Bandit dan Kegagalan Hukum

Bandit tidak selalu lahir dari hutan. Kadang ia tumbuh dari kota, dari kantor-kantor, atau dari kampung yang terlalu lama dibiarkan miskin. Ia muncul ketika hukum hadir sebagai pagar, tetapi pagar itu hanya melindungi mereka yang sudah punya halaman luas. Dalam keadaan demikian, seorang pelanggar hukum bisa mendadak memperoleh tempat ganjil di hati rakyat. Bukan sebagai penjahat semata, melainkan sebagai penanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara keadilan dibagikan.

Goenawan Mohamad, dalam esainya Bandit, mengingatkan bahwa penjahat dan pahlawan kadang manunggal dalam evolusi. Ken Arok, Ned Kelly, Billy the Kid, Pancho Villa, hingga Salvatore Giuliano, mula-mula dicatat sebagai penjahat. Mereka adalah perampok, pembunuh, penyelundup, atau musuh negara. Namun sejarah tidak berhenti pada berkas perkara. Di tangan dongeng, novel, film, lukisan, dan ingatan kolektif, mereka berubah menjadi tokoh yang lebih rumit. Mereka bukan lagi sekadar kriminal, melainkan figur yang membawa kemarahan sosial.

Di situlah masalahnya. Rakyat tidak mudah menjadikan siapa pun pahlawan. Bandit menjadi legenda bukan karena kejahatannya memikat, melainkan karena masyarakat menemukan sesuatu dari dirinya dalam tindakan sang pelanggar. Ketika hukum terasa memihak tuan tanah, aparat, bangsawan, pemodal, atau penguasa, orang-orang kecil dapat melihat bandit sebagai seseorang yang berani menantang susunan yang selama ini menindih mereka. Ia mungkin merampok, tetapi ia dianggap merampok dari dunia yang lebih dahulu merampok rakyat.

Kisah Salvatore Giuliano, misalnya, memperoleh daya hidup bukan hanya karena ia bandit Sisilia yang tampan dan berani. Ia hidup di tengah Italia Selatan yang porak-poranda setelah Perang Dunia II, ketika kemiskinan, kelaparan, pasar gelap, dan ketimpangan menjadi kenyataan sehari-hari. Dalam situasi seperti itu, tindakan kekerasan seorang bandit dapat dibaca sebagai perlawanan, bahkan ketika ia sendiri tidak selalu suci. Giuliano bisa menembak, mengancam, dan merampok; tetapi ia juga dikenang karena menghukum lintah darat dan orang-orang yang mencuri hak warga desa.

Sisi Gelap Pamer

Pada suatu pagi di Batavia abad ke-18, seorang perempuan Eropa berjalan dengan gaun sutra bertepi emas. Tubuhnya penuh perhiasan. Di belakangnya berjalan para budak. Ada yang membawa payung, ada yang mengangkat bagian belakang rok, ada yang membawa tempat sirih, dan ada pula yang membantu sang nyonya naik ke kereta kuda. Di jalan-jalan kota kolonial itu, kemewahan bukan hanya tampilan. Ia adalah pengumuman: siapa yang berkuasa, siapa yang kaya, dan siapa yang harus menunduk.

Tiga abad kemudian, panggungnya berubah. Tidak ada lagi kanal Batavia, kereta kuda enam ekor, atau serambi rumah besar di tepi Kanal Harimau. Yang ada adalah Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai layar telepon yang tak pernah benar-benar tidur. Mobil sport, jam tangan mahal, tas bermerek, rumah megah, tumpukan uang, hingga pesta arisan miliaran rupiah menjadi bahan tontonan baru. Kita menyebutnya flexing: pamer kekayaan, gaya hidup, dan status sosial.

Istilah itu tampak modern, tetapi hasrat di belakangnya sangat tua. Sejak manusia hidup dalam masyarakat bertingkat, kekayaan selalu digunakan sebagai bahasa untuk membedakan diri. Yang berubah hanyalah medianya. Dahulu, kemewahan dipertontonkan di jalan, dalam pesta perkawinan, dan prosesi pemakaman. Kini, ia dipertontonkan melalui unggahan di internet, video, dan siaran langsung. Dahulu, orang membutuhkan penonton di kota. Kini, orang dapat memiliki penonton di seluruh dunia.

Batavia VOC memberi contoh yang terang tentang bagaimana kemewahan berkaitan dengan kekuasaan. Pada sekitar tahun 1700, kota itu tumbuh sebagai pusat perdagangan dan administrasi kolonial. Rumah-rumah besar berdiri di tepi kanal, terutama di kawasan yang dianggap nyaman dan bergengsi. Bagi pejabat VOC dan orang Eropa kaya, rumah besar dengan serambi, taman, pagar, serta akses ke jalur air bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah tanda kedudukan.

Politik Pamer

Pada awal 1856, pendapa Kabupaten Lebak menjadi panggung yang sibuk. Seorang kerabat Bupati Lebak dari Cianjur akan datang berkunjung. Bagi kalangan menak, kedatangan keluarga bukan urusan domestik belaka. Ia adalah peristiwa kehormatan. Pekarangan harus bersih, alun-alun mesti rapi, makanan tersedia, dan rombongan tamu disambut sebagaimana layaknya sesama bangsawan.

Untuk semua itu, rakyat dikerahkan. Mereka mencabut ilalang, membersihkan halaman, menyediakan bahan makanan, serta mengerjakan segala keperluan jamuan. Tidak ada upah yang pantas, apalagi pilihan untuk menolak. Dalam bahasa politik Jawa abad ke-19, rakyat adalah kawula; tugas mereka melayani gusti. Kunjungan keluarga seorang bupati dapat berubah menjadi kerja wajib bagi satu kampung.

Fragmen kecil itulah yang membantu menjelaskan ketegangan antara Eduard Douwes Dekker, asisten residen Lebak, dengan Bupati Raden Adipati Karta Natanegara. Dekker, yang kelak memakai nama Multatuli, tiba di Lebak pada Januari 1856. Ia menemukan berbagai keluhan tentang penyalahgunaan kekuasaan: pungutan, kerja paksa, pengambilan ternak, dan pemanfaatan tenaga rakyat untuk kepentingan para pejabat pribumi. Pada 24 Februari 1856, ia melaporkan tuduhan tersebut kepada atasannya, Residen Banten Charles Duysmaer van Twist.

Laporan itu tidak membawa penyelidikan terbuka sebagaimana diharapkan Dekker. Ia justru dipindahkan dari Lebak sebelum perkara itu benar-benar dibongkar. Dekker menolak penugasan baru dan akhirnya meninggalkan dinas kolonial. Empat tahun kemudian, pengalaman itu menjadi bahan bagi novel Max Havelaar (1860), salah satu karya paling penting dalam sejarah kritik terhadap kolonialisme Belanda.

