Tunjangan Hari Raya

Setiap menjelang Lebaran, ada satu momen yang selalu dinantikan para pekerja di Indonesia, yakni pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Ia hadir bukan sekadar sebagai tambahan penghasilan, tetapi sebagai “penyelamat musiman” yang menopang berbagai kebutuhan. Dari belanja dapur, baju baru, hingga ongkos mudik. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi global, dinamika THR tahun ini memperlihatkan sisi yang lebih kompleks. Antara harapan dan kegelisahan.

Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa THR tetap menjadi komponen penting dalam siklus ekonomi Lebaran. Namun, pencairannya tidak selalu berjalan mulus. Dari hasil jajak pendapat pada awal Maret 2026, baru sekitar 27 persen responden yang mengaku telah menerima THR. Sementara itu, sebagian lainnya masih menunggu, bahkan ada yang belum mengetahui apakah mereka akan menerima hak tersebut atau tidak.

Perbedaan ini terlihat jelas antara pekerja sektor publik dan swasta. Aparatur sipil negara (ASN) cenderung lebih pasti karena jadwal pencairan THR telah diatur oleh pemerintah. Sebaliknya, pekerja swasta menghadapi ketidakpastian yang lebih besar. Meskipun aturan mewajibkan pembayaran paling lambat tujuh hari sebelum hari raya, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menunda, mencicil, atau bahkan tidak membayarkan THR sama sekali.

Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari situasi ekonomi yang lebih luas. Ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, berdampak pada kenaikan harga energi dan memicu ketidakpastian ekonomi. Dalam situasi seperti ini, banyak perusahaan memilih bersikap hati-hati, bahkan menekan biaya operasional untuk bertahan. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk menjelang lebaran.

Khawatir Namun Optimis

Setiap menjelang lebaran, Indonesia selalu memasuki satu fase yang khas, yakni pergerakan manusia dalam jumlah besar menuju kampung halaman. Tradisi mudik bukan hanya peristiwa sosial, tetapi juga fenomena ekonomi dan logistik yang melibatkan jutaan orang secara bersamaan. Tahun 2026 pun tidak berbeda. Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa masyarakat menyambut musim mudik tahun ini dengan dua perasaan yang berjalan berdampingan: optimisme sekaligus kekhawatiran.

Menurut data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jumlah pemudik pada lebaran tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar 143,9 juta orang. Angka ini berarti hampir separuh penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan dalam waktu yang relatif bersamaan. Sebagian besar pergerakan itu terjadi di Pulau Jawa, yang selama ini memang menjadi pusat mobilitas mudik terbesar di Indonesia.

Pilihan moda transportasi menunjukkan kecenderungan yang menarik. Kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama para pemudik. Sekitar 52,9 persen responden memilih menggunakan mobil, sementara 16,7 persen menggunakan sepeda motor. Sisanya menggunakan transportasi umum seperti kereta api, pesawat, bus, atau kapal laut. Pilihan ini menggambarkan dua hal sekaligus: keinginan masyarakat untuk lebih fleksibel dalam perjalanan, tetapi juga potensi besar terjadinya kepadatan lalu lintas di jalan raya.

Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah menyiapkan berbagai strategi. Insentif diskon tiket kereta api dan kapal laut hingga 30 persen diberikan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Selain itu, program mudik gratis kembali digelar oleh pemerintah dan sejumlah perusahaan swasta. Program ini tidak hanya membantu masyarakat menghemat biaya perjalanan, tetapi juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan sepeda motor jarak jauh yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan.

Pulang ke Rumah

Setiap menjelang lebaran, Indonesia seperti bergerak serentak. Jalan raya dipenuhi kendaraan, terminal dan stasiun dipadati orang, sementara bandara sibuk melayani arus penumpang yang tak ada habisnya. Fenomena ini dikenal dengan satu kata yang sangat khas Indonesia, yakni mudik. Ia bukan sekadar perjalanan pulang kampung, melainkan sebuah tradisi sosial yang sarat makna emosional, sejarah, dan budaya.

