Dari Asas Tunggal ke Tanjung Priok

Salah satu catatan paling kelam di era Orde Baru adalah Tragedi Tanjung Priok 1984. Untuk memahami peristiwa ini, kita perlu mundur sejenak ke awal dekade 1980-an, masa ketika pemerintahan Orde Baru berada pada puncak stabilitas politiknya. Setelah melalui pergolakan politik pada 1960-an dan awal 1970-an, pemerintah di bawah Presiden Soeharto menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama pembangunan.

Dalam konteks itu, Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai fondasi ideologis yang wajib menjadi titik temu seluruh organisasi sosial dan politik. Lahir kebijakan yang kemudian dikenal sebagai asas tunggal Pancasila.

Melalui berbagai regulasi politik, termasuk Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan tahun 1985 dan kebijakan sebelumnya yang mulai digulirkan sejak awal 1980-an, organisasi masyarakat dan kekuatan politik didorong, bahkan diwajibkan, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Bagi pemerintah saat itu, kebijakan tersebut dianggap penting untuk menjaga persatuan dan mencegah konflik ideologi seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Indonesia baru melewati trauma politik 1965 dan masih menyimpan kekhawatiran terhadap pertarungan ideologi yang dianggap berpotensi memecah bangsa. Namun seperti banyak kebijakan politik lain, penerimaannya tidak sepenuhnya mulus.

Tak Sekadar Mati Lampu

Ada hal yang baru terasa penting ketika ia tiba-tiba hilang. Listrik salah satunya.

Banyak dari kita mungkin pernah mengeluh saat lampu mati beberapa menit. Sinyal hilang, kipas berhenti, pekerjaan tertunda, atau baterai ponsel tinggal garis merah. Namun pemadaman listrik massal di Sumatra pada Mei 2026 mengingatkan bahwa blackout bukan sekadar urusan lampu padam. Ia bisa menjelma menjadi persoalan keselamatan, ekonomi, bahkan rasa aman masyarakat.

Laporan BBC tentang blackout Sumatra menghadirkan potret yang tidak berhenti pada angka atau gangguan teknis. Ada wajah-wajah manusia di balik gelap itu.

Di Sumatra Utara, dua pekerja toko meninggal akibat keracunan karbon monoksida dari genset yang digunakan saat listrik padam. Seorang remaja juga kehilangan nyawa setelah mandi di sungai karena pompa air rumah tak berfungsi. Di Sumatra Barat, dua remaja meninggal setelah menyalakan genset di ruang tertutup. Sementara di Aceh, warga menghadapi situasi yang lebih panjang: listrik yang kerap padam bertahun-tahun dan kecemasan tambahan terhadap konflik satwa liar saat malam gelap.

Black Out dan Bayang-bayang Sengkon-Karta

Ada satu adegan yang terus membekas setelah saya menamatkan serial Korea Black Out. Bukan adegan pembunuhan, bukan pula pengungkapan pelaku. Yang paling mengganggu justru ketika Go Jeong-woo, tokoh utama serial ini, pulang ke kampung halamannya setelah menjalani hukuman penjara selama sepuluh tahun.

Ia sudah menjalani hukuman. Namun hukumannya ternyata belum selesai. Warga masih memandangnya sebagai pembunuh. Tetangga menjauhinya. Masa depannya hancur. Dan yang paling menyakitkan, Jeong-woo sendiri tidak pernah benar-benar yakin mengapa hidupnya harus berakhir seperti itu.

Black Out berkisah tentang seorang siswa teladan yang diterima di sekolah kedokteran. Masa depannya cerah. Namun setelah sebuah malam yang berakhir dengan blackout akibat mabuk, ia dituduh membunuh teman perempuannya. Tanpa ingatan yang utuh tentang kejadian malam itu, Jeong-woo tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Sepuluh tahun kemudian, ia kembali ke kampung halamannya untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang terus menghantuinya: apakah dirinya benar-benar pelaku?

Premis ini sebenarnya sederhana. Tetapi kekuatan Black Out tidak terletak pada misteri pembunuhannya. Kekuatan serial ini justru berada pada pertanyaan yang lebih mengganggu: bagaimana jika sistem hukum dan masyarakat sama-sama meyakini sesuatu yang ternyata keliru?

