Ketika Identitas Tak Lagi Cukup

Di Indonesia, membicarakan politik tanpa menyebut Nahdlatul Ulama rasanya hampir mustahil. NU bukan sekadar organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Ia juga kekuatan sosial, budaya, bahkan politik yang pengaruhnya terasa hingga desa-desa. Karena itu, setiap pemilu, pertanyaan lama selalu muncul: ke mana suara warga Nahdliyin akan bergerak?

Namun sebuah studi menarik dari Burhanuddin Muhtadi dan Adam Kamil dalam jurnal Tashwirul Afkar 2025 berjudul Warga Nahdliyin, Partai Politik, dan Pilihan Presiden 2024: Antara Identitas Keagamaan, Jaringan Organisasi, dan Preferensi Elektoral menunjukkan bahwa politik warga NU hari ini jauh lebih kompleks dibanding bayangan banyak orang.

Selama ini publik sering menganggap “suara NU” sebagai satu blok besar yang mudah diarahkan. Seolah jika seorang kandidat didukung tokoh NU, otomatis warga Nahdliyin akan ikut memilihnya. Tetapi Pemilu 2024 membuktikan kenyataannya tidak sesederhana itu.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara nasional sekitar 54,6 persen Muslim Indonesia mengaku dekat dengan NU. Angka ini jauh melampaui organisasi Islam lainnya. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang diklaim sebagai basis tradisional NU, kedekatan itu bahkan jauh lebih besar lagi.

Menariknya, kedekatan terhadap NU ternyata tidak otomatis berarti aktif di organisasi. Dari survei itu, hanya sekitar 16 persen responden Muslim yang benar-benar aktif sebagai anggota NU atau badan otonomnya. Sisanya lebih banyak berada pada level identitas kultural.

Di sinilah letak perubahan penting politik Indonesia hari ini. Banyak orang merasa dirinya NU karena tradisi keluarga, ritual tahlilan, yasinan, atau kultur pesantren. Tetapi dalam urusan politik, pilihan mereka tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh identitas tersebut. Mereka bisa tetap merasa Nahdliyin, namun pilihan presidennya berbeda-beda. Fenomena itu terlihat jelas dalam Pilpres 2024.

Pada awal masa kampanye, mayoritas warga NU cenderung mendukung pasangan Ganjar–Mahfud. Hal ini cukup masuk akal karena selama dua periode sebelumnya basis NU memang identik dengan dukungan kepada Joko Widodo. Ganjar dianggap paling dekat dengan warisan politik Jokowi.

Tetapi menjelang hari pencoblosan, terjadi pergeseran besar. Dukungan warga NU berpindah ke pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Bahkan pasangan ini akhirnya menjadi pilihan terbesar di kalangan warga NU secara umum.

Yang menarik, kemenangan Prabowo di basis NU bukan karena faktor identitas NU itu sendiri. Studi itu justru menunjukkan bahwa Prabowo berhasil menarik dukungan lintas kelompok Islam. Faktor paling menentukan adalah efek Jokowi dan sinyal kekuasaan nasional. Artinya, politik identitas keagamaan mulai kalah kuat dibanding pengaruh elite nasional dan personalisasi politik.

Hal lain yang cukup mengejutkan adalah kegagalan pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar memanfaatkan faktor NU. Padahal Muhaimin adalah Ketua Umum PKB dan sangat identik dengan NU. Tetapi dukungan warga NU kepada pasangan ini tetap rendah. Di sinilah terlihat bahwa simbol saja tidak cukup.

Memiliki latar belakang NU ternyata tidak otomatis membuat seorang kandidat dipilih warga Nahdliyin. Politik hari ini lebih cair. Pemilih makin pragmatis dan responsif terhadap konfigurasi kekuasaan nasional.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa jaringan organisasi NU masih sangat penting, terutama dalam pemilihan legislatif. Warga NU aktif cenderung tetap memilih partai-partai yang dekat secara historis dengan NU seperti Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan.

Menariknya lagi, terjadi fenomena yang disebut split-ticket voting. Banyak warga NU tetap memilih PKB untuk legislatif, tetapi tidak memilih Muhaimin sebagai calon wakil presiden. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pemilih Indonesia makin rasional dan tersegmentasi. Orang bisa membedakan pilihan partai dan pilihan presiden. Loyalitas politik tidak lagi sepenuhnya tunggal.

Studi tersebut akhirnya memberi kesimpulan penting: NU hari ini bukan lagi “blok suara otomatis”. Pengaruhnya masih besar, tetapi bekerja secara lebih fleksibel, tergantung jaringan organisasi, arah elite, konteks politik nasional, dan figur kandidat.

Bagi demokrasi Indonesia, ini sebenarnya kabar menarik. Artinya pemilih semakin sulit digiring hanya dengan simbol agama atau klaim identitas. Kandidat tetap membutuhkan kerja politik nyata, jaringan sosial yang kuat, dan kemampuan membaca suasana publik. Wajah baru politik Indonesia mungkin sedang terbentuk: identitas masih penting, tetapi tidak lagi cukup untuk memenangkan segalanya.