Swasembada Pangan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia kini semakin mendapat pengakuan internasional karena berhasil mencapai swasembada pangan. Hal itu ia sampaikan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gorontalo pada tanggal 9 Mei 2026.

“Kita sangat dihormati karena kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, swasembada jagung, kita sekarang tidak perlu impor lagi pangan dari luar,” ujar presiden.

Kalau dilihat dari data resmi pemerintah, klaim presiden tentang Indonesia mencapai swasembada beras memang punya dasar yang cukup kuat. Produksi beras nasional pada tahun 2025 mencapai sekitar 34,71 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di kisaran 31 juta ton. Pemerintah juga menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras. 

Jadi, dalam arti “produksi domestik lebih besar daripada kebutuhan nasional”, pernyataan itu bisa dianggap benar. Tetapi pertanyaan yang lebih menarik sebenarnya bukan “apakah surplusnya nyata?”, melainkan: apakah surplus itu otomatis membuat Indonesia “dihormati dunia?”

Birokrasi di Persimpangan

Di tengah ambisi besar pembangunan nasional, ada satu hal yang terkadang luput dari perhatian, yaitu mesin yang menggerakkannya. Kita terlalu sering membicarakan kebijakan, program, dan target pertumbuhan, tetapi lupa bahwa semua itu bergantung pada satu fondasi yang sama: birokrasi.

Dalam berbagai diskursus mutakhir, muncul tiga gagasan penting tentang arah pembaruan birokrasi, yakni fleksibilitas kerja (flexiwork), disrupsi kelembagaan, dan penguatan integritas. Ketiganya menawarkan harapan, tetapi juga menyimpan pertanyaan mendasar. Apakah birokrasi Indonesia benar-benar siap berubah, atau justru hanya berganti wajah tanpa menyentuh akar masalah?

Gagasan fleksibilitas kerja sebagaimana ditulis oleh Yanuar Nugroho dalam Fleksibilitas Kerja Birokrasi Kita di Kompas edisi 9 Juli 2025, misalnya, tampak menjanjikan. Ia menawarkan pergeseran dari birokrasi berbasis kehadiran fisik menuju birokrasi berbasis kinerja. Pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa banyak fungsi administratif tetap berjalan tanpa tatap muka. Dalam konteks ini, flexiwork bukan sekadar soal bekerja dari rumah, melainkan perubahan paradigma. Dari menghitung jam kerja menjadi mengukur hasil.

Namun, menurut Dosen STF Driyarkara Jakarta ini, fleksibilitas bukan tanpa risiko. Dalam birokrasi yang sistem meritnya belum sepenuhnya kokoh, dan budaya kerjanya masih cenderung prosedural, fleksibilitas bisa disalahartikan sebagai kelonggaran. Alih-alih meningkatkan produktivitas, ia berpotensi membuka ruang baru bagi lemahnya akuntabilitas. Di sinilah pertanyaan krusial muncul. Apakah kita sudah siap berpindah dari sistem berbasis kontrol menuju sistem berbasis kepercayaan? Jika belum, maka flexiwork berisiko menjadi slogan modern tanpa substansi.

Bupati yang Patah Hati

Di zaman sekarang, istilah “bucin” sering dipakai untuk menggoda orang yang terlalu mencintai pasangannya. Kadang lucu, kadang terdengar memalukan. Tetapi sejarah dan sastra sebenarnya penuh dengan kisah cinta yang jauh lebih ekstrem daripada sekadar rajin membalas chat atau cemburu di media sosial.

Kita mengenal Romeo and Juliet, kisah cinta legendaris karya William Shakespeare yang bertahan ratusan tahun. Romeo dan Juliet saling mencintai, tetapi terjebak dalam konflik keluarga yang tidak pernah selesai. Cinta mereka tumbuh di tengah permusuhan, lalu berakhir tragis dengan kematian keduanya. Dunia mengingat kisah itu sebagai simbol cinta yang terlalu besar untuk ditahan oleh keadaan.

Tetapi jauh dari Verona, di tanah Jawa pada awal abad ke-19, sejarah ternyata pernah menyimpan kisah yang nadanya tidak kalah pilu. Kisah itu datang dari Raden Ronggo Prawirodirjo III, seorang bupati Madiun yang begitu mencintai istrinya, Raden Ayu Ontowiryo.

Saat Ontowiryo meninggal akibat keguguran pada tahun 1809, Ronggo seperti kehilangan separuh hidupnya. Ia menolak menikah lagi meski mendapat tawaran dari lingkungan keraton. Dalam budaya aristokrat Jawa waktu itu, keputusan tersebut bukan perkara kecil. Pernikahan sering kali berkaitan dengan status, aliansi politik, dan kepentingan keluarga besar. Tetapi Ronggo memilih bertahan pada dukanya.

