Membaca Demonstrasi

Dalam beberapa pekan terakhir, demonstrasi mahasiswa kembali muncul di berbagai kota. Tuntutannya beragam: dari kritik terhadap prioritas pembangunan, kebijakan ekonomi, hingga cara pemerintah berkomunikasi dengan publik. Sebagian orang menganggap aksi itu sebagai dinamika demokrasi yang lumrah. Sebagian lain melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa hampir selalu lebih layak dipahami sebagai gejala daripada penyebab.

Dalam sejarah modern Indonesia, mahasiswa berkali-kali menjadi semacam “sensor sosial”. Mereka sering kali menangkap kegelisahan publik lebih cepat dibandingkan lembaga-lembaga formal. Pada tahun 1966, gelombang demonstrasi lahir dari akumulasi krisis ekonomi, konflik politik, dan menurunnya legitimasi pemerintahan. Pada tahun 1974, Peristiwa Malari menjadi cermin keresahan terhadap ketimpangan ekonomi dan masuknya modal asing. Tahun 1978, kritik terhadap kekuasaan melahirkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) yang justru menunjukkan betapa suara mahasiswa dianggap cukup berpengaruh untuk dibatasi.

Puncaknya tentu terjadi pada Reformasi 1998. Krisis moneter memang mempercepat keruntuhan Orde Baru, tetapi yang sesungguhnya runtuh lebih dahulu adalah kepercayaan publik. Ketika mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, mereka bukan sekadar menuntut pergantian presiden. Mereka menjadi saluran bagi akumulasi keresahan masyarakat yang selama bertahun-tahun sulit menemukan ruang ekspresi.

Pola itu sesungguhnya tidak khas Indonesia. Di Prancis pada Mei 1968, demonstrasi mahasiswa bermula dari isu pendidikan, tetapi berkembang menjadi kritik terhadap tatanan sosial dan politik. Di Korea Selatan pada 1980-an, gerakan mahasiswa menjadi bagian penting dari transisi menuju demokrasi. Bahkan di Amerika Serikat, demonstrasi mahasiswa pada era Perang Vietnam ikut mengubah cara negara memandang kebijakan luar negeri dan partisipasi publik. Kesamaannya sederhana: mahasiswa hampir selalu menjadi kelompok pertama yang mengartikulasikan keresahan sebelum keresahan itu benar-benar meluas.

Hal ini dapat dijelaskan melalui gagasan ekonom dan ilmuwan sosial Albert O. Hirschman tentang exit, voice, dan loyalty. Ketika masyarakat tidak puas, mereka bisa memilih keluar dari sistem (exit), tetap diam karena loyal (loyalty), atau menyampaikan keberatan (voice). Demonstrasi adalah salah satu bentuk voice yang paling terbuka. Ia menunjukkan bahwa masih ada keyakinan bahwa negara bersedia mendengar.

Justru keadaan yang patut dikhawatirkan bukanlah ketika mahasiswa berdemo, melainkan ketika masyarakat berhenti menyampaikan kritik karena merasa suaranya tidak lagi berarti. Sejarah banyak negara memperlihatkan bahwa apatisme sering menjadi pertanda yang lebih berbahaya daripada demonstrasi. Ketika ruang dialog mengecil, ketidakpuasan tidak menghilang; ia hanya berubah bentuk menjadi sinisme, ketidakpercayaan, atau ledakan yang datang tanpa peringatan.

Pemikir politik Jürgen Habermas pernah mengingatkan bahwa negara modern tidak cukup hanya memiliki legalitas, tetapi juga membutuhkan legitimasi. Legitimasi tumbuh bukan hanya melalui kemenangan pemilu atau dukungan mayoritas parlemen, melainkan juga melalui komunikasi yang membuat warga merasa didengar. Di titik inilah demonstrasi memiliki makna historis: ia adalah pengingat bahwa legitimasi selalu harus dipelihara.

Hannah Arendt bahkan melangkah lebih jauh. Menurutnya, kekuasaan lahir dari persetujuan bersama, bukan semata-mata dari kemampuan memaksa. Karena itu, pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang paling mampu meredam kritik, melainkan yang paling mampu mengubah kritik menjadi percakapan.

Dalam konteks Indonesia hari ini, pemerintah tentu tidak harus memenuhi seluruh tuntutan demonstran. Setiap kebijakan memiliki keterbatasan anggaran, pertimbangan teknokratis, dan prioritas pembangunan. Namun sejarah menunjukkan bahwa respons terhadap kritik sering kali lebih menentukan daripada kritik itu sendiri. Banyak pemerintahan kehilangan kepercayaan bukan karena mengambil keputusan yang sulit, melainkan karena gagal menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.

Demonstrasi mahasiswa, dengan demikian, bukan sekadar peristiwa politik musiman. Ia adalah dokumen sejarah yang sedang ditulis secara langsung di hadapan kita. Di balik spanduk, orasi, dan poster-poster yang memenuhi jalanan, tersimpan catatan mengenai hubungan negara dan warga pada suatu zaman tertentu. Kelak, ketika sejarawan membaca periode ini, mereka mungkin tidak hanya meneliti isi kebijakan pemerintah, tetapi juga bagaimana pemerintah mendengarkan mereka yang berbeda pendapat.