Madiun 1948

Pada 19 September 1948, suara Presiden Sukarno mengudara dari radio Republik. Di tengah kabar bahwa Madiun telah dikuasai pasukan Front Demokrasi Rakyat, ia mengajukan pilihan yang sengaja dibuat tegas: “Pilih Sukarno-Hatta atau PKI Musso.” Dalam satu kalimat, sebuah konflik yang berlapis-lapis—antara tentara reguler dan laskar, antara kabinet dan oposisi, antara kelompok kiri dan kanan, antara revolusi dan negara—dipadatkan menjadi dua kubu.

Pidato itu berhasil secara politik. Pemerintah memperoleh dasar moral dan dukungan untuk merebut kembali Madiun. Namun, bagi sejarah, kalimat tersebut meninggalkan persoalan. Apakah peristiwa Madiun benar-benar sebuah pemberontakan PKI yang dirancang untuk menggulingkan pemerintah? Ataukah ia merupakan ledakan dari ketegangan politik dan militer yang telah lama menumpuk sejak Perjanjian Renville dan program reorganisasi tentara?

Perdebatan itu tidak pernah benar-benar selesai. Akar ketegangan dapat ditemukan di Solo pada akhir Agustus 1948. Pada tanggal 31 Agustus, Musso berpidato di alun-alun utara Keraton Surakarta. Tokoh komunis yang baru kembali dari Moskow itu memperkenalkan “Jalan Baru”, sebuah gagasan untuk menyatukan kekuatan kiri dalam satu partai. Hadir dalam rapat itu Amir Sjarifuddin, Alimin, dan Maruto Darusman. Puluhan ribu orang datang. Bagi para pendukungnya, pertemuan itu adalah kebangkitan gerakan kiri. Bagi lawan politiknya, ia tampak sebagai unjuk kekuatan.

Sehari setelah rapat, penculikan dan teror mulai terjadi. Konflik antara Divisi Senopati yang dekat dengan kiri dan Divisi Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat makin membesar. Solo menjadi arena yang padat senjata, penuh laskar, dan miskin saluran politik untuk menyelesaikan pertentangan. Program reorganisasi dan rasionalisasi tentara yang dijalankan Kabinet Hatta memperkeras keadaan. Pemerintah ingin membentuk tentara yang lebih ramping dan terpusat, tetapi banyak kesatuan kiri melihat kebijakan itu sebagai pembersihan politik.

Membaca Dunia

Laut menelan begitu banyak hal. Ada manusia, kapal, rempah-rempah, surat cinta, catatan dagang, juga rahasia kerajaan. Pada suatu pelayaran dari Asia menuju Portugal, sebuah kapal yang membawa kiriman Alfonso de Albuquerque tenggelam di tengah perjalanan. Bersama lambung kapal yang pecah dan muatan yang karam, ikut hilang sebuah peta istimewa: peta bertuliskan huruf Jawa.

Tak ada yang tahu persis di titik mana peta itu lenyap. Mungkin ia robek dihantam ombak. Mungkin tinta huruf Jawanya larut sebelum sempat dibaca di istana Raja Portugal. Mungkin pula ia kini tinggal sebagai serpihan yang membusuk di dasar laut, bercampur dengan kayu kapal dan keramik dagang. Tetapi sebelum tenggelam, peta itu telah menyampaikan satu kabar penting kepada dunia Eropa: orang-orang nusantara tidak memasuki laut dengan mata tertutup.

Alfonso de Albuquerque adalah pemimpin armada Portugis yang merebut Malaka pada tahun 1511. Penaklukan itu membuka jalan bagi Portugis untuk memasuki jaringan perdagangan Asia Tenggara yang telah ramai berabad-abad. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah, tetapi juga menemukan sesuatu yang tidak kalah penting: pengetahuan maritim penduduk kepulauan.

Dalam Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17, sejarawan Adrian B. Lapian mencatat bahwa bangsa Portugis mengetahui keberadaan peta-peta lokal pada awal abad ke-16. Peta dengan huruf Jawa yang dikirim Albuquerque menjadi petunjuk kecil, tetapi kuat, bahwa pengetahuan geografis di nusantara telah berkembang. Laut bukan ruang asing yang hanya dapat ditaklukkan dengan teknologi Eropa. Ia telah lama dibaca, dihafal, dan dilayari oleh para pelaut dari Jawa, Bugis, Melayu, Makassar, Maluku, dan banyak komunitas lain.

Permulaan Media Sosial

Pada Januari 1978, Chicago dilumpuhkan badai salju besar. Jalan-jalan tertutup, kendaraan tersangkut, dan banyak warga terkurung di rumah selama berhari-hari. Di tengah cuaca yang memutus perjumpaan fisik itu, dua penggemar komputer, Ward Christensen dan Randy Suess, justru menemukan cara baru agar manusia tetap dapat saling bertemu, meski tanpa bertatap muka.

Keduanya adalah anggota Chicago Area Computer Hobbyist Exchange, sebuah komunitas penggemar komputer yang biasa berkumpul untuk bertukar informasi. Dalam pertemuan mereka, terdapat papan gabus dengan kartu-kartu kecil berisi pesan: ajakan berdiskusi soal chip memori, permintaan tumpangan, atau pengumuman pertemuan berikutnya. Papan itu sederhana, tetapi ia bekerja sebagai pusat komunikasi komunitas.

Saat badai membuat mereka tak bisa keluar rumah, Christensen dan Suess membayangkan,  bagaimana jika papan pengumuman itu dipindahkan ke komputer?

Dua minggu kemudian, pada 16 Februari 1978, lahirlah Computerized Bulletin Board System atau CBBS. Sistem ini memungkinkan pengguna komputer mengirim pesan melalui modem dan saluran telepon. Pesan-pesan itu dapat dibaca anggota lain yang terhubung ke sistem yang sama. Dalam bentuknya yang paling awal, CBBS adalah papan gabus digital. Tidak ada foto profil, tidak ada tombol suka, tidak ada video pendek, bahkan tidak ada emoji. Namun, di sanalah benih kehidupan sosial di dunia maya mulai tumbuh.

Raja Komputer

Pada awal 1980-an, komputer masih terasa seperti benda dari masa depan. Tidak semua kantor memilikinya. Tidak semua sekolah mengenalnya. Bahkan, bagi sebagian besar masyarakat, komputer lebih dekat dengan bayangan mesin besar di film-film asing ketimbang alat kerja yang bisa diletakkan di atas meja.

Dalam suasana seperti itulah Jusuf Randy muncul. Ia tampil sebagai sosok yang meyakinkan: berpengalaman bekerja di luar negeri, menguasai berbagai bahasa komputer, memiliki jaringan pendidikan internasional, serta mampu menjelaskan teknologi rumit dengan bahasa yang terdengar sederhana. Ia mendirikan Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA) pada tahun 1983, ketika keterampilan komputer mulai dipandang sebagai tiket menuju masa depan.

LPKIA tumbuh cepat. Dengan modal awal 27 komputer dan sembilan pengajar, lembaga tersebut kemudian membuka cabang di sejumlah kota. Ribuan peserta mengikuti kursusnya meski biaya pendidikan tergolong tinggi untuk ukuran masa itu. Mereka belajar pengoperasian komputer, bahasa pemrograman, perangkat lunak pengolah kata, hingga analisis sistem. Di tengah pasar kerja yang mulai berubah, kursus komputer bukan lagi sekadar kegiatan tambahan. Ia dipandang sebagai investasi sosial. Ia menjadi jalan menuju pekerjaan yang lebih baik, status yang lebih tinggi, dan masa depan yang lebih modern.

