Kesehatan Masyarakat

Ketika COVID-19 mulai terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020, nama Sulianti Saroso muncul di ruang publik. Dua pasien pertama yang diumumkan pemerintah dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, Jakarta. Rumah sakit itu segera menjadi salah satu titik penting dalam penanganan pandemi.

Bagi generasi yang mengenal namanya hanya dari papan rumah sakit, Sulianti Saroso mungkin tampak sebagai dokter spesialis penyakit menular. Padahal, jejak hidupnya membentang jauh lebih luas. Ia terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan kesehatan ibu dan anak, membuka perdebatan awal tentang pengaturan kehamilan, mengembangkan pelayanan kesehatan desa, dan membangun dasar pengendalian penyakit menular di Indonesia.

Julie Sulianti Saroso lahir di Karangasem, Bali, pada 10 Mei 1917. Ia tumbuh dalam keluarga dokter. Ayahnya, seorang lulusan STOVIA, pernah bekerja dalam pemberantasan wabah pes pada masa kolonial. Latar itu penting, sebab pada awal abad ke-20, kesehatan di Hindia Belanda bukan sekadar urusan rumah sakit. Wabah pes, kolera, malaria, dan cacar menunjukkan bahwa penyakit berkaitan dengan permukiman, kemiskinan, mobilitas penduduk, serta kemampuan pemerintah menjangkau rakyat.

Sulianti menempuh pendidikan di Geneeskundige Hoogeschool te Batavia dan lulus pada tahun 1942, tahun ketika kekuasaan kolonial Belanda runtuh akibat pendudukan Jepang. Masa awal profesinya berlangsung dalam keadaan penuh gejolak. Setelah Proklamasi 1945, Indonesia belum serta-merta menjadi negara yang aman. Revolusi berlangsung, Belanda kembali datang, dan pelayanan kesehatan ikut terdampak perang.

Ketika ibu kota Republik berpindah ke Yogyakarta, Sulianti ikut menuju kota itu. Ia membantu pengiriman obat-obatan dan makanan, serta memberikan pertolongan medis dalam suasana perang. Pada tahun 1947, ia mewakili Indonesia dalam Konferensi Perempuan se-Asia di New Delhi. Kehadiran itu bukan semata kegiatan organisasi perempuan. Pada masa ketika kedaulatan Indonesia belum diakui penuh, setiap wakil Republik di luar negeri membawa pesan politik: Indonesia ada dan sedang mempertahankan kemerdekaannya.

Setahun kemudian, Sulianti ditahan Belanda sekitar dua bulan karena membantu perjuangan rakyat. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa profesi dokter pada masa revolusi tidak hanya berkaitan dengan merawat pasien. Dokter juga menjadi bagian dari jaringan logistik, perawatan korban perang, dan perjuangan mempertahankan republik.

Setelah perang usai, persoalan bangsa bergeser. Indonesia merdeka, tetapi sebagian besar rakyat masih hidup dengan ancaman yang tidak kalah mematikan: kematian ibu dan bayi, gizi buruk, penyakit menular, sanitasi yang buruk, serta terbatasnya pelayanan kesehatan di pedesaan. Rumah sakit besar berada di kota, sedangkan mayoritas penduduk tinggal jauh dari fasilitas kesehatan.

Di tengah keadaan itu, Sulianti memperdalam bidang kesehatan masyarakat. Ia mempelajari pelayanan ibu dan anak melalui program Organisasi Kesehatan Dunia. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1952, ia membawa pandangan bahwa kesehatan ibu tidak boleh hanya dibicarakan ketika seorang perempuan akan melahirkan. Keselamatan ibu berkaitan dengan makanan, kebersihan, jarak kehamilan, jumlah kelahiran, dan kemampuan keluarga mengasuh anak.