Laut Berpagar Konflik

Laut biasanya dibayangkan sebagai ruang terbuka. Namun di sekitar Gaza, laut juga bisa berubah menjadi pagar panjang yang dijaga senjata, diplomasi, dan saling curiga. Di sanalah kisah Global Sumud Flotilla 2.0 berlabuh. Bukan di pelabuhan Gaza yang mereka tuju, melainkan di pusaran tuduhan kekerasan, bantahan, dan perdebatan hukum internasional.

Lebih dari 50 kapal berlayar dari Turki pada pertengahan Mei 2026. Misi mereka, menurut penyelenggara, adalah mengirim bantuan makanan dan medis serta menembus blokade maritim Israel terhadap Gaza. Namun sebelum mendekati pantai, armada itu dicegat Angkatan Laut Israel di perairan sebelah barat Siprus, sekitar 460 kilometer dari Gaza. Para relawan dipindahkan ke kapal Israel, dibawa ke Pelabuhan Ashdod, lalu ditahan dan akhirnya dideportasi. Sebanyak 422 orang dari 41 negara dipulangkan, termasuk sembilan warga Indonesia.

Setelah bebas, sejumlah relawan menyampaikan kesaksian yang mengguncang. Ada yang mengaku dipukul, ditampar, dijambak, diraba, bahkan menjadi korban kekerasan seksual. Penyelenggara flotilla menyebut sedikitnya terdapat 15 kasus kekerasan seksual, termasuk dugaan pemerkosaan. Seorang aktivis Prancis mengaku mengalami perabaan dan pemukulan. Jurnalis Italia yang ikut dalam rombongan menggambarkan fasilitas penahanan sebagai “tempat teror”. Kelompok bantuan hukum berbasis Israel, Adalah, juga menyebut adanya keluhan mengenai kekerasan ekstrem dan cedera serius.

Tetapi di titik inilah kehati-hatian menjadi penting. Sejumlah tuduhan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Otoritas penjara Israel menolak seluruh klaim itu dan menyatakan para tahanan diperlakukan sesuai hukum serta tetap memperoleh layanan medis. Pemerintah Israel juga menyebut flotilla sebagai aksi propaganda yang dianggap membantu kepentingan Hamas.

Duka, Topeng, dan Cerita Palsu

Ada ironi yang sulit diabaikan dari kasus Kouri Richins. Seorang ibu muda di Utah, Amerika Serikat, menulis buku tentang menghadapi duka karena kehilangan suami. Buku itu diberi judul Are You With Me? dan dipersembahkan untuk sang suami yang ia sebut sebagai ayah yang hebat dan pasangan yang luar biasa. Namun, di ruang sidang, cerita itu berbelok tajam. Juri justru menyatakan bahwa Kouri adalah pembunuh suaminya sendiri. Kisah ini terasa seperti novel kriminal, tetapi ia nyata.

Pada Maret 2026, panel juri menyatakan Kouri Richins bersalah atas pembunuhan terhadap suaminya, Eric Richins, yang meninggal pada Maret 2022 akibat overdosis fentanyl. Bukan overdosis biasa, melainkan kandungan fentanyl lima kali lipat dosis mematikan yang ditemukan dalam tubuh Eric. Jaksa juga menyebut ada percobaan peracunan sebelumnya melalui makanan, yang membuat korban sempat nyaris meninggal.

Kasus ini menarik perhatian luas bukan hanya karena unsur kejahatannya, melainkan karena lapisan cerita di sekelilingnya. Dua bulan sebelum ditangkap pada tahun 2023, Kouri menerbitkan buku yang bertujuan membantu keluarga dalam menghadapi kehilangan. Dalam wawancara radio, ia bahkan mengatakan buku itu diharapkan menjadi penghiburan bagi keluarganya dan orang lain yang mengalami duka.

Di situlah publik merasa terguncang. Bagaimana mungkin seseorang menulis tentang kesedihan yang, menurut putusan pengadilan, justru ia ciptakan sendiri?

Menjadi Rumah Bersama

Filsuf dan rohaniwan Franz Magnis-Suseno dalam tulisannya Pancasila, Tidak Kurang Tidak Lebih mengingatkan sesuatu yang penting: Pancasila sangat berharga bagi Indonesia, tetapi nilainya justru akan berkurang jika diposisikan secara keliru. Pancasila perlu dijaga, tetapi tidak perlu disakralkan sampai menyaingi agama atau dijadikan semacam keyakinan yang berdiri di atas semua keyakinan lain. Pandangan itu menarik karena datang dari seseorang yang justru sangat menghargai Pancasila.