Jusuf Randy memahami psikologi zaman itu. Ia tidak hanya menjual pelajaran komputer, tetapi juga menjual rasa percaya diri. LPKIA menjanjikan hubungan dengan lembaga pendidikan di Amerika Serikat, peluang kerja bagi lulusan, beasiswa, asuransi kecelakaan, bahkan hadiah komputer bagi peserta berprestasi. Janji-janji tersebut terdengar masuk akal karena teknologi memang sedang menjadi simbol kemajuan.

Permainan Digital

Pada suatu sore, saya pernah melihat beberapa anak muda duduk berderet di teras warung kopi. Mereka tidak banyak berbincang. Masing-masing menunduk ke layar telepon genggam, sesekali berseru, tertawa, atau saling menyalahkan ketika permainan berakhir. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak seperti kumpulan orang yang sibuk sendiri-sendiri. Namun, setelah diamati lebih lama, mereka sesungguhnya sedang berada dalam satu ruang sosial yang sama, meski medan perjumpaannya berada di dalam layar.

Itulah salah satu wajah kehidupan digital hari ini. Game online bukan lagi sekadar hiburan anak-anak yang dimainkan setelah pulang sekolah. Ia telah menjadi ruang pergaulan, industri ekonomi kreatif, arena kompetisi, bahkan profesi. Dari permainan sederhana dengan gambar bergerak, game berkembang menjadi dunia virtual yang dihuni jutaan orang, dipertandingkan secara profesional, dan ditonton oleh publik seperti pertandingan olahraga.

Sejarahnya bermula jauh sebelum telepon pintar menjadi “benda wajib” di saku kita. Salah satu cikal bakal video game muncul pada tahun1958 ketika fisikawan Amerika Serikat William Higinbotham membuat Tennis for Two. Permainan sederhana itu menggunakan layar osiloskop dan dirancang untuk menghibur pengunjung Laboratorium Nasional Brookhaven. Pada 1960-an, Ralph Baer mengembangkan prototipe permainan yang kelak dikenal sebagai Brown Box, salah satu fondasi konsol video game rumahan.

Namun, loncatan besar terjadi ketika permainan mulai masuk ke ruang komersial. Pada tahun 1972, Atari memperkenalkan Pong, permainan tenis meja digital yang sederhana tetapi sangat populer. Dua garis sebagai pemukul bola dan satu titik sebagai bola sudah cukup untuk membuat orang rela memasukkan koin ke mesin arcade. Pong mengajarkan satu hal penting, bahwa teknologi tidak selalu harus rumit untuk menciptakan kebiasaan baru. Ia hanya perlu menawarkan pengalaman yang mudah dipahami dan menyenangkan.

Mengingat Madiun

Dalam urusan sejarah, negara tidak selalu hadir melalui monumen, buku pelajaran, atau upacara peringatan. Kadang negara hadir melalui perkara hukum. Kadang ia berbicara melalui pidato pejabat. Kadang pula melalui buku sejarah yang disusun dengan bahasa resmi, rapi, dan seolah-olah tak menyisakan ruang untuk bertanya.

Peristiwa Madiun 1948 adalah salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana sejarah menjadi arena perebutan pengaruh. Ia bukan hanya soal konflik antara pemerintah republik dan kelompok kiri pada masa revolusi. Ia juga soal siapa yang berhak menamai sebuah peristiwa, siapa yang dianggap pengkhianat, siapa yang disebut korban, dan siapa yang akhirnya memegang kuasa untuk menuliskan versi resmi.

Bagi Partai Komunis Indonesia (PKI), Peristiwa Madiun merupakan beban politik yang berat. Sejak awal, peristiwa itu dikenang sebagai pemberontakan PKI terhadap Republik Indonesia. Dalam ingatan publik, nama Musso dan Amir Sjarifuddin segera dikaitkan dengan usaha menggulingkan pemerintahan yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pidato Presiden Sukarno yang meminta rakyat memilih antara “Sukarno-Hatta atau Musso” mempertegas garis itu. Negara membutuhkan kejelasan posisi di tengah keadaan genting, dan Madiun dipahami sebagai ancaman terhadap keberlangsungan Republik.

Namun sejarah tidak berhenti pada satu tafsir. Ketika PKI bangkit kembali pada awal 1950-an di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, cap pemberontak itu tentu menjadi masalah besar. Partai yang ingin ikut pemilu dan membangun basis massa tidak mungkin terus membawa beban sebagai musuh negara. Karena itu, Aidit dan pimpinan PKI berusaha membangun tafsir tandingan. Madiun, menurut mereka, bukan pemberontakan, melainkan provokasi pemerintah Hatta terhadap kelompok kiri.

Peta Ketimpangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibangun dari niat baik, bahwa tidak ada anak Indonesia yang seharusnya belajar dengan perut kosong. Di negeri yang masih menghadapi kemiskinan, anemia, kekurangan gizi, dan stunting, negara memang perlu hadir lebih dekat ke meja makan keluarga. Namun, niat baik tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang baik. Ia harus ditopang oleh data, ketepatan sasaran, serta kemampuan membedakan siapa yang paling membutuhkan dan siapa yang sebenarnya masih mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Temuan Tim Jurnalisme Data Kompas tentang layanan MBG di 134 kabupaten/kota menunjukkan persoalan itu. Di wilayah-wilayah tersebut, jumlah penerima manfaat rata-rata mencapai 3,4 kali lipat dibandingkan target prioritas siswa miskin dan kurang gizi. Sementara itu, 203 kabupaten/kota justru melayani penerima di bawah kebutuhan prioritasnya.

Angka di Sleman sangat mencolok. Anak miskin dan kurang gizi di kabupaten itu tercatat 9.696 orang, tetapi penerima MBG mencapai 153.250 anak. Artinya, layanan yang diberikan hampir 16 kali lipat dari kelompok yang seharusnya menjadi prioritas. Kota Jayapura memperlihatkan pola serupa: 1.034 siswa miskin dan kurang gizi, tetapi 84.652 penerima MBG.

Di sisi lain, Kabupaten Sumba Timur memiliki 8.545 siswa miskin dan kurang gizi, tetapi hanya 390 yang menerima MBG. Di Boven Digoel, Papua Selatan, dari 6.883 anak prioritas, hanya 508 anak yang terjangkau. Jika MBG adalah “ambulans” kebijakan, maka “ambulans” itu tampak lebih sering berhenti di lingkungan yang jalannya mulus, sementara daerah yang paling membutuhkan masih menunggu di pinggir jalan.

Hantu Drakula

Ada masa ketika pulang dari layar tancap adalah ujian keberanian paling serius bagi anak-anak kampung. Seusai menonton film horor, jalan gelap mendadak terasa lebih panjang. Pohon randu di tikungan tampak mencurigakan. Kuburan desa seperti menyimpan gerakan kecil di balik nisan. Bahkan suara jangkrik pun bisa terdengar seperti langkah makhluk yang mengikuti dari belakang.