Secara sederhana, mudik berarti pulang ke kampung halaman menjelang hari raya. Namun jika ditelusuri lebih jauh, tradisi ini memiliki akar sejarah yang panjang. Menurut berbagai catatan sejarah, tradisi pulang ke kampung sebenarnya sudah dikenal sejak masa kerajaan di Jawa. Saat itu para perantau yang bekerja di kota atau pusat pemerintahan akan kembali ke desa asalnya untuk membersihkan makam leluhur dan berkumpul dengan keluarga menjelang hari-hari penting. Kebiasaan ini kemudian berkembang dan semakin kuat ketika masyarakat Indonesia mengalami urbanisasi besar-besaran pada abad ke-20.

Lonjakan tradisi mudik terutama terjadi pada masa Orde Baru ketika pembangunan ekonomi mendorong banyak orang desa merantau ke kota. Ketika lebaran tiba, mereka pulang untuk bertemu keluarga. Pemerintah bahkan sempat memberikan subsidi bahan bakar yang membuat biaya transportasi lebih terjangkau. Akibatnya, jumlah pemudik meningkat drastis dari tahun ke tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang yang melakukan mudik bahkan mendekati 200 juta orang, menjadikannya salah satu mobilitas manusia terbesar di dunia yang terjadi secara serentak.

Namun yang menarik, alasan utama orang mudik sebenarnya sangat sederhana: rumah. Bagi banyak orang Indonesia, rumah bukan sekadar bangunan dengan dinding dan atap. Rumah adalah tempat di mana kenangan masa kecil tersimpan. Ia adalah ruang emosional yang membentuk identitas seseorang. Dalam pandangan para ahli, rumah lebih merupakan sebuah perasaan daripada sekadar struktur fisik. Itulah sebabnya seseorang bisa memiliki rumah di kota, tetapi tetap merasa bahwa “rumah sebenarnya” berada di kampung halaman.

Polemik Dana MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dirancang sebagai investasi negara untuk masa depan anak-anak. Anggarannya mencapai Rp 335 triliun. Pemerintah menempatkan program ini sebagai langkah strategis memperbaiki kualitas gizi sekaligus mendukung proses belajar di sekolah. Namun diskusi publik tidak berhenti pada tujuan. Pertanyaan yang muncul justru menyentuh dua hal penting: dari mana sumber dananya, dan seberapa efektif pelaksanaannya?

 

Pemerintah menyebut pendanaan MBG berasal dari efisiensi bidang lain. Tetapi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Adian Napitupulu, menegaskan dana itu justru diambil dari anggaran pendidikan. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya Pasal 22 dan penjelasannya. Di sana disebutkan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan telah mencakup program MBG di lembaga pendidikan umum maupun keagamaan, dengan angka Rp223 triliun dari total anggaran pendidikan Rp769 triliun. Anggaran pendidikan tersebut setara 20 persen dari APBN, sebagaimana amanat konstitusi.

 

Namun sejumlah pejabat menyatakan bahwa MBG tidak mengambil porsi anggaran pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengaku tak menemukan bukti anggaran pendidikan untuk MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, juga menyatakan MBG bukan bagian dari anggaran pendidikan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan hal serupa. Publik pun bingung. Jika memang tertulis dalam undang-undang, mengapa pejabat menyangkal? Jika tidak, mengapa penjelasan UU menyebutnya eksplisit?

 

Dalam perspektif hukum tata negara, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mewajibkan negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN untuk pendidikan. Mahkamah Konstitusi berulang kali menegaskan bahwa angka itu tidak boleh dikurangi. Namun, persoalannya bukan semata angka, tetapi juga definisi. Pertanyaannya: apakah MBG bisa dikategorikan sebagai belanja pendidikan? Jika makan bergizi dianggap sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan, maka ia bisa masuk dalam pos pendidikan. Jika tidak, maka terjadi perdebatan mengenai klasifikasinya.

