Persaingan Internal

Dalam politik, kekuasaan tidak diwariskan oleh jabatan, melainkan oleh kepercayaan publik. Ketika seorang pemimpin gagal menjawab kecemasan masyarakat, pemilih akan mencari wajah baru yang dianggap lebih mampu mendengar. Itulah yang tampaknya tercermin dari survei terbaru SMRC yang menempatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melampaui Presiden Prabowo Subianto dalam simulasi pemilihan presiden tahun 2029.

Bila hasil survei itu konsisten dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia sedang menyaksikan lahirnya fenomena politik yang menarik, bahwa seorang kepala daerah mampu menggeser dominasi tokoh nasional yang juga merupakan ketua umum partainya sendiri.

Fenomena semacam ini bukan hal baru dalam sejarah demokrasi. Pada 1960-an, John F. Kennedy membangun reputasinya bukan hanya sebagai senator, tetapi sebagai politikus yang mampu menghadirkan harapan baru ketika publik Amerika mulai jenuh dengan politik lama. Di Prancis, Emmanuel Macron melesat karena menawarkan gaya kepemimpinan berbeda dari elite tradisional. Di Indonesia, Joko Widodo juga menembus politik nasional berbekal citra sebagai wali kota yang dekat dengan rakyat.

Kesamaan mereka bukanlah ideologi, melainkan cara membangun kedekatan dengan masyarakat. Dalam ilmu politik, konsep ini dikenal sebagai retail politics—politik yang bertumpu pada interaksi langsung dengan warga. Pemimpin hadir bukan hanya ketika kampanye, tetapi dalam keseharian. Publik merasa mengenalnya secara personal.

Bayang-bayang Otoritarianisme

 “Fiat justitia ruat caelum”—keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Adagium hukum Romawi ini mengingatkan bahwa negara hukum tidak dibangun di atas kesetiaan kepada penguasa, melainkan pada penghormatan terhadap kebenaran, kritik, dan proses hukum yang adil. Ketika kritik dibalas dengan cap “pengkhianat”, “antek asing”, atau kini “Londo ireng”, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar etika berbahasa, melainkan fondasi negara hukum itu sendiri.

Sejarah menunjukkan bahwa hampir setiap rezim yang tergelincir ke arah otoritarianisme memiliki pola yang sama, yakni menciptakan musuh bersama. Adolf Hitler menjadikan orang Yahudi kambing hitam atas kemerosotan Jerman. Joseph Stalin melabeli lawan politiknya sebagai agen kapitalis Barat. Pada masa Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, Mao Zedong membagi masyarakat ke dalam kategori “revolusioner” dan “kontrarevolusioner”. Di Indonesia, ingatan kolektif tentang pelabelan “PKI”, “subversif”, atau “ekstrem kiri” juga meninggalkan luka panjang.

Label selalu bekerja lebih cepat daripada argumentasi. Ia menyederhanakan persoalan yang rumit menjadi sekadar pertarungan antara “kami” dan “mereka”. Begitu seseorang berhasil diberi cap sebagai musuh, publik tidak lagi diajak menilai isi kritiknya, melainkan identitasnya. Di situlah demokrasi mulai kehilangan ruang dialog.

Dalam tradisi politik modern, praktik semacam ini dikenal sebagai othering atau proses menciptakan kelompok “lain” yang dianggap berbeda, berbahaya, atau tidak layak didengar. Tujuannya sederhana, yaitu mengalihkan perhatian masyarakat dari substansi persoalan menuju sentimen emosional. Ketika ekonomi melemah, pelayanan publik dikritik, atau kebijakan dipersoalkan, musuh imajiner menjadi alat yang efektif untuk mengonsolidasikan dukungan.

Diplomasi Nuklir

Pada 8 Desember 1953, Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower menyampaikan pidato Atoms for Peace di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gagasan itu menjadi fondasi lahirnya tata kelola nuklir modern. Teknologi nuklir boleh dikembangkan untuk tujuan damai, tetapi harus dicegah agar tidak berubah menjadi senjata pemusnah massal. Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada tahun 1968.

Selama puluhan tahun, Amerika menjadi penjaga utama rezim nonproliferasi. Salah satu instrumennya ialah gold standard dalam Perjanjian 123, yaitu syarat bahwa negara mitra tidak boleh memperkaya uranium atau memproses ulang bahan bakar nuklir bekas di wilayahnya sendiri. Uni Emirat Arab menerima syarat itu pada tahun 2009 dan dipuji sebagai teladan kerja sama nuklir sipil yang aman.

Kini, standar tersebut mulai bergeser. Kesepakatan Amerika Serikat dengan Arab Saudi yang membuka peluang pengayaan uranium domestik bukan sekadar kontrak energi. Ia menciptakan preseden hukum yang dapat menggoyahkan konsistensi rezim nonproliferasi internasional. Dalam hukum dikenal adagium ubi eadem ratio, ibi idem jus—di mana alasannya sama, di situ hukumnya harus sama. Jika Arab Saudi diberi pengecualian, negara lain akan merasa berhak menuntut perlakuan serupa.