Warga Sipil Selalu Menjadi Korban

Perang sering dijelaskan lewat angka dan strategi. Berapa wilayah yang direbut, berapa pasukan yang dikerahkan, atau siapa yang unggul secara militer. Namun di balik semua istilah itu, perang hampir selalu meninggalkan satu pola yang sama, yakni warga sipil menjadi korban yang paling besar. Hal itulah yang tampak dalam tragedi Pembantaian My Lai di Vietnam pada tanggal 16 Maret 1968. Peristiwa ini mengingatkan publik bahwa perang tidak hanya melahirkan kehancuran fisik, tetapi juga bisa menghapus rasa kemanusiaan.

Hari itu, pasukan Amerika Serikat memasuki Desa My Lai dengan keyakinan bahwa daerah tersebut adalah basis gerilyawan Viet Cong. Operasi militer dilakukan dalam suasana penuh ketegangan. Tentara dibentuk untuk melihat siapa pun di wilayah itu sebagai ancaman. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Mereka tidak menemukan pasukan bersenjata dalam jumlah besar. Yang ada justru warga desa biasa. Ada perempuan, anak-anak, dan orang tua.

Tetapi situasi sudah telanjur berubah. Ketakutan, kemarahan, dan doktrin perang membuat warga sipil tidak lagi dipandang sebagai manusia yang harus dilindungi. Mereka diperlakukan sebagai bagian dari musuh. Akibatnya, ratusan orang dibantai. Banyak korban ditembak tanpa perlawanan. Rumah-rumah dibakar. Desa berubah menjadi kuburan massal.

Yang membuat tragedi My Lai begitu mengerikan bukan hanya jumlah korbannya, melainkan kenyataan bahwa kekerasan itu dilakukan secara terbuka oleh tentara sebuah negara yang selama ini mengklaim diri sebagai pembela demokrasi dan kebebasan.

Seribu Bayangan di Layar

Ketika kecil, banyak dari kita mengira jurus seribu bayangan milik Naruto Uzumaki hanyalah fantasi yang terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Tapi hari ini, tanpa sadar, kita justru mempraktikkannya setiap saat. Satu orang, banyak akun. Satu identitas, berlapis-lapis persona. Di situlah esai Naufalul Ihya’ Ulumuddin dalam Kompas 3 Mei 2026 menemukan pijakannya. Kita sedang hidup dalam “masyarakat bayangan”.

Gagasan ini terasa relevan, bahkan agak mengganggu. Sebab kita tahu persis bagaimana rasanya menjadi banyak orang dalam satu waktu. Pagi hari kita sebagai pegawai yang santun di grup WhatsApp kantor. Siang hari kita menjadi pembeli cerewet di marketplace. Malam hari, bisa jadi kita berubah menjadi pengamat politik dadakan di kolom komentar. Semua berlangsung tanpa harus benar-benar berpindah tempat. Bahkan tanpa harus sepenuhnya “menjadi diri sendiri”.

Naufalul membaca fenomena ini dengan kacamata Gilles Deleuze dan Félix Guattari, khususnya konsep “tubuh tanpa organ”. Istilah yang terdengar rumit ini sebenarnya sederhana: manusia tidak lagi terikat pada satu identitas biologis yang utuh. Hasrat, ekspresi, bahkan sisi gelap kita bisa hidup sendiri-sendiri, menjelma dalam akun anonim, second account, atau identitas digital yang kita ciptakan.

Masalahnya, ketika semua orang punya “bayangan” dalam jumlah tak terbatas, kita tidak lagi hidup dalam satu masyarakat yang bisa dihitung dengan angka statistik. Kita hidup dalam masyarakat berlapis, di mana satu orang bisa hadir berkali-kali dengan wajah berbeda. Dunia digital pun menjadi semacam “keramaian tanpa tubuh”. Ia ramai, tapi sulit ditunjuk siapa sebenarnya yang hadir.

Membaca Fenomena “Sirkel Koruptor”

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan berkembangnya pola dan modus operandi. Dalam berbagai pengungkapan perkara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya kecenderungan keterlibatan pihak-pihak terdekat dalam suatu tindak pidana korupsi, yang kemudian populer disebut sebagai fenomena “sirkel koruptor”.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu berdiri sebagai perbuatan individual, melainkan dapat melibatkan jejaring relasi yang memiliki peran berbeda-beda, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan hasil kejahatan. Dalam beberapa kasus yang ditangani KPK dalam kurun waktu terakhir, pola tersebut terlihat melalui keterlibatan keluarga, ajudan, kolega, maupun pihak lain yang memiliki kedekatan personal atau profesional dengan pelaku utama.

