Kampung Penghasil Tokoh

Sabtu, 21 November 2026

Di peta Indonesia, Kotanopan hanyalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak pula kawasan industri raksasa. Ia adalah kota kecil di kaki Bukit Barisan, yang sehari-harinya akrab dengan sawah, sungai, dan perbukitan. Namun, jika menelusuri sejarah Indonesia, nama Kotanopan muncul berulang kali melalui orang-orang yang lahir dari sana. Dari jenderal, wakil presiden, hakim agung, menteri, wartawan, hingga pengusaha nasional.


Fenomena itu memunculkan pertanyaan yang menarik. Mengapa sebuah kota kecil mampu melahirkan begitu banyak tokoh penting republik? Rahasianya adalah berjuang. Ya, berjuang. Keterbatasan ekonomi di Kotanopan bukan melahirkan keputusasaan, melainkan budaya berjuang. Anak-anak muda sejak lama terbiasa meninggalkan kampung untuk mencari pendidikan yang lebih baik. Merantau bukan pilihan terakhir, melainkan jalan hidup.


Dalam sejarah Nusantara, pola semacam ini bukan hal baru. Minangkabau mengenal tradisi merantau. Orang Bugis menjelajah lautan. Masyarakat Mandailing menjadikan pendidikan sebagai kendaraan mobilitas sosial. Kampung halaman bukan tempat menetap selamanya, melainkan titik awal untuk mencapai dunia yang lebih luas.


Budaya itu memperoleh fondasi kuat sejak masa kolonial. Di Kotanopan berdiri Hollandsche Inlandsch School (HIS), sekolah dasar berbahasa Belanda yang termasuk bergengsi pada zamannya. Memang, sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak pribumi dari kalangan terpandang. Namun, keberadaannya menunjukkan bahwa pendidikan modern telah hadir lebih awal di kawasan tersebut.

Abdi Negara atau Abdi Penguasa?

Jumat, 20 November 2026

Setiap pergantian pemerintahan selalu menghadirkan harapan baru. Namun, bagi aparatur sipil negara (ASN), pergantian rezim sering kali bukan sekadar pergantian presiden atau menteri. Ia juga menghadirkan pertanyaan lama yang terus berulang sejak masa kolonial hingga Reformasi. Kepada siapa sesungguhnya seorang birokrat harus setia. Kepada negara atau kepada penguasa?


Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah mencuatnya dugaan mutasi sejumlah pegawai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyusul bocornya surat dinas mengenai kunjungan Menteri PU ke Amerika Serikat. Alih-alih fokus menyelidiki substansi dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, perhatian justru bergeser kepada siapa yang membocorkan dokumen tersebut. Peristiwa ini, sebagaimana dikritik Yanuar Nugroho dalam Tempo 31 Juli 2026, memperlihatkan paradoks yang mengkhawatirkan. Kejujuran dipuji dalam pidato, tetapi dapat berujung hukuman dalam praktik.


Sesungguhnya, dilema semacam ini bukan barang baru dalam sejarah Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, pegawai pribumi merupakan bagian dari pangreh praja, yakni birokrasi yang dibentuk untuk memastikan kepentingan pemerintah kolonial berjalan lancar. Loyalitas mereka bukan kepada rakyat, melainkan kepada pemerintah kolonial. Setelah kemerdekaan, struktur birokrasi itu diwarisi republik, meski semangatnya diubah menjadi pengabdian kepada negara.


Namun perubahan struktur tidak selalu diikuti perubahan budaya. Pada masa Orde Baru, birokrasi kembali diposisikan sebagai alat kekuasaan. Pegawai negeri sipil diwajibkan mendukung stabilitas politik pemerintah. Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), yang semula dibentuk sebagai wadah profesi ASN, dalam praktiknya menjadi instrumen politik negara. Loyalitas kepada pemerintah sering kali diukur lebih tinggi daripada profesionalisme pelayanan publik.

Membangun Kepercayaan

Kamis, 19 November 2026

Dalam film Batman, penjahat bukanlah persoalan terbesar Kota Gotham. Yang membuat kota itu suram justru hilangnya kepercayaan masyarakat kepada hukum. Polisi dianggap tidak mampu melindungi warga, pengadilan mudah dipermainkan, sementara para mafia bebas membeli kekuasaan. Ketika negara gagal menjalankan fungsinya, warga mencari keadilan dengan tangan mereka sendiri.


Tentu Indonesia bukan Gotham. Namun editorial Tempo edisi 31 Juli 2026 berjudul Bayang-bayang Kota Gotham mengingatkan bahwa bayang-bayang kota itu mulai tampak di sekitar kita. Dalam sepekan saja, empat orang kehilangan nyawa akibat amuk massa. Seorang pria di Bali tewas karena dituduh mencuri ayam aduan. Di Morowali, terduga pencuri sepeda motor dihabisi warga. Di Tangerang, seorang anggota TNI meninggal setelah dikeroyok. Di Matraman, cekcok sepele berubah menjadi pembunuhan beramai-ramai.


