Menjaga Kedaulatan di Tengah Euforia Digital

Ketika Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware pada pertengahan 2024, publik mendadak menyadari satu hal penting: negara yang sedang berlari menuju digitalisasi ternyata masih memiliki titik-titik rapuh yang berbahaya. Layanan imigrasi terganggu, berbagai sistem pemerintahan lumpuh, dan lebih dari 230 instansi terdampak. Dalam hitungan hari, kita menyaksikan bagaimana gangguan pada sebuah sistem digital dapat menghambat fungsi negara secara nyata.

Peristiwa tersebut bukan sekadar insiden teknis. Ia adalah peringatan bahwa transformasi digital tidak otomatis menghadirkan kekuatan. Dalam kondisi tertentu, digitalisasi justru dapat memperlihatkan kelemahan mendasar yang selama ini tersembunyi di balik berbagai aplikasi, dashboard, dan jargon teknologi.

Indonesia saat ini sedang berada di tengah gelombang transformasi digital terbesar dalam sejarahnya. Laporan e-Conomy SEA 2025 yang diterbitkan Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai sekitar US$99 miliar atau lebih dari Rp1.600 triliun. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara sekaligus salah satu pasar digital paling menjanjikan di dunia.

Namun di balik optimisme itu tersimpan sebuah paradoks. Semakin besar aktivitas ekonomi yang bergantung pada teknologi digital, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 403,9 juta anomali trafik siber sepanjang tahun 2023. Sementara pada semester pertama 2024 saja, terdeteksi lebih dari 91 juta anomali trafik yang sebagian besar berkaitan dengan aktivitas malware. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya arena pertumbuhan ekonomi, melainkan juga medan persaingan dan ancaman yang semakin kompleks.

Produktivitas Tak Mengenal Pensiun

Di sebuah kantor startup yang dipenuhi anak-anak muda, seorang pria berusia 70 tahun datang dengan setelan jas rapi dan tas kerja kulit yang tampak klasik. Di sekelilingnya, para karyawan bekerja dengan laptop, aplikasi digital, dan ritme kerja yang serba cepat. Ia tampak berbeda. Namun pria itu bukan tamu, bukan pula konsultan senior. Ia datang sebagai karyawan magang.

Begitulah kisah Ben Whittaker dalam film The Intern (2015). Diperankan Robert De Niro, Ben adalah seorang pensiunan yang mencoba kembali bekerja melalui program magang bagi warga lanjut usia di sebuah perusahaan rintisan yang dipimpin CEO muda bernama Jules Ostin.

Sekilas, premis film ini terdengar sederhana. Namun di balik cerita yang hangat dan penuh humor, tersimpan pertanyaan yang sangat relevan bagi banyak orang: apakah seseorang benar-benar berhenti berkarya ketika memasuki masa pensiun?

Ben sebelumnya menghabiskan puluhan tahun bekerja di sebuah perusahaan percetakan. Setelah pensiun dan kehilangan istrinya, ia mencoba menikmati masa tua dengan bepergian, berolahraga, hingga mengikuti berbagai kursus. Namun satu per satu kegiatan itu tidak mampu menghilangkan perasaan kosong yang ia rasakan. Ia merindukan rutinitas, interaksi sosial, dan perasaan bahwa dirinya masih berguna. Keputusan Ben untuk kembali bekerja bukanlah soal uang. Ia mencari makna.

Lingkar Dalam Kekuasaan

Beberapa hari terakhir, publik memperbincangkan video pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Video itu sebenarnya biasa saja. Seorang menteri menyampaikan perkembangan program Sekolah Rakyat kepada Sekretaris Kabinet. Namun bagi sebagian kalangan, terutama pengamat administrasi negara, peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan yang tidak sederhana: mengapa menteri melapor kepada Teddy?

Pertanyaan itu mungkin terdengar remeh bagi masyarakat awam. Bukankah yang penting pemerintahan berjalan? Bukankah Presiden berhak menunjuk siapa pun yang dipercaya untuk membantu pekerjaannya? Namun dalam negara modern, persoalannya tidak sesederhana soal kepercayaan. Ada aspek hukum, tata kelola, dan akuntabilitas yang tidak boleh diabaikan.

Secara yuridis, posisi Teddy memang menarik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet tidak lagi berdiri sebagai lembaga tersendiri yang setara kementerian seperti pada era sebelumnya. Fungsi Sekretariat Kabinet kini berada dalam struktur Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Dukungan Kabinet.

