lari dari Kenyataan

Minggu, 15 November 2026

Setiap zaman memiliki cara sendiri membuat manusia kelelahan. Pada masa Revolusi Industri abad ke-19, orang dipaksa bekerja hingga belasan jam sehari di pabrik-pabrik yang bising. Charlie Chaplin mengabadikannya lewat film Modern Times (1936). Manusia berubah menjadi bagian dari mesin, kehilangan ritme hidupnya sendiri. Delapan puluh tahun kemudian, mesin itu memang berubah bentuk. Ia kini bernama notifikasi, rapat daring, media sosial, dan algoritma yang tak pernah tidur.


Kita memang tidak lagi berdiri di depan tungku baja. Namun, banyak dari kita hidup dalam pabrik digital yang jam kerjanya nyaris tanpa batas.


Tulisan Neli Triana di Kompas mengangkat persoalan yang terasa sangat dekat, yakni kelelahan kaum urban. Bukan kelelahan karena mengangkat beban, melainkan karena perhatian yang terus-menerus diperebutkan. Di kantor kita mengejar target. Di rumah kita mengejar peran. Di media sosial kita mengejar citra. Ketika malam tiba, tubuh mungkin berhenti bergerak, tetapi pikiran tetap berlari.


Ironisnya, kita sering menganggap sedang beristirahat ketika sebenarnya hanya berpindah layar. Laptop ditutup, telepon genggam dibuka. Rapat selesai, lalu berganti menggulir media sosial tanpa tujuan. Mata beristirahat dari satu cahaya menuju cahaya lain, tetapi otak tetap bekerja.

Menjaga Hutan

Sabtu, 14 November 2026

Di Kalimantan, ancaman terhadap orangutan sesungguhnya tidak selalu datang dari suara gergaji mesin atau kobaran api. Ancaman yang lebih sunyi justru lahir ketika hutan perlahan terpecah menjadi potongan-potongan kecil. Pohon-pohon masih tampak hijau dari udara, tetapi jalur jelajah satwa telah terputus. Orangutan memang belum punah, namun ruang hidupnya pelan-pelan sedang dihapus.


Laporan Litbang Kompas tentang fragmentasi hutan di Kalimantan Timur memperlihatkan kenyataan yang lebih mengkhawatirkan daripada sekadar angka deforestasi. Kawasan yang masih berhutan ternyata telah terbelah oleh jalan, pertambangan, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan pembangunan infrastruktur. Bagi manusia, itu mungkin disebut pembangunan. Bagi orangutan, itu berarti rumah yang berubah menjadi pulau-pulau kecil yang saling terisolasi.


Ironisnya, Indonesia memiliki perangkat hukum konservasi yang sebenarnya cukup lengkap. Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat (4) juga menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Namun hukum sering kali berhenti pada batas administrasi, sementara kerusakan ekologi bergerak melintasi peta dan izin usaha. Sebuah kawasan boleh saja lolos sebagai “tidak mengalami deforestasi”, tetapi apabila terfragmentasi, fungsi ekologisnya tetap hilang. Hutan tidak cukup hanya dihitung berdasarkan luas. Ia juga harus dinilai berdasarkan keterhubungan bentang alamnya.

Persaingan Internal

Jumat, 13 November 2026

Dalam politik, kekuasaan tidak diwariskan oleh jabatan, melainkan oleh kepercayaan publik. Ketika seorang pemimpin gagal menjawab kecemasan masyarakat, pemilih akan mencari wajah baru yang dianggap lebih mampu mendengar. Itulah yang tampaknya tercermin dari survei terbaru SMRC yang menempatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melampaui Presiden Prabowo Subianto dalam simulasi pemilihan presiden tahun 2029.


Bila hasil survei itu konsisten dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia sedang menyaksikan lahirnya fenomena politik yang menarik, bahwa seorang kepala daerah mampu menggeser dominasi tokoh nasional yang juga merupakan ketua umum partainya sendiri.


Fenomena semacam ini bukan hal baru dalam sejarah demokrasi. Pada 1960-an, John F. Kennedy membangun reputasinya bukan hanya sebagai senator, tetapi sebagai politikus yang mampu menghadirkan harapan baru ketika publik Amerika mulai jenuh dengan politik lama. Di Prancis, Emmanuel Macron melesat karena menawarkan gaya kepemimpinan berbeda dari elite tradisional. Di Indonesia, Joko Widodo juga menembus politik nasional berbekal citra sebagai wali kota yang dekat dengan rakyat.


Kesamaan mereka bukanlah ideologi, melainkan cara membangun kedekatan dengan masyarakat. Dalam ilmu politik, konsep ini dikenal sebagai retail politics—politik yang bertumpu pada interaksi langsung dengan warga. Pemimpin hadir bukan hanya ketika kampanye, tetapi dalam keseharian. Publik merasa mengenalnya secara personal.

