Candu Kekuasaan

Ada satu pola yang terus berulang dalam sejarah. Seorang tokoh tampil sebagai pembaru. Ia datang dengan janji mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan, membela konstitusi, dan mengembalikan pemerintahan kepada rakyat. Namun, ketika kekuasaan benar-benar berada di tangannya, perlahan ia mulai percaya bahwa dirinya terlalu penting untuk digantikan.

Saya sering berpikir, mungkin inilah ironi terbesar dalam politik. Musuh terbesar seorang pemimpin bukanlah lawan politiknya, melainkan godaan yang lahir dari kekuasaan itu sendiri.

Belakangan, ironi itu kembali terlihat di Republik Demokratik Kongo. Presiden Félix Tshisekedi dikabarkan berupaya membuka jalan bagi perubahan konstitusi yang memungkinkan dirinya kembali berkuasa. Padahal, beberapa tahun sebelumnya, ia termasuk tokoh yang menentang langkah serupa ketika Presiden Joseph Kabila berusaha memperpanjang masa jabatan melalui perubahan aturan.

Sejarah memang gemar memainkan paradoks. Mereka yang dahulu mengkritik kekuasaan sering kali tergoda mengulanginya ketika memperoleh kesempatan yang sama. Fenomena semacam ini bukan saja kisah khas Benua Afrika. Ia menjadi cerita yang berulang hampir sepanjang peradaban manusia.

Julius Caesar, misalnya, semula dipandang sebagai penyelamat Republik Romawi yang sedang limbung. Berkat kemenangan militernya, ia memperoleh dukungan rakyat yang luar biasa. Namun, ketika Senat mengangkatnya sebagai dictator perpetuo atau diktator seumur hidup, banyak elite Romawi mulai melihat ancaman. Mereka khawatir republik akan berubah menjadi kerajaan. Ketakutan itu berakhir dengan pembunuhan Caesar pada tahun 44 SM, sebuah peristiwa yang justru mempercepat lahirnya Kekaisaran Romawi.

Napoleon Bonaparte mengalami jalan serupa. Ia muncul sebagai pahlawan Revolusi Prancis yang menjanjikan kebebasan dan kesetaraan. Tetapi beberapa tahun kemudian, ia justru memahkotai dirinya sebagai kaisar. Revolusi yang semula ingin membatasi kekuasaan raja akhirnya melahirkan seorang penguasa dengan kewenangan yang tak kalah besar.

Mengapa pola ini terus berulang? Sejarawan Inggris Lord Acton pernah memberikan jawaban yang terkenal: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Kekuasaan cenderung merusak dan kekuasaan absolut merusak secara absolut. Kutipan itu begitu sering diulang hingga terdengar klise. Padahal, maknanya tetap relevan. Kekuasaan bukan sekadar memberi wewenang. Ia juga mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Pada awal memimpin, seorang pemimpin biasanya mendengar banyak suara. Lama-kelamaan, lingkaran di sekitarnya menyempit. Kritik dianggap gangguan, sementara pujian berubah menjadi kebutuhan sehari-hari. Orang-orang yang berani berbeda pendapat perlahan tersingkir. Yang tersisa hanyalah mereka yang pandai mengiyakan. Di titik itulah muncul keyakinan yang berbahaya: negara akan kacau tanpa dirinya.

Ilmuwan politik kelahiran Jerman Robert Michels dalam bukunya Political Parties menyebut kecenderungan ini sebagai iron law of oligarchy. Menurutnya, organisasi apa pun, bahkan yang paling demokratis sekalipun, pada akhirnya cenderung dikuasai segelintir elite yang berusaha mempertahankan posisinya. Demokrasi ternyata tidak otomatis melahirkan pergantian kekuasaan yang sehat. Tanpa pengawasan publik dan institusi yang kuat, demokrasi justru dapat menjadi kendaraan untuk melanggengkan kekuasaan.

Republik Demokratik Kongo memberikan gambaran yang menyedihkan. Negeri yang menyimpan cadangan kobalt, coltan, tembaga, dan berbagai mineral strategis itu justru menjadi salah satu negara dengan tingkat kemiskinan dan konflik kemanusiaan yang tinggi. Sejarah kolonial yang panjang, perebutan sumber daya alam, dan lemahnya institusi membuat pergantian kekuasaan hampir selalu dibayangi ketegangan.

Dalam situasi seperti itu, jabatan politik bukan sekadar amanah. Ia berubah menjadi pintu menuju kendali atas sumber daya yang luar biasa besar. Tak mengherankan jika godaan untuk mempertahankannya menjadi semakin kuat.

Filsuf Yunani Plato sebenarnya telah mengingatkan persoalan ini lebih dari dua ribu tahun lalu. Baginya, yang paling layak memimpin justru mereka yang tidak tergila-gila pada kekuasaan. Sebab, ketika seseorang mulai mencintai kekuasaan lebih daripada kebenaran, keputusan-keputusannya akan diarahkan untuk mempertahankan kursi, bukan melayani masyarakat.

Mungkin karena itulah konstitusi modern tidak dibangun atas dasar kepercayaan kepada kebaikan manusia semata. Ia justru dirancang dengan asumsi bahwa setiap orang bisa tergoda. Pembatasan masa jabatan, pemilu yang kompetitif, parlemen yang mengontrol, pengadilan yang independen, hingga kebebasan pers merupakan pagar agar manusia biasa tidak berubah menjadi penguasa tanpa batas.

Sejarah menjadi pelajaran kita. Dari Caesar di Romawi, Napoleon di Prancis, hingga dinamika politik di Kongo hari ini, pesannya tetap sama. Yang paling berbahaya bukanlah kekuasaan yang besar, melainkan keyakinan bahwa hanya satu orang yang pantas terus memegangnya.

Padahal, ukuran elegan seorang negarawan bukanlah berapa lama ia mampu bertahan di kursi kekuasaan. Melainkan, seberapa rela ia meninggalkan kursi itu ketika waktunya tiba. Sebab, dalam demokrasi, warisan terbaik seorang pemimpin bukanlah masa jabatan yang diperpanjang, melainkan tradisi bahwa kekuasaan selalu dapat berganti tanpa harus mengorbankan konstitusi.