Sebuah Kitab Keadilan

Di negeri yang sering membuat orang sinis terhadap hukum, nama Artidjo Alkostar hadir seperti anomali. Ia bukan tokoh yang gemar tampil di depan kamera, bukan pula pejabat yang sibuk membangun citra. Tetapi justru karena itu, namanya meninggalkan jejak yang sulit dilupakan.

Hamid Basyaib dalam Sebuah Kitab Keadilan tidak hanya menceritakan riwayat seorang hakim agung. Tulisan itu seperti membuka halaman demi halaman kehidupan seorang manusia yang memilih berjalan melawan arus. Dan di tengah dunia hukum yang kerap dipandang mahal, rumit, bahkan kompromistis, Artidjo tampil sebagai sosok yang menghancurkan banyak prasangka.

Ketika masih menjadi pengacara di Yogyakarta hingga akhir 1990-an, kantornya bahkan sulit dibedakan dari rumah singgah sederhana. Bangunannya berdinding gedek, dipenuhi tumpukan koran tua, jauh dari bayangan kantor hukum modern yang mewah dan berpendingin udara. Tetapi yang paling tidak biasa bukanlah bangunannya.

Artidjo tidak pernah merundingkan honor dengan klien. Bagi banyak orang, itu terdengar mustahil. Dunia pengacara identik dengan tarif, negosiasi, dan kontrak jasa. Namun bagi Artidjo, bantuan hukum bukan komoditas yang layak ditawar. Jika klien ingin membayar, silakan. Jika tidak, perkara tetap berjalan.

Wasit Turun ke Lapangan

Ada sesuatu yang menarik ketika membaca kisah tentang penyelenggara pemilu yang melanggar etik. Yang dipertaruhkan sering kali bukan uang negara yang hilang atau pasal pidana yang dilanggar, melainkan sesuatu yang lebih tipis sekaligus lebih rapuh: kepercayaan.

Di situlah artikel Ketika Wasit Pun Ikut Bermain terasa relevan.

Iqbal Basyari membuka tulisannya dengan kisah Marcus Porcius Cato di Romawi kuno. Sekitar dua ribu tahun lalu, Cato menjabat sebagai censor, semacam penjaga moral publik. Ia pernah menjatuhkan hukuman kepada seorang senator bukan karena korupsi atau makar, melainkan karena perilaku yang dianggap tidak pantas di ruang publik. Hari ini kisah itu mungkin terdengar berlebihan. Namun, bagi Romawi, kehormatan pejabat bukan urusan pribadi semata. Ia menyangkut wibawa institusi.

Pesannya sederhana: tidak semua yang salah harus menunggu menjadi tindak pidana.

Kebangkitan Membaca di Hari Kebangkitan Nasional

Setiap 20 Mei, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum ini biasanya membawa ingatan pada lahirnya kesadaran kebangsaan, bahwa kemajuan tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari usaha bersama untuk belajar, berpikir, dan membangun masa depan. Namun, di tengah hiruk-pikuk zaman digital hari ini, ada pertanyaan yang layak diajukan kembali. Apakah semangat kebangkitan itu juga hidup dalam budaya membaca kita?

Pertanyaan ini penting karena bangsa yang ingin bangkit sejatinya membutuhkan warga yang akrab dengan pengetahuan. Dan, salah satu jalannya adalah melalui buku.

Sayangnya, budaya membaca di Indonesia masih menghadapi jalan terjal. Pandemi beberapa tahun lalu memperlihatkan kenyataan itu. Daya beli masyarakat menurun, prioritas kebutuhan berubah, dan membeli buku sering kali tersingkir dari daftar belanja keluarga. Mengajak anak ke perpustakaan atau toko buku juga belum menjadi kebiasaan umum di banyak rumah.

Padahal, di saat yang sama, dunia digital berkembang begitu cepat. Informasi datang tanpa henti melalui layar ponsel. Berita, video pendek, komentar, dan berbagai tren berlomba merebut perhatian kita. Ironisnya, banjir informasi tidak selalu berbanding lurus dengan kebiasaan membaca yang lebih baik.