Sebagai ilustrasi, terdapat perkara di mana aliran dana tidak diterima secara langsung oleh pejabat yang bersangkutan, melainkan melalui pihak lain yang memiliki hubungan kekerabatan. Dalam kasus lain, pihak yang memiliki kedekatan fungsional seperti ajudan atau staf turut berperan dalam proses pengumpulan dana. Bahkan, terdapat pula kasus yang melibatkan beberapa unsur dalam struktur birokrasi yang berperan secara koordinatif.

Selain itu, dalam beberapa perkara, indikasi penggunaan pihak ketiga atau nominee serta penyimpanan dana di lokasi tertentu juga mengemuka. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengaburkan alur transaksi keuangan, yang dalam perspektif hukum berpotensi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Jabatan yang Tak Lagi Menggoda

Dulu, menjadi pejabat atau menduduki jabatan struktural adalah impian banyak aparatur sipil negara (ASN). Naik eselon dianggap tanda keberhasilan karier. Semakin tinggi posisi, semakin besar pula kehormatan sosialnya. Di banyak keluarga, anak yang berhasil menjadi kepala dinas, camat, atau pejabat struktural lain sering dipandang telah “jadi orang”. Namun suasana itu perlahan berubah. Di banyak kantor pemerintahan, mulai muncul fenomena yang dulu jarang terdengar: pegawai yang enggan naik jabatan.

Ada yang memilih tetap menjadi staf fungsional. Ada yang tidak terlalu antusias mengejar posisi struktural. Bahkan ada yang diam-diam merasa hidupnya lebih tenang tanpa tambahan jabatan. Fenomena ini mengingatkan pada tren yang kini ramai dibahas di dunia kerja global, yaitu ketika kursi bos tidak lagi otomatis terlihat menggoda.

Bukan berarti ASN generasi muda malas atau kehilangan ambisi. Persoalannya lebih rumit dari itu. Banyak pegawai muda justru melihat langsung bagaimana beratnya kehidupan para atasan mereka.

Di kantor pemerintahan, jabatan struktural sering datang bersama tumpukan administrasi, rapat tanpa akhir, tekanan target, hingga tanggung jawab sosial yang besar. Ponsel nyaris tidak pernah benar-benar bisa dimatikan. Hari libur kadang tetap diisi koordinasi. Belum lagi jika muncul persoalan mendadak yang harus segera diselesaikan. Yang sering luput dibicarakan, kenaikan jabatan tidak selalu diikuti kenaikan kualitas hidup yang signifikan.

Refleksi Hari Buruh buat ASN

Hari Buruh sejatinya berawal dari konflik, bukan dari seremoni. Pada akhir abad ke-19 di Amerika Serikat, gelombang protes pekerja menuntut pembatasan jam kerja menjadi delapan jam sehari mencapai puncaknya dalam peristiwa Haymarket di Chicago, 1886. Aksi yang semula damai itu berujung bentrokan dan korban jiwa. Tetapi, justru dari tragedi itulah lahir simbol global perlawanan buruh. Sejak saat itu, tanggal 1 Mei diperingati di berbagai negara sebagai hari solidaritas pekerja. Hari itu bukan sekadar hari libur, melainkan penanda bahwa kerja selalu memiliki dimensi politik.

Indonesia mengadopsi semangat itu sejak awal kemerdekaan. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948, negara menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Ada pengakuan eksplisit bahwa buruh adalah bagian penting dari republik yang baru berdiri. Namun, sejarah bergerak ke arah yang tidak selalu lurus. Pada tahun 1968, pemerintah Orde Baru menghapus Hari Buruh sebagai hari libur. Alasannya bukan semata administratif, melainkan politis. Buruh ditempatkan dalam bayang-bayang ideologi yang dianggap berbahaya.

Sejak saat itu, selama lebih dari tiga dekade, Hari Buruh praktis “menghilang” dari ruang publik. Ia tidak dirayakan, bahkan cenderung dihindari. Buruh tidak hanya dibatasi secara organisasi, tetapi juga dibentuk citranya—keras, politis, dan patut dicurigai. Baru setelah reformasi 1998, ruang itu kembali terbuka. Peringatan 1 Mei perlahan kembali ke jalanan, hingga akhirnya pada tahun 2014 pemerintah menetapkannya kembali sebagai hari libur nasional.

Namun, seperti banyak simbol yang direhabilitasi, makna Hari Buruh ikut berubah. Dari hari perlawanan, ia berangsur menjadi hari libur yang relatif aman. Demonstrasi tetap ada, tetapi tidak selalu berujung pada perubahan struktural. Dalam konteks ini, Hari Buruh di Indonesia hari ini berada di antara dua kutub: sejarah yang radikal dan praktik yang semakin formal. Di tengah narasi itu, ada satu kelompok yang jarang disertakan dalam pembicaraan tentang buruh, yakni aparatur sipil negara (ASN).