Kota Lambat

Pada awal abad ke-20, Batavia bukanlah kota yang seluruh waktunya dihabiskan untuk mengejar kecepatan. Di sepanjang Koningsplein—kini kawasan Monas—orang berjalan santai menikmati sore. Trem melintas dengan ritme yang teratur. Di Bandung, taman-taman kota menjadi tempat warga Eropa maupun pribumi bercengkerama. Sementara di Malioboro, Yogyakarta, orang datang bukan hanya untuk berbelanja, melainkan juga bertemu, berbincang, dan menikmati denyut kehidupan kota.

Kota-kota kolonial tentu dibangun dengan berbagai ketimpangan. Namun, ada satu pelajaran yang menarik: kota tidak semata-mata dipahami sebagai mesin ekonomi. Ia juga merupakan ruang sosial, tempat manusia membangun memori.

Hari ini, gambaran itu terasa semakin jauh. Kota-kota Indonesia berubah menjadi arena perlombaan tanpa garis akhir. Jalan diperlebar agar kendaraan melaju lebih cepat, gedung terus menjulang, pusat perbelanjaan tumbuh di setiap sudut, sementara ruang untuk berhenti, berjalan kaki, atau sekadar menikmati sore semakin menyempit. Kemajuan akhirnya diukur dengan satu kata, yakni cepat. Padahal, tidak semua hal dalam kehidupan menjadi lebih baik ketika dipercepat.

Kesadaran itulah yang melahirkan gerakan Cittaslow atau Slow Cities di Italia pada tahun 1999. Gerakan ini berakar dari perlawanan masyarakat Italia terhadap budaya serba instan yang mulai menggerus identitas lokal sejak kemunculan restoran cepat saji di Roma pada dekade 1980-an. Dipelopori Carlo Petrini melalui gerakan Slow Food, masyarakat diajak kembali menghargai makanan lokal, tradisi, dan cara hidup yang memberi ruang bagi manusia untuk menikmati waktu.

Dari meja makan, gagasan itu berkembang menjadi cara memandang kota. Kota tidak boleh hanya mengejar efisiensi, tetapi juga harus menjaga kualitas hidup warganya. Jalan yang nyaman dilalui pejalan kaki, ruang hijau yang mudah diakses, transportasi publik yang manusiawi, pelestarian budaya lokal, hingga hubungan sosial antartetangga menjadi ukuran kemajuan yang sama pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi.

Sosiolog Jerman Hartmut Rosa menyebut zaman sekarang sebagai era social acceleration. Dalam bukunya Social Acceleration, ia menjelaskan bahwa teknologi memang mempercepat hampir semua aspek kehidupan, tetapi justru membuat manusia merasa tidak pernah memiliki cukup waktu. Semakin cepat dunia bergerak, semakin sulit kita menikmati hidup.

Fenomena itu sangat terasa di kota-kota Indonesia. Kemacetan menghabiskan berjam-jam kehidupan setiap hari. Telepon pintar membuat pekerjaan mengikuti kita hingga ke rumah. Akhir pekan pun berubah menjadi ajang mengejar daftar aktivitas yang tidak pernah selesai. Kota dipenuhi manusia yang terus bergerak, tetapi semakin sedikit yang benar-benar saling mengenal.

Ironisnya, Indonesia sesungguhnya memiliki tradisi yang selaras dengan semangat kota lambat. Kampung-kampung kota dahulu dibangun dengan konsep kebersamaan. Anak-anak bermain di halaman bersama, orang tua duduk di gardu ronda, pasar menjadi ruang bertukar kabar, sementara alun-alun menjadi titik temu seluruh lapisan masyarakat.

Tradisi itu perlahan memudar seiring urbanisasi dan pembangunan yang lebih mengutamakan kendaraan daripada manusia. Banyak trotoar berubah menjadi lahan parkir atau lapak dagang. Taman kota kalah oleh pusat komersial. Bahkan hubungan antarwarga semakin renggang karena ritme hidup yang terlalu padat.

Padahal, seperti diingatkan Jane Jacobs dalam The Death and Life of Great American Cities, kota yang sehat bukan sekadar dibangun oleh gedung-gedung tinggi, melainkan oleh jalan yang hidup, keberagaman aktivitas, dan interaksi spontan antarmanusia. Kota menjadi aman bukan karena kamera pengawas ada di setiap sudut, tetapi karena ada “mata di jalan”—warga yang saling mengenal dan merasa memiliki ruang bersama.

Indonesia sebenarnya memiliki contoh yang mendekati semangat itu. Desa Adat Penglipuran di Bali menjadi salah satu kawasan yang mampu mempertahankan harmoni antara lingkungan, budaya, dan kehidupan sosial. Orang datang bukan karena ada mal terbesar atau gedung tertinggi, melainkan karena suasana yang tenang, bersih, dan penuh keramahan. Nilai ekonomi justru lahir dari keberhasilan menjaga karakter lokal.

Pelajaran tersebut penting ketika pemerintah daerah berlomba membangun smart city. Kota pintar tentu dibutuhkan, tetapi kecanggihan teknologi tidak otomatis melahirkan kota yang membahagiakan. Sensor lalu lintas, aplikasi layanan publik, atau kamera berbasis kecerdasan buatan tidak akan banyak berarti jika warga kehilangan ruang untuk berjalan kaki, anak-anak kehilangan taman bermain, dan orang tua kehilangan tempat bercengkerama.

Pandemi Covid-19 sempat memberikan pelajaran yang mahal. Ketika mobilitas berhenti, banyak orang baru menyadari nikmatnya berjalan kaki, bersepeda, menghirup udara yang lebih bersih, atau sekadar duduk bersama keluarga. Sayangnya, begitu pandemi berlalu, sebagian besar kota kembali larut dalam logika percepatan seolah tidak pernah belajar apa pun.

Gerakan Slow Cities bukan ajakan untuk menolak modernitas. Ia juga bukan romantisme yang ingin membawa kota kembali ke masa lalu. Yang ditawarkan adalah keseimbangan: memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan, mengejar pertumbuhan tanpa mengorbankan kebersamaan, serta membangun kota yang tidak hanya efisien, tetapi juga meninggalkan kenangan.

Sejarah mengajarkan bahwa kota-kota besar dikenang bukan semata karena gedungnya yang megah atau jalannya yang lebar. Kota dikenang karena pengalaman hidup yang diberikannya kepada manusia. Kota yang benar-benar maju bukanlah kota yang membuat orang terus berlari, melainkan kota yang memberi alasan bagi warganya untuk sesekali berhenti, menoleh, dan merasa bahwa di sanalah rumah mereka.