Tawa: Bahasa Terakhir Rakyat

Konon, sebuah rezim mulai memasuki masa yang berbahaya bukan ketika rakyat berhenti takut, melainkan ketika rakyat mulai menertawakannya. Tawa bukan lagi sekadar hiburan, tetapi berubah menjadi bahasa politik. Ia menjadi cara paling aman untuk mengatakan sesuatu yang sulit diucapkan secara terus terang.

Hari-hari ini, media sosial Indonesia dipenuhi meme, parodi, video satir, dan plesetan yang menyasar berbagai kebijakan pemerintah. Poster-poster demonstrasi pun tak lagi hanya berisi slogan penuh amarah, melainkan kalimat-kalimat jenaka yang membuat orang tertawa sekaligus mengangguk. Bahkan ajang lari maraton, panggung komedi tunggal, hingga kolom komentar media sosial berubah menjadi ruang kritik yang dibungkus humor.

Fenomena itu bukan pertanda masyarakat sedang baik-baik saja. Sebaliknya, ia sering menjadi tanda bahwa keresahan telah mencapai titik tertentu sehingga hanya tawa yang tersisa.

Filsuf Prancis Henri Bergson, dalam Laughter (1900), menyebut tawa sebagai pengalaman sosial. Orang tertawa bersama karena mereka sama-sama menangkap kejanggalan yang terjadi di sekelilingnya. Humor lahir ketika realitas terasa mekanis, kaku, atau bertentangan dengan akal sehat. Karena itu, ketika jutaan orang menertawakan materi yang sama, sesungguhnya mereka sedang berbagi kegelisahan yang sama pula.

Sejarah menunjukkan bahwa humor hampir selalu tumbuh subur ketika ruang kritik menyempit. Pada masa kolonial Hindia Belanda, kritik terhadap pemerintah sering disampaikan melalui cerita jenaka, pantun, dan pertunjukan rakyat. Para dalang wayang menyisipkan sindiran terhadap pejabat kolonial lewat tokoh punakawan. Rakyat tertawa, tetapi mereka juga memahami pesan yang tersembunyi di balik kelucuan itu.

Memasuki Orde Baru, humor memperoleh peran yang lebih penting. Ketika kritik terbuka berisiko dibungkam, guyonan menjadi saluran alternatif. Budayawan Umar Kayam kerap menyisipkan satire dalam esai-esainya. Kelompok Warkop DKI menghadirkan kritik sosial melalui dialog-dialog yang tampak ringan. Kalimat terkenal mereka, “Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang”, sesungguhnya bukan sekadar slogan komedi, melainkan sindiran terhadap iklim politik yang semakin membatasi kebebasan.

Fenomena serupa terjadi di berbagai belahan dunia. Di Uni Soviet, rakyat bertahan hidup dengan anekdot politik yang mengolok-olok birokrasi dan pemimpinnya. Buku Mati Ketawa Cara Rusia merekam bagaimana lelucon menjadi “surat kabar bawah tanah” ketika media resmi hanya memuat propaganda negara. Bahkan Napoleon Bonaparte pernah dijadikan tokoh dalam anekdot untuk menyindir sensor pers Uni Soviet. Orang tertawa bukan karena hidup mereka bahagia, melainkan karena humor menjadi satu-satunya ruang kebebasan yang masih tersisa.

Sosiolog James C. Scott menyebut bentuk-bentuk seperti itu sebagai hidden transcript, yakni kritik tersembunyi yang muncul dalam bisik-bisik, cerita rakyat, lagu, hingga humor. Ketika saluran formal dianggap tidak lagi efektif, masyarakat menciptakan bahasa alternatif yang lebih sulit diberangus.

Era digital mempercepat proses itu. Jika dahulu sebuah lelucon membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyebar dari mulut ke mulut, kini sebuah meme dapat menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Humor berubah menjadi bahasa politik generasi internet. Meme, video pendek, hingga parodi bukan lagi sekadar hiburan, tetapi menjadi cara menjelaskan persoalan publik yang rumit dengan bahasa yang sederhana dan mudah dibagikan.

Karena itu, maraknya humor politik belakangan ini seharusnya tidak dibaca sebagai bukti bahwa masyarakat semakin sinis atau gemar mencemooh. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa warga masih peduli. Orang hanya meluangkan waktu membuat satire terhadap sesuatu yang masih mereka anggap penting.

Yang patut dikhawatirkan justru ketika masyarakat berhenti bercanda. Dalam psikologi politik dikenal istilah political apathy, yakni keadaan ketika warga kehilangan harapan sehingga tidak lagi merasa kritik akan membawa perubahan. Pada tahap itu, orang tidak lagi membuat meme, tidak lagi menyindir, bahkan tidak lagi marah. Mereka memilih diam. Bagi demokrasi, keadaan semacam itu jauh lebih berbahaya daripada gelombang satire.

Namun, pemerintah juga perlu membaca humor dengan lebih arif. Tawa publik tidak selalu berarti penghinaan. Sering kali ia adalah alarm yang berbunyi lebih halus daripada demonstrasi. Di balik setiap plesetan, parodi, atau poster jenaka, terdapat pesan bahwa ada kebijakan yang dianggap janggal, komunikasi yang dinilai tidak memadai, atau keputusan yang gagal menjawab harapan masyarakat.

Demokrasi yang sehat semestinya tidak alergi terhadap humor. Kekuasaan yang percaya diri justru mampu menertawakan dirinya sendiri. Sebaliknya, kekuasaan yang terlalu mudah tersinggung biasanya lebih sibuk membungkam kelucuan daripada memperbaiki substansi kritik.

Tawa bukanlah lawan dari keseriusan. Dalam banyak periode sejarah, tawa justru menjadi bentuk keseriusan rakyat yang paling halus. Ia memungkinkan kritik disampaikan tanpa kebencian, protes diutarakan tanpa kekerasan, dan kegelisahan dibagikan tanpa kehilangan harapan.