Jatah Preman dan Cermin Birokrasi Kita

Sebagai orang yang bekerja di lingkungan birokrasi, saya sering merasa bahwa kritik terhadap pemerintahan perlu dibaca dengan kepala dingin. Tidak semua tuduhan otomatis benar, tetapi tidak semua kritik juga layak diabaikan. Karena itu, ketika membaca tulisan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Riau, Erdianto Effendi, tentang istilah “jatah preman” dalam Jatah Preman, Sisi Gelap Birokrasi Kita di Kompas 4 April 2026, saya melihatnya bukan semata sebagai komentar terhadap satu kasus, melainkan sebagai cermin yang pantas direnungkan bersama.

Istilah itu memang terasa keras. Preman biasanya kita bayangkan sebagai sosok yang meminta setoran di terminal, pasar, atau pelabuhan. Tetapi dalam tulisan tersebut, istilah “jatah preman” dipakai untuk menggambarkan praktik pungutan atau setoran tidak resmi yang muncul karena relasi kuasa dalam birokrasi. Bukan selalu melalui ancaman terbuka, melainkan lewat bahasa yang lebih halus, kadang bahkan hanya berupa isyarat. Dan justru di situlah letak persoalannya.

Dalam hukum pidana, praktik semacam itu bisa masuk ke ranah pungutan liar atau pemerasan jabatan. Bedanya dengan pemerasan biasa, tekanan yang digunakan tidak harus berupa kekerasan fisik. Kadang cukup melalui kewenangan yang dimiliki seseorang. Surat bisa tertunda, layanan diperlambat, atau urusan administratif dibuat berbelit. Tidak selalu ada kalimat “bayar sekian”, tetapi pihak yang membutuhkan layanan memahami pesan yang tersembunyi.

Saya kira banyak orang Indonesia pernah bersentuhan, langsung ataupun tidak langsung, dengan pengalaman semacam ini.

Menyalakan Lilin di Ruang yang Asing

Dua tahun lalu, saya menerima amanah sebagai Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. Sampai hari ini, kadang saya masih bertanya dalam diam: bagaimana mungkin seorang lulusan hukum dan administrasi publik, yang delapan belas tahun bertugas di dunia non-teknologi informasi, tiba-tiba harus berbicara tentang firewall, SSL, malware, enkripsi, dan keamanan siber?

Banyak orang mungkin membayangkan mutasi jabatan dalam birokrasi seperti perpindahan meja kerja semata. Pindah ruangan, perubahan stempel, berganti rekan kerja, lalu hidup berjalan seperti biasa. Nyatanya tidak sesederhana itu. Ada mutasi yang terasa seperti pindah rumah. Ada pula yang rasanya seperti dipindahkan ke negeri asing dengan bahasa yang tidak pernah kita pelajari. Saya kira saya mengalami hal yang kedua.

Selama belasan tahun di Badan Kepegawaian dan Bakesbangpol, serta berkesempatan tugas belajar S2 dari Bappenas, dunia saya adalah regulasi, kepegawaian, kebijakan publik, tata kelola, literasi, dan sumber daya manusia. Saya terbiasa membaca aturan, menyusun administrasi, berurusan dengan dinamika aparatur (sipil, militer), dan memahami organisasi dari sisi perilaku serta kebijakan. Dunia itu bukan tanpa masalah, tetapi setidaknya saya mengenali medannya. Lalu saya masuk ke bidang persandian dan keamanan informasi.

Di awal masa jabatan, saya seperti siswa baru yang terlambat masuk kelas. Orang-orang berbicara tentang serangan siber, hardening, vulnerability, phishing, hingga istilah-istilah teknis yang terdengar seperti bahasa planet lain. Saya mengikuti sosialisasi daring maupun luring, membuka presentasi, menyimak penjelasan narasumber, tetapi jujur saja: sering kali saya hanya memahami sebagian kecilnya. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan.