Esais AS Laksana mengenang pengalaman semacam itu ketika menonton Drakula Mantu, film horor dengan Tan Ceng Bok atau Pak Item sebagai drakula. Ia dan kawan-kawannya pulang berjalan kaki dengan tengkuk merinding. Ketakutan itu kemudian bertemu dengan Drakula yang lebih mendunia: tokoh pengisap darah dari novel Dracula karya Bram Stoker, terbit pada tahun 1897. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa hantu bukan hanya soal makhluk gaib. Hantu adalah cerita yang berpindah-pindah, menyeberangi bahasa, zaman, dan batas negara.

Drakula lahir dari kecemasan Eropa akhir abad ke-19. Dalam novel Stoker, Count Dracula datang dari Eropa Timur yang dianggap asing, gelap, dan penuh ancaman menuju London, pusat modernitas Inggris. Ia membawa ketakutan tentang penyakit, seksualitas, pendatang, dan runtuhnya batas antara dunia modern dengan dunia kuno. Karena itu, Drakula bukan sekadar monster bergigi taring. Ia adalah bayangan dari kecemasan masyarakat Inggris pada zamannya.

Indonesia memiliki sejarah hantunya sendiri, jauh sebelum Drakula masuk melalui buku, film, atau kaset video bajakan. Dalam tradisi lisan nusantara, dunia manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari dunia gaib. Hutan, sungai, pohon besar, persimpangan jalan, dan kuburan bukan hanya ruang geografis. Tempat-tempat itu juga menyimpan penghuni, larangan, dan cerita.

Pulang Kerja

Pada masa ketika surat masih menjadi alat komunikasi utama, jam kerja memiliki batas yang cukup jelas. Ketika kantor tutup, mesin ketik berhenti, dan pegawai pulang, urusan pekerjaan umumnya ikut tertinggal di meja. Seorang atasan memang dapat memanggil bawahannya kembali, tetapi itu memerlukan alasan, tenaga, dan waktu. Jarak fisik menjadi pagar alami antara ruang kerja dan ruang pribadi.

Pagar itu runtuh perlahan bersama telepon genggam, internet, surat elektronik, dan aplikasi percakapan. Kini, kantor dapat masuk ke ruang makan, kamar tidur, bahkan perjalanan mudik. Pesan WhatsApp dari atasan pukul sebelas malam tidak lagi terasa sebagai peristiwa luar biasa. Ia kerap dianggap bagian dari “fleksibilitas”. Padahal, bagi pekerja, fleksibilitas sering berarti satu hal: selalu siap, kapan pun diminta.

Di Australia, budaya kerja semacam itu mulai diberi batas hukum. Melalui perubahan pada Fair Work Act 2009, pekerja memperoleh right to disconnect, yakni hak untuk menolak memantau, membaca, atau merespons komunikasi kerja di luar jam kerja apabila penolakan itu wajar. Aturan ini berlaku bagi pekerja pada perusahaan non-kecil sejak 26 Agustus 2024, lalu diperluas kepada pekerja usaha kecil pada 26 Agustus 2025.

Gagasan ini bukan berarti pekerja Australia boleh menghilang begitu saja dari kewajiban. Hukum tetap mempertimbangkan alasan kontak, tingkat gangguan yang ditimbulkan, jabatan pekerja, kompensasi untuk kesiapsiagaan, serta keadaan pribadi pekerja. Petugas medis yang sedang berada dalam jadwal siaga, misalnya, tentu berbeda dengan staf administrasi yang diminta memperbaiki bahan rapat pada tengah malam. Jika sengketa tidak selesai di tempat kerja, pekerja maupun pemberi kerja dapat meminta bantuan Fair Work Commission. 

Kesehatan Masyarakat

Ketika COVID-19 mulai terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020, nama Sulianti Saroso muncul di ruang publik. Dua pasien pertama yang diumumkan pemerintah dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, Jakarta. Rumah sakit itu segera menjadi salah satu titik penting dalam penanganan pandemi.

Bagi generasi yang mengenal namanya hanya dari papan rumah sakit, Sulianti Saroso mungkin tampak sebagai dokter spesialis penyakit menular. Padahal, jejak hidupnya membentang jauh lebih luas. Ia terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan kesehatan ibu dan anak, membuka perdebatan awal tentang pengaturan kehamilan, mengembangkan pelayanan kesehatan desa, dan membangun dasar pengendalian penyakit menular di Indonesia.

Julie Sulianti Saroso lahir di Karangasem, Bali, pada 10 Mei 1917. Ia tumbuh dalam keluarga dokter. Ayahnya, seorang lulusan STOVIA, pernah bekerja dalam pemberantasan wabah pes pada masa kolonial. Latar itu penting, sebab pada awal abad ke-20, kesehatan di Hindia Belanda bukan sekadar urusan rumah sakit. Wabah pes, kolera, malaria, dan cacar menunjukkan bahwa penyakit berkaitan dengan permukiman, kemiskinan, mobilitas penduduk, serta kemampuan pemerintah menjangkau rakyat.

Sulianti menempuh pendidikan di Geneeskundige Hoogeschool te Batavia dan lulus pada tahun 1942, tahun ketika kekuasaan kolonial Belanda runtuh akibat pendudukan Jepang. Masa awal profesinya berlangsung dalam keadaan penuh gejolak. Setelah Proklamasi 1945, Indonesia belum serta-merta menjadi negara yang aman. Revolusi berlangsung, Belanda kembali datang, dan pelayanan kesehatan ikut terdampak perang.

Pepaya California

Di pasar tradisional, toko buah, hingga rak swalayan, pepaya California sudah lama menjadi salah satu buah yang paling mudah dikenali. Bentuknya relatif seragam, ukurannya pas untuk satu keluarga, dagingnya jingga kemerahan, dan rasanya manis. Nama “California” pun memberi kesan tertentu: modern, unggul, dan—barangkali yang paling menentukan—berasal dari luar negeri.

Padahal, pepaya yang selama ini populer dengan nama pepaya California itu bukanlah buah impor dari Amerika Serikat. Nama varietas resminya adalah Callina atau IPB-9, hasil pemuliaan tanaman yang dikembangkan oleh tim peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB). Salah satu tokoh penting di baliknya ialah Prof. Dr. Sriani Sujiprihati, ahli pemuliaan tanaman kelahiran Ponorogo, Jawa Timur.

Kisah Callina menarik bukan hanya karena membongkar salah paham tentang asal-usul buah. Ia juga memperlihatkan persoalan yang lebih luas: bagaimana karya ilmiah lokal dapat berhasil di pasar, tetapi justru kehilangan nama dan identitasnya ketika menjadi komoditas.

Sriani Sujiprihati menekuni dunia tanaman sejak muda. Kedekatannya dengan kebun keluarga membawanya belajar di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, melanjutkan magister di IPB, lalu meraih doktor dalam bidang pemuliaan tanaman di Universiti Putra Malaysia. Karier akademiknya kemudian dihabiskan untuk mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura yang lebih unggul, mulai dari pepaya hingga cabai, pisang, nanas, dan buah-buahan tropis lainnya.

