Republik Dua Jalur

Media sosial beberapa hari terakhir ramai memperbincangkan nama Mufli Budi Ananda yang masuk dalam jajaran Komisaris PT Krakatau Posco, sebuah perusahaan patungan (joint venture) antara BUMN PT Krakatau Steel dan POSCO dari Korea Selatan. Perbincangan itu segera bergeser dari perusahaan baja menuju hal yang lebih pribadi: latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, hingga kedekatannya dengan elite pemerintah. 

Mufli Budi Ananda dikenal sebagai orang yang selama beberapa tahun bekerja sebagai asisten pribadi selebriti Raffi Ahmad. Tugasnya antara lain mendampingi aktivitas harian, bisnis, dan berbagai agenda kerja Raffi Ahmad yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Kasus ini mungkin akan segera tenggelam, digantikan isu lain. Namun kegaduhan tersebut menyisakan satu pertanyaan yang penting: bagaimana sebenarnya seseorang mencapai posisi strategis di negeri ini?

Sejak kecil, kita diajarkan sebuah jalan yang tampak lurus. Belajar sungguh-sungguh, masuk perguruan tinggi, memperoleh gelar, bekerja keras, mengumpulkan pengalaman, lalu suatu hari dipercaya memimpin sebuah institusi. Pendidikan diposisikan sebagai tangga utama mobilitas sosial. Tetapi kehidupan sering kali memperlihatkan jalan lain.

Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa manusia tidak hanya memiliki modal ekonomi. Ada pula modal budaya berupa pendidikan dan pengetahuan, modal sosial berupa jaringan relasi, serta modal simbolik berupa prestise dan pengakuan. Yang menarik, keempat modal itu dapat saling dipertukarkan.

Dalam masyarakat yang meritokratis, seseorang lazimnya mengubah modal budaya menjadi modal simbolik. Gelar menghasilkan kompetensi, kompetensi melahirkan reputasi, reputasi menghadirkan kepercayaan, lalu kepercayaan membuka jalan menuju jabatan.

Namun dalam masyarakat patronase, urutannya bisa berbeda. Modal sosial lebih dahulu membuka pintu. Kedekatan menghadirkan akses, akses melahirkan jabatan, jabatan menghasilkan prestise, sedangkan legitimasi akademik dapat menyusul kemudian. Di sinilah letak kegelisahan publik.

Persoalannya bukan semata apakah seseorang memiliki gelar sarjana atau tidak. Sejarah menceritakan ada tokoh besar yang tidak menyelesaikan pendidikan formal, tetapi mampu memimpin organisasi secara luar biasa. Persoalannya adalah apakah masyarakat dapat memahami alasan seseorang memperoleh sebuah posisi strategis.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hal baru. Pada masa Hindia Belanda, jabatan-jabatan penting bagi kalangan pribumi lebih sering ditentukan oleh kedekatan dengan pemerintah kolonial daripada kemampuan yang diukur secara terbuka. Kaum priyayi memperoleh ruang istimewa karena menjadi penghubung kekuasaan. Loyalitas lebih dihargai daripada kompetisi yang terbuka.

Setelah kemerdekaan, praktik serupa tidak sepenuhnya hilang. Pada masa Orde Baru, jabatan komisaris BUMN maupun posisi strategis lain kerap menjadi ruang akomodasi bagi purnawirawan militer, birokrat senior, dan mereka yang dianggap berjasa menjaga stabilitas politik. Hubungan personal dengan pusat kekuasaan sering kali menjadi modal yang tidak kalah penting dibandingkan keahlian teknis.

Reformasi 1998 membawa harapan baru. Tata kelola pemerintahan diperbaiki, seleksi aparatur negara semakin terbuka, dan prinsip good corporate governance menjadi mantra baru. Meritokrasi mulai diperkenalkan sebagai cita-cita bersama.

Namun patronase ternyata tidak mati. Ia hanya berganti pakaian. Kini ia hadir melalui jejaring politik, relawan pemenangan, tokoh partai, figur publik, maupun orang-orang yang berada di lingkaran elite kekuasaan. Secara hukum, banyak pengangkatan tersebut mungkin tidak bermasalah. Namun ketika alasan dan kompetensi tidak dijelaskan secara terbuka, ruang kosong itu segera diisi oleh spekulasi.

Fenomena demikian sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat pernah mengenal spoils system pada abad ke-19. Setiap pergantian pemerintahan diikuti pembagian jabatan kepada para pendukung politik. Presiden Andrew Jackson bahkan menganggap praktik tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Namun sistem itu kemudian dikritik karena menghasilkan birokrasi yang lebih setia kepada patron politik daripada kepada negara. 

Setelah Presiden James Garfield terbunuh oleh seorang pencari jabatan yang kecewa, Amerika mulai membangun sistem kepegawaian berbasis merit melalui Pendleton Civil Service Act tahun 1883.

Pelajaran sejarah itu sederhana. Negara modern membutuhkan birokrasi yang dipercaya publik. Kepercayaan hanya lahir apabila prosesnya dianggap adil. Yang paling mengkhawatirkan sesungguhnya bukan polemik tentang satu nama. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pesan yang mungkin ditangkap oleh generasi muda.

Di ruang kelas, dosen meminta mahasiswa meningkatkan IPK, memperbanyak riset, mengikuti organisasi, dan membangun kompetensi. Di luar kampus, mereka menyaksikan contoh-contoh yang seolah menunjukkan bahwa akses kepada lingkaran kekuasaan dapat menjadi jalan yang lebih cepat.

Anak-anak muda akhirnya berhadapan dengan dua kurikulum yang berbeda. Kurikulum pertama diajarkan di sekolah: belajar, berprestasi, dan bekerja keras. Kurikulum kedua diajarkan oleh realitas sosial: membangun kedekatan, memperluas jaringan, dan berada di tempat yang tepat ketika kekuasaan berganti tangan.

Tentu saja jaringan bukan sesuatu yang salah. Bahkan dalam dunia profesional modern, relasi adalah aset yang penting. Yang menjadi persoalan adalah ketika jaringan menggantikan kompetensi, bukan melengkapinya.

Republik ini tidak kekurangan orang cerdas. Ia juga tidak kekurangan orang yang memiliki jejaring luas. Tantangannya adalah memastikan bahwa jejaring menjadi pintu untuk menemukan talenta terbaik, bukan jalan pintas yang menyingkirkan mereka yang telah lama mempersiapkan diri.

Kualitas sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi komisaris. Ia ditentukan oleh keyakinan bersama bahwa setiap kursi strategis dapat dicapai melalui proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.