Kota Lambat

Pada awal abad ke-20, Batavia bukanlah kota yang seluruh waktunya dihabiskan untuk mengejar kecepatan. Di sepanjang Koningsplein—kini kawasan Monas—orang berjalan santai menikmati sore. Trem melintas dengan ritme yang teratur. Di Bandung, taman-taman kota menjadi tempat warga Eropa maupun pribumi bercengkerama. Sementara di Malioboro, Yogyakarta, orang datang bukan hanya untuk berbelanja, melainkan juga bertemu, berbincang, dan menikmati denyut kehidupan kota.

Kota-kota kolonial tentu dibangun dengan berbagai ketimpangan. Namun, ada satu pelajaran yang menarik: kota tidak semata-mata dipahami sebagai mesin ekonomi. Ia juga merupakan ruang sosial, tempat manusia membangun memori.

Hari ini, gambaran itu terasa semakin jauh. Kota-kota Indonesia berubah menjadi arena perlombaan tanpa garis akhir. Jalan diperlebar agar kendaraan melaju lebih cepat, gedung terus menjulang, pusat perbelanjaan tumbuh di setiap sudut, sementara ruang untuk berhenti, berjalan kaki, atau sekadar menikmati sore semakin menyempit. Kemajuan akhirnya diukur dengan satu kata, yakni cepat. Padahal, tidak semua hal dalam kehidupan menjadi lebih baik ketika dipercepat.

Kesadaran itulah yang melahirkan gerakan Cittaslow atau Slow Cities di Italia pada tahun 1999. Gerakan ini berakar dari perlawanan masyarakat Italia terhadap budaya serba instan yang mulai menggerus identitas lokal sejak kemunculan restoran cepat saji di Roma pada dekade 1980-an. Dipelopori Carlo Petrini melalui gerakan Slow Food, masyarakat diajak kembali menghargai makanan lokal, tradisi, dan cara hidup yang memberi ruang bagi manusia untuk menikmati waktu.

Dari Priyayi ke Komisaris

Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda memulai Politik Etis. Salah satu janji besarnya adalah memperluas pendidikan bagi bumiputra. Dari sekolah-sekolah itulah kemudian lahir generasi terpelajar yang kelak menjadi penggerak kebangkitan nasional: guru, dokter, jurnalis, pegawai, dan aktivis politik.

Namun pendidikan pada masa kolonial tidak otomatis menghapus ketimpangan. Di dalam birokrasi Hindia Belanda, jabatan tetap berlapis-lapis. Orang Eropa menduduki posisi puncak, sementara elite bumiputra ditempatkan sebagai perantara kekuasaan di tingkat lokal. Bupati, wedana, dan priyayi menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dan rakyat.

Mereka memang bekerja dalam tata administrasi modern, lengkap dengan surat keputusan, struktur jabatan, dan aturan pemerintahan. Akan tetapi, birokrasi itu juga bertumpu pada hubungan sosial lama: status keluarga, garis keturunan, dan kesetiaan kepada penguasa. Jabatan bukan semata soal kemampuan, melainkan juga kehormatan sosial dan kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Warisan semacam itu tidak serta-merta lenyap setelah Indonesia merdeka. Republik memang mengganti penguasa kolonial dengan pemerintahan nasional. Namun kebiasaan memandang jabatan sebagai sumber pengaruh, kehormatan, dan balas jasa terus hidup dalam berbagai bentuk. Pada masa tertentu, ia hadir sebagai loyalitas kepada penguasa. Pada masa lain, ia muncul sebagai hadiah bagi jaringan politik, relawan, keluarga, atau kelompok yang dianggap berjasa.

Menerima Kritik

Salah satu kalimat paling sulit diucapkan seorang pemimpin mungkin bukan “saya akan bekerja keras” atau “saya siap bertanggung jawab”. Kalimat yang jauh lebih sulit adalah: “Saya keliru”.

Mengakui kesalahan bukan perkara mudah, terlebih bagi mereka yang berada di puncak kekuasaan. Di sana, setiap keputusan lahir dari keyakinan, setiap kebijakan dibungkus optimisme, dan setiap program dipromosikan sebagai solusi. Ketika kemudian muncul fakta yang menunjukkan adanya masalah, naluri pertama yang sering muncul bukanlah menerima, melainkan membela diri.

Padahal sejarah menunjukkan, banyak kegagalan besar justru bermula dari ketidakmampuan menerima kenyataan yang tidak menyenangkan.

