Madiun 1948

Pada 19 September 1948, suara Presiden Sukarno mengudara dari radio Republik. Di tengah kabar bahwa Madiun telah dikuasai pasukan Front Demokrasi Rakyat, ia mengajukan pilihan yang sengaja dibuat tegas: “Pilih Sukarno-Hatta atau PKI Musso.” Dalam satu kalimat, sebuah konflik yang berlapis-lapis—antara tentara reguler dan laskar, antara kabinet dan oposisi, antara kelompok kiri dan kanan, antara revolusi dan negara—dipadatkan menjadi dua kubu.

Pidato itu berhasil secara politik. Pemerintah memperoleh dasar moral dan dukungan untuk merebut kembali Madiun. Namun, bagi sejarah, kalimat tersebut meninggalkan persoalan. Apakah peristiwa Madiun benar-benar sebuah pemberontakan PKI yang dirancang untuk menggulingkan pemerintah? Ataukah ia merupakan ledakan dari ketegangan politik dan militer yang telah lama menumpuk sejak Perjanjian Renville dan program reorganisasi tentara?

Perdebatan itu tidak pernah benar-benar selesai. Akar ketegangan dapat ditemukan di Solo pada akhir Agustus 1948. Pada tanggal 31 Agustus, Musso berpidato di alun-alun utara Keraton Surakarta. Tokoh komunis yang baru kembali dari Moskow itu memperkenalkan “Jalan Baru”, sebuah gagasan untuk menyatukan kekuatan kiri dalam satu partai. Hadir dalam rapat itu Amir Sjarifuddin, Alimin, dan Maruto Darusman. Puluhan ribu orang datang. Bagi para pendukungnya, pertemuan itu adalah kebangkitan gerakan kiri. Bagi lawan politiknya, ia tampak sebagai unjuk kekuatan.

Sehari setelah rapat, penculikan dan teror mulai terjadi. Konflik antara Divisi Senopati yang dekat dengan kiri dan Divisi Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat makin membesar. Solo menjadi arena yang padat senjata, penuh laskar, dan miskin saluran politik untuk menyelesaikan pertentangan. Program reorganisasi dan rasionalisasi tentara yang dijalankan Kabinet Hatta memperkeras keadaan. Pemerintah ingin membentuk tentara yang lebih ramping dan terpusat, tetapi banyak kesatuan kiri melihat kebijakan itu sebagai pembersihan politik.

Pada pertengahan September, bentrokan terbuka terjadi. Pasukan Senopati dan unsur Tentara Laut Republik Indonesia menyerang markas Siliwangi. Laskar Pesindo menculik dan membunuh dr. Muwardi, pemimpin Gerakan Revolusi Rakyat yang menentang kelompok kiri. Setelah pemerintah memperkuat Siliwangi dengan laskar-laskar anti-kiri, kekuatan Senopati dan Pesindo dipukul mundur. Dari Solo, kabar kekalahan itu bergerak ke Madiun, salah satu basis utama FDR.

Pada 18 September, pasukan FDR melucuti unsur Corps Polisi Militer, Mobrig, dan Siliwangi di Madiun. Sumarsono dari Pesindo mengumumkan pemerintahan Front Nasional. Musso tiba keesokan hari dan, menurut sejumlah kesaksian, justru terkejut karena tindakan itu telah melampaui garis “membela diri”. Namun, sejarah tidak memberi ruang bagi pemimpin untuk mundur setelah massa dan senjata bergerak lebih dahulu.

Sejarawan George McTurnan Kahin, dalam Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, menilai Madiun sebagai pemberontakan prematur. Menurutnya, kelompok kiri memang memiliki rencana merebut kekuasaan setelah jalur parlementer gagal, meski tindakan di Madiun dilakukan terlalu cepat dan tidak sepenuhnya sesuai rencana. Kahin merujuk pada dokumen Juli 1948 berjudul Mengindjak Tingkatan Perdjuangan Militer Baru, yang dianggap menunjukkan orientasi menuju konfrontasi bersenjata.

Pembacaan itu berpengaruh besar, tetapi tidak diterima tanpa kritik. Ann Swift, melalui The Road to Madiun, meragukan keandalan dokumen tersebut. Ia menilai sulit menyimpulkan secara definitif bahwa PKI telah merancang pengambilalihan kekuasaan, baik melalui jalan kekerasan maupun mekanisme legal. Dalam pandangannya, Madiun lebih tepat dibaca sebagai hasil pertemuan antara ketakutan, provokasi, kekacauan komando, dan persaingan bersenjata di lapangan.

Keraguan serupa muncul dari Katharine McGregor. Dalam kajiannya mengenai arti penting Madiun bagi Perang Dingin, ia mengingatkan bahwa sumber-sumber peristiwa ini sangat bias. Pemerintah Republik memiliki kepentingan membuktikan bahwa tindakan mereka adalah penumpasan pemberontakan. Kelompok kiri berkepentingan menampilkan Madiun sebagai respons defensif terhadap provokasi. Sementara pihak asing membaca peristiwa itu melalui kacamata awal Perang Dingin.

Di sinilah teori konspirasi tumbuh. Ada tuduhan bahwa pemerintah Republik bertindak atas dorongan Amerika Serikat melalui apa yang dikenal sebagai Proposal Pembasmian Komunis. Ada pula anggapan bahwa Musso datang membawa instruksi Soviet untuk mendirikan pemerintahan komunis. Namun, sejarawan Larissa Efimova, melalui pembacaan dokumen-dokumen Soviet dan korespondensi Musso, menolak kesimpulan bahwa Moskow memberi perintah langsung. Amerika pun tidak dapat disebut sebagai dalang tunggal, meski kekhawatiran Washington terhadap komunisme jelas memengaruhi suasana diplomatik saat itu.

Madiun 1948, dengan demikian, bukan cerita sederhana tentang komunis melawan nasionalis. Ia adalah hasil dari revolusi yang belum selesai membentuk negara, tentara, dan batas-batas politiknya. Terlalu banyak kelompok membawa senjata, terlalu banyak trauma setelah Perjanjian Renville, dan terlalu sedikit kepercayaan di antara mereka.

Musso tewas di Ponorogo pada 31 Oktober 1948. Amir Sjarifuddin dan sejumlah tokoh kiri dieksekusi pada Desember. Jalan Baru yang baru diumumkan di Solo hanya bertahan sekitar 80 hari. Tetapi pertanyaan tentang Madiun tetap hidup jauh lebih lama: apakah ia pemberontakan, provokasi, atau revolusi yang kehabisan ruang untuk berunding?

Jawabannya mungkin tidak pernah tunggal. Justru di situlah Madiun penting dipahami, bukan sebagai mitos politik yang beku, melainkan sebagai peringatan bahwa ketika negara lahir dalam keadaan perang, perbedaan politik mudah berubah menjadi alasan untuk saling meniadakan.