Batas Pengabdian dalam Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas selalu menjadi topik yang sensitif di Indonesia. Ia mudah memancing sinisme, tetapi juga sering dipenuhi simplifikasi. Di satu sisi, ada anggapan bahwa perjalanan dinas identik dengan pemborosan. Di sisi lain, tidak sedikit tugas pemerintahan yang memang mustahil dijalankan tanpa mobilitas.

Perdebatan itu kembali mengemuka ketika kritik terhadap intensitas perjalanan luar negeri Presiden dibalas dengan penjelasan bahwa sebagian biaya perjalanan ditanggung secara pribadi. Publik pun terbelah. Ada yang memuji sebagai bentuk pengorbanan dan keteladanan. Ada pula yang bertanya: benarkah itu menjawab persoalan?

Pertanyaan tersebut menarik, bukan semata karena menyangkut Presiden, melainkan karena ia menyentuh sesuatu yang lebih mendasar, yaitu hubungan antara tugas negara dan uang pribadi. Sebagai orang yang akrab dengan birokrasi, saya melihat persoalan ini tidak sesederhana hitam dan putih.

Di kantor-kantor pemerintahan, cerita tentang pegawai yang nombok sebenarnya bukan kisah asing. Ada yang menambah ongkos transportasi karena biaya tidak cukup. Ada yang memakai kendaraan pribadi untuk tugas lapangan. Ada pula yang berangkat rapat dengan uang sendiri karena merasa tugas tidak mungkin ditunda. Motivasinya beragam, tetapi umumnya sederhana: pekerjaan harus tetap berjalan.

Ketakutan yang Menular

Belakangan ini pocong tampaknya sedang naik panggung lagi. Ia tidak keluar dari layar bioskop atau cerita ronda malam, melainkan dari media sosial. Ada video CCTV buram, rekaman jalan kampung yang remang-remang, hingga unggahan tentang “pocong begal” yang konon berkeliaran pada malam hari.

Cerita itu menyebar cepat. Dari Tangerang, Bekasi, dan Jakarta, lalu melompat ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Warganet saling berbagi video, menambahkan cerita, dan menyisipkan peringatan bernada darurat. Seperti biasa, tombol “bagikan” bekerja lebih cepat daripada verifikasi.

Yang menarik, pocong modern ini justru banyak yang tertangkap. Di Kediri, misalnya, tiga remaja diamankan setelah berkeliaran dengan kostum pocong demi membuat konten media sosial. Di tempat lain, polisi menemukan video editan, pengamen berkostum pocong, hingga laporan yang tidak terbukti. Aparat di sejumlah daerah pun meminta masyarakat tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.

Namun, persoalannya mungkin bukan lagi apakah pocong itu nyata atau palsu. Pertanyaan yang lebih menarik ialah: mengapa cerita seperti ini begitu mudah dipercaya?

Literasi yang Tumbuh Sendiri

Ada ironi yang cukup lama hidup dalam dunia pendidikan Indonesia. Semua orang sepakat bahwa membaca itu penting, tetapi tidak semua pihak serius menciptakan lingkungan yang membuat orang ingin membaca. Di tengah situasi itu, gerakan literasi justru banyak tumbuh dari masyarakat, bukan dari negara.

Tulisan AS Laksana dalam Gerakan Literasi tanpa Campur Tangan Negara di Jawa Pos 8 Mei 2017 mengingatkan pada kenyataan tersebut. Di berbagai daerah, komunitas membaca, taman bacaan, dan pegiat buku bergerak dengan sumber daya terbatas. Mereka mengumpulkan buku, membuka ruang baca, hingga mengantar bacaan ke wilayah yang sulit dijangkau industri perbukuan. Gerakan itu lahir bukan karena instruksi birokrasi, melainkan karena kesadaran sosial.

Fenomena ini menarik jika dilihat dari sudut kebijakan publik. Negara sebenarnya telah lama menempatkan literasi sebagai agenda pendidikan. Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS), misalnya, diperkenalkan untuk membangun kebiasaan membaca di lingkungan pendidikan. Namun, sebagaimana sering terjadi pada banyak program resmi, pelaksanaannya kerap lebih administratif daripada kultural. Membaca kadang diperlakukan sebagai kewajiban yang harus dilaporkan, bukan kebutuhan yang perlu ditumbuhkan.