Jim Collins, penulis buku manajemen terkenal Good to Great, menyebut kemampuan menghadapi kenyataan pahit sebagai salah satu ciri utama pemimpin hebat. Ia merumuskan gagasan yang dikenal sebagai Stockdale Paradox, diambil dari pengalaman Laksamana Jim Stockdale, seorang tentara Amerika Serikat yang menjadi tawanan perang di Vietnam selama enam tahun.

Pelajaran tentang Kesombongan

Dalam setiap organisasi, baik negara, perusahaan, maupun komunitas, selalu ada satu godaan yang sulit dihindari ketika keberhasilan mulai diraih, yaitu merasa diri selalu benar.

Godaan itulah yang sejak ribuan tahun lalu telah digambarkan melalui kisah Icarus dalam mitologi Yunani. Dengan sayap buatan yang direkatkan lilin, Icarus berhasil terbang tinggi meninggalkan penjara bersama ayahnya, Daedalus. Sebelum terbang, sang ayah memberi pesan sederhana. Jangan terlalu rendah karena air laut akan membasahi sayapmu, dan jangan terlalu tinggi karena panas matahari akan melelehkan lilin perekatnya.

Namun keberhasilan sering kali membuat manusia lupa pada batas. Merasa mampu menaklukkan langit, Icarus terus naik mendekati matahari. Kita tahu akhir ceritanya. Lilin meleleh, sayap hancur, dan ia jatuh ke laut.

Kisah ini tidak pernah benar-benar usang karena sesungguhnya bukan tentang terbang, melainkan tentang sifat manusia. Orang Yunani menyebutnya hubris atau kesombongan yang muncul ketika seseorang merasa tidak lagi membutuhkan nasihat, kritik, atau koreksi. Dalam kehidupan modern, hubris tidak hanya menimpa individu. Ia bisa menjangkiti institusi.

Diplomat dari Pare

Pada suatu hari di tahun 2009, bantuan kemanusiaan Muhammadiyah untuk Gaza menghadapi jalan buntu. Perbatasan Rafah ditutup. Jalur yang biasa digunakan organisasi kemanusiaan internasional tidak dapat dilalui. Bagi banyak orang, itu berarti misi harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Namun, bagi Sudibyo Markus, kebuntuan berarti perlunya mencari pintu lain.

Dalam hitungan jam, dokter yang juga aktivis Muhammadiyah itu menghubungi sejumlah kenalan yang tersebar di berbagai negara. Ada tokoh Palang Merah Palestina, pendiri Islamic Relief Worldwide, hingga petugas penghubung lembaga tanggap darurat Israel. Tak lama kemudian, izin masuk melalui wilayah Israel berhasil diperoleh. Bantuan kemanusiaan akhirnya dapat mencapai Gaza.

Tidak ada nota diplomatik. Tidak ada perundingan antarnegara. Tidak ada pula mandat resmi sebagai diplomat pemerintah. Yang bekerja adalah jejaring kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun.

Kisah itu menjadi salah satu alasan mengapa Sudibyo Markus dijuluki “diplomat partikelir Muhammadiyah”. Ia bukan diplomat dalam pengertian formal, tetapi kiprahnya menunjukkan bahwa diplomasi tidak selalu lahir dari gedung kementerian luar negeri. Kadang-kadang diplomasi lahir dari hubungan antarmanusia.

Paradoks Desentralisasi

Pada awal Reformasi 1998, desentralisasi hadir sebagai janji besar. Setelah puluhan tahun hidup dalam sistem yang sangat terpusat, Indonesia memilih membagi kewenangan kepada daerah. Harapannya sederhana tetapi penting: keputusan publik akan lebih dekat dengan rakyat, pembangunan menjadi lebih merata, dan daerah tidak lagi sekadar menjadi penonton atas pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya.

Dua puluh lima tahun kemudian, demokrasi lokal memang berkembang pesat. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Daerah memiliki APBD sendiri dan mengelola puluhan urusan pemerintahan. Namun di balik kemajuan itu, muncul pertanyaan yang mengganggu: apakah otonomi daerah masih benar-benar hidup, atau justru perlahan berubah menjadi simbol administratif yang bergantung pada keputusan fiskal Jakarta?

Pertanyaan itu mengemuka setelah sejumlah kepala daerah menyuarakan kegelisahan mereka. Bupati Siak, Afni Zulkifli, memprotes pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya membuat daerah penghasil seperti Riau menanggung beban ganda. Di Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda bahkan mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah tidak cukup untuk membayar gaji PPPK hingga akhir tahun.