Artinya, jika dibaca secara formal, posisi Teddy tidak lagi berada pada level politik yang sama dengan para menteri. Karena itu, kritik yang mempertanyakan kepantasan menteri "melapor" kepada Teddy memiliki dasar argumentasi yang cukup kuat dari perspektif hukum administrasi negara.

Jajanan Tempo Doeloe

Sejarah sering dibayangkan sebagai rangkaian peristiwa besar. Ada perang, diplomasi, perebutan kekuasaan, atau pidato yang mengubah arah bangsa. Namun sejarah sesungguhnya juga hidup dalam hal-hal kecil, termasuk makanan. Di Indonesia, jajanan bukan sekadar pelengkap waktu senggang. Ia menyimpan jejak ekonomi, budaya, bahkan psikologi masyarakat pada suatu zaman. Karena itu, menelusuri kuliner tempo dulu sebenarnya sama dengan membaca kehidupan sosial bangsa dari sisi yang lebih akrab.

Pada masa pendudukan Jepang hingga awal kemerdekaan, situasi pangan rakyat berada dalam kondisi sulit. Beras mengalami pengawasan ketat dan distribusinya terbatas. Banyak keluarga menggantungkan hidup pada bahan pangan alternatif seperti singkong, ubi, talas, dan jagung. Dalam situasi demikian, masyarakat tidak berhenti menciptakan makanan. Mereka justru beradaptasi.

Dari keterbatasan itu lahir beragam jajanan rakyat. Kue berbahan umbi, gorengan sederhana, hingga makanan pasar menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Jajanan bukan kemewahan, melainkan strategi bertahan hidup. Pedagang keliling, pasar tradisional, dan ruang-ruang komunal menjadi arena ekonomi kecil yang memungkinkan warga tetap saling menopang. Di sinilah kuliner memperlihatkan makna sosialnya.

Jajanan pada masa itu bekerja seperti simpul kebersamaan. Harga yang terjangkau membuatnya dapat dinikmati berbagai lapisan masyarakat. Orang membeli bukan hanya karena lapar, tetapi juga karena ingin bercakap, menunggu kabar, atau sekadar menjadi bagian dari keramaian kampung. Dalam konteks seperti ini, makanan menjalankan fungsi yang lebih luas daripada pemenuhan gizi semata.

Ketika Kepercayaan Menjadi Senjata

Beberapa waktu lalu saya menonton film The Berlin File. Film thriller Korea Selatan itu berkisah tentang seorang agen Korea Utara yang beroperasi di Berlin. Ceritanya penuh pengejaran, pengkhianatan, dan operasi intelijen lintas negara. Namun yang paling menarik justru bukan adegan tembak-menembaknya. Yang membekas adalah suasana yang terus dipelihara sepanjang film: tak seorang pun benar-benar bisa dipercaya.

Di dunia intelijen, kepercayaan adalah barang langka. Seorang agen bisa dicurigai oleh musuhnya, tetapi pada saat yang sama juga diawasi oleh negaranya sendiri. Informasi menjadi komoditas yang lebih berharga daripada peluru. Dan dalam banyak keadaan, kemenangan ditentukan bukan oleh siapa yang paling kuat, melainkan oleh siapa yang paling tahu.

Film itu mengingatkan saya pada kenyataan bahwa sejarah dunia tidak hanya dibentuk oleh pidato para pemimpin, pertempuran militer, atau perjanjian diplomatik. Ada lapisan lain yang bekerja di balik layar: dunia spionase. Dunia yang sunyi, tetapi sering kali menentukan.

Salah satu kisah paling terkenal adalah kematian Leon Trotsky pada 1940. Tokoh revolusi Rusia itu hidup dalam pengasingan di Meksiko setelah menjadi musuh politik Joseph Stalin. Rumahnya dijaga ketat. Pengawal mengawasi setiap sudut. Upaya pembunuhan sebelumnya bahkan pernah digagalkan. Namun semua pengamanan itu akhirnya tak berarti banyak.

Batas Pengabdian dalam Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas selalu menjadi topik yang sensitif di Indonesia. Ia mudah memancing sinisme, tetapi juga sering dipenuhi simplifikasi. Di satu sisi, ada anggapan bahwa perjalanan dinas identik dengan pemborosan. Di sisi lain, tidak sedikit tugas pemerintahan yang memang mustahil dijalankan tanpa mobilitas.