Gagasan ini kemudian bersinggungan dengan perdebatan yang sangat sensitif, yakni pengaturan kelahiran. Pada awal 1950-an, pembicaraan mengenai kontrasepsi dan pembatasan kelahiran belum mudah diterima. Banyak kalangan memandangnya sebagai gagasan yang bertentangan dengan agama, budaya, atau kepantasan sosial. Pemerintah pun berhati-hati karena isu tersebut dapat menimbulkan kontroversi politik.

Sulianti tidak memaksakan istilah yang memicu penolakan. Bersama sejumlah tokoh perempuan, ia mendorong pendekatan yang lebih dapat diterima, yaitu kesejahteraan keluarga dan pengaturan kehamilan. Pada bulan November 1952, lahir Yayasan Kesejahteraan Keluarga yang membuka ruang konsultasi mengenai kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Program Keluarga Berencana memang baru berkembang luas pada masa berikutnya, tetapi perdebatan awal itu memperlihatkan bahwa kebijakan besar bermula dari gagasan yang pada mulanya dianggap terlalu berani.

Perhatian Sulianti kemudian mengarah pada pelayanan kesehatan desa. Pada tahun 1956, ketika memimpin bidang kesehatan masyarakat desa dan pendidikan kesehatan rakyat, ia mengembangkan proyek di Lemah Abang, Bekasi. Proyek yang dikenal sebagai Bekasi Project itu mencoba menyatukan pengobatan, pencegahan penyakit, pendidikan kesehatan, sanitasi, serta pelayanan ibu dan anak.

Pada masa itu, gagasan tersebut belum lazim. Pengobatan sering dipahami sebagai urusan dokter dan rumah sakit, sedangkan kebersihan lingkungan atau gizi dianggap masalah lain. Bekasi Project memperlihatkan bahwa penyakit tidak dapat diselesaikan hanya dengan resep. Warga yang kembali sakit karena air kotor, kekurangan makanan, atau terlambat memperoleh pertolongan membutuhkan sistem yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Proyek itu bukan satu-satunya asal-usul Puskesmas. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Johannes Leimena telah menggagas Bandung Plan pada awal 1950-an, yang mendorong penggabungan layanan kuratif dan preventif. Pada akhir 1960-an, pemerintah membangun Puskesmas secara nasional. Namun, Bekasi Project memberi pengalaman lapangan penting tentang bagaimana pelayanan terpadu dapat diterapkan di tingkat desa.

Karena itu, Sulianti tidak tepat disebut sebagai pencipta tunggal Puskesmas. Perannya lebih penting daripada sekadar mitos tersebut. Ia membantu menguji gagasan, membangun model pelayanan, dan menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat harus didatangi, bukan hanya ditunggu di rumah sakit.

Kariernya kemudian bergerak ke bidang pengendalian penyakit menular. Pada tahun 1967, ia menjadi Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan, dan Pembasmian Penyakit Menular di Departemen Kesehatan. Ia terlibat dalam pengembangan pengawasan penyakit dan program pemberantasan cacar bersama Organisasi Kesehatan Dunia. Pada tahun 1973, ia terpilih sebagai Presiden Majelis Kesehatan Dunia, sebuah pengakuan internasional bagi kiprahnya.

Sulianti Saroso wafat pada 29 April 1991. Tiga tahun kemudian, namanya diabadikan pada rumah sakit penyakit infeksi di Jakarta. Namun, warisannya sesungguhnya tidak hanya berada di rumah sakit itu. Ia hidup dalam Puskesmas, imunisasi, layanan ibu dan anak, serta gagasan bahwa negara harus hadir sebelum penyakit menjadi bencana.

Pandemi COVID-19 membuat nama Sulianti Saroso kembali dikenal. Tetapi sejarah hidupnya mengingatkan bahwa wabah tidak pernah ditangani hanya ketika pasien sudah tiba di rumah sakit. Penanganan wabah dimulai jauh sebelumnya: di desa, di lingkungan rumah, pada layanan ibu dan anak, dalam pendidikan kesehatan, dan pada kemampuan negara mendengar masalah rakyat sebelum terlambat.