Persoalannya bukan pada hak Arab Saudi membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Masalahnya terletak pada teknologi pengayaan uranium yang bersifat dual use. Teknologi yang sama dapat menghasilkan bahan bakar reaktor, tetapi juga dapat menjadi pijakan menuju pembuatan senjata nuklir apabila tingkat pengayaannya ditingkatkan. Perbedaannya bukan jenis teknologinya, melainkan kadar uranium yang dihasilkan.

Belajar Bertahan dari Iran

Selama puluhan tahun, banyak pengamat Barat memperkirakan Republik Islam Iran akan runtuh akibat sanksi ekonomi. Sejak Revolusi Islam 1979, negeri itu menghadapi embargo perdagangan, pembatasan perbankan, larangan investasi, hingga isolasi diplomatik. Ketika perang dengan Israel kembali pecah pada tahun 2026 dan Amerika Serikat ikut terlibat secara militer, ramalan itu kembali mengemuka. Ekonomi Iran akan kolaps.

Namun, seperti berkali-kali sebelumnya, prediksi tersebut tidak sepenuhnya terbukti. Iran memang mengalami inflasi tinggi, nilai mata uang yang terus merosot, serta pertumbuhan ekonomi yang tertekan. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memproyeksikan ekonomi Iran menyusut sekitar 5,4 persen pada tahun 2026 dengan inflasi mendekati 70 persen. Akan tetapi, negara itu tetap mampu membayar aparat keamanan, menjalankan birokrasi, mengekspor minyak, bahkan mempertahankan pengaruh geopolitiknya di Timur Tengah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketahanan sebuah negara tidak selalu ditentukan oleh kekuatan ekonominya, melainkan oleh kemampuannya beradaptasi terhadap tekanan.

Sejarah sebenarnya telah berkali-kali memperlihatkan kenyataan serupa. Selama Perang Dunia II, Inggris bertahan menghadapi blokade dan serangan udara Jerman bukan karena ekonominya tetap normal, melainkan karena mampu mengatur distribusi pangan, mengendalikan industri, dan membangun solidaritas nasional. Uni Soviet juga berhasil mempertahankan kapasitas industrinya setelah memindahkan ribuan pabrik ke wilayah timur Pegunungan Ural ketika invasi Jerman dimulai pada tahun 1941.

Mengendalikan Algoritma

Pada tahun 1949, ketika novel berjudul 1984 karya George Orwell terbit, banyak orang menganggapnya sekadar fiksi politik tentang rezim totaliter. Dunia yang digambarkan Orwell terasa terlalu suram untuk menjadi kenyataan. Seorang pemimpin tak kasatmata bernama Big Brother mengawasi setiap gerak warganya, Polisi Pikiran memburu penyimpangan opini, sementara Kementerian Kebenaran sibuk menghapus dan menulis ulang sejarah agar sesuai dengan kepentingan penguasa.

Tujuh puluh tahun kemudian, ironi muncul. Kita memang tidak hidup di Oceania, negeri fiksi Orwell. Namun, kita hidup dalam dunia yang dipenuhi kamera pengawas, jejak digital, kecerdasan buatan (AI), dan algoritma yang diam-diam mengetahui apa yang kita sukai, kita benci, bahkan apa yang kemungkinan akan kita lakukan besok. Big Brother ternyata tidak hadir  memakai seragam militer. Ia hadir melalui layar ponsel yang setiap hari kita genggam.

George Orwell menulis 1984 sebagai kritik terhadap totalitarianisme abad ke-20, terutama rezim Nazi di Jerman dan era Stalin di Uni Soviet. Pengawasan dilakukan secara fisik, seperti penyadapan, mata-mata, propaganda negara, hingga penyiksaan terhadap para pembangkang. Negara menjadi pusat seluruh informasi.

Namun, abad ke-21 menghadirkan bentuk kekuasaan yang jauh lebih halus. Pengawasan tidak lagi selalu dilakukan negara, melainkan perusahaan teknologi yang mengelola miliaran data pribadi manusia. Kita dengan sukarela memberikan lokasi, daftar kontak, foto keluarga, kebiasaan belanja, hingga preferensi politik kepada berbagai platform digital.

Ketika Tawuran Menjadi Warisan Kota

Di banyak kota besar, bentrokan antarkelompok kadang diawali oleh persoalan yang tampak sepele. Sebuah ejekan, senggolan kendaraan, pertandingan sepak bola, atau dalam kasus bentrokan di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, pada akhir Juli 2026, sebuah teguran karena suara knalpot motor yang bising. Namun, persoalan kecil itu berubah menjadi aksi perusakan, pengeroyokan, pembakaran kendaraan, hingga menewaskan satu orang. Pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi mengapa keributan itu terjadi, melainkan mengapa konflik sekecil itu begitu mudah berubah menjadi kekerasan massal.

