Pemecatan PNS, Antara PP 32/1979 dan PP 53/2010

Undang-Undang Pokok Kepegawaian (UUPK) yakni UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU Nomor 8 Tahun 1974 menyebutkan tentang beberapa sebab seorang PNS diberhentikan antara lain atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, adanya perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai PNS. Selain keempat alasan tersebut PNS juga diberhentikan karena alasan pelanggaran, penyelewengan, dan dihukum pidana. Ketiga alasan terakhir inilah yang jamak di tengah-tengah masyarakat dikenal istilah pemecatan sebagai padanan kata pemberhentian. Meskipun pemberhentian PNS ada dua jenis, yakni dengan hormat dan tidak dengan hormat yang masing-masing memiliki konsekuensi berbeda, namun semuanya dianggap sebagai pemecatan jika karena alasan pelanggaran, penyelewengan, dan dihukum pidana.

Ketentuan pelaksanaan UUPK terutama berkaitan dengan pemecatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP), yakni PP Nomor 32 Tahun 1932 tentang Pemberhentian PNS (selanjutnya disebut PP 32/1979) dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (selanjutnya disebut PP 53/2010). PP 53/2010 merupakan pengganti PP Nomor 30 Tahun 1980 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman. Dengan demikian setiap pemecatan PNS memiliki landasan hukum PP 32/1979 atau PP 53/2010, namun keduanya tidak dapat diterapkan bersamaan dalam satu kasus karena konsekuensi yang berbeda dari masing-masing peraturan. Atau dengan kata lain dalam pembuatan sebuah surat keputusan pemecatan tidak boleh mencantumkan kedua PP tersebut sekaligus, harus dipilih salah satu, termasuk dalam pertimbangan hukumnya.

Pemecatan dengan dasar PP 53/2010 mulai berlaku pada hari ke-15 terhitung mulai tanggal penyampaian surat keputusan pemecatan itu kepada yang bersangkutan. Jika ia tidak puas maka dapat mengajukan banding administratif ke BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian). Batas waktu pengajuan banding administratif ke BAPEK itu adalah 14 hari sejak diterimanya keputusan pemecatan oleh yang bersangkutan. Selama proses penyelesaian di BAPEK, yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS sehingga berhak atas gaji dan tunjangan lain-lain.

Pemecatan dengan dasar PP 32/1979 berlaku pada akhir bulan pemecatan. Jika yang bersangkutan (pegawai yang dipecat) tidak puas, maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Batas waktu pengajuan gugatan ke PTUN adalah 90 hari sejak diterimanya keputusan pemecatan. Selama proses penyelesaian di PTUN itu yang bersangkutan sudah tidak berkedudukan sebagai PNS sehingga tidak berhak atas gaji dan tunjangan lain-lain.

Kenapa ketidakpuasan atas keputusan pemecatan pegawai harus diajukan ke PTUN? Pertama, karena hal ini merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara yakni antara pegawai dengan pejabat yang berwenang akibat dikeluarkannya keputusan pemecatan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Kedua, berbeda dengan PP 53/2010 yang memberikan prosedur bagi pihak yang tidak puas, PP 32/1979 tidak memberikan kesempatan upaya admisnistratif baik berupa keberatan kepada atasan maupun banding administratif ke BAPEK sehingga jalan satu-satunya adalah dengan proses peradilan di PTUN.

PP 53/2010 sendiri sebenarnya tidak mutlak menerapkan upaya administratif karena ada beberapa hal yang tidak dapat diajukan keberatan maupun banding. Misalnya pemecatan yang dilakukan oleh Presiden. Yang bisa dilakukan adalah menggugat Presiden ke PTUN. Selain itu apabila hasil keputusan BAPEK masih dirasa tidak memuaskan yang bersangkutan bisa juga menempuh upaya hukum ke PTUN.