Politik Pamer

Pada awal 1856, pendapa Kabupaten Lebak menjadi panggung yang sibuk. Seorang kerabat Bupati Lebak dari Cianjur akan datang berkunjung. Bagi kalangan menak, kedatangan keluarga bukan urusan domestik belaka. Ia adalah peristiwa kehormatan. Pekarangan harus bersih, alun-alun mesti rapi, makanan tersedia, dan rombongan tamu disambut sebagaimana layaknya sesama bangsawan.

Untuk semua itu, rakyat dikerahkan. Mereka mencabut ilalang, membersihkan halaman, menyediakan bahan makanan, serta mengerjakan segala keperluan jamuan. Tidak ada upah yang pantas, apalagi pilihan untuk menolak. Dalam bahasa politik Jawa abad ke-19, rakyat adalah kawula; tugas mereka melayani gusti. Kunjungan keluarga seorang bupati dapat berubah menjadi kerja wajib bagi satu kampung.

Fragmen kecil itulah yang membantu menjelaskan ketegangan antara Eduard Douwes Dekker, asisten residen Lebak, dengan Bupati Raden Adipati Karta Natanegara. Dekker, yang kelak memakai nama Multatuli, tiba di Lebak pada Januari 1856. Ia menemukan berbagai keluhan tentang penyalahgunaan kekuasaan: pungutan, kerja paksa, pengambilan ternak, dan pemanfaatan tenaga rakyat untuk kepentingan para pejabat pribumi. Pada 24 Februari 1856, ia melaporkan tuduhan tersebut kepada atasannya, Residen Banten Charles Duysmaer van Twist.

Laporan itu tidak membawa penyelidikan terbuka sebagaimana diharapkan Dekker. Ia justru dipindahkan dari Lebak sebelum perkara itu benar-benar dibongkar. Dekker menolak penugasan baru dan akhirnya meninggalkan dinas kolonial. Empat tahun kemudian, pengalaman itu menjadi bahan bagi novel Max Havelaar (1860), salah satu karya paling penting dalam sejarah kritik terhadap kolonialisme Belanda.

Madiun 1948

Pada 19 September 1948, suara Presiden Sukarno mengudara dari radio Republik. Di tengah kabar bahwa Madiun telah dikuasai pasukan Front Demokrasi Rakyat, ia mengajukan pilihan yang sengaja dibuat tegas: “Pilih Sukarno-Hatta atau PKI Musso.” Dalam satu kalimat, sebuah konflik yang berlapis-lapis—antara tentara reguler dan laskar, antara kabinet dan oposisi, antara kelompok kiri dan kanan, antara revolusi dan negara—dipadatkan menjadi dua kubu.

Pidato itu berhasil secara politik. Pemerintah memperoleh dasar moral dan dukungan untuk merebut kembali Madiun. Namun, bagi sejarah, kalimat tersebut meninggalkan persoalan. Apakah peristiwa Madiun benar-benar sebuah pemberontakan PKI yang dirancang untuk menggulingkan pemerintah? Ataukah ia merupakan ledakan dari ketegangan politik dan militer yang telah lama menumpuk sejak Perjanjian Renville dan program reorganisasi tentara?

Perdebatan itu tidak pernah benar-benar selesai. Akar ketegangan dapat ditemukan di Solo pada akhir Agustus 1948. Pada tanggal 31 Agustus, Musso berpidato di alun-alun utara Keraton Surakarta. Tokoh komunis yang baru kembali dari Moskow itu memperkenalkan “Jalan Baru”, sebuah gagasan untuk menyatukan kekuatan kiri dalam satu partai. Hadir dalam rapat itu Amir Sjarifuddin, Alimin, dan Maruto Darusman. Puluhan ribu orang datang. Bagi para pendukungnya, pertemuan itu adalah kebangkitan gerakan kiri. Bagi lawan politiknya, ia tampak sebagai unjuk kekuatan.