Bayang-bayang Otoritarianisme

Kamis, 12 November 2026

 “Fiat justitia ruat caelum”—keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Adagium hukum Romawi ini mengingatkan bahwa negara hukum tidak dibangun di atas kesetiaan kepada penguasa, melainkan pada penghormatan terhadap kebenaran, kritik, dan proses hukum yang adil. Ketika kritik dibalas dengan cap “pengkhianat”, “antek asing”, atau kini “Londo ireng”, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar etika berbahasa, melainkan fondasi negara hukum itu sendiri.


Sejarah menunjukkan bahwa hampir setiap rezim yang tergelincir ke arah otoritarianisme memiliki pola yang sama, yakni menciptakan musuh bersama. Adolf Hitler menjadikan orang Yahudi kambing hitam atas kemerosotan Jerman. Joseph Stalin melabeli lawan politiknya sebagai agen kapitalis Barat. Pada masa Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, Mao Zedong membagi masyarakat ke dalam kategori “revolusioner” dan “kontrarevolusioner”. Di Indonesia, ingatan kolektif tentang pelabelan “PKI”, “subversif”, atau “ekstrem kiri” juga meninggalkan luka panjang.


Label selalu bekerja lebih cepat daripada argumentasi. Ia menyederhanakan persoalan yang rumit menjadi sekadar pertarungan antara “kami” dan “mereka”. Begitu seseorang berhasil diberi cap sebagai musuh, publik tidak lagi diajak menilai isi kritiknya, melainkan identitasnya. Di situlah demokrasi mulai kehilangan ruang dialog.


Dalam tradisi politik modern, praktik semacam ini dikenal sebagai othering atau proses menciptakan kelompok “lain” yang dianggap berbeda, berbahaya, atau tidak layak didengar. Tujuannya sederhana, yaitu mengalihkan perhatian masyarakat dari substansi persoalan menuju sentimen emosional. Ketika ekonomi melemah, pelayanan publik dikritik, atau kebijakan dipersoalkan, musuh imajiner menjadi alat yang efektif untuk mengonsolidasikan dukungan.

Diplomasi Nuklir

Rabu, 11 November 2026

Pada 8 Desember 1953, Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower menyampaikan pidato Atoms for Peace di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gagasan itu menjadi fondasi lahirnya tata kelola nuklir modern. Teknologi nuklir boleh dikembangkan untuk tujuan damai, tetapi harus dicegah agar tidak berubah menjadi senjata pemusnah massal. Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada tahun 1968.


Selama puluhan tahun, Amerika menjadi penjaga utama rezim nonproliferasi. Salah satu instrumennya ialah gold standard dalam Perjanjian 123, yaitu syarat bahwa negara mitra tidak boleh memperkaya uranium atau memproses ulang bahan bakar nuklir bekas di wilayahnya sendiri. Uni Emirat Arab menerima syarat itu pada tahun 2009 dan dipuji sebagai teladan kerja sama nuklir sipil yang aman.


Kini, standar tersebut mulai bergeser. Kesepakatan Amerika Serikat dengan Arab Saudi yang membuka peluang pengayaan uranium domestik bukan sekadar kontrak energi. Ia menciptakan preseden hukum yang dapat menggoyahkan konsistensi rezim nonproliferasi internasional. Dalam hukum dikenal adagium ubi eadem ratio, ibi idem jus—di mana alasannya sama, di situ hukumnya harus sama. Jika Arab Saudi diberi pengecualian, negara lain akan merasa berhak menuntut perlakuan serupa.


Persoalannya bukan pada hak Arab Saudi membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Masalahnya terletak pada teknologi pengayaan uranium yang bersifat dual use. Teknologi yang sama dapat menghasilkan bahan bakar reaktor, tetapi juga dapat menjadi pijakan menuju pembuatan senjata nuklir apabila tingkat pengayaannya ditingkatkan. Perbedaannya bukan jenis teknologinya, melainkan kadar uranium yang dihasilkan.

Belajar Bertahan dari Iran

Selasa, 10 November 2026

Selama puluhan tahun, banyak pengamat Barat memperkirakan Republik Islam Iran akan runtuh akibat sanksi ekonomi. Sejak Revolusi Islam 1979, negeri itu menghadapi embargo perdagangan, pembatasan perbankan, larangan investasi, hingga isolasi diplomatik. Ketika perang dengan Israel kembali pecah pada tahun 2026 dan Amerika Serikat ikut terlibat secara militer, ramalan itu kembali mengemuka. Ekonomi Iran akan kolaps.


Namun, seperti berkali-kali sebelumnya, prediksi tersebut tidak sepenuhnya terbukti. Iran memang mengalami inflasi tinggi, nilai mata uang yang terus merosot, serta pertumbuhan ekonomi yang tertekan. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memproyeksikan ekonomi Iran menyusut sekitar 5,4 persen pada tahun 2026 dengan inflasi mendekati 70 persen. Akan tetapi, negara itu tetap mampu membayar aparat keamanan, menjalankan birokrasi, mengekspor minyak, bahkan mempertahankan pengaruh geopolitiknya di Timur Tengah.


