Surat Cinta Cak Nun

Ada satu pertanyaan sederhana yang diam-diam mengganggu setelah membaca Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki karya Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun. Mengapa dalam hampir setiap pidato, program pembangunan, ceramah agama, bahkan diskusi intelektual, rakyat selalu ditempatkan sebagai pihak yang kurang?

Kurang sejahtera sehingga harus diberdayakan. Kurang pintar sehingga harus dicerdaskan. Kurang saleh sehingga harus dibimbing. Kurang berdaya sehingga harus diselamatkan.

Melalui kumpulan esai ini, Cak Nun mengajak pembaca membalik cara pandang tersebut. Ia mempertanyakan asumsi yang selama ini dianggap wajar dalam kehidupan berbangsa. Benarkah rakyat selalu objek yang harus ditolong? Ataukah justru rakyat adalah pihak yang selama ini menopang kehidupan bangsa ketika para elite gagal menjalankan tugasnya? Pertanyaan itulah yang menjadi ruh buku ini.

Sebagai budayawan sekaligus pekerja sosial yang puluhan tahun berkeliling Nusantara, Cak Nun menulis bukan dari ruang seminar atau kantor pemerintahan. Ia menulis dari pengalaman berjumpa dengan petani, buruh, santri, pelacur, preman, pekerja migran, mahasiswa, hingga kelompok-kelompok yang sering berada di pinggiran perhatian negara. Karena itu, tulisan-tulisannya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Yang menarik, kritik sosial dalam buku ini tidak lahir dari kemarahan. Cak Nun memilih jalan yang berbeda. Ia menawarkan apa yang disebutnya sebagai “kado cinta”. Sebuah sikap yang berusaha menghapus kebencian, mengurangi prasangka, dan membuka ruang empati di tengah masyarakat yang semakin mudah terbelah. Namun jangan salah. Kelembutan bahasa itu tidak membuat kritiknya kehilangan ketajaman.

Salah satu esai paling kuat dalam buku ini adalah Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki. Di sana Cak Nun membedah apa yang ia sebut sebagai kesombongan orang berkuasa, kesombongan orang pandai, dan kesombongan orang saleh. Ketiganya tampak berbeda, tetapi memiliki pola yang sama, yakni selalu menempatkan rakyat sebagai pihak yang lebih rendah.

Penguasa merasa dirinya penyelamat rakyat. Orang kaya merasa dirinya pemberdaya rakyat. Kaum intelektual merasa dirinya pencerdas rakyat. Bahkan tokoh agama terkadang terjebak dalam anggapan bahwa rakyat hanyalah murid yang harus terus diajari.

Padahal, menurut Cak Nun, kenyataannya sering kali terbalik. Ketika negara salah urus, rakyatlah yang menjaga ekonomi tetap hidup melalui kerja keras, usaha kecil, dan kreativitas sehari-hari. Ketika birokrasi tersandera korupsi, rakyat tetap menemukan cara untuk bertahan hidup. Ketika elite sibuk bertengkar, rakyat tetap bekerja, berdagang, bertani, dan menghidupi keluarga mereka.

Di sinilah letak kritik paling mendasar buku ini. Cak Nun melihat bahwa Indonesia masih menyimpan warisan feodalisme yang panjang. Kita mudah mengagumi jabatan, gelar akademik, kekayaan, atau simbol-simbol kesalehan. Sebaliknya, kita sering memandang rendah mereka yang berada di lapisan bawah.

Contoh yang paling menyentuh adalah ketika ia membahas TKI dan TKW. Bagi sebagian orang, pekerja migran menjadi simbol keterbelakangan bangsa. Namun bagi Cak Nun, mereka justru pahlawan yang martabatnya kerap diinjak oleh bangsanya sendiri. Mereka mengirim devisa, menghidupi keluarga, dan menopang ekonomi nasional, tetapi sering hanya menerima penghinaan dan pengabaian.

Pada titik ini, buku ini tidak lagi sekadar menjadi kumpulan esai sosial-politik. Ia berubah menjadi kritik moral terhadap cara kita memandang sesama manusia.

Yang membuat tulisan Cak Nun tetap relevan hingga hari ini adalah kemampuannya membaca persoalan yang melampaui zamannya. Bertahun-tahun setelah banyak esai dalam buku ini ditulis, kita masih menyaksikan gejala yang sama. Politik identitas, polarisasi sosial, kultus terhadap figur, serta kecenderungan meremehkan rakyat biasa masih menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia.

Lebih jauh lagi, Cak Nun melihat adanya krisis parameter dalam kehidupan bangsa. Kita semakin sulit membedakan mana yang penting dan mana yang sekadar sensasi. Mana pemimpin dan mana selebritas. Mana ulama dan mana pedagang agama. Mana keberhasilan dan mana kegagalan.

Akibatnya, kritik terhadap kekuasaan sering kehilangan arah, sementara kekuasaan itu sendiri menjadi semakin nyaman. Dalam bahasa satir Cak Nun, siapa pun yang duduk di kursi pemerintahan berpotensi menjadi “Kiai Bejo”, “Kiai Untung”, atau “Kiai Hoki”: memperoleh keuntungan besar karena rakyat kehilangan ukuran untuk menilai apakah mereka sedang dilayani atau justru dikhianati.

Pada akhirnya, Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki bukan buku yang menawarkan teori besar atau solusi teknokratis. Buku ini lebih menyerupai cermin. Ia mengajak pembaca melihat kembali cara kita memperlakukan rakyat, memaknai kekuasaan, memahami ilmu pengetahuan, dan menjalankan agama.

Di tengah kebisingan politik dan derasnya arus informasi hari ini, pesan Cak Nun terasa sederhana sekaligus mendasar: bangsa yang sehat tidak dibangun di atas kesombongan kekuasaan, keangkuhan intelektual, atau feodalisme agama, melainkan di atas penghormatan terhadap martabat manusia biasa. Dan di situlah, letak surat cinta Cak Nun yang sesungguhnya kepada Indonesia.