Sehari setelah rapat, penculikan dan teror mulai terjadi. Konflik antara Divisi Senopati yang dekat dengan kiri dan Divisi Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat makin membesar. Solo menjadi arena yang padat senjata, penuh laskar, dan miskin saluran politik untuk menyelesaikan pertentangan. Program reorganisasi dan rasionalisasi tentara yang dijalankan Kabinet Hatta memperkeras keadaan. Pemerintah ingin membentuk tentara yang lebih ramping dan terpusat, tetapi banyak kesatuan kiri melihat kebijakan itu sebagai pembersihan politik.

Membaca Dunia

Laut menelan begitu banyak hal. Ada manusia, kapal, rempah-rempah, surat cinta, catatan dagang, juga rahasia kerajaan. Pada suatu pelayaran dari Asia menuju Portugal, sebuah kapal yang membawa kiriman Alfonso de Albuquerque tenggelam di tengah perjalanan. Bersama lambung kapal yang pecah dan muatan yang karam, ikut hilang sebuah peta istimewa: peta bertuliskan huruf Jawa.

Tak ada yang tahu persis di titik mana peta itu lenyap. Mungkin ia robek dihantam ombak. Mungkin tinta huruf Jawanya larut sebelum sempat dibaca di istana Raja Portugal. Mungkin pula ia kini tinggal sebagai serpihan yang membusuk di dasar laut, bercampur dengan kayu kapal dan keramik dagang. Tetapi sebelum tenggelam, peta itu telah menyampaikan satu kabar penting kepada dunia Eropa: orang-orang nusantara tidak memasuki laut dengan mata tertutup.

Alfonso de Albuquerque adalah pemimpin armada Portugis yang merebut Malaka pada tahun 1511. Penaklukan itu membuka jalan bagi Portugis untuk memasuki jaringan perdagangan Asia Tenggara yang telah ramai berabad-abad. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah, tetapi juga menemukan sesuatu yang tidak kalah penting: pengetahuan maritim penduduk kepulauan.

Dalam Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17, sejarawan Adrian B. Lapian mencatat bahwa bangsa Portugis mengetahui keberadaan peta-peta lokal pada awal abad ke-16. Peta dengan huruf Jawa yang dikirim Albuquerque menjadi petunjuk kecil, tetapi kuat, bahwa pengetahuan geografis di nusantara telah berkembang. Laut bukan ruang asing yang hanya dapat ditaklukkan dengan teknologi Eropa. Ia telah lama dibaca, dihafal, dan dilayari oleh para pelaut dari Jawa, Bugis, Melayu, Makassar, Maluku, dan banyak komunitas lain.

Permulaan Media Sosial

Pada Januari 1978, Chicago dilumpuhkan badai salju besar. Jalan-jalan tertutup, kendaraan tersangkut, dan banyak warga terkurung di rumah selama berhari-hari. Di tengah cuaca yang memutus perjumpaan fisik itu, dua penggemar komputer, Ward Christensen dan Randy Suess, justru menemukan cara baru agar manusia tetap dapat saling bertemu, meski tanpa bertatap muka.

Keduanya adalah anggota Chicago Area Computer Hobbyist Exchange, sebuah komunitas penggemar komputer yang biasa berkumpul untuk bertukar informasi. Dalam pertemuan mereka, terdapat papan gabus dengan kartu-kartu kecil berisi pesan: ajakan berdiskusi soal chip memori, permintaan tumpangan, atau pengumuman pertemuan berikutnya. Papan itu sederhana, tetapi ia bekerja sebagai pusat komunikasi komunitas.

Saat badai membuat mereka tak bisa keluar rumah, Christensen dan Suess membayangkan,  bagaimana jika papan pengumuman itu dipindahkan ke komputer?

Dua minggu kemudian, pada 16 Februari 1978, lahirlah Computerized Bulletin Board System atau CBBS. Sistem ini memungkinkan pengguna komputer mengirim pesan melalui modem dan saluran telepon. Pesan-pesan itu dapat dibaca anggota lain yang terhubung ke sistem yang sama. Dalam bentuknya yang paling awal, CBBS adalah papan gabus digital. Tidak ada foto profil, tidak ada tombol suka, tidak ada video pendek, bahkan tidak ada emoji. Namun, di sanalah benih kehidupan sosial di dunia maya mulai tumbuh.