Pengadilan Opini

Air terjun Niagara jatuh tanpa perlu berdebat. Air dari sungai mengalir, menghantam batu, lalu pecah menjadi kabut yang memantulkan pelangi. Tetapi manusia tidak sesederhana air. Dalam perkara hukum, kita sering tergesa memilih arah, membentuk arus, lalu menjatuhkan seseorang sebelum seluruh batu-batu fakta terlihat jelas di dasar sungai.

Itulah yang membuat catatan Dahlan Iskan dari Niagara terasa lebih dari sekadar kisah perjalanan. Di tengah kunjungannya ke air terjun yang membelah Amerika Serikat dan Kanada, Dahlan justru terpikat oleh perdebatan di grup WhatsApp SW60+, kelompok wartawan senior, mengenai vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim dalam perkara pengadaan Chromebook di Kemendikbud.

Bagi Dahlan, perdebatan antara Bambang Harimurti, mantan pemimpin redaksi Tempo, dan Arya Gunawan, mantan wartawan Kompas yang pernah bekerja di BBC serta UNESCO, jauh lebih menarik daripada pemandangan Niagara. Itu bukan berlebihan. Di tengah ruang digital yang penuh komentar serba cepat, perdebatan tentang fakta persidangan, mens rea, praduga tak bersalah, konflik kepentingan, dan batas penghakiman pers memang menjadi barang langka.

Kasus Nadiem Makarim sendiri memang mengundang emosi. Pendidikan adalah wilayah yang sangat sensitif. Ketika pengadaan perangkat digital untuk sekolah dikaitkan dengan kerugian negara hingga triliunan rupiah, kemarahan publik tentu dapat dimengerti. Di kepala banyak orang, uang yang hilang itu segera berubah menjadi bayangan ruang kelas rusak, buku pelajaran yang masih kurang, guru honorer yang dibayar seadanya, atau anak-anak di daerah yang kesulitan mengakses internet.

Namun, negara hukum tidak boleh bekerja hanya berdasarkan bayangan kemarahan. Kerugian negara adalah soal serius, tetapi ia tetap harus dibuktikan bersama unsur-unsur pidana lainnya. Ada perbedaan antara kebijakan yang gagal, kelalaian administrasi, kesalahan prosedur, dan tindak pidana korupsi. Perbedaan itu tidak boleh dihapus hanya karena publik ingin segera menemukan tokoh yang dapat dipersalahkan.

Arsip Rasa Warga

Ada banyak alasan seseorang bertahan di sebuah kota. Pekerjaan, sekolah anak, rumah yang sudah dicicil bertahun-tahun, atau barangkali karena di sana tinggal orang-orang yang dicintai. Namun, ada alasan lain yang tampak remeh, tetapi sering kali lebih jujur, misalnya kota itu punya makanan yang membuat kita betah pulang.

Bukan semata restoran mahal dengan daftar menu yang sulit dibaca. Yang membuat kota terasa akrab justru sering berupa hal-hal sederhana, seperti nasi pecel di dekat kantor, mi ayam yang kuahnya selalu pas ketika hujan, kopi sachet dari gerobak kecil di depan stasiun, atau warteg yang pemiliknya sudah hafal bahwa kita tidak suka sambal terlalu banyak.

Di tengah ritme kota yang tergesa-gesa, makanan menjadi jeda. Ia memberi kesempatan kepada warga untuk berhenti sejenak dari rapat, macet, tagihan, target kerja, dan berita politik yang kadang lebih melelahkan daripada perjalanan pulang. Sepiring nasi hangat tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi ia cukup untuk mengembalikan tenaga dan, kadang, kewarasan.

Dalam kajian tentang kota, pengalaman semacam ini kerap disebut urban foodscape, yakni lanskap makanan yang membentuk cara warga mengalami ruang hidupnya. Kota tidak hanya dibaca melalui gedung, jalan layang, taman, atau pusat perbelanjaan. Kota juga dikenali melalui aroma bawang goreng, kepulan asap sate, bunyi ulekan sambal, antrean bakso, hingga teriakan penjual nasi goreng menjelang tengah malam.

Revolusi Urusan Cucian

Pada suatu masa, mencuci pakaian bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sambil lalu. Ia adalah peristiwa rumah tangga, bahkan peristiwa sosial. Di desa-desa Jawa, orang mencuci di sungai, pancuran, atau sumur umum. Pakaian dikucek dengan tangan, dipukul-pukul pada batu, lalu dijemur di halaman atau pagar bambu. Di sana orang tidak hanya membersihkan kain, tetapi juga bertukar kabar, membicarakan harga beras, menilai calon menantu, hingga mengabarkan tetangga yang baru pulang dari perantauan.

Mencuci, di zaman dahulu adalah kerja yang melelahkan, tetapi juga membangun pergaulan. Air, sabun, tangan, dan waktu menjadi satu paket yang tak terpisahkan. Kini, ritual itu perlahan menghilang dari kehidupan kota. Bukan karena orang kota tidak lagi punya pakaian kotor, melainkan karena mereka tidak lagi punya cukup waktu untuk mengurusnya sendiri.

Di gang-gang padat, kawasan kos, perumahan, hingga apartemen, papan bertuliskan “Laundry Kiloan” kini mudah ditemukan. Ia hadir seperti warung makan, depot air isi ulang, atau konter pulsa. Sederhana, dekat, dan dibutuhkan. Warga membawa satu tas pakaian kotor, menimbangnya, membayar, lalu pulang. Beberapa hari kemudian, pakaian itu kembali dalam keadaan bersih, harum, dan terlipat rapi.

Tidak berlebihan jika laundry kiloan disebut sebagai revolusi senyap dalam kehidupan urban Indonesia. Ia tidak datang dengan pidato besar, tidak pula dengan penemuan yang menghebohkan. Namun, ia mengubah cara orang membagi waktu, mengurus rumah, memandang pekerjaan domestik, dan bahkan membangun usaha kecil.

Ruang untuk Anarkisme

Setiap kali terjadi demonstrasi yang berujung ricuh, satu kata hampir selalu muncul dari pejabat maupun aparat: anarkis. Kata itu seolah menjadi sinonim bagi kekerasan, perusakan, dan kekacauan. Begitu mudahnya label tersebut dilekatkan hingga publik lupa bahwa anarkisme memiliki sejarah pemikiran yang jauh lebih kompleks daripada sekadar aksi membakar halte atau melempar batu.

Padahal, jika menengok akar intelektualnya, anarkisme bukanlah ajaran tentang kekacauan. Ia adalah gagasan yang mempertanyakan dominasi kekuasaan dan meyakini bahwa manusia mampu mengatur dirinya melalui kerja sama sukarela, solidaritas, dan saling percaya. Dalam konteks kota, gagasan itu justru menemukan ruang hidupnya.

