Menjadi Bahan Tertawaan

Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi 1998, cara masyarakat menyampaikan kritik ternyata ikut berubah. Jika dahulu demonstrasi identik dengan massa yang memenuhi jalan, spanduk, dan benturan fisik dengan aparat, kini protes bisa lahir dari layar telepon genggam. Inilah salah satu gagasan menarik yang dibahas Anwar Kurniawan dalam artikelnya, Menertawakan Kekuasaan: Seni Merawat Demokrasi di Kompas edisi 21 Mei 2026.

Tulisan Anwar mengajak kita melihat demokrasi dari sudut yang tidak biasa: melalui seni, humor, dan budaya digital. Bukan sekadar soal demonstrasi atau pidato politik, melainkan bagaimana meme, simbol, hingga satire menjadi bahasa baru warga untuk berbicara tentang kekuasaan.

Bagi generasi yang mengalami langsung Reformasi 1998, perlawanan identik dengan keberanian fisik di ruang publik. Tragedi Trisakti, pendudukan gedung parlemen, dan jatuhnya Orde Baru adalah babak sejarah ketika tubuh manusia menjadi barikade hidup. Jalan raya menjadi arena utama perebutan makna dan legitimasi.

Namun generasi yang lahir setelahnya mengenal reformasi melalui layar. Melalui potongan video, arsip digital, buku sejarah, atau budaya populer. Ingatan politik tidak lagi dibentuk terutama oleh pengalaman langsung, melainkan oleh reproduksi media. Dari sini, logika gerakan pun berubah.

Anwar menyebut perubahan itu sebagai mutasi lanskap perlawanan. Negara, menurutnya, juga belajar beradaptasi. Ancaman hukum, tekanan sosial, dan penyempitan ruang sipil membuat kritik tidak selalu mudah disampaikan secara terbuka. Dalam situasi seperti itu, medium perlawanan mencari bentuk baru yang lebih lentur. Internet kemudian menjadi ruang alternatif.

Di sinilah artikel Anwar terasa relevan. Ia tidak sedang memuja dunia digital secara berlebihan, tetapi menunjukkan bahwa media sosial telah melahirkan bentuk aktivisme yang berbeda. Kritik tidak selalu hadir dalam bahasa formal atau manifesto panjang. Kadang ia muncul sebagai gambar sederhana, meme satir, atau simbol yang dibelokkan maknanya.

Contoh yang ia soroti adalah kampanye digital “Peringatan Darurat” dengan visual Garuda berlatar biru pada tahun 2024. Dalam perspektif kajian budaya, fenomena ini dapat dibaca sebagai pembajakan simbol—ketika lambang resmi yang biasanya merepresentasikan otoritas negara diolah kembali menjadi pesan kritik. Saat itulah seni dan politik bertemu.

Selama ini seni sering dianggap berada di wilayah hiburan atau ekspresi personal semata. Padahal sejarah menunjukkan hal berbeda. Karikatur politik di surat kabar, teater kritik sosial, mural jalanan, hingga lagu-lagu protes selalu memiliki fungsi sosial: menggugat yang mapan dan membuka ruang percakapan.

Anwar mengingatkan bahwa seni tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia selalu berbicara tentang sesuatu. Karena itu, meme dan satire digital tidak bisa buru-buru dianggap sebagai kelucuan kosong. Justru humor memiliki daya politik yang unik.

Kekuasaan, di mana pun, biasanya dibangun melalui citra kewibawaan. Ia ingin tampak serius, tertib, dan tidak tergoyahkan. Karena itu, ditertawakan sering kali lebih mengganggu dibanding dibantah dengan argumen panjang. Tawa meruntuhkan aura sakral.

Kita dapat melihatnya dalam budaya meme hari ini. Tokoh publik, pejabat, atau kebijakan dapat menjadi bahan olok-olok massal dalam hitungan menit. Kadang isinya dangkal, tetapi tidak sedikit pula yang tajam dan kreatif. Meme bekerja cepat karena berbicara lewat simbol dan emosi yang mudah dipahami banyak orang.

Meski demikian, pertanyaan yang diajukan Anwar juga layak direnungkan: apakah migrasi protes dari jalan ke gawai merupakan evolusi demokrasi, atau justru tanda keputusasaan?

Pertanyaan ini penting karena aktivisme digital memang memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia memperluas partisipasi. Orang yang sebelumnya enggan berbicara kini dapat ikut menyuarakan pendapat. Informasi menyebar lebih cepat, solidaritas terbentuk lebih luas, dan isu tertentu dapat memperoleh perhatian nasional hanya dalam beberapa jam.

Namun di sisi lain, dunia digital juga menyimpan risiko. Kritik dapat berhenti pada konsumsi simbolik—cukup dengan mengunggah poster atau membagikan tagar tanpa keterlibatan lebih jauh. Ada jarak antara kesadaran dan tindakan nyata.

Karena itu, mungkin bukan soal memilih antara jalanan atau media sosial. Demokrasi membutuhkan keduanya. Demonstrasi fisik tetap penting sebagai ekspresi kolektif warga, sementara ruang digital memperluas resonansi dan jangkauan gagasan.

Tulisan Anwar pada akhirnya tidak sedang meromantisasi meme atau menganggap internet sebagai penyelamat demokrasi. Yang ia tunjukkan adalah perubahan bahasa perlawanan di era digital. Jika dulu poster dan mimbar menjadi alat utama, kini kanvasnya adalah layar.

Dan di tengah perubahan itu, satu hal tampaknya tetap sama: masyarakat selalu menemukan cara untuk berbicara kepada kekuasaan. Kadang dengan pidato, kadang dengan aksi jalanan, dan kadang—seperti dicatat Anwar—dengan cara yang paling sulit dihadapi oleh kekuasaan mana pun: membuatnya menjadi bahan tertawaan bersama.