Magnis melihat Pancasila sebagai keberhasilan besar bangsa Indonesia. Negara ini terdiri dari ratusan etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dalam sejarah dunia, keragaman sebesar itu tidak selalu berakhir damai. Kita bisa melihat pengalaman pahit di sejumlah negara yang tercabik konflik identitas, mulai dari agama hingga etnis.

Indonesia tentu bukan negeri tanpa masalah, tetapi sampai hari ini kita relatif berhasil menjaga satu hal mendasar. Orang Jawa tetap bisa menjadi Jawa, orang Minang tetap Minang, umat Islam tetap teguh pada keyakinannya, umat Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penganut kepercayaan tetap dapat menjalankan keyakinannya. Di atas keberagaman itu ada satu kesepakatan bersama, yakni lima sila Pancasila.

Di situlah, menurut Magnis, letak peran sejatinya. Pancasila bukan pesaing agama. Ia juga bukan filsafat hidup tunggal yang memaksa semua orang berpikir sama. Pancasila hanyalah lima prinsip dasar yang disepakati bangsa Indonesia untuk hidup bersama. Dan justru karena itulah menjadi sangat penting. Tidak kurang, tetapi juga tidak lebih. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi punya makna besar.

Sejarah yang Diperdebatkan

Setiap 1 Juni, linimasa media sosial biasanya dipenuhi ucapan tentang Pancasila. Ada gambar Garuda, kutipan Bung Karno, hingga poster bertema persatuan. Namun di balik peringatan itu, ada sejarah yang ternyata tidak sesederhana yang sering kita bayangkan.

Banyak orang mengira Hari Lahir Pancasila sejak dulu diperingati secara rutin. Padahal, perjalanan tanggal 1 Juni justru berliku, diperdebatkan, bahkan pernah nyaris tenggelam dari ingatan publik.

Cerita ini bermula pada 1 Juni 1945. Di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Lahirnya Pancasila. Dalam pidato itu, Bung Karno menawarkan lima prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Ia lalu memberi nama gagasan tersebut dengan nama Pancasila. 

Namun sejarah tidak berjalan lurus. Sejak awal, ada perdebatan mengenai kapan sebenarnya Pancasila “lahir”. Sebagian kalangan menganggap 1 Juni layak diperingati karena menjadi momen pertama gagasan itu diperkenalkan ke ruang publik. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tanggal yang lebih tepat adalah 18 Agustus 1945, saat Pancasila disahkan dalam Pembukaan UUD 1945. Ada pula yang mengingatkan bahwa sebelum pidato Soekarno, tokoh seperti Mohammad Yamin dan Soepomo juga telah menyampaikan gagasan tentang dasar negara.

Bahasa Politik Masa Kini

Biasanya kecoak adalah makhluk yang ingin segera kita singkirkan. Ia dianggap kotor, mengganggu, dan hidup di sudut-sudut yang tidak diinginkan manusia. Tetapi di India, beberapa pekan terakhir, kecoak justru naik kelas menjadi simbol politik. Bukan lewat pemilu atau rapat parlemen, melainkan melalui meme, satire, dan media sosial.

Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Rakyat Kecoak mendadak viral. Akun media sosialnya mengumpulkan jutaan pengikut hanya dalam hitungan hari, bahkan di Instagram melampaui popularitas partai yang sedang berkuasa. Partai ini bukan organisasi resmi yang akan ikut pemilu. Manifestonya setengah bercanda: rumah bagi kaum malas, penganggur, dan mereka yang merasa selalu benar. Namun seperti banyak humor politik, kelucuan itu menyimpan rasa yang tidak lucu sama sekali.

CJP lahir dari kontroversi pernyataan Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant. Dalam sebuah forum, ia menggunakan istilah cockroach ketika berbicara tentang pemegang gelar palsu dan orang-orang yang hidup seperti parasit dalam sistem. Belakangan ia mengklarifikasi bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada seluruh pemuda atau penganggur. Namun di era media sosial, sebuah makna sering bergerak lebih cepat daripada penjelasan.

Potongan ucapan itu telanjur menyebar dan diterima banyak orang sebagai penghinaan terhadap generasi muda yang kesulitan mencari pekerjaan. Reaksi pun muncul hampir seketika. Yang menarik, anak muda India tidak hanya marah. Mereka membalik penghinaan itu menjadi identitas. Kecoak pun dipakai sebagai simbol.