Raja Komputer

Pada awal 1980-an, komputer masih terasa seperti benda dari masa depan. Tidak semua kantor memilikinya. Tidak semua sekolah mengenalnya. Bahkan, bagi sebagian besar masyarakat, komputer lebih dekat dengan bayangan mesin besar di film-film asing ketimbang alat kerja yang bisa diletakkan di atas meja.

Dalam suasana seperti itulah Jusuf Randy muncul. Ia tampil sebagai sosok yang meyakinkan: berpengalaman bekerja di luar negeri, menguasai berbagai bahasa komputer, memiliki jaringan pendidikan internasional, serta mampu menjelaskan teknologi rumit dengan bahasa yang terdengar sederhana. Ia mendirikan Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA) pada tahun 1983, ketika keterampilan komputer mulai dipandang sebagai tiket menuju masa depan.

LPKIA tumbuh cepat. Dengan modal awal 27 komputer dan sembilan pengajar, lembaga tersebut kemudian membuka cabang di sejumlah kota. Ribuan peserta mengikuti kursusnya meski biaya pendidikan tergolong tinggi untuk ukuran masa itu. Mereka belajar pengoperasian komputer, bahasa pemrograman, perangkat lunak pengolah kata, hingga analisis sistem. Di tengah pasar kerja yang mulai berubah, kursus komputer bukan lagi sekadar kegiatan tambahan. Ia dipandang sebagai investasi sosial. Ia menjadi jalan menuju pekerjaan yang lebih baik, status yang lebih tinggi, dan masa depan yang lebih modern.

Jusuf Randy memahami psikologi zaman itu. Ia tidak hanya menjual pelajaran komputer, tetapi juga menjual rasa percaya diri. LPKIA menjanjikan hubungan dengan lembaga pendidikan di Amerika Serikat, peluang kerja bagi lulusan, beasiswa, asuransi kecelakaan, bahkan hadiah komputer bagi peserta berprestasi. Janji-janji tersebut terdengar masuk akal karena teknologi memang sedang menjadi simbol kemajuan.

Permainan Digital

Pada suatu sore, saya pernah melihat beberapa anak muda duduk berderet di teras warung kopi. Mereka tidak banyak berbincang. Masing-masing menunduk ke layar telepon genggam, sesekali berseru, tertawa, atau saling menyalahkan ketika permainan berakhir. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak seperti kumpulan orang yang sibuk sendiri-sendiri. Namun, setelah diamati lebih lama, mereka sesungguhnya sedang berada dalam satu ruang sosial yang sama, meski medan perjumpaannya berada di dalam layar.

Itulah salah satu wajah kehidupan digital hari ini. Game online bukan lagi sekadar hiburan anak-anak yang dimainkan setelah pulang sekolah. Ia telah menjadi ruang pergaulan, industri ekonomi kreatif, arena kompetisi, bahkan profesi. Dari permainan sederhana dengan gambar bergerak, game berkembang menjadi dunia virtual yang dihuni jutaan orang, dipertandingkan secara profesional, dan ditonton oleh publik seperti pertandingan olahraga.

Sejarahnya bermula jauh sebelum telepon pintar menjadi “benda wajib” di saku kita. Salah satu cikal bakal video game muncul pada tahun1958 ketika fisikawan Amerika Serikat William Higinbotham membuat Tennis for Two. Permainan sederhana itu menggunakan layar osiloskop dan dirancang untuk menghibur pengunjung Laboratorium Nasional Brookhaven. Pada 1960-an, Ralph Baer mengembangkan prototipe permainan yang kelak dikenal sebagai Brown Box, salah satu fondasi konsol video game rumahan.

Namun, loncatan besar terjadi ketika permainan mulai masuk ke ruang komersial. Pada tahun 1972, Atari memperkenalkan Pong, permainan tenis meja digital yang sederhana tetapi sangat populer. Dua garis sebagai pemukul bola dan satu titik sebagai bola sudah cukup untuk membuat orang rela memasukkan koin ke mesin arcade. Pong mengajarkan satu hal penting, bahwa teknologi tidak selalu harus rumit untuk menciptakan kebiasaan baru. Ia hanya perlu menawarkan pengalaman yang mudah dipahami dan menyenangkan.

