Mental Kolonial

Dalam esainya Desakralisasi Pejabat Publik yang dimuat di Historia (7 September 2025), Bonnie Triyana mengingatkan bahwa republik ini lahir bukan hanya untuk mengakhiri kolonialisme, tetapi juga untuk meruntuhkan budaya feodal yang menempatkan pejabat sebagai golongan yang harus disembah. Kisah-kisah tentang wali kota di Belanda yang mencuci mobil sendiri, mantan menteri yang naik angkutan umum, hingga kesederhanaan Johannes Leimena dan Haji Agus Salim menjadi kontras dengan sebagian wajah birokrasi Indonesia hari ini yang masih gemar mempertontonkan simbol-simbol kekuasaan.

Pengamatan Bonnie sesungguhnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar gaya hidup pejabat. Ia mengajak kita bertanya, apakah republik ini benar-benar telah berhasil mendesakralisasi jabatan publik, atau justru masih mewarisi mentalitas birokrasi kolonial yang menempatkan pejabat sebagai kelas sosial yang berbeda dari rakyat?

Delapan puluh tahun setelah Indonesia merdeka, pertanyaan itu masih terasa relevan. Peristiwa yang belakangan melibatkan sejumlah anggota DPR kembali menghidupkan diskusi lama mengenai hubungan antara pejabat dan masyarakat. Sorotan publik bukan hanya tertuju pada dugaan pelanggaran hukum, melainkan juga pada gaya hidup, privilese, dan jarak sosial yang semakin lebar antara elite dan rakyat.

Fenomena tersebut sesungguhnya memiliki akar sejarah yang panjang. Pada masa kolonial Hindia Belanda, jabatan bupati bukan sekadar posisi administratif. Ia merupakan simbol kekuasaan yang sengaja dipelihara pemerintah kolonial melalui sistem indirect rule. Para bupati tetap mempertahankan atribut kebangsawanan sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial dalam mengendalikan rakyat.

Teknologi dan Kerentanan Negara

Novel Ghost Fleet: A Novel of the Next World War karya P. W. Singer dan August Cole menarik untuk dibaca. Berbeda dengan novel perang pada umumnya yang dipenuhi dentuman meriam dan heroisme di medan tempur, Ghost Fleet menawarkan skenario yang lebih sunyi sekaligus menggelisahkan. Perang dunia berikutnya, menurut imajinasi kedua penulis, mungkin tidak diawali oleh ledakan bom, melainkan oleh layar komputer yang tiba-tiba gelap, satelit yang kehilangan kendali, jaringan listrik yang lumpuh, dan sistem komunikasi militer yang tak lagi dapat dipercaya.

Di sinilah letak kekuatan novel tersebut. Ia bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah thought experiment tentang bagaimana teknologi mengubah konsep peperangan. Ghost Fleet bukan sekadar novel perang. Ia semacam simulasi dalam bentuk cerita, bagaimana jika perang berlangsung ketika teknologi digital telah menjadi tulang punggung kehidupan negara?

Sejak lama, sejarah memperlihatkan bahwa negara yang mampu menguasai teknologi baru akan memperoleh keunggulan strategis. Bangsa Mongol menaklukkan Eurasia berkat mobilitas pasukan berkudanya. Inggris menguasai lautan melalui revolusi kapal uap dan industri. Amerika Serikat memenangkan Perang Teluk 1991 melalui apa yang kemudian dikenal sebagai Revolution in Military Affairs, yakni penggunaan satelit, senjata berpemandu presisi, dan jaringan informasi yang terintegrasi.

Namun Ghost Fleet menunjukkan paradoks yang menarik. Teknologi memang menciptakan kekuatan, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan kerentanan baru.

Membaca Desa Lewat Angka

Ada hal menarik dari tulisan Desil, Elite, dan Kompleksitas Otonomi Desa di Kompas, 1 Oktober 2026. Penulisnya, Yanuarius Yohanes, Kepala Desa Narasaosina, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ia bukan akademisi yang mengamati desa dari kejauhan. Ia kepala desa yang setiap hari berhadapan dengan warga, data, bantuan sosial, dan berbagai kebijakan pemerintah. Karena itu, kegelisahannya tentang desil layak didengar.