Keluhan tersebut bukan kasus yang berdiri sendiri. Ia menggambarkan gejala yang lebih luas, bahwa kemampuan fiskal daerah sedang mengalami tekanan.

Tragedi Stadion

Pada malam 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruhan di Malang berubah dari arena olahraga menjadi lokasi bencana kemanusiaan. Ratusan orang meninggal dunia setelah terjadi kepanikan massal usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Dunia internasional terkejut. Namun bagi sejarah sepak bola, Kanjuruhan sesungguhnya bukanlah peristiwa yang benar-benar baru.

Dalam catatan sejarah, tragedi stadion telah berulang kali terjadi di berbagai negara. Korbannya mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Yang menarik, penyebabnya sering kali bukan kerusuhan suporter semata, melainkan kombinasi antara buruknya pengelolaan massa, infrastruktur yang tidak memadai, dan respons aparat keamanan yang keliru.

Sejarah tragedi stadion modern dapat ditelusuri ke Estadio Nacional di Lima, Peru, pada tanggal 24 Mei 1964. Saat itu Peru menghadapi Argentina dalam pertandingan kualifikasi Olimpiade Tokyo. Menjelang akhir laga, gol penyama kedudukan Peru dianulir wasit. Keputusan itu memicu kemarahan penonton.

Situasi berubah menjadi petaka ketika polisi berusaha membubarkan massa dengan tongkat dan gas air mata. Ribuan penonton panik dan berusaha melarikan diri. Banyak pintu keluar ternyata tertutup. Dalam hitungan menit, tangga dan lorong stadion berubah menjadi perangkap maut. Sebanyak 328 orang tewas dan lebih dari 500 lainnya terluka. Hingga kini, peristiwa itu masih tercatat sebagai tragedi stadion sepak bola paling mematikan dalam sejarah dunia.

Romantisme Intelijen

Tidak banyak profesi yang memiliki daya pikat sebesar intelijen. Seorang diplomat mungkin dihormati, pengusaha dikagumi, tetapi agen rahasia selalu dikelilingi aura misteri. Ia dianggap memiliki akses ke ruang-ruang yang tak tersentuh orang biasa, mengenal para pemimpin dunia, dan mampu mengubah jalannya sejarah hanya melalui selembar dokumen atau sebuah percakapan. Aura itulah yang tampaknya dimanfaatkan oleh Gaurav Srivastava, sosok yang kini dituduh membangun citra sebagai agen CIA demi memperoleh akses bisnis dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh tuduhan yang kini sedang diproses secara hukum, kisah ini mengingatkan bahwa dunia selalu memiliki ruang bagi “mata-mata palsu”. Sejarah bahkan menunjukkan, sering kali yang paling ampuh bukanlah kemampuan mengumpulkan rahasia, melainkan kemampuan membuat orang percaya bahwa dirinya memiliki rahasia.

Fenomena ini bukan barang baru. Pada akhir abad ke-19, dunia mengenal sosok William Melville, kepala badan intelijen Inggris yang piawai membangun operasi penyamaran. Namun jauh lebih menarik justru kisah para penipu yang memanfaatkan reputasi lembaga intelijen. Mereka memahami bahwa nama sebuah badan rahasia sering kali lebih berharga daripada identitas pribadi. Ketika seseorang mengaku memiliki hubungan dengan CIA (Amerika), KGB (Rusia), MI6 (Inggris), atau Mossad (Israel), banyak orang cenderung menunda skeptisisme mereka. Ada semacam asumsi bahwa orang seperti itu tentu telah melewati seleksi luar biasa dan memiliki jaringan kekuasaan yang luas.

Selama Perang Dingin, romantisme dunia intelijen mencapai puncaknya. Novel-novel karya John le Carré maupun Ian Fleming melahirkan dua citra yang berbeda tetapi sama-sama memesona: agen yang dingin, cerdas, dan selalu beberapa langkah di depan lawannya. Film-film Hollywood kemudian memperkuat imajinasi itu. James Bond menjadi ikon global, disusul Ethan Hunt dalam Mission: Impossible dan Jason Bourne. Di layar lebar, agen rahasia nyaris selalu tampil elegan, dekat dengan pemimpin negara, sekaligus memiliki kebebasan yang tampak tanpa batas.