Lagu dan Kritik

Penarikan lagu “Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)” milik penyanyi cilik Gandhi Sehat dari layanan streaming musik mungkin terlihat sebagai peristiwa kecil di tengah hiruk-pikuk media sosial. Namun di baliknya, tersimpan cerita yang lebih besar, yakni tentang kebebasan berekspresi, sensitivitas publik, dan posisi seni dalam ruang demokrasi.

 

Lagu bernuansa punk rock itu sederhana. Liriknya berulang-ulang menyebut bahwa cita-cita si anak “yang penting ga jadi polisi”. Dinyanyikan oleh bocah berusia enam tahun, lagu tersebut lebih terasa seperti percakapan keluarga yang polos, bahkan sedikit humoris. Namun dalam hitungan hari setelah dirilis, lagu itu viral dan memicu beragam tafsir. Ada yang melihatnya sebagai kritik sosial, ada pula yang menganggapnya sebagai sindiran terhadap institusi kepolisian.

 

Manajemen Gandhi Sehat akhirnya menarik lagu tersebut dari seluruh platform digital. Mereka menyebut keputusan itu diambil tanpa paksaan, sebagai bentuk tanggung jawab kreator dan untuk menghindari kesalahpahaman. Kriminolog menyebut langkah itu sebagai bentuk self-censorship atau sensor diri. Keputusan untuk menahan karya karena khawatir terhadap reaksi publik atau konsekuensi sosial.

 

Fenomena sensor diri ini bukan hal baru, tetapi menjadi semakin relevan di era digital. Media sosial menciptakan ruang publik yang sangat cepat bereaksi. Algoritma cenderung mempromosikan konten yang memicu emosi, sehingga karya seni yang sebenarnya ringan bisa berubah menjadi bahan perdebatan nasional. Dalam situasi seperti ini, makna karya tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pembuatnya, melainkan oleh publik yang menafsirkan.

Debat Sumitro dan Sjafruddin

Dalam sejarah ekonomi Indonesia, ada satu perdebatan yang rasanya seperti sinetron panjang. Antara industrialisasi atau agraris? Antara mesin pabrik atau cangkul? Antara pabrik semen atau sawah padi? Dan jika dua tokoh ekonomi Indonesia zaman awal kemerdekaan masih hidup hari ini, kemungkinan mereka akan kembali berdebat di podcast ekonomi, mungkin dengan judul dramatis: “Indonesia Harus Jadi Negara Pabrik atau Negara Sawah?” Kedua tokoh tersebut adalah Sumitro Djojohadikusumo dan Sjafruddin Prawiranegara.

 

Perdebatan ini bukan gosip akademik semata. Pada awal tahun 1950-an, keduanya beradu argumen tentang arah pembangunan Indonesia. Sumitro, ekonom yang dikenal progresif dan nasionalis, mendorong industrialisasi melalui kebijakan seperti Program Benteng, yang bertujuan melahirkan pengusaha pribumi dan mengurangi dominasi ekonomi asing.

 

Di sisi lain, Sjafruddin mengangkat alis, mungkin sambil menghela napas panjang seperti akuntan negara yang melihat laporan anggaran minus. Ia berargumen bahwa Indonesia sebaiknya memperkuat sektor agraria terlebih dahulu sebelum bermimpi terlalu jauh membangun industri besar. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan alami di sektor pertanian dan sumber daya alam yang bisa diekspor dengan biaya relatif murah.

 

Dengan kata lain, kalau Sumitro melihat masa depan Indonesia penuh pabrik, Sjafruddin melihatnya penuh sawah yang produktif. Perdebatan mereka sebenarnya sederhana. Apakah Indonesia harus lompat ke industrialisasi, atau berjalan dulu lewat jalan agraria?