Kita tentu membutuhkan data. Negara dengan penduduk sedemikian besar tidak mungkin menentukan kebijakan hanya berdasarkan perkiraan. Desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga, bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi seseorang. BPS menjelaskan bahwa desil menunjukkan posisi relatif keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

Persoalannya muncul ketika angka tersebut berhadapan dengan kenyataan di desa. Rumah yang terlihat bagus belum tentu penghuninya berkecukupan. Sepeda motor di halaman belum tentu berarti keluarga mapan. Seorang anak yang memiliki telepon pintar belum tentu hidup dalam keluarga mampu. Bisa jadi rumah itu dibangun dari hasil bertahun-tahun merantau. Motor masih dicicil. Telepon digunakan untuk belajar sekaligus mencari pekerjaan. Data menangkap keadaan, tetapi belum tentu mampu menangkap cerita di balik keadaan.

Di sinilah tulisan Yanuarius menjadi penting. Kepala desa berada di posisi yang unik. Ia harus menjelaskan kebijakan negara kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan kenyataan masyarakat kepada negara. Ketika data pusat berbeda dengan kondisi lapangan, kepala desa sering kali menjadi orang pertama yang berhadapan dengan pertanyaan warga.

Bonus Demografi

Indonesia sedang menikmati apa yang selama puluhan tahun disebut sebagai bonus demografi. Hampir 70 persen penduduk berada pada usia produktif, sebuah komposisi yang oleh banyak ekonom disebut sebagai “jendela emas” menuju negara maju. Namun, di balik optimisme itu, data terbaru justru menghadirkan ironi yang mencemaskan.

Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2025 menunjukkan bahwa 85,19 persen kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, gagal ginjal, dan penyakit paru kronis. Persentase ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang menurut WHO berada pada kisaran 75 persen.

Lebih mengkhawatirkan lagi, penyakit-penyakit yang dahulu identik dengan usia lanjut kini mulai banyak menyerang kelompok usia 20 hingga 30 tahun. Bonus demografi yang seharusnya menjadi modal pembangunan perlahan berubah menjadi ancaman yang oleh Deputi Statistik Sosial BPS M. Nashrul Wajdi disebut sebagai “pintu masuk menuju bencana”.

Dalam sejarah kesehatan masyarakat, perubahan pola penyakit sebenarnya fenomena yang lazim. Ketika angka kematian bayi menurun, sanitasi membaik, dan penyakit infeksi mulai terkendali, suatu negara akan memasuki fase epidemiologi baru, yaitu dominasi penyakit kronis. Indonesia kini berada tepat pada fase tersebut. Namun yang membedakan Indonesia dengan banyak negara maju adalah usia munculnya penyakit itu semakin muda.

Alarm Ketahanan Nasional

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo pada awal Juli 2026 menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Ironisnya, peristiwa seperti ini bukan lagi dianggap sebagai kejutan, melainkan seolah telah menjadi rutinitas politik. Ketika setiap beberapa pekan publik disuguhi kepala daerah mengenakan rompi tahanan, persoalannya jelas tidak lagi sebatas moral individu. Ada sesuatu yang keliru dalam tata kelola pemerintahan daerah kita.

Dalam tulisannya di SINDOnews edisi 15 juli 2026, Anang Puji Utama mengingatkan bahwa korupsi kepala daerah bukan hanya persoalan hukum pidana, melainkan ancaman terhadap ketahanan nasional. Pandangan ini menarik karena menggeser cara kita memandang korupsi. Selama ini, korupsi lebih sering dipahami sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara. Padahal, dampaknya jauh melampaui angka kerugian dalam laporan audit.

Desentralisasi yang dimulai sejak Reformasi sejatinya lahir dengan cita-cita mulia. Pasal 18 UUD 1945 kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, sekaligus memberi ruang bagi daerah mengelola potensinya sendiri. Kepala daerah dipilih secara demokratis agar lebih memahami kebutuhan rakyatnya dibanding birokrasi yang sepenuhnya dikendalikan dari Jakarta.

Namun, perjalanan lebih dari dua dekade menunjukkan kenyataan yang tidak selalu sejalan dengan harapan. Banyak daerah memang berkembang pesat, tetapi tidak sedikit pula yang justru menjadikan otonomi sebagai arena lahirnya “raja-raja kecil”. Kekuasaan yang besar, dipadukan dengan pengawasan yang lemah serta biaya politik yang mahal, menciptakan ruang subur bagi praktik korupsi.

Mempermasalahkan Wapres

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden yang mengakhiri eksperimen demokrasi parlementer dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak itu memperlihatkan satu pelajaran penting, bahwa konstitusi bukan sekadar kumpulan pasal. Ia adalah pagar agar kekuasaan tidak berjalan semata-mata berdasarkan kehendak politik.