Filsuf Prancis, Pierre-Joseph Proudhon, sejak abad ke-19 mendefinisikan anarkisme sebagai penolakan terhadap dominasi manusia atas manusia lain. Sementara Peter Kropotkin, melalui Mutual Aid, menunjukkan bahwa kerja sama dan saling menolong merupakan naluri evolusioner yang membuat masyarakat bertahan hidup. Pandangan ini membalik asumsi bahwa keteraturan hanya bisa lahir dari negara atau aparat. Kadang-kadang, justru warga biasa yang mampu menciptakan keteraturan mereka sendiri.

Kota menjadi laboratorium terbaik untuk melihat kenyataan itu. Di kota, kehidupan bergerak lebih cepat daripada regulasi. Ketika ruang publik terbatas, warga menemukan cara memanfaatkannya. Ketika pelayanan negara belum menjangkau semua kebutuhan, komunitas membangun jaringan bantuan secara mandiri. Ketika birokrasi lambat, solidaritas sosial sering kali bekerja lebih dahulu.

Benteng Pendhem

Di Kota Ngawi, dua sungai besar—Bengawan Solo dan Sungai Madiun—bertemu sebelum mengalir menuju laut. Di titik pertemuan itulah berdiri sebuah bangunan tua yang selama puluhan tahun lebih dikenal masyarakat sebagai Benteng Pendhem. Nama resminya adalah Benteng Van den Bosch, diambil dari Johannes Graaf van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dikenang sebagai penggagas sistem tanam paksa (cultuurstelsel). Ironisnya, nama seorang perancang eksploitasi ekonomi terbesar di Jawa justru diabadikan pada sebuah bangunan yang kini menjadi objek wisata.

Benteng ini lebih dari sekadar peninggalan arsitektur kolonial. Ia adalah saksi bisu yang merekam bagaimana kekuasaan bekerja. Bagaimana ia menguasai ruang, mengendalikan manusia, dan mengamankan kepentingan ekonomi.

Benteng Van den Bosch dibangun antara tahun 1839 hingga 1845, tidak lama setelah Perang Jawa (1825–1830) yang dipimpin Pangeran Diponegoro berakhir. Perang itu menguras kas Belanda sekaligus memperlihatkan betapa rapuhnya kekuasaan kolonial ketika menghadapi perlawanan rakyat. Karena itu, pemerintah kolonial tidak hanya membangun benteng sebagai instalasi militer, tetapi juga sebagai simbol bahwa pemberontakan tidak boleh terulang.

Pilihan lokasi di Ngawi bukan kebetulan. Pertemuan Bengawan Solo dan Sungai Madiun merupakan jalur transportasi air yang sangat strategis pada abad ke-19. Dari tempat ini, Belanda dapat mengawasi mobilitas manusia, distribusi hasil bumi, hingga aktivitas perdagangan di pedalaman Jawa.

Pesta Rakyat

Setiap kali sebuah kota menggelar pesta rakyat—panggung musik gratis, festival budaya, pesta kembang api, atau perayaan hari jadi—selalu muncul komentar sinis. “Daripada bikin konser, lebih baik perbaiki jalan” atau “Lebih baik anggarannya dipakai membangun sekolah atau rumah sakit.” Kritik semacam itu terdengar masuk akal karena kebutuhan dasar memang harus menjadi prioritas.

Namun, benarkah kebahagiaan warga harus selalu menunggu semua persoalan kota selesai terlebih dahulu? Sejarah justru menunjukkan bahwa pesta rakyat bukanlah pemborosan. Ia merupakan bagian dari fungsi kota sejak ribuan tahun lalu.

Pada masa Romawi Kuno, pemerintah menyelenggarakan berbagai festival publik, pertunjukan teater, hingga perlombaan di arena terbuka. Memang, praktik itu kerap dipakai sebagai alat politik melalui semboyan panem et circenses (roti dan hiburan). Namun, di sisi lain, negara menyadari bahwa manusia tidak hidup dari kebutuhan material semata. Mereka juga membutuhkan ruang untuk berkumpul, merayakan hidup, dan merasa menjadi bagian dari komunitas.

Tradisi serupa berkembang di berbagai kota di nusantara. Alun-alun bukan sekadar lapangan kosong, melainkan ruang bersama tempat pasar malam, sekaten, pertunjukan wayang, hingga perayaan hari besar digelar. Di sana, rakyat dari berbagai lapisan bertemu tanpa sekat. Kota menjadi hidup karena menyediakan ruang bagi perjumpaan.

Drama China

Ada pengakuan yang sering diucapkan setengah berbisik. “Sebenarnya saya cuma iseng nonton satu episode”. Kalimat itu hampir selalu berakhir dengan pengakuan kedua: tahu-tahu dua jam berlalu, puluhan episode habis, dan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan malah tertunda.

Itulah nasib banyak penonton drama China, atau yang akrab disebut dracin. Ia menjadi guilty pleasure zaman digital. Banyak yang mencibirnya sebagai tontonan “receh”, penuh cerita CEO kaya raya yang menyamar menjadi orang miskin, pewaris kerajaan yang terbuang, atau perempuan biasa yang mendadak menjadi istri konglomerat. Plotnya sering terasa mustahil, dialognya kadang berlebihan, bahkan aktingnya tak jarang mengundang gelak.

Namun justru di situlah letak kekuatannya. Dracin mengajarkan satu hal yang mulai langka dalam kehidupan modern: kepastian bahwa kebaikan akhirnya akan menang.

Di tengah dunia nyata yang semakin rumit, penuh ketidakpastian, dan sering kali tidak adil, dracin menawarkan dunia alternatif yang sederhana. Tokoh baik pasti menang. Tokoh jahat pasti kalah. Orang miskin bisa berubah menjadi kaya. Orang yang diremehkan akan membuktikan dirinya. Cinta sejati selalu menemukan jalannya.

Tawa: Bahasa Terakhir Rakyat

Konon, sebuah rezim mulai memasuki masa yang berbahaya bukan ketika rakyat berhenti takut, melainkan ketika rakyat mulai menertawakannya. Tawa bukan lagi sekadar hiburan, tetapi berubah menjadi bahasa politik. Ia menjadi cara paling aman untuk mengatakan sesuatu yang sulit diucapkan secara terus terang.

Hari-hari ini, media sosial Indonesia dipenuhi meme, parodi, video satir, dan plesetan yang menyasar berbagai kebijakan pemerintah. Poster-poster demonstrasi pun tak lagi hanya berisi slogan penuh amarah, melainkan kalimat-kalimat jenaka yang membuat orang tertawa sekaligus mengangguk. Bahkan ajang lari maraton, panggung komedi tunggal, hingga kolom komentar media sosial berubah menjadi ruang kritik yang dibungkus humor.

Fenomena itu bukan pertanda masyarakat sedang baik-baik saja. Sebaliknya, ia sering menjadi tanda bahwa keresahan telah mencapai titik tertentu sehingga hanya tawa yang tersisa.

Filsuf Prancis Henri Bergson, dalam Laughter (1900), menyebut tawa sebagai pengalaman sosial. Orang tertawa bersama karena mereka sama-sama menangkap kejanggalan yang terjadi di sekelilingnya. Humor lahir ketika realitas terasa mekanis, kaku, atau bertentangan dengan akal sehat. Karena itu, ketika jutaan orang menertawakan materi yang sama, sesungguhnya mereka sedang berbagi kegelisahan yang sama pula.