Realitas Kasus Narkoba

Film “Black and Blue” menyuguhkan kisah yang terasa sederhana, tetapi menyimpan ketegangan moral yang dalam. Film ini bercerita tentang seorang polisi muda, Alicia West, yang tanpa sengaja merekam pembunuhan seorang pengedar narkoba oleh polisi Amerika yang korup. Rekaman itu membuatnya menjadi target, bukan hanya bagi para bandar, tetapi juga bagi rekan-rekan sesama polisi yang ingin menutupi kejahatan mereka.

 

Yang menarik dari film ini bukan sekadar aksi kejar-kejaran atau tembak-menembak, melainkan konflik batin tokoh utamanya. Alicia bukan hanya dikejar penjahat, tetapi juga dikhianati oleh institusi yang seharusnya melindunginya. Ia berdiri sendirian di antara dua dunia: oknum polisi yang jahat dan masyarakat yang tidak percaya pada polisi. Film ini secara halus menggambarkan satu pesan penting, bahwa ketika integritas aparat runtuh, kepercayaan publik ikut runtuh bersamanya.

 

Meski hanya sebuah karya fiksi, cerita dalam film itu terasa sangat dekat dengan berbagai kasus nyata, termasuk peristiwa yang terjadi di nusantara. Di Bima, seorang kepala satuan narkoba dipecat setelah terbukti terlibat penyalahgunaan sabu. Lebih jauh lagi, dalam proses penyidikan muncul keterangan yang menyeret nama atasannya terkait dugaan aliran uang dari bandar narkoba. Tuduhan itu tentu masih harus dibuktikan dalam proses hukum, tetapi fakta bahwa aparat penegak hukum bisa terseret dalam jaringan narkotika cukup memunculkan keprihatinan.

 

Jika ditarik garis lurus, film “Black and Blue” dan kasus di Bima memiliki satu benang merah, yakni rapuhnya integritas dalam sistem penegakan hukum. Dalam film, penyelewengan muncul karena solidaritas sempit di antara aparat yang menutupi kejahatan kolega mereka. Sementara dalam kasus nyata, dugaan aliran uang dari bandar narkoba menunjukkan bagaimana kekuatan finansial bisnis haram bisa menggoda atau menekan aparat.

Rangkap Jabatan

Kasus guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Misbahul Huda, bak menampar rasa keadilan publik. Ia sempat ditahan karena diduga merugikan negara Rp118 juta akibat rangkap jabatan. Ia menjadi guru honorer sekaligus Pendamping Lokal Desa (PLD). Honor dari dua pekerjaan yang sama-sama bersumber dari anggaran negara dihitung jaksa sebagai kerugian negara. Namun pada 25 Februari 2026, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menghentikan penyidikan dan membebaskannya dari Rutan Kraksaan. Alasannya karena tidak ditemukan niat jahat (mens rea) dan kerugian negara telah dipulihkan.

 

Perkara ini membuka kembali perdebatan. Kapan sebuah pelanggaran administratif berubah menjadi tindak pidana korupsi?

 

Dalam hukum pidana, korupsi bukan sekadar soal adanya kerugian negara. Ia menuntut unsur kesalahan, termasuk niat jahat. Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, menekankan pentingnya melihat konteks. Apakah seorang guru honorer memahami secara utuh makna larangan rangkap jabatan? Apakah ada konflik kepentingan? Apakah ia memiliki kewenangan atas penggunaan dana yang bisa disalahgunakan?

 

Pertanyaan-pertanyaan ini krusial. Sebab hukum pidana adalah ultimum remedium atau upaya terakhir. Hukum pidana seharusnya digunakan ketika instrumen administratif tidak lagi memadai. Jika seseorang hanya menerima honor dari dua pekerjaan tanpa menyalahgunakan kewenangan, tanpa memanipulasi data, dan tanpa memperkaya diri secara melawan hukum, maka pendekatan administratif semestinya lebih proporsional.