Lebih dari enam dasawarsa kemudian, pertanyaan tentang hubungan antara kekuasaan, pemilu, dan konstitusi kembali muncul di meja Mahkamah Konstitusi. Kali ini melalui permohonan yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Para pemohon meminta agar Mahkamah memeriksa persoalan tersebut meskipun Gibran telah terpilih dan dilantik.

Yang membuat perkara ini menarik bukan hanya siapa yang menjadi objek permohonan. Persoalan yang lebih besar adalah apakah sebuah kemenangan pemilu yang telah selesai dan pelantikan yang telah dilakukan masih dapat dipersoalkan apabila kemudian ditemukan dugaan cacat pada syarat pencalonannya?

Para pemohon membangun argumen dari pembedaan antara removal from office dan disqualification. Pemakzulan adalah mekanisme untuk memberhentikan pejabat yang telah menduduki jabatan. Diskualifikasi, sebaliknya, berangkat dari premis bahwa seseorang sejak awal tidak memenuhi syarat untuk menjadi kandidat. Dengan logika itu, persoalannya bukan “bagaimana memberhentikan wakil presiden”, tetapi “apakah ia sejak awal sah menjadi calon wakil presiden”.

Garasi Pribadi

Di banyak kompleks perumahan Indonesia, pemandangan ini terasa biasa. Sebuah mobil diparkir tepat di depan rumah, bahkan memakan sebagian badan jalan. Ada yang diberi pagar besi, rantai, atau pot tanaman sebagai penanda bahwa ruang itu telah “dimiliki”. 

Fenomena garasi di jalan umum sesungguhnya bukan sekadar persoalan parkir. Ia adalah potret bagaimana ruang publik perlahan diprivatisasi oleh kepentingan pribadi, sementara negara baru hadir setelah kasusnya viral di media sosial. Kasus di Kabupaten Bekasi pada tahun 2023, ketika seorang warga membangun “garasi” dengan patok besi di badan jalan hingga akhirnya dibongkar aparat, hanyalah satu contoh dari persoalan yang jauh lebih besar.

Persoalan ini sesungguhnya sudah lama diperingatkan para ahli tata kota. Pertumbuhan kendaraan pribadi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan kota menyediakan ruang parkir. Akibatnya, jalan lingkungan berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan kendaraan.

Ironisnya, jalan adalah barang publik (public goods). Ia dibangun menggunakan uang masyarakat dan diperuntukkan bagi semua orang. Ketika seseorang secara sepihak menguasai sebagian badan jalan untuk kepentingan pribadi, yang terjadi bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan pengurangan hak masyarakat lainnya.

Satu Saksi Bukanlah Saksi

Dulu, ruang pengadilan belum mengenal kamera pengawas, rekaman percakapan, bukti elektronik, atau pemeriksaan forensik seperti sekarang. Ketika sebuah peristiwa dipersoalkan, hakim sangat bergantung pada manusia yang datang membawa cerita. Siapa melihat apa, siapa mendengar apa, dan siapa yang dapat dipercaya.

Dari tradisi hukum yang panjang itulah lahir adagium testis unus, testis nullus (satu saksi bukanlah saksi). Menurut Ivan Milotić, akademisi hukum dari University of Zagreb, prinsip ini tumbuh pada Abad Pertengahan, ketika tradisi hukum Romawi berkelindan dengan hukum Gereja. Pada abad ke-12 ia mulai dikenal sebagai aturan pembuktian, lalu dirumuskan lebih tegas pada abad ke-13. 

Bagi saya, adagium tua ini menarik bukan semata karena bunyinya yang singkat. Ia menyimpan satu kegelisahan yang tetap relevan. Bagaimana negara memastikan bahwa seseorang tidak dihukum hanya karena sebuah cerita?

Dalam hukum Indonesia, gagasan tersebut memperoleh bentuk yang lebih konkret. KUHAP lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, melalui Pasal 185 ayat (2), menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PUU-XV/2017 juga menjelaskan bahwa satu saksi tetap dapat digunakan apabila keterangannya diperkuat alat bukti lain. Dengan demikian, hukum kita sebenarnya tidak sedang mengatakan bahwa satu saksi selalu “tidak bernilai”. Yang ditolak adalah menjadikan kesaksian tunggal yang tidak terkonfirmasi sebagai satu-satunya dasar pemidanaan.