Pedagang Kaki Lima

Di Indonesia, hampir setiap pergantian kepala daerah selalu diikuti janji yang sama: menata pedagang kaki lima (PKL). Kalimatnya terdengar akrab: menertibkan trotoar, memperindah kota, mengatasi kemacetan, atau mengembalikan fungsi ruang publik. Operasi penertiban datang silih berganti, tetapi PKL selalu kembali. Seolah-olah mereka merupakan persoalan yang tak pernah selesai.

Padahal, jika menoleh ke belakang, sejarah menunjukkan bahwa PKL bukanlah penyebab utama kekacauan kota. Mereka justru lahir dari sejarah panjang pembangunan kota yang tidak pernah benar-benar menyediakan ruang bagi ekonomi rakyat. Bahkan, istilah “pedagang kaki lima” sendiri berawal dari sebuah kekeliruan penerjemahan.

Jejaknya dapat ditelusuri ke awal abad ke-19 ketika Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles memimpin Jawa. Raffles memerintahkan agar bangunan di jalan-jalan utama Batavia menyediakan jalur pejalan kaki selebar lima kaki atau five foot way. Ketika kemudian ia mendirikan Singapura pada tahun 1819, konsep serupa diterapkan di kawasan Chinatown sebagai koridor teduh bagi pejalan kaki.

Dalam perkembangannya, istilah five foot way diterjemahkan secara keliru ke dalam bahasa Melayu. Yang semestinya berarti "jalan selebar lima kaki" berubah menjadi "kaki lima". Kesalahan linguistik itu justru melahirkan istilah yang bertahan hingga sekarang: pedagang kaki lima.

Prostitusi Era Kolonial

Ketika aparat imigrasi beberapa waktu lalu mengungkap praktik prostitusi yang melibatkan wisatawan asing di Bali, sebagian orang menganggap fenomena itu sebagai gejala baru yang lahir dari globalisasi dan industri pariwisata. Padahal, jika menoleh ke belakang, sejarah Hindia Belanda menunjukkan bahwa perpindahan pekerja seks lintas negara telah berlangsung lebih dari satu abad lalu. Bahkan, jauh sebelum Bali menjadi destinasi wisata dunia, Surabaya, Batavia, Medan, hingga Palembang telah menjadi persinggahan perempuan-perempuan asing yang menjual tubuh mereka.

Sejarah ini mengingatkan bahwa prostitusi bukan semata persoalan moral individu. Ia merupakan bagian dari dinamika ekonomi, migrasi, dan kekuasaan yang menyertai kolonialisme.

Surabaya menjadi salah satu contoh paling jelas. Sebagai pelabuhan terbesar di Hindia Belanda, kota ini dipenuhi pelaut, pedagang, tentara, pegawai perusahaan, dan buruh dari berbagai bangsa. Di mana terdapat konsentrasi laki-laki lajang dengan daya beli yang cukup, di sana hampir selalu muncul industri hiburan, termasuk prostitusi.

Di kawasan Kembang Jepun, yang kini dikenal sebagai pusat perdagangan tua Surabaya, perempuan-perempuan Jepang pernah menjadi bagian dari denyut kehidupan kota. Mereka dikenal sebagai karayuki-san, gadis-gadis miskin dari Jepang yang dikirim atau bahkan dijual ke berbagai negara Asia Tenggara sejak era Restorasi Meiji pada akhir abad ke-19.

Kota Lambat

Pada awal abad ke-20, Batavia bukanlah kota yang seluruh waktunya dihabiskan untuk mengejar kecepatan. Di sepanjang Koningsplein—kini kawasan Monas—orang berjalan santai menikmati sore. Trem melintas dengan ritme yang teratur. Di Bandung, taman-taman kota menjadi tempat warga Eropa maupun pribumi bercengkerama. Sementara di Malioboro, Yogyakarta, orang datang bukan hanya untuk berbelanja, melainkan juga bertemu, berbincang, dan menikmati denyut kehidupan kota.

Kota-kota kolonial tentu dibangun dengan berbagai ketimpangan. Namun, ada satu pelajaran yang menarik: kota tidak semata-mata dipahami sebagai mesin ekonomi. Ia juga merupakan ruang sosial, tempat manusia membangun memori.

Hari ini, gambaran itu terasa semakin jauh. Kota-kota Indonesia berubah menjadi arena perlombaan tanpa garis akhir. Jalan diperlebar agar kendaraan melaju lebih cepat, gedung terus menjulang, pusat perbelanjaan tumbuh di setiap sudut, sementara ruang untuk berhenti, berjalan kaki, atau sekadar menikmati sore semakin menyempit. Kemajuan akhirnya diukur dengan satu kata, yakni cepat. Padahal, tidak semua hal dalam kehidupan menjadi lebih baik ketika dipercepat.

Kesadaran itulah yang melahirkan gerakan Cittaslow atau Slow Cities di Italia pada tahun 1999. Gerakan ini berakar dari perlawanan masyarakat Italia terhadap budaya serba instan yang mulai menggerus identitas lokal sejak kemunculan restoran cepat saji di Roma pada dekade 1980-an. Dipelopori Carlo Petrini melalui gerakan Slow Food, masyarakat diajak kembali menghargai makanan lokal, tradisi, dan cara hidup yang memberi ruang bagi manusia untuk menikmati waktu.

Dari Priyayi ke Komisaris

Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda memulai Politik Etis. Salah satu janji besarnya adalah memperluas pendidikan bagi bumiputra. Dari sekolah-sekolah itulah kemudian lahir generasi terpelajar yang kelak menjadi penggerak kebangkitan nasional: guru, dokter, jurnalis, pegawai, dan aktivis politik.

Namun pendidikan pada masa kolonial tidak otomatis menghapus ketimpangan. Di dalam birokrasi Hindia Belanda, jabatan tetap berlapis-lapis. Orang Eropa menduduki posisi puncak, sementara elite bumiputra ditempatkan sebagai perantara kekuasaan di tingkat lokal. Bupati, wedana, dan priyayi menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dan rakyat.

Mereka memang bekerja dalam tata administrasi modern, lengkap dengan surat keputusan, struktur jabatan, dan aturan pemerintahan. Akan tetapi, birokrasi itu juga bertumpu pada hubungan sosial lama: status keluarga, garis keturunan, dan kesetiaan kepada penguasa. Jabatan bukan semata soal kemampuan, melainkan juga kehormatan sosial dan kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Warisan semacam itu tidak serta-merta lenyap setelah Indonesia merdeka. Republik memang mengganti penguasa kolonial dengan pemerintahan nasional. Namun kebiasaan memandang jabatan sebagai sumber pengaruh, kehormatan, dan balas jasa terus hidup dalam berbagai bentuk. Pada masa tertentu, ia hadir sebagai loyalitas kepada penguasa. Pada masa lain, ia muncul sebagai hadiah bagi jaringan politik, relawan, keluarga, atau kelompok yang dianggap berjasa.