Kebenaran Versus Kekuasaan

Di tengah banjir serial yang lebih banyak menawarkan hiburan ringan, thriller, atau romansa, serial Jepang The Journalist hadir dengan napas yang berbeda. Ia tenang, dingin, dan tidak terburu-buru. Tetapi justru dari ritme yang pelan itu, serial ini memunculkan ketegangan yang terasa lebih nyata: pertarungan antara fakta dan kekuasaan.

Serial ini berangkat dari premis yang sederhana, tetapi kuat. Seorang jurnalis perempuan bernama Anna Matsuda berusaha mengungkap skandal yang melibatkan institusi negara. Dari luar, kisah ini terlihat seperti drama investigasi biasa. Namun semakin jauh cerita bergerak, penonton akan sadar bahwa yang sedang dipertontonkan bukan sekadar proses mencari berita, melainkan bagaimana sistem bekerja untuk menjaga rahasianya tetap terkubur.

Anna Matsuda diperankan oleh Ryoko Yonekura. Karakternya tidak digambarkan sebagai jurnalis heroik yang selalu tahu jawaban. Ia justru tampil manusiawi: keras kepala, berani, tetapi juga lelah dan penuh tekanan. Ada momen ketika ia tampak yakin pada temuannya, lalu beberapa saat kemudian mulai meragukan siapa yang bisa dipercaya.

Di situlah kekuatan serial ini terasa. Ketegangannya tidak dibangun lewat adegan aksi atau kejar-kejaran, melainkan lewat dokumen, percakapan tertutup, telepon yang tidak dijawab, dan wajah-wajah yang menyimpan sesuatu. Penonton diajak masuk ke ruang yang sangat familiar bagi dunia modern: ruang di mana informasi adalah kekuasaan.

Kekuasaan yang Terlalu Panjang

Robert Mugabe adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Afrika modern. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan pembebasan yang melawan kolonialisme kulit putih di Zimbabwe. Namun bagi yang lain, ia dikenang sebagai pemimpin otoriter yang membawa negaranya tenggelam dalam krisis ekonomi dan represi politik.

Kisah Mugabe sebenarnya adalah cerita tentang bagaimana seorang pejuang revolusi bisa berubah menjadi penguasa yang terlalu lama memegang kekuasaan.

Robert Mugabe lahir pada tahun 1924 di Rhodesia Selatan, wilayah yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Negara itu kemudian dikenal sebagai Zimbabwe.

Awalnya Mugabe adalah seorang guru. Ia dikenal cerdas dan gemar belajar. Ia bahkan memiliki banyak gelar sarjana. Namun suasana politik kolonial Afrika pada pertengahan abad ke-20 membuat banyak intelektual muda Afrika mulai terlibat dalam gerakan nasionalisme.

Ketika Keraton Turun ke Jalan

Reformasi 1998 sering dikenang lewat foto-foto mahasiswa menduduki gedung DPR, kerusuhan besar di beberapa kota, serta pengunduran diri Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Tetapi ada satu cerita lain yang jarang dibicarakan. Tentang bagaimana sebuah keraton Jawa ikut menjawab panggilan perubahan. Cerita itu terjadi di Yogyakarta.

Di tengah Indonesia yang sedang terbakar kemarahan sosial akibat krisis ekonomi dan represifnya Orde Baru, Yogyakarta justru relatif lebih tenang dibanding kota-kota lain. Tidak berarti Yogya bebas gejolak. Demonstrasi mahasiswa tetap berlangsung besar-besaran. Bentrokan dengan aparat juga terjadi di beberapa kawasan, seperti di Gejayan. Bahkan ada yang menjadi korban jiwa. Tetapi kota ini tidak berubah menjadi ledakan kerusuhan massal seperti yang terjadi di tempat lain.

Banyak pengamat melihat salah satu faktor pentingnya adalah peran Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Saat itu posisi Sultan sebenarnya tidak sederhana. Ia masih tercatat sebagai Ketua Golkar DIY, partai utama rezim Orde Baru. Karena itu, pada awal gelombang reformasi, Sultan cenderung berhati-hati. Ia tidak langsung berdiri di barisan demonstran. Namun ketika situasi semakin memburuk dan korban mulai berjatuhan, sikap itu perlahan berubah.