Perdebatan itu kembali mengemuka ketika kritik terhadap intensitas perjalanan luar negeri Presiden dibalas dengan penjelasan bahwa sebagian biaya perjalanan ditanggung secara pribadi. Publik pun terbelah. Ada yang memuji sebagai bentuk pengorbanan dan keteladanan. Ada pula yang bertanya: benarkah itu menjawab persoalan?

Pertanyaan tersebut menarik, bukan semata karena menyangkut Presiden, melainkan karena ia menyentuh sesuatu yang lebih mendasar, yaitu hubungan antara tugas negara dan uang pribadi. Sebagai orang yang akrab dengan birokrasi, saya melihat persoalan ini tidak sesederhana hitam dan putih.

Di kantor-kantor pemerintahan, cerita tentang pegawai yang nombok sebenarnya bukan kisah asing. Ada yang menambah ongkos transportasi karena biaya tidak cukup. Ada yang memakai kendaraan pribadi untuk tugas lapangan. Ada pula yang berangkat rapat dengan uang sendiri karena merasa tugas tidak mungkin ditunda. Motivasinya beragam, tetapi umumnya sederhana: pekerjaan harus tetap berjalan.

Ketakutan yang Menular

Belakangan ini pocong tampaknya sedang naik panggung lagi. Ia tidak keluar dari layar bioskop atau cerita ronda malam, melainkan dari media sosial. Ada video CCTV buram, rekaman jalan kampung yang remang-remang, hingga unggahan tentang “pocong begal” yang konon berkeliaran pada malam hari.

Cerita itu menyebar cepat. Dari Tangerang, Bekasi, dan Jakarta, lalu melompat ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Warganet saling berbagi video, menambahkan cerita, dan menyisipkan peringatan bernada darurat. Seperti biasa, tombol “bagikan” bekerja lebih cepat daripada verifikasi.

Yang menarik, pocong modern ini justru banyak yang tertangkap. Di Kediri, misalnya, tiga remaja diamankan setelah berkeliaran dengan kostum pocong demi membuat konten media sosial. Di tempat lain, polisi menemukan video editan, pengamen berkostum pocong, hingga laporan yang tidak terbukti. Aparat di sejumlah daerah pun meminta masyarakat tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.

Namun, persoalannya mungkin bukan lagi apakah pocong itu nyata atau palsu. Pertanyaan yang lebih menarik ialah: mengapa cerita seperti ini begitu mudah dipercaya?

Literasi yang Tumbuh Sendiri

Ada ironi yang cukup lama hidup dalam dunia pendidikan Indonesia. Semua orang sepakat bahwa membaca itu penting, tetapi tidak semua pihak serius menciptakan lingkungan yang membuat orang ingin membaca. Di tengah situasi itu, gerakan literasi justru banyak tumbuh dari masyarakat, bukan dari negara.

Tulisan AS Laksana dalam Gerakan Literasi tanpa Campur Tangan Negara di Jawa Pos 8 Mei 2017 mengingatkan pada kenyataan tersebut. Di berbagai daerah, komunitas membaca, taman bacaan, dan pegiat buku bergerak dengan sumber daya terbatas. Mereka mengumpulkan buku, membuka ruang baca, hingga mengantar bacaan ke wilayah yang sulit dijangkau industri perbukuan. Gerakan itu lahir bukan karena instruksi birokrasi, melainkan karena kesadaran sosial.

Fenomena ini menarik jika dilihat dari sudut kebijakan publik. Negara sebenarnya telah lama menempatkan literasi sebagai agenda pendidikan. Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS), misalnya, diperkenalkan untuk membangun kebiasaan membaca di lingkungan pendidikan. Namun, sebagaimana sering terjadi pada banyak program resmi, pelaksanaannya kerap lebih administratif daripada kultural. Membaca kadang diperlakukan sebagai kewajiban yang harus dilaporkan, bukan kebutuhan yang perlu ditumbuhkan.

Masalahnya memang tidak sesederhana menyuruh anak membaca lima belas menit sebelum pelajaran dimulai. Kebiasaan membaca membutuhkan ekosistem: ketersediaan buku yang menarik, perpustakaan yang hidup, guru yang membaca, keluarga yang memberi teladan, serta ruang publik yang menganggap membaca sebagai kegiatan bernilai.