Masalahnya memang tidak sesederhana menyuruh anak membaca lima belas menit sebelum pelajaran dimulai. Kebiasaan membaca membutuhkan ekosistem: ketersediaan buku yang menarik, perpustakaan yang hidup, guru yang membaca, keluarga yang memberi teladan, serta ruang publik yang menganggap membaca sebagai kegiatan bernilai.

Percakapan yang Belum Selesai

Ada kalanya sebuah film tidak berhenti sebagai film. Ia berubah menjadi perdebatan, kegelisahan, bahkan cermin yang memantulkan persoalan yang lebih besar dari layar itu sendiri. Kontroversi film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita tampaknya bergerak ke arah itu.

Tulisan Nanang Farid Syam berjudul (Masih) Pesta Babi di Jawa Pos 25 Mei 2026 menarik karena tidak buru-buru menempatkan film tersebut dalam kotak hitam-putih: benar atau salah, pro atau anti pembangunan. Sebagai antropolog, Nanang mengingatkan bahwa masyarakat lokal tidak selalu bergerak dalam logika perlawanan atau dukungan mutlak. Dalam banyak kasus, mereka sedang menegosiasikan hidup di tengah perubahan yang datang begitu cepat.

Pandangan itu terasa penting, terutama ketika dibaca berdampingan dengan tulisan Ahmad Arif dalam Pesta Babi, Nasi Kosong di Papua di Kompas 26 Mei 2026. Ahmad membawa pembaca ke Merauke, bukan melalui bahasa politik yang gaduh, melainkan lewat gambaran yang sunyi: anak-anak yang makan nasi kosong di wilayah yang justru diproyeksikan sebagai lumbung pangan.

Kalimat Ahmad mungkin salah satu yang paling mengganggu sekaligus menggugah: kehancuran tidak selalu datang dengan suara tembakan, kadang hadir dalam bentuk sepiring nasi kosong.

Ilusi Privasi

Ada masa ketika ancaman terbesar di kamar hotel mungkin hanya AC yang bocor atau handuk yang kurang bersih. Kini, ada kecemasan baru yang lebih mengkhawatirkan. Jangan-jangan ada mata lain yang ikut menginap. Itulah kesan yang tertinggal dari laporan BBC. Kisah Eric dan Emily (nama samaran) dari China terasa seperti cerita film. Bedanya, ini bukan fiksi.

Eric baru menyadari sesuatu yang ganjil saat menonton konten dewasa di internet pada tahun 2023. Pasangan dalam video itu tampak familiar. Beberapa detik kemudian ia membeku. Yang sedang masuk kamar hotel dan berhubungan intim ternyata dirinya sendiri bersama pasangannya. Momen yang mereka yakini privat ternyata diam-diam direkam kamera tersembunyi dan disebarkan kepada ribuan orang.

Cerita itu mengejutkan, tetapi sebenarnya tidak berdiri sendiri. Investigasi BBC menemukan jaringan yang lebih besar. Kamera tersembunyi di kamar hotel, siaran langsung aktivitas tamu, promosi melalui Telegram, hingga model bisnis berlangganan yang menghasilkan keuntungan ratusan ribu yuan. Dari sudut ini, persoalannya bukan lagi sekadar video ilegal, melainkan sebuah industri.

Di sinilah ironi zaman digital muncul. Teknologi yang semula dirancang untuk menghubungkan orang dan memberi rasa aman justru dapat berubah menjadi alat pengawasan paling intim.

Menjual Sepeda, Menjaga Persahabatan

Ada banyak cara mengenang seorang tokoh. Sebagian orang mengingat jabatan, sebagian lain mengingat pidato, prestasi, atau kontroversinya. Tetapi kadang justru cerita kecil dari masa muda yang terasa paling manusiawi. Bukan kisah dari istana atau panggung politik, melainkan dari jalan kampung, ruang sempit, dan perut yang lapar.