Keempat peristiwa itu mungkin berbeda latar belakang, tetapi memiliki satu benang merah, bahwa masyarakat semakin mudah menjadikan kekerasan sebagai jalan penyelesaian.


Kita sering terburu-buru menyebutnya sebagai tindakan barbar atau hilangnya moral masyarakat. Padahal, seperti dikemukakan editorial Tempo, kekerasan massa lebih tepat dipahami sebagai gejala sosial. Ia bukan penyakitnya, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang sedang rusak dalam kehidupan bersama.

Garis Api

Rabu, 18 November 2026

Pada awal Reformasi 1998, pers Indonesia memperoleh kemerdekaan yang selama puluhan tahun dirindukan. Tidak ada lagi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang bisa sewaktu-waktu dicabut penguasa. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak bahwa media bukan lagi corong pemerintah, melainkan salah satu pilar demokrasi.


Namun, seperempat abad kemudian, ancaman terhadap kemerdekaan pers ternyata berubah wajah. Jika dahulu tekanan datang dari negara, kini tantangannya justru berasal dari pasar, platform digital, dan model bisnis media yang terus berubah. Dalam wawancaranya dengan Tempo, mantan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan satu konsep sederhana tetapi sangat penting. Harus ada “garis api” yang memisahkan ruang redaksi dari ruang bisnis.


Istilah “garis api” lazim dikenal dalam dunia kehutanan sebagai sekat yang mencegah kobaran api menjalar ke seluruh kawasan. Dalam dunia jurnalistik, maknanya tidak kalah penting. Garis itu menjaga agar kepentingan bisnis tidak membakar independensi redaksi.


Gagasan tersebut sesungguhnya bukan hal baru. Sejarah pers modern memperlihatkan bahwa media selalu hidup dalam dua identitas sekaligus. Di satu sisi, ia adalah institusi demokrasi yang melayani kepentingan publik. Di sisi lain, ia tetap perusahaan yang membutuhkan pemasukan agar dapat bertahan hidup. Persoalannya muncul ketika dua identitas itu bercampur. 

Etika Adalah Nafas Peradilan

Selasa, 17 November 2026

Di ruang sidang, hukum tidak hanya ditegakkan melalui bunyi pasal-pasal. Ia juga hidup melalui sikap seorang hakim. Cara hakim berbicara, memperlakukan para pihak, mempertimbangkan alat bukti, hingga menjaga jarak dari kepentingan luar merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Karena itulah, ketika Komisi Yudisial (KY) mengumumkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam perkara mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim maupun kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, perhatian publik semestinya tidak berhenti pada siapa yang bersalah. Yang jauh lebih penting ialah apa arti peristiwa itu bagi masa depan peradilan Indonesia.


Laporan Kompas edisi 30 Juli 2026 memuat fakta yang patut direnungkan. Selama Januari hingga Juni 2026, terdapat 121 hakim yang direkomendasikan menerima sanksi karena terbukti melanggar KEPPH. Angka ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 49 hakim. Lebih mengkhawatirkan lagi, pelanggaran terbanyak justru berkaitan dengan hukum acara, administrasi persidangan, pertimbangan alat bukti, hingga penerapan hukum.


Pada masa Romawi Kuno, filsuf sekaligus negarawan Cicero pernah mengingatkan bahwa keadilan adalah fondasi republik. Namun, ketika para hakim lebih tunduk kepada kekuasaan daripada nurani, hukum berubah menjadi alat legitimasi penguasa. Berabad-abad kemudian, pelajaran yang sama muncul di Jerman era Nazi. Pengadilan tetap berjalan, hakim tetap mengenakan toga, tetapi hukum kehilangan rohnya karena etika dikalahkan oleh loyalitas politik.


Indonesia pun pernah mengalami pengalaman serupa. Pada masa Orde Baru, independensi peradilan sering dipertanyakan. Istilah “telepon dari atas” menjadi simbol intervensi terhadap putusan hakim. Pengadilan tampak bekerja secara formal, tetapi kepercayaan publik perlahan terkikis karena masyarakat meyakini bahwa hasil persidangan sering kali telah ditentukan sebelum sidang dimulai.

