Kursi RT dan Presiden

Beberapa hari lalu saya membaca kembali cerpen Presiden karya Putu Wijaya yang terbit di Jawa Pos edisi 29 Juni 2014. Cerpen itu tampak ringan. Hampir seluruhnya hanya berisi percakapan antara Amin, istrinya Siti, dan seorang tetangga. Mereka memperdebatkan calon presiden, menimbang kelebihan masing-masing, hingga membayangkan bagaimana jika Amin sendiri menjadi presiden.

Namun Putu Wijaya memang piawai menyembunyikan kritik di balik humor. Ketika pembaca mulai mengira cerita itu hanya satire tentang pemilu, arah kisah tiba-tiba berbelok. Warga justru sibuk mencari pengganti Ketua RT yang mengundurkan diri. Anehnya, semua orang menolak. Jabatan yang semula dianggap sepele mendadak tidak diminati siapa pun.

Barulah pada kalimat terakhir, Putu Wijaya melepaskan anak panahnya, “Rakyatnya yang tak mau!” Saya baru benar-benar memahami kalimat itu setelah beberapa tahun dipercaya menjadi Ketua RT.

Selama ini kita sering membicarakan presiden seolah-olah semua persoalan bangsa bertumpu pada satu orang. Kita mengkritik, memuji, mencela, atau berharap kepada pemimpin nasional. Namun sangat sedikit yang menyadari bahwa negara sesungguhnya berdiri di atas ribuan komunitas kecil yang bernama RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Di sanalah demokrasi pertama kali diuji, bukan di Istana Negara.

Pengalaman memimpin lingkungan mengubah cara saya memandang kekuasaan. Mengurus sebuah RT ternyata tidak sulit karena administrasi. Surat pengantar, pendataan warga, atau pencatatan iuran semuanya bisa dipelajari. Yang jauh lebih sulit, bahkan rumit adalah mengurus manusia.

Di lingkungan tempat saya tinggal, syukurlah masih banyak warga yang memiliki kepedulian sosial. Mereka hadir ketika kerja bakti, membantu tetangga yang sedang berduka, ikut pertemuan bulanan, atau bersedia menjadi panitia kegiatan perumahan. Tanpa mereka, kehidupan bersama mungkin sudah lama kehilangan denyutnya.

Namun saya juga melihat sisi lain kehidupan bertetangga. Ada sebagian warga yang memilih menjadi penonton. Mereka menikmati jalan yang dipaving, jalan umum yang terpasang lampu penerangan, keamanan yang terjaga, tetapi enggan hadir dalam kerja bakti, arisan, rapat warga, atau kegiatan sosial lainnya. Semua manfaat ingin dinikmati, tetapi tanggung jawab dianggap urusan orang lain.

Lebih berat lagi ketika ego mengambil alih akal sehat. Saya pernah menyaksikan perselisihan antartetangga yang bermula dari persoalan sederhana berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Mediasi di tingkat RT gagal. Persoalan dibawa ke pemerintah desa, berlanjut ke kepolisian, bahkan sampai ke pengadilan. Orang-orang yang rumahnya hanya dipisahkan beberapa meter akhirnya saling menghindar bertahun-tahun.

Dalam situasi seperti itu saya sering bertanya kepada diri sendiri. Jika mengelola beberapa puluh kepala keluarga saja sedemikian melelahkan, bagaimana rasanya memimpin lebih dari 280 juta penduduk Indonesia dengan latar belakang, kepentingan, dan persoalan yang jauh lebih kompleks? Tentu menjadi seorang presiden menjadi lebih pusing.

Bukan berarti presiden tidak boleh dikritik. Dalam negara demokrasi, kritik adalah vitamin, bukan racun. Namun pengalaman di tingkat RT mengajarkan bahwa memimpin bukan sekadar membuat keputusan. Pemimpin harus menghadapi orang yang sama-sama merasa benar, sama-sama merasa dizalimi, dan sama-sama ingin dimenangkan. Tugas itu tidak pernah sederhana.

Menariknya, sejarah Indonesia sebenarnya menunjukkan bahwa kekuatan bangsa ini tidak selalu bertumpu pada negara, melainkan pada masyarakatnya. Jauh sebelum republik berdiri, desa-desa di Nusantara telah mengenal rembug kampung, gotong royong, sambatan, gugur gunung, dan berbagai bentuk kerja kolektif lainnya. Para pendiri bangsa kemudian merumuskan semangat itu menjadi salah satu jiwa kehidupan bernegara.

Bahkan Soepomo ketika menjelaskan konsep negara integralistik menempatkan semangat kekeluargaan sebagai fondasi penting kehidupan bersama. Sementara Mohammad Hatta berkali-kali menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bertumpu pada tradisi musyawarah dan gotong royong yang telah hidup di desa-desa.

Ironisnya, modernisasi justru sering melahirkan paradoks. Perumahan-perumahan baru berdiri megah dengan pagar tinggi dan sistem keamanan digital, tetapi hubungan antartetangga semakin renggang. Orang mengenal nama akun media sosial tokoh politik, tetapi tidak mengenal nama penghuni rumah di sebelahnya. Kita rajin mengikuti perdebatan nasional, tetapi absen dalam rapat warga.

Ilmuwan politik Robert D. Putnam menyebut kondisi seperti ini sebagai kemerosotan modal sosial (social capital). Menurutnya, demokrasi tidak hanya membutuhkan institusi yang baik, melainkan juga warga yang saling percaya, mau bekerja sama, dan bersedia terlibat dalam urusan publik. Ketika modal sosial melemah, demokrasi kehilangan fondasi moralnya.

Saya mulai percaya bahwa ukuran kesehatan sebuah bangsa dapat dilihat dari kesehatan RT-RT di dalamnya. Apabila warga semakin enggan bermusyawarah, malas bergotong royong, mudah bermusuhan, dan selalu berharap orang lain mengambil tanggung jawab, maka persoalan bangsa sesungguhnya sedang tumbuh dari akar yang paling bawah.

Dalam tradisi Islam, kepemimpinan dipahami sebagai amanah, bukan kehormatan. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis itu tidak hanya berbicara tentang kepala negara, tetapi juga tentang pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, bahkan setiap individu dalam ruang tanggung jawabnya. Artinya, sebelum berbicara tentang presiden, kita sebenarnya telah lebih dahulu diuji sebagai warga.

Cerpen Putu Wijaya akhirnya saya baca bukan sebagai cerita tentang pemilu, melainkan sebagai kritik terhadap kecenderungan kita yang gemar mencari tokoh penyelamat. Kita berharap lahir presiden yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan bangsa, padahal kita sendiri sering gagal menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggal.

Barangkali republik ini memang tidak pertama-tama dibangun dari Istana Negara. Ia dibangun dari pagar-pagar rumah yang tidak berubah menjadi tembok permusuhan. Dari kerja bakti yang tetap dihadiri warga tanpa harus diberi imbalan. Dari musyawarah yang lebih mengutamakan mufakat daripada kemenangan. Dari kesediaan seseorang menerima amanah menjadi Ketua RT ketika semua orang memilih menghindar.

Karena pada akhirnya, kualitas seorang presiden hanyalah puncak gunung es. Yang menopangnya adalah jutaan warga negara yang setiap hari memilih untuk peduli atau tidak peduli terhadap sesamanya.

Dan setiap kali saya mendengar orang berkata, “Indonesia butuh presiden yang lebih baik”, saya teringat kalimat Amin yang sederhana, tetapi mungkin merupakan kritik politik paling jujur yang pernah ditulis Putu Wijaya: “Rakyatnya yang tak mau”.