Begitu pula kisah masa muda Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan. Artikel Intisari tentang SBY muda menghadirkan sosok yang jauh dari bayangan formal seorang presiden dua periode ini. Bukan figur berjas dengan pengawalan ketat, melainkan seorang remaja desa yang tinggal di rumah pakdenya, tidur di kamar kecil, menimba air setiap pagi, membaca buku sambil makan, dan sesekali ngemil kacang goreng dengan teh manis di dekatnya.

Saya selalu tertarik pada cerita-cerita seperti ini. Bukan karena ingin memoles tokoh menjadi tanpa cela, melainkan karena masa muda sering kali membuka sisi yang tidak tertangkap dalam biografi resmi. Di sanalah manusia biasanya terlihat lebih utuh.

Pacitan pada tahun 1960-an bukanlah kota yang ramai. Daerah pesisir selatan itu hidup dalam kesederhanaan, bahkan kesulitan. Orang mengenalnya sebagai Kota Gaplek, tempat banyak keluarga bertahan dengan singkong dan tiwul. Sekolah masih terbatas, sarana sedikit, dan untuk memperbaiki hidup, banyak anak muda harus pergi jauh merantau. Di lingkungan seperti itulah, SBY muda—atau Bambang, seperti dipanggil teman-temannya—tumbuh.

Mencari Kebenaran

Ada film kriminal yang membuat penonton tegang karena misterinya. Ada juga yang justru meninggalkan rasa sunyi karena ia terlalu dekat dengan kenyataan. Film Italia Yara berada di kategori kedua: tidak terlalu dramatis, tetapi terasa berat karena yang diceritakan memang benar-benar terjadi.

Film ini diangkat dari kasus nyata yang sempat mengguncang Italia: hilangnya seorang remaja 13 tahun bernama Yara Gambirasio. Ia terakhir terlihat setelah pulang dari latihan olahraga, lalu menghilang begitu saja. Tiga bulan kemudian, jasadnya ditemukan di sebuah lapangan terbuka. Kasus ini bukan hanya soal kejahatan, tetapi juga tentang kegelisahan sebuah masyarakat kecil yang tiba-tiba merasa tidak aman.

Alih-alih menjadikan Yara sebagai pusat cerita, film ini memilih fokus pada sosok jaksa Letizia Ruggeri, yang diperankan oleh Isabella Ragonese. Dari sudut pandangnya, penonton diajak mengikuti proses penyelidikan yang panjang, melelahkan, dan sering kali buntu.

Yang menarik, Yara tidak dibangun sebagai film yang penuh kejutan. Tidak ada teka-teki besar yang sengaja disembunyikan untuk membuat penonton terpancing. Bahkan sejak awal, suasananya sudah terasa berat. Film ini lebih fokus pada proses: bagaimana sebuah kasus besar ditangani dengan data yang sangat terbatas.

Ketika Identitas Tak Lagi Cukup

Di Indonesia, membicarakan politik tanpa menyebut Nahdlatul Ulama rasanya hampir mustahil. NU bukan sekadar organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Ia juga kekuatan sosial, budaya, bahkan politik yang pengaruhnya terasa hingga desa-desa. Karena itu, setiap pemilu, pertanyaan lama selalu muncul: ke mana suara warga Nahdliyin akan bergerak?

Namun sebuah studi menarik dari Burhanuddin Muhtadi dan Adam Kamil dalam jurnal Tashwirul Afkar 2025 berjudul Warga Nahdliyin, Partai Politik, dan Pilihan Presiden 2024: Antara Identitas Keagamaan, Jaringan Organisasi, dan Preferensi Elektoral menunjukkan bahwa politik warga NU hari ini jauh lebih kompleks dibanding bayangan banyak orang.

Selama ini publik sering menganggap “suara NU” sebagai satu blok besar yang mudah diarahkan. Seolah jika seorang kandidat didukung tokoh NU, otomatis warga Nahdliyin akan ikut memilihnya. Tetapi Pemilu 2024 membuktikan kenyataannya tidak sesederhana itu.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara nasional sekitar 54,6 persen Muslim Indonesia mengaku dekat dengan NU. Angka ini jauh melampaui organisasi Islam lainnya. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang diklaim sebagai basis tradisional NU, kedekatan itu bahkan jauh lebih besar lagi.