Mengingat Madiun

Dalam urusan sejarah, negara tidak selalu hadir melalui monumen, buku pelajaran, atau upacara peringatan. Kadang negara hadir melalui perkara hukum. Kadang ia berbicara melalui pidato pejabat. Kadang pula melalui buku sejarah yang disusun dengan bahasa resmi, rapi, dan seolah-olah tak menyisakan ruang untuk bertanya.

Peristiwa Madiun 1948 adalah salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana sejarah menjadi arena perebutan pengaruh. Ia bukan hanya soal konflik antara pemerintah republik dan kelompok kiri pada masa revolusi. Ia juga soal siapa yang berhak menamai sebuah peristiwa, siapa yang dianggap pengkhianat, siapa yang disebut korban, dan siapa yang akhirnya memegang kuasa untuk menuliskan versi resmi.

Bagi Partai Komunis Indonesia (PKI), Peristiwa Madiun merupakan beban politik yang berat. Sejak awal, peristiwa itu dikenang sebagai pemberontakan PKI terhadap Republik Indonesia. Dalam ingatan publik, nama Musso dan Amir Sjarifuddin segera dikaitkan dengan usaha menggulingkan pemerintahan yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pidato Presiden Sukarno yang meminta rakyat memilih antara “Sukarno-Hatta atau Musso” mempertegas garis itu. Negara membutuhkan kejelasan posisi di tengah keadaan genting, dan Madiun dipahami sebagai ancaman terhadap keberlangsungan Republik.

Namun sejarah tidak berhenti pada satu tafsir. Ketika PKI bangkit kembali pada awal 1950-an di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, cap pemberontak itu tentu menjadi masalah besar. Partai yang ingin ikut pemilu dan membangun basis massa tidak mungkin terus membawa beban sebagai musuh negara. Karena itu, Aidit dan pimpinan PKI berusaha membangun tafsir tandingan. Madiun, menurut mereka, bukan pemberontakan, melainkan provokasi pemerintah Hatta terhadap kelompok kiri.

Peta Ketimpangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibangun dari niat baik, bahwa tidak ada anak Indonesia yang seharusnya belajar dengan perut kosong. Di negeri yang masih menghadapi kemiskinan, anemia, kekurangan gizi, dan stunting, negara memang perlu hadir lebih dekat ke meja makan keluarga. Namun, niat baik tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang baik. Ia harus ditopang oleh data, ketepatan sasaran, serta kemampuan membedakan siapa yang paling membutuhkan dan siapa yang sebenarnya masih mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Temuan Tim Jurnalisme Data Kompas tentang layanan MBG di 134 kabupaten/kota menunjukkan persoalan itu. Di wilayah-wilayah tersebut, jumlah penerima manfaat rata-rata mencapai 3,4 kali lipat dibandingkan target prioritas siswa miskin dan kurang gizi. Sementara itu, 203 kabupaten/kota justru melayani penerima di bawah kebutuhan prioritasnya.

Angka di Sleman sangat mencolok. Anak miskin dan kurang gizi di kabupaten itu tercatat 9.696 orang, tetapi penerima MBG mencapai 153.250 anak. Artinya, layanan yang diberikan hampir 16 kali lipat dari kelompok yang seharusnya menjadi prioritas. Kota Jayapura memperlihatkan pola serupa: 1.034 siswa miskin dan kurang gizi, tetapi 84.652 penerima MBG.

Di sisi lain, Kabupaten Sumba Timur memiliki 8.545 siswa miskin dan kurang gizi, tetapi hanya 390 yang menerima MBG. Di Boven Digoel, Papua Selatan, dari 6.883 anak prioritas, hanya 508 anak yang terjangkau. Jika MBG adalah “ambulans” kebijakan, maka “ambulans” itu tampak lebih sering berhenti di lingkungan yang jalannya mulus, sementara daerah yang paling membutuhkan masih menunggu di pinggir jalan.