Polisi menyatakan pemicu bentrokan bukan persoalan pembayaran makanan sebagaimana rumor yang sempat beredar, melainkan ketidakpuasan setelah seseorang ditegur akibat menggeber knalpot yang mengganggu warga. Pelaku kemudian memanggil rekan-rekannya, merusak gerobak pedagang nasi uduk, dan memancing kemarahan warga sekitar. Dalam hitungan jam, konflik personal menjelma menjadi bentrokan antarkelompok.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa penyebab langsung (trigger) sering kali bukanlah penyebab utama (root cause). Dalam kajian sosiologi konflik, kekerasan kolektif biasanya muncul ketika terdapat akumulasi ketegangan sosial yang telah lama tersimpan. Percikan kecil hanya menjadi alasan untuk meledakkan bara yang telah lama menyala.

Kawasan Jalan Tambak, Pegangsaan, Menteng Atas, Manggarai, hingga Pasar Manggis memang memiliki sejarah panjang konflik antarkelompok. Sejak akhir 1990-an, wilayah tersebut berulang kali menjadi lokasi tawuran. Bahkan, setelah berbagai deklarasi damai dilakukan pada tahun 2019, bentrokan tetap berulang dengan pemicu yang hampir selalu sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui ikrar damai atau penambahan aparat keamanan semata.

Belajar Etika Siber dari Bocah Boyolali

Di tengah derasnya berita tentang serangan siber, kebocoran data, dan peretasan yang merugikan banyak pihak, kisah seorang siswa sekolah dasar dari Boyolali justru menghadirkan harapan. Ibrahim Al Abrar, siswa kelas VI SD Negeri 3 Genengsari, memperoleh Letter of Recognition dari NASA setelah melaporkan kerentanan pada salah satu domain publik lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut. Prestasi itu bukan sekadar kebanggaan pribadi, melainkan juga pelajaran penting tentang bagaimana talenta digital dibangun.

Yang membuat kisah ini menarik bukanlah karena Ibrahim “meretas” NASA. Justru sebaliknya. Ia menunjukkan bahwa dunia keamanan siber tidak identik dengan tindakan ilegal. Keahlian teknis dapat digunakan untuk melindungi sistem, bukan merusaknya.

Kerentanan yang ditemukan Ibrahim tergolong broken link hijacking. Sederhananya, ia menemukan tautan pada domain NASA yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih terhubung dengan situs resmi. Dalam kondisi tertentu, tautan semacam ini dapat diambil alih pihak yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk menyebarkan situs palsu atau phishing. Temuan tersebut memang termasuk kategori risiko rendah, tetapi tetap penting karena berpotensi dimanfaatkan penjahat siber jika dibiarkan.

Yang lebih mengagumkan, Ibrahim menemukan celah itu hanya dengan memanfaatkan teknik Google Dorking. Teknik ini bukan alat peretasan, melainkan metode pencarian lanjutan menggunakan operator khusus di mesin pencari Google untuk menemukan informasi yang tersedia secara publik. Di tangan seorang peneliti keamanan, teknik tersebut dipakai untuk mengidentifikasi kelemahan sistem. Namun di tangan pelaku kejahatan, teknik yang sama dapat menjadi pintu awal eksploitasi. Di sinilah letak pentingnya etika.

Bayang-bayang Militerisasi Administrasi

Di dalam The Prince (1532), Niccolò Machiavelli mengajukan sebuah pertanyaan yang hingga kini masih diperdebatkan. Lebih baik mana, penguasa yang dicintai atau penguasa yang ditakuti? Jawabannya lugas. Jika tidak mungkin memperoleh keduanya sekaligus, penguasa akan lebih aman bila ditakuti. Gagasan inilah yang berulang kali muncul dalam sejarah negara-negara modern ketika pemerintah menghadapi tantangan terhadap legitimasi kekuasaannya.

Perdebatan serupa kembali mengemuka setelah terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Surat edaran tersebut membuka ruang pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan pengumpulan data perpajakan di lapangan. Bagi sebagian kalangan, kebijakan itu dipandang bukan sekadar persoalan administrasi perpajakan, melainkan mencerminkan kecenderungan meluasnya pendekatan keamanan ke dalam urusan-urusan sipil.

Dari perspektif sejarah administrasi negara, surat edaran sebenarnya bukanlah instrumen pembentuk norma hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, surat edaran berfungsi sebagai pedoman internal bagi aparatur pemerintahan agar pelaksanaan kebijakan berlangsung seragam. Karena sifatnya administratif, surat edaran tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah.

Namun, kekuatan sebuah kebijakan tidak selalu ditentukan oleh kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pada masa Orde Baru, berbagai instruksi, surat keputusan, maupun surat edaran sering kali memiliki daya paksa yang jauh melampaui status hukumnya. Dalam praktik birokrasi, masyarakat cenderung mematuhi karena melihatnya sebagai representasi langsung dari kehendak negara.