Setelah Dipenjara, Mestikah Dipecat?

Hukum tidak memandang bulu, siapa yang berbulu lebat maupun yang tak berbulu sekalipun dipandang sama di mata hukum. Tapi tentunya bukan itu makna sejatinya. Siapa pun yang bersalah akan dikenai hukuman. Tak terkecuali PNS. Meskipun ia sebagai aparatur pemerintah atau abdi negara, jika ia melanggar hukum bisa dikenai pidana. Maka jangan heran jika di penjara-penjara bercokol para PNS menjalani masa hukuman. Kasusnya pun bermacam-macam, mulai dari kekerasan rumah tangga, pencurian, perjudian, narkoba, hingga korupsi.

Bagaimana status PNS yang menjalani hukuman pidana? Mestikah ia menjalani hukuman lagi di tingkat internal pemerintahan? Iya. Memang ada aturannya.

Pasal 23 ayat 5 UU 43/1999 menjelaskan bahwa PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka ia diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat.

Pasal 9 PP 32/1979 menjelaskan pula bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:
a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.


Ketentuan di atas bersifat mutlak, artinya jika PNS yang bersangkutan terbukti bersalah maka harus diberhentikan tidak dengan hormat. Konsekuensi dari diberhentikan tidak dengan hormat ini di antaranya adalah tidak berhak menerima pensiun. Kejahatan dalam jabatan contohnya adalah perbuatan korupsi.

Bagaimana dengan tindak pidana selain kejahatan dalam jabatan? Bagaimana status PNS yang melakukannya dan itu telah dibuktikan dengan putusan pengadilan? UU 43/1999 maupun PP 32/1979 pun memberikan jawabannya, namun sifatnya relatif. Yakni dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan. Kalaupun diberhentikan pun juga ada pilihan, yaitu dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat.

Kalau tidak diberhentikan berarti ia masih menikmati status sebagai PNS. Kalau diberhentikan dengan hormat (walau tidak atas permintaan sendiri) ia masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pensiun sepanjang memenuhi persyaratan usia dan masa kerja. Penentuan diberhentikan atau tidak dan diberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat ini menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, yang kalau di daerah dipegang oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Adakah proses lain bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana selain kejahatan dalam jabatan? Ada, yakni dengan proses hukuman disiplin. Dasarnya adalah PP 53/2010. Dengan mendasar peraturan ini PNS yang bersangkutan dianggap indisipliner misalnya karena menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. PP 53/2010 memang tidak secara spesifik mengatur PNS yang terlibat tindak pidana, namun dengan alasan indisipliner ia pun bisa kena sanksi. Bentuk sanksinya bertingkat mulai dari tingkat ringan, sedang, hingga berat.
Yang memberikan sanksi pun tidak dibatasi hanya Pejabat Pembina Kepegawaian, namun bisa atasan langsung atau pejabat lain yang berwenang.