Diplomat dari Pare

Pada suatu hari di tahun 2009, bantuan kemanusiaan Muhammadiyah untuk Gaza menghadapi jalan buntu. Perbatasan Rafah ditutup. Jalur yang biasa digunakan organisasi kemanusiaan internasional tidak dapat dilalui. Bagi banyak orang, itu berarti misi harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Namun, bagi Sudibyo Markus, kebuntuan berarti perlunya mencari pintu lain.

Dalam hitungan jam, dokter yang juga aktivis Muhammadiyah itu menghubungi sejumlah kenalan yang tersebar di berbagai negara. Ada tokoh Palang Merah Palestina, pendiri Islamic Relief Worldwide, hingga petugas penghubung lembaga tanggap darurat Israel. Tak lama kemudian, izin masuk melalui wilayah Israel berhasil diperoleh. Bantuan kemanusiaan akhirnya dapat mencapai Gaza.

Tidak ada nota diplomatik. Tidak ada perundingan antarnegara. Tidak ada pula mandat resmi sebagai diplomat pemerintah. Yang bekerja adalah jejaring kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun.

Kisah itu menjadi salah satu alasan mengapa Sudibyo Markus dijuluki “diplomat partikelir Muhammadiyah”. Ia bukan diplomat dalam pengertian formal, tetapi kiprahnya menunjukkan bahwa diplomasi tidak selalu lahir dari gedung kementerian luar negeri. Kadang-kadang diplomasi lahir dari hubungan antarmanusia.

Paradoks Desentralisasi

Pada awal Reformasi 1998, desentralisasi hadir sebagai janji besar. Setelah puluhan tahun hidup dalam sistem yang sangat terpusat, Indonesia memilih membagi kewenangan kepada daerah. Harapannya sederhana tetapi penting: keputusan publik akan lebih dekat dengan rakyat, pembangunan menjadi lebih merata, dan daerah tidak lagi sekadar menjadi penonton atas pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya.

Dua puluh lima tahun kemudian, demokrasi lokal memang berkembang pesat. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Daerah memiliki APBD sendiri dan mengelola puluhan urusan pemerintahan. Namun di balik kemajuan itu, muncul pertanyaan yang mengganggu: apakah otonomi daerah masih benar-benar hidup, atau justru perlahan berubah menjadi simbol administratif yang bergantung pada keputusan fiskal Jakarta?

Pertanyaan itu mengemuka setelah sejumlah kepala daerah menyuarakan kegelisahan mereka. Bupati Siak, Afni Zulkifli, memprotes pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya membuat daerah penghasil seperti Riau menanggung beban ganda. Di Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda bahkan mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah tidak cukup untuk membayar gaji PPPK hingga akhir tahun.

Keluhan tersebut bukan kasus yang berdiri sendiri. Ia menggambarkan gejala yang lebih luas, bahwa kemampuan fiskal daerah sedang mengalami tekanan.

Tragedi Stadion

Pada malam 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruhan di Malang berubah dari arena olahraga menjadi lokasi bencana kemanusiaan. Ratusan orang meninggal dunia setelah terjadi kepanikan massal usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Dunia internasional terkejut. Namun bagi sejarah sepak bola, Kanjuruhan sesungguhnya bukanlah peristiwa yang benar-benar baru.

Dalam catatan sejarah, tragedi stadion telah berulang kali terjadi di berbagai negara. Korbannya mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Yang menarik, penyebabnya sering kali bukan kerusuhan suporter semata, melainkan kombinasi antara buruknya pengelolaan massa, infrastruktur yang tidak memadai, dan respons aparat keamanan yang keliru.

Sejarah tragedi stadion modern dapat ditelusuri ke Estadio Nacional di Lima, Peru, pada tanggal 24 Mei 1964. Saat itu Peru menghadapi Argentina dalam pertandingan kualifikasi Olimpiade Tokyo. Menjelang akhir laga, gol penyama kedudukan Peru dianulir wasit. Keputusan itu memicu kemarahan penonton.

Situasi berubah menjadi petaka ketika polisi berusaha membubarkan massa dengan tongkat dan gas air mata. Ribuan penonton panik dan berusaha melarikan diri. Banyak pintu keluar ternyata tertutup. Dalam hitungan menit, tangga dan lorong stadion berubah menjadi perangkap maut. Sebanyak 328 orang tewas dan lebih dari 500 lainnya terluka. Hingga kini, peristiwa itu masih tercatat sebagai tragedi stadion sepak bola paling mematikan dalam sejarah dunia.

