Lingkar Dalam Kekuasaan

Beberapa hari terakhir, publik memperbincangkan video pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Video itu sebenarnya biasa saja. Seorang menteri menyampaikan perkembangan program Sekolah Rakyat kepada Sekretaris Kabinet. Namun bagi sebagian kalangan, terutama pengamat administrasi negara, peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan yang tidak sederhana: mengapa menteri melapor kepada Teddy?

Pertanyaan itu mungkin terdengar remeh bagi masyarakat awam. Bukankah yang penting pemerintahan berjalan? Bukankah Presiden berhak menunjuk siapa pun yang dipercaya untuk membantu pekerjaannya? Namun dalam negara modern, persoalannya tidak sesederhana soal kepercayaan. Ada aspek hukum, tata kelola, dan akuntabilitas yang tidak boleh diabaikan.

Secara yuridis, posisi Teddy memang menarik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet tidak lagi berdiri sebagai lembaga tersendiri yang setara kementerian seperti pada era sebelumnya. Fungsi Sekretariat Kabinet kini berada dalam struktur Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Dukungan Kabinet.

Artinya, jika dibaca secara formal, posisi Teddy tidak lagi berada pada level politik yang sama dengan para menteri. Karena itu, kritik yang mempertanyakan kepantasan menteri "melapor" kepada Teddy memiliki dasar argumentasi yang cukup kuat dari perspektif hukum administrasi negara.

Dalam birokrasi, struktur bukan sekadar bagan yang digantung di dinding kantor. Struktur adalah instrumen untuk memastikan siapa berwenang mengambil keputusan dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika keputusan itu bermasalah. Semakin kabur batas kewenangan, semakin kabur pula pertanggungjawabannya. Namun hukum tidak selalu mampu menjelaskan seluruh realitas kekuasaan.

Dalam studi kebijakan publik, terdapat perbedaan antara kewenangan formal dan pengaruh nyata. Tidak sedikit pejabat yang secara struktural berada di lapis kedua, tetapi memiliki pengaruh jauh lebih besar dibandingkan pejabat puncak. Pengaruh itu lahir bukan dari jabatan, melainkan dari kedekatan, akses, dan kepercayaan.

Di sinilah posisi Teddy menjadi menarik. Secara formal ia adalah Sekretaris Kabinet. Namun secara politik ia tampak menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Kedekatan itu sudah terbangun sejak Teddy menjadi ajudan Prabowo ketika masih menjabat Menteri Pertahanan.

Dalam praktik pemerintahan, akses sering kali lebih menentukan daripada jabatan. Orang yang dapat berbicara langsung dengan presiden setiap saat memiliki pengaruh yang tidak selalu dapat diukur oleh struktur organisasi. Fenomena semacam ini sesungguhnya bukan hal baru dalam sejarah Indonesia.

Pada masa Presiden Soeharto, terdapat lingkaran dalam yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pada era Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo, selalu ada kelompok kecil orang kepercayaan yang menjadi saluran utama informasi menuju presiden.

Perbedaannya, pada masa lalu posisi mereka sering kali lebih tersamarkan. Pada kasus Teddy, peran tersebut terlihat lebih terbuka sehingga mengundang perhatian publik. Pertanyaannya kemudian bukan apakah Teddy terlalu kuat atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sistem pemerintahan tetap berjalan berdasarkan institusi atau bergeser menjadi bergantung pada individu.

Dalam negara demokrasi modern, pengambilan keputusan idealnya dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan dapat ditelusuri. Ketika seorang menteri menerima arahan, publik harus mengetahui dari mana sumber kewenangan arahan tersebut. Jika suatu kebijakan gagal, harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Sebaliknya, jika berhasil, publik juga berhak mengetahui siapa pengambil keputusan yang sesungguhnya.

Masalah muncul ketika jalur formal dan jalur informal mulai bercampur. Pemerintahan memang membutuhkan kepercayaan, tetapi negara tidak boleh dijalankan semata-mata berdasarkan hubungan personal.

Polemik mengenai Teddy bukanlah semata tentang seorang perwira TNI yang menjadi Sekretaris Kabinet. Ia adalah cermin dari pertanyaan yang lebih besar mengenai arah tata kelola pemerintahan Indonesia. Apakah negara akan semakin menguat sebagai sistem yang bertumpu pada institusi, atau justru semakin bergantung pada jejaring orang-orang dekat di sekitar pusat kekuasaan?

Sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan dapat berjalan dengan baik ketika kepercayaan personal dan kelembagaan berjalan beriringan. Namun ketika institusi mulai dikalahkan oleh individu, maka yang lahir bukan efisiensi, melainkan ketidakpastian. Dan dalam urusan negara, ketidakpastian adalah kemewahan yang terlalu mahal untuk dipelihara.