Diplomasi Beasiswa

Senin, 16 November 2026

Tulisan Budy Sugandi berjudul "Soft Power" Beasiswa Turki dan Mendesain Ulang LPDP di Media Indonesia edisi 31 Juli 2026 memperlihatkan bagaimana Turki mempraktikkan strategi beasiswa melalui instrumen diplomasi, investasi geopolitik, bahkan bagian dari strategi membangun pengaruh global melalui program Türkiye Bursları. Selama ini, perhatian kita lebih banyak tertuju pada keberhasilan LPDP mengirim ribuan mahasiswa Indonesia ke universitas-universitas terbaik dunia. Turki justru mengembangkan pendekatan yang berbeda, dengan mengundang dunia datang belajar ke negaranya.


Perbedaan itu tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mencerminkan dua paradigma pembangunan yang berbeda.


Pendidikan merupakan alat untuk membangun pengaruh. Pada masa Kekaisaran Romawi, para bangsawan dari wilayah taklukan dididik di Roma agar menyerap bahasa, hukum, dan kebudayaan Romawi. Di era Perang Dingin, Amerika Serikat menjalankan Fulbright Program, sedangkan Uni Soviet memberikan ribuan beasiswa kepada mahasiswa dari Asia dan Afrika. Tujuannya bukan semata mencetak sarjana, melainkan membangun jaringan elite yang kelak memiliki kedekatan emosional dengan negara pemberi beasiswa.


Joseph Nye kemudian menyebut strategi semacam ini sebagai soft power: kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, pendidikan, dan nilai-nilai, bukan melalui ancaman militer ataupun tekanan ekonomi.

Lari dari Kenyataan

Minggu, 15 November 2026

Setiap zaman memiliki cara sendiri membuat manusia kelelahan. Pada masa Revolusi Industri abad ke-19, orang dipaksa bekerja hingga belasan jam sehari di pabrik-pabrik yang bising. Charlie Chaplin mengabadikannya lewat film Modern Times (1936). Manusia berubah menjadi bagian dari mesin, kehilangan ritme hidupnya sendiri. Delapan puluh tahun kemudian, mesin itu memang berubah bentuk. Ia kini bernama notifikasi, rapat daring, media sosial, dan algoritma yang tak pernah tidur.


Kita memang tidak lagi berdiri di depan tungku baja. Namun, banyak dari kita hidup dalam pabrik digital yang jam kerjanya nyaris tanpa batas.


Tulisan Neli Triana di Kompas mengangkat persoalan yang terasa sangat dekat, yakni kelelahan kaum urban. Bukan kelelahan karena mengangkat beban, melainkan karena perhatian yang terus-menerus diperebutkan. Di kantor kita mengejar target. Di rumah kita mengejar peran. Di media sosial kita mengejar citra. Ketika malam tiba, tubuh mungkin berhenti bergerak, tetapi pikiran tetap berlari.


Ironisnya, kita sering menganggap sedang beristirahat ketika sebenarnya hanya berpindah layar. Laptop ditutup, telepon genggam dibuka. Rapat selesai, lalu berganti menggulir media sosial tanpa tujuan. Mata beristirahat dari satu cahaya menuju cahaya lain, tetapi otak tetap bekerja.

Menjaga Hutan

Sabtu, 14 November 2026

Di Kalimantan, ancaman terhadap orangutan sesungguhnya tidak selalu datang dari suara gergaji mesin atau kobaran api. Ancaman yang lebih sunyi justru lahir ketika hutan perlahan terpecah menjadi potongan-potongan kecil. Pohon-pohon masih tampak hijau dari udara, tetapi jalur jelajah satwa telah terputus. Orangutan memang belum punah, namun ruang hidupnya pelan-pelan sedang dihapus.


Laporan Litbang Kompas tentang fragmentasi hutan di Kalimantan Timur memperlihatkan kenyataan yang lebih mengkhawatirkan daripada sekadar angka deforestasi. Kawasan yang masih berhutan ternyata telah terbelah oleh jalan, pertambangan, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan pembangunan infrastruktur. Bagi manusia, itu mungkin disebut pembangunan. Bagi orangutan, itu berarti rumah yang berubah menjadi pulau-pulau kecil yang saling terisolasi.


Ironisnya, Indonesia memiliki perangkat hukum konservasi yang sebenarnya cukup lengkap. Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat (4) juga menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Namun hukum sering kali berhenti pada batas administrasi, sementara kerusakan ekologi bergerak melintasi peta dan izin usaha. Sebuah kawasan boleh saja lolos sebagai “tidak mengalami deforestasi”, tetapi apabila terfragmentasi, fungsi ekologisnya tetap hilang. Hutan tidak cukup hanya dihitung berdasarkan luas. Ia juga harus dinilai berdasarkan keterhubungan bentang alamnya.

 

Label

coretan (300) serba-serbi (189) kepegawaian (181) oase (104) hukum (103) pustaka (71) saat kuliah (71) tentang ngawi (66) keluarga (59) peraturan (46) tentang madiun (40) album (26) konsultasi (20) tentang jogja (19)