Romantisme Intelijen

Tidak banyak profesi yang memiliki daya pikat sebesar intelijen. Seorang diplomat mungkin dihormati, pengusaha dikagumi, tetapi agen rahasia selalu dikelilingi aura misteri. Ia dianggap memiliki akses ke ruang-ruang yang tak tersentuh orang biasa, mengenal para pemimpin dunia, dan mampu mengubah jalannya sejarah hanya melalui selembar dokumen atau sebuah percakapan. Aura itulah yang tampaknya dimanfaatkan oleh Gaurav Srivastava, sosok yang kini dituduh membangun citra sebagai agen CIA demi memperoleh akses bisnis dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh tuduhan yang kini sedang diproses secara hukum, kisah ini mengingatkan bahwa dunia selalu memiliki ruang bagi “mata-mata palsu”. Sejarah bahkan menunjukkan, sering kali yang paling ampuh bukanlah kemampuan mengumpulkan rahasia, melainkan kemampuan membuat orang percaya bahwa dirinya memiliki rahasia.

Fenomena ini bukan barang baru. Pada akhir abad ke-19, dunia mengenal sosok William Melville, kepala badan intelijen Inggris yang piawai membangun operasi penyamaran. Namun jauh lebih menarik justru kisah para penipu yang memanfaatkan reputasi lembaga intelijen. Mereka memahami bahwa nama sebuah badan rahasia sering kali lebih berharga daripada identitas pribadi. Ketika seseorang mengaku memiliki hubungan dengan CIA (Amerika), KGB (Rusia), MI6 (Inggris), atau Mossad (Israel), banyak orang cenderung menunda skeptisisme mereka. Ada semacam asumsi bahwa orang seperti itu tentu telah melewati seleksi luar biasa dan memiliki jaringan kekuasaan yang luas.

Selama Perang Dingin, romantisme dunia intelijen mencapai puncaknya. Novel-novel karya John le Carré maupun Ian Fleming melahirkan dua citra yang berbeda tetapi sama-sama memesona: agen yang dingin, cerdas, dan selalu beberapa langkah di depan lawannya. Film-film Hollywood kemudian memperkuat imajinasi itu. James Bond menjadi ikon global, disusul Ethan Hunt dalam Mission: Impossible dan Jason Bourne. Di layar lebar, agen rahasia nyaris selalu tampil elegan, dekat dengan pemimpin negara, sekaligus memiliki kebebasan yang tampak tanpa batas.

Kursi RT dan Presiden

Beberapa hari lalu saya membaca kembali cerpen Presiden karya Putu Wijaya yang terbit di Jawa Pos edisi 29 Juni 2014. Cerpen itu tampak ringan. Hampir seluruhnya hanya berisi percakapan antara Amin, istrinya Siti, dan seorang tetangga. Mereka memperdebatkan calon presiden, menimbang kelebihan masing-masing, hingga membayangkan bagaimana jika Amin sendiri menjadi presiden.

Namun Putu Wijaya memang piawai menyembunyikan kritik di balik humor. Ketika pembaca mulai mengira cerita itu hanya satire tentang pemilu, arah kisah tiba-tiba berbelok. Warga justru sibuk mencari pengganti Ketua RT yang mengundurkan diri. Anehnya, semua orang menolak. Jabatan yang semula dianggap sepele mendadak tidak diminati siapa pun.

Barulah pada kalimat terakhir, Putu Wijaya melepaskan anak panahnya, “Rakyatnya yang tak mau!” Saya baru benar-benar memahami kalimat itu setelah beberapa tahun dipercaya menjadi Ketua RT.

Selama ini kita sering membicarakan presiden seolah-olah semua persoalan bangsa bertumpu pada satu orang. Kita mengkritik, memuji, mencela, atau berharap kepada pemimpin nasional. Namun sangat sedikit yang menyadari bahwa negara sesungguhnya berdiri di atas ribuan komunitas kecil yang bernama RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Di sanalah demokrasi pertama kali diuji, bukan di Istana Negara.

Candu Kekuasaan

Ada satu pola yang terus berulang dalam sejarah. Seorang tokoh tampil sebagai pembaru. Ia datang dengan janji mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan, membela konstitusi, dan mengembalikan pemerintahan kepada rakyat. Namun, ketika kekuasaan benar-benar berada di tangannya, perlahan ia mulai percaya bahwa dirinya terlalu penting untuk digantikan.

Saya sering berpikir, mungkin inilah ironi terbesar dalam politik. Musuh terbesar seorang pemimpin bukanlah lawan politiknya, melainkan godaan yang lahir dari kekuasaan itu sendiri.

