Kritik Berujung Teror

Demokrasi modern lahir dari satu gagasan sederhana, bahwa penguasa boleh dikritik. Bahkan, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin penting ia diawasi. Karena itu, ketika kritik dibalas dengan teror, yang terancam bukan hanya individu yang menjadi korban, melainkan fondasi demokrasi itu sendiri.

Belakangan ini, Indonesia menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan. Sejumlah tokoh publik, akademisi, dan influencer yang dikenal kritis mengalami intimidasi dalam berbagai bentuk. Ada yang menerima paket berisi bangkai hewan, ada yang rumahnya diteror, ada pula yang menjadi sasaran ancaman fisik. Bentuknya mungkin tampak sederhana dan bahkan terkesan kuno. Namun, pesan yang dibawanya sangat modern: berhentilah berbicara jika tidak ingin mendapat masalah.

Fenomena ini menarik karena terjadi di era digital. Kritik kini dapat viral hanya lewat sebuah video, podcast, atau unggahan media sosial. Namun, ketika kritik digital sulit dibendung, sebagian pihak justru menggunakan metode yang sangat analog: mendatangi rumah, mengirim ancaman, atau menciptakan rasa takut di dunia nyata. Kritik viral dibalas dengan teror manual.

Jika ditarik ke belakang, pola seperti ini bukan hal baru dalam sejarah. Pada masa kolonial Hindia Belanda, kritik terhadap pemerintah sering dibungkam melalui pembuangan dan pengasingan. Tokoh-tokoh seperti Ernest Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo pernah merasakan bagaimana kekuasaan berusaha meredam kritik bukan dengan adu argumen, melainkan dengan represi.

Pada masa Orde Baru, praktik serupa hadir dalam bentuk yang lebih sistematis. Kritik terhadap pemerintah sering direspons dengan pencabutan izin media, intimidasi, atau pelabelan sebagai pengganggu stabilitas nasional. Banyak aktivis mahasiswa dan jurnalis memahami bahwa risiko mengkritik penguasa tidak berhenti pada perdebatan gagasan. Kritik bisa berujung pada pemanggilan aparat, tekanan politik, bahkan kekerasan.

Perbedaannya, kini kita hidup di era demokrasi dan internet. Tidak ada lagi monopoli informasi seperti pada masa lalu. Siapa pun dapat menjadi penyampai gagasan. Seorang dosen, komedian, podcaster, atau mahasiswa dapat memiliki pengaruh yang sama besar dengan media arus utama. Inilah yang membuat para influencer dan kreator konten menjadi aktor penting dalam ruang publik kontemporer.

Namun, posisi mereka juga rentan. Mereka tidak memiliki perlindungan institusional sebagaimana media besar. Mereka bekerja dari rumah, studio kecil, atau bahkan kamar pribadi. Ketika ancaman datang ke ruang privat itu, pesannya menjadi sangat personal: kami tahu siapa Anda dan di mana Anda berada.

Di sinilah tujuan utama teror sebenarnya terlihat. Targetnya bukan semata-mata korban langsung. Sasaran yang lebih besar adalah masyarakat luas. Teror berusaha menciptakan apa yang disebut sebagai chilling effect atau efek jera. Orang-orang yang sebelumnya berani berbicara mulai berpikir dua kali. Mereka memilih diam, bukan karena setuju, melainkan karena takut.

Sejarah menunjukkan bahwa efek jera semacam ini sangat efektif. Pada masa pemerintahan diktator di berbagai negara Amerika Latin pada dekade 1970-an, banyak warga memilih bungkam setelah melihat beberapa tokoh oposisi menjadi korban intimidasi. Di Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte, maupun di Brasil pada era Jair Bolsonaro, berbagai penelitian mencatat bahwa serangan terhadap jurnalis dan pengkritik pemerintah tidak hanya melukai korban secara individu, tetapi juga mempersempit ruang diskusi publik.

Masalah terbesar muncul ketika pelaku intimidasi tidak pernah terungkap. Ketidakjelasan itu menciptakan suasana ketakutan yang lebih luas. Masyarakat mulai berspekulasi bahwa siapa pun bisa menjadi target berikutnya. Dalam kondisi seperti itu, demokrasi tidak mati secara mendadak. Ia melemah perlahan-lahan. Orang masih bebas berbicara secara formal, tetapi semakin sedikit yang berani menggunakan kebebasan tersebut.

Karena itu, tugas negara tidak berhenti pada mengutuk teror. Negara harus mampu mengungkap pelakunya dan memastikan hukum bekerja. Sebab, jika intimidasi terhadap pengkritik dibiarkan, pesan yang diterima publik sangat berbahaya: kekerasan lebih efektif daripada argumentasi.

Padahal, inti demokrasi justru terletak pada kemampuan mengelola perbedaan pendapat secara damai. Kritik dibalas dengan data. Tuduhan dijawab dengan penjelasan. Argumen dilawan dengan argumen. Ketika bom molotov, ancaman, atau teror digunakan untuk membungkam suara yang berbeda, sesungguhnya yang terjadi adalah pengakuan bahwa akal sehat telah kehabisan bahan.

Bangsa yang percaya pada masa depannya tidak perlu takut pada kritik. Sebaliknya, bangsa yang mulai takut pada kritik biasanya sedang kehilangan kepercayaan diri. Karena itu, ukuran kematangan demokrasi bukanlah seberapa hebat pemerintah dipuji, melainkan seberapa aman warga dapat mengkritik. Di republik yang sehat, kritik boleh viral, tetapi teror tidak boleh menjadi bahasa politik yang dianggap normal.