Fenomena ini menunjukkan bahwa ketahanan sebuah negara tidak selalu ditentukan oleh kekuatan ekonominya, melainkan oleh kemampuannya beradaptasi terhadap tekanan.


Sejarah sebenarnya telah berkali-kali memperlihatkan kenyataan serupa. Selama Perang Dunia II, Inggris bertahan menghadapi blokade dan serangan udara Jerman bukan karena ekonominya tetap normal, melainkan karena mampu mengatur distribusi pangan, mengendalikan industri, dan membangun solidaritas nasional. Uni Soviet juga berhasil mempertahankan kapasitas industrinya setelah memindahkan ribuan pabrik ke wilayah timur Pegunungan Ural ketika invasi Jerman dimulai pada tahun 1941.

Mengendalikan Algoritma

Senin, 09 November 2026

Pada tahun 1949, ketika novel berjudul 1984 karya George Orwell terbit, banyak orang menganggapnya sekadar fiksi politik tentang rezim totaliter. Dunia yang digambarkan Orwell terasa terlalu suram untuk menjadi kenyataan. Seorang pemimpin tak kasatmata bernama Big Brother mengawasi setiap gerak warganya, Polisi Pikiran memburu penyimpangan opini, sementara Kementerian Kebenaran sibuk menghapus dan menulis ulang sejarah agar sesuai dengan kepentingan penguasa.


Tujuh puluh tahun kemudian, ironi muncul. Kita memang tidak hidup di Oceania, negeri fiksi Orwell. Namun, kita hidup dalam dunia yang dipenuhi kamera pengawas, jejak digital, kecerdasan buatan (AI), dan algoritma yang diam-diam mengetahui apa yang kita sukai, kita benci, bahkan apa yang kemungkinan akan kita lakukan besok. Big Brother ternyata tidak hadir  memakai seragam militer. Ia hadir melalui layar ponsel yang setiap hari kita genggam.


George Orwell menulis 1984 sebagai kritik terhadap totalitarianisme abad ke-20, terutama rezim Nazi di Jerman dan era Stalin di Uni Soviet. Pengawasan dilakukan secara fisik, seperti penyadapan, mata-mata, propaganda negara, hingga penyiksaan terhadap para pembangkang. Negara menjadi pusat seluruh informasi.


Namun, abad ke-21 menghadirkan bentuk kekuasaan yang jauh lebih halus. Pengawasan tidak lagi selalu dilakukan negara, melainkan perusahaan teknologi yang mengelola miliaran data pribadi manusia. Kita dengan sukarela memberikan lokasi, daftar kontak, foto keluarga, kebiasaan belanja, hingga preferensi politik kepada berbagai platform digital.

Ketika Tawuran Menjadi Warisan Kota

Minggu, 08 November 2026

Di banyak kota besar, bentrokan antarkelompok kadang diawali oleh persoalan yang tampak sepele. Sebuah ejekan, senggolan kendaraan, pertandingan sepak bola, atau dalam kasus bentrokan di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, pada akhir Juli 2026, sebuah teguran karena suara knalpot motor yang bising. Namun, persoalan kecil itu berubah menjadi aksi perusakan, pengeroyokan, pembakaran kendaraan, hingga menewaskan satu orang. Pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi mengapa keributan itu terjadi, melainkan mengapa konflik sekecil itu begitu mudah berubah menjadi kekerasan massal.


Polisi menyatakan pemicu bentrokan bukan persoalan pembayaran makanan sebagaimana rumor yang sempat beredar, melainkan ketidakpuasan setelah seseorang ditegur akibat menggeber knalpot yang mengganggu warga. Pelaku kemudian memanggil rekan-rekannya, merusak gerobak pedagang nasi uduk, dan memancing kemarahan warga sekitar. Dalam hitungan jam, konflik personal menjelma menjadi bentrokan antarkelompok.


Fenomena ini memperlihatkan bahwa penyebab langsung (trigger) sering kali bukanlah penyebab utama (root cause). Dalam kajian sosiologi konflik, kekerasan kolektif biasanya muncul ketika terdapat akumulasi ketegangan sosial yang telah lama tersimpan. Percikan kecil hanya menjadi alasan untuk meledakkan bara yang telah lama menyala.


Kawasan Jalan Tambak, Pegangsaan, Menteng Atas, Manggarai, hingga Pasar Manggis memang memiliki sejarah panjang konflik antarkelompok. Sejak akhir 1990-an, wilayah tersebut berulang kali menjadi lokasi tawuran. Bahkan, setelah berbagai deklarasi damai dilakukan pada tahun 2019, bentrokan tetap berulang dengan pemicu yang hampir selalu sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui ikrar damai atau penambahan aparat keamanan semata.

 

Label

coretan (300) serba-serbi (185) kepegawaian (180) oase (104) hukum (102) pustaka (71) saat kuliah (71) tentang ngawi (66) keluarga (59) peraturan (46) tentang madiun (40) album (26) konsultasi (20) tentang jogja (19)