Belakangan, ironi itu kembali terlihat di Republik Demokratik Kongo. Presiden Félix Tshisekedi dikabarkan berupaya membuka jalan bagi perubahan konstitusi yang memungkinkan dirinya kembali berkuasa. Padahal, beberapa tahun sebelumnya, ia termasuk tokoh yang menentang langkah serupa ketika Presiden Joseph Kabila berusaha memperpanjang masa jabatan melalui perubahan aturan.

Sejarah memang gemar memainkan paradoks. Mereka yang dahulu mengkritik kekuasaan sering kali tergoda mengulanginya ketika memperoleh kesempatan yang sama. Fenomena semacam ini bukan saja kisah khas Benua Afrika. Ia menjadi cerita yang berulang hampir sepanjang peradaban manusia.

Membaca Demonstrasi

Dalam beberapa pekan terakhir, demonstrasi mahasiswa kembali muncul di berbagai kota. Tuntutannya beragam: dari kritik terhadap prioritas pembangunan, kebijakan ekonomi, hingga cara pemerintah berkomunikasi dengan publik. Sebagian orang menganggap aksi itu sebagai dinamika demokrasi yang lumrah. Sebagian lain melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa hampir selalu lebih layak dipahami sebagai gejala daripada penyebab.

Dalam sejarah modern Indonesia, mahasiswa berkali-kali menjadi semacam “sensor sosial”. Mereka sering kali menangkap kegelisahan publik lebih cepat dibandingkan lembaga-lembaga formal. Pada tahun 1966, gelombang demonstrasi lahir dari akumulasi krisis ekonomi, konflik politik, dan menurunnya legitimasi pemerintahan. Pada tahun 1974, Peristiwa Malari menjadi cermin keresahan terhadap ketimpangan ekonomi dan masuknya modal asing. Tahun 1978, kritik terhadap kekuasaan melahirkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) yang justru menunjukkan betapa suara mahasiswa dianggap cukup berpengaruh untuk dibatasi.

Puncaknya tentu terjadi pada Reformasi 1998. Krisis moneter memang mempercepat keruntuhan Orde Baru, tetapi yang sesungguhnya runtuh lebih dahulu adalah kepercayaan publik. Ketika mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, mereka bukan sekadar menuntut pergantian presiden. Mereka menjadi saluran bagi akumulasi keresahan masyarakat yang selama bertahun-tahun sulit menemukan ruang ekspresi.

Pola itu sesungguhnya tidak khas Indonesia. Di Prancis pada Mei 1968, demonstrasi mahasiswa bermula dari isu pendidikan, tetapi berkembang menjadi kritik terhadap tatanan sosial dan politik. Di Korea Selatan pada 1980-an, gerakan mahasiswa menjadi bagian penting dari transisi menuju demokrasi. Bahkan di Amerika Serikat, demonstrasi mahasiswa pada era Perang Vietnam ikut mengubah cara negara memandang kebijakan luar negeri dan partisipasi publik. Kesamaannya sederhana: mahasiswa hampir selalu menjadi kelompok pertama yang mengartikulasikan keresahan sebelum keresahan itu benar-benar meluas.

Republik Dua Jalur

Media sosial beberapa hari terakhir ramai memperbincangkan nama Mufli Budi Ananda yang masuk dalam jajaran Komisaris PT Krakatau Posco, sebuah perusahaan patungan (joint venture) antara BUMN PT Krakatau Steel dan POSCO dari Korea Selatan. Perbincangan itu segera bergeser dari perusahaan baja menuju hal yang lebih pribadi: latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, hingga kedekatannya dengan elite pemerintah. 

Mufli Budi Ananda dikenal sebagai orang yang selama beberapa tahun bekerja sebagai asisten pribadi selebriti Raffi Ahmad. Tugasnya antara lain mendampingi aktivitas harian, bisnis, dan berbagai agenda kerja Raffi Ahmad yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Kasus ini mungkin akan segera tenggelam, digantikan isu lain. Namun kegaduhan tersebut menyisakan satu pertanyaan yang penting: bagaimana sebenarnya seseorang mencapai posisi strategis di negeri ini?

Sejak kecil, kita diajarkan sebuah jalan yang tampak lurus. Belajar sungguh-sungguh, masuk perguruan tinggi, memperoleh gelar, bekerja keras, mengumpulkan pengalaman, lalu suatu hari dipercaya memimpin sebuah institusi. Pendidikan diposisikan sebagai tangga utama mobilitas sosial. Tetapi kehidupan sering kali memperlihatkan jalan lain.