Menerima Kritik

Salah satu kalimat paling sulit diucapkan seorang pemimpin mungkin bukan “saya akan bekerja keras” atau “saya siap bertanggung jawab”. Kalimat yang jauh lebih sulit adalah: “Saya keliru”.

Mengakui kesalahan bukan perkara mudah, terlebih bagi mereka yang berada di puncak kekuasaan. Di sana, setiap keputusan lahir dari keyakinan, setiap kebijakan dibungkus optimisme, dan setiap program dipromosikan sebagai solusi. Ketika kemudian muncul fakta yang menunjukkan adanya masalah, naluri pertama yang sering muncul bukanlah menerima, melainkan membela diri.

Padahal sejarah menunjukkan, banyak kegagalan besar justru bermula dari ketidakmampuan menerima kenyataan yang tidak menyenangkan.

Jim Collins, penulis buku manajemen terkenal Good to Great, menyebut kemampuan menghadapi kenyataan pahit sebagai salah satu ciri utama pemimpin hebat. Ia merumuskan gagasan yang dikenal sebagai Stockdale Paradox, diambil dari pengalaman Laksamana Jim Stockdale, seorang tentara Amerika Serikat yang menjadi tawanan perang di Vietnam selama enam tahun.

Pelajaran tentang Kesombongan

Dalam setiap organisasi, baik negara, perusahaan, maupun komunitas, selalu ada satu godaan yang sulit dihindari ketika keberhasilan mulai diraih, yaitu merasa diri selalu benar.

Godaan itulah yang sejak ribuan tahun lalu telah digambarkan melalui kisah Icarus dalam mitologi Yunani. Dengan sayap buatan yang direkatkan lilin, Icarus berhasil terbang tinggi meninggalkan penjara bersama ayahnya, Daedalus. Sebelum terbang, sang ayah memberi pesan sederhana. Jangan terlalu rendah karena air laut akan membasahi sayapmu, dan jangan terlalu tinggi karena panas matahari akan melelehkan lilin perekatnya.

Namun keberhasilan sering kali membuat manusia lupa pada batas. Merasa mampu menaklukkan langit, Icarus terus naik mendekati matahari. Kita tahu akhir ceritanya. Lilin meleleh, sayap hancur, dan ia jatuh ke laut.

Kisah ini tidak pernah benar-benar usang karena sesungguhnya bukan tentang terbang, melainkan tentang sifat manusia. Orang Yunani menyebutnya hubris atau kesombongan yang muncul ketika seseorang merasa tidak lagi membutuhkan nasihat, kritik, atau koreksi. Dalam kehidupan modern, hubris tidak hanya menimpa individu. Ia bisa menjangkiti institusi.

Diplomat dari Pare

Pada suatu hari di tahun 2009, bantuan kemanusiaan Muhammadiyah untuk Gaza menghadapi jalan buntu. Perbatasan Rafah ditutup. Jalur yang biasa digunakan organisasi kemanusiaan internasional tidak dapat dilalui. Bagi banyak orang, itu berarti misi harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Namun, bagi Sudibyo Markus, kebuntuan berarti perlunya mencari pintu lain.

Dalam hitungan jam, dokter yang juga aktivis Muhammadiyah itu menghubungi sejumlah kenalan yang tersebar di berbagai negara. Ada tokoh Palang Merah Palestina, pendiri Islamic Relief Worldwide, hingga petugas penghubung lembaga tanggap darurat Israel. Tak lama kemudian, izin masuk melalui wilayah Israel berhasil diperoleh. Bantuan kemanusiaan akhirnya dapat mencapai Gaza.

Tidak ada nota diplomatik. Tidak ada perundingan antarnegara. Tidak ada pula mandat resmi sebagai diplomat pemerintah. Yang bekerja adalah jejaring kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun.

Kisah itu menjadi salah satu alasan mengapa Sudibyo Markus dijuluki “diplomat partikelir Muhammadiyah”. Ia bukan diplomat dalam pengertian formal, tetapi kiprahnya menunjukkan bahwa diplomasi tidak selalu lahir dari gedung kementerian luar negeri. Kadang-kadang diplomasi lahir dari hubungan antarmanusia.

Paradoks Desentralisasi

Pada awal Reformasi 1998, desentralisasi hadir sebagai janji besar. Setelah puluhan tahun hidup dalam sistem yang sangat terpusat, Indonesia memilih membagi kewenangan kepada daerah. Harapannya sederhana tetapi penting: keputusan publik akan lebih dekat dengan rakyat, pembangunan menjadi lebih merata, dan daerah tidak lagi sekadar menjadi penonton atas pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya.

Dua puluh lima tahun kemudian, demokrasi lokal memang berkembang pesat. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Daerah memiliki APBD sendiri dan mengelola puluhan urusan pemerintahan. Namun di balik kemajuan itu, muncul pertanyaan yang mengganggu: apakah otonomi daerah masih benar-benar hidup, atau justru perlahan berubah menjadi simbol administratif yang bergantung pada keputusan fiskal Jakarta?

Pertanyaan itu mengemuka setelah sejumlah kepala daerah menyuarakan kegelisahan mereka. Bupati Siak, Afni Zulkifli, memprotes pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya membuat daerah penghasil seperti Riau menanggung beban ganda. Di Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda bahkan mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah tidak cukup untuk membayar gaji PPPK hingga akhir tahun.

Keluhan tersebut bukan kasus yang berdiri sendiri. Ia menggambarkan gejala yang lebih luas, bahwa kemampuan fiskal daerah sedang mengalami tekanan.

Tragedi Stadion

Pada malam 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruhan di Malang berubah dari arena olahraga menjadi lokasi bencana kemanusiaan. Ratusan orang meninggal dunia setelah terjadi kepanikan massal usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Dunia internasional terkejut. Namun bagi sejarah sepak bola, Kanjuruhan sesungguhnya bukanlah peristiwa yang benar-benar baru.

Dalam catatan sejarah, tragedi stadion telah berulang kali terjadi di berbagai negara. Korbannya mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Yang menarik, penyebabnya sering kali bukan kerusuhan suporter semata, melainkan kombinasi antara buruknya pengelolaan massa, infrastruktur yang tidak memadai, dan respons aparat keamanan yang keliru.

Sejarah tragedi stadion modern dapat ditelusuri ke Estadio Nacional di Lima, Peru, pada tanggal 24 Mei 1964. Saat itu Peru menghadapi Argentina dalam pertandingan kualifikasi Olimpiade Tokyo. Menjelang akhir laga, gol penyama kedudukan Peru dianulir wasit. Keputusan itu memicu kemarahan penonton.

Situasi berubah menjadi petaka ketika polisi berusaha membubarkan massa dengan tongkat dan gas air mata. Ribuan penonton panik dan berusaha melarikan diri. Banyak pintu keluar ternyata tertutup. Dalam hitungan menit, tangga dan lorong stadion berubah menjadi perangkap maut. Sebanyak 328 orang tewas dan lebih dari 500 lainnya terluka. Hingga kini, peristiwa itu masih tercatat sebagai tragedi stadion sepak bola paling mematikan dalam sejarah dunia.