Bahasa Politik Masa Kini

Biasanya kecoak adalah makhluk yang ingin segera kita singkirkan. Ia dianggap kotor, mengganggu, dan hidup di sudut-sudut yang tidak diinginkan manusia. Tetapi di India, beberapa pekan terakhir, kecoak justru naik kelas menjadi simbol politik. Bukan lewat pemilu atau rapat parlemen, melainkan melalui meme, satire, dan media sosial.

Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Rakyat Kecoak mendadak viral. Akun media sosialnya mengumpulkan jutaan pengikut hanya dalam hitungan hari, bahkan di Instagram melampaui popularitas partai yang sedang berkuasa. Partai ini bukan organisasi resmi yang akan ikut pemilu. Manifestonya setengah bercanda: rumah bagi kaum malas, penganggur, dan mereka yang merasa selalu benar. Namun seperti banyak humor politik, kelucuan itu menyimpan rasa yang tidak lucu sama sekali.

CJP lahir dari kontroversi pernyataan Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant. Dalam sebuah forum, ia menggunakan istilah cockroach ketika berbicara tentang pemegang gelar palsu dan orang-orang yang hidup seperti parasit dalam sistem. Belakangan ia mengklarifikasi bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada seluruh pemuda atau penganggur. Namun di era media sosial, sebuah makna sering bergerak lebih cepat daripada penjelasan.

Potongan ucapan itu telanjur menyebar dan diterima banyak orang sebagai penghinaan terhadap generasi muda yang kesulitan mencari pekerjaan. Reaksi pun muncul hampir seketika. Yang menarik, anak muda India tidak hanya marah. Mereka membalik penghinaan itu menjadi identitas. Kecoak pun dipakai sebagai simbol.

Makhluk ini terkenal sulit dimusnahkan. Ia bertahan dalam kondisi buruk dan selalu muncul kembali setelah disingkirkan. Bagi banyak pemuda India, metafora itu terasa dekat dengan pengalaman mereka sendiri: hidup di tengah kompetisi kerja yang keras, biaya hidup meningkat, dan perasaan bahwa sistem tidak sungguh-sungguh mendengar kegelisahan mereka. Akhirnya, Partai Kecoak menjadi lebih dari sekadar lelucon di internet.

India sebenarnya sedang berada dalam kondisi paradoks. Di satu sisi, negara itu dipuji karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ambisi teknologi yang mengesankan. Namun di sisi lain, banyak anak muda merasa kemajuan itu belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pengangguran muda, pekerjaan informal, serta tekanan biaya hidup terus menjadi sumber kecemasan.

Masalahnya bukan sekadar tidak ada pekerjaan, melainkan ketidakpastian. Banyak lulusan memiliki pendidikan yang baik, tetapi tetap kesulitan memperoleh pekerjaan yang dianggap layak dan stabil. Ketika harapan tumbuh lebih cepat daripada kesempatan, kekecewaan mudah berubah menjadi energi politik. Dan generasi digital punya cara berbeda untuk menyalurkannya.

Di titik ini, pembaca Indonesia mungkin teringat pada satu fenomena yang dulu sempat menghibur sekaligus menyindir: Nurhadi–Aldo.

Pada Pilpres 2019, pasangan capres-cawapres fiktif itu muncul lewat meme dan poster digital di tengah panasnya pertarungan politik. Mereka datang dengan Koalisi Indonesia Tronjal Tronjol Maha Asyik (KITA), slogan “McQueen YaQueen”, serta mengaku sebagai pasangan “nomor urut 10”—padahal pilpres hanya memiliki dua kandidat resmi.

Program dan slogannya sengaja absurd, tetapi justru di situlah satirenya bekerja.  Ada quote yang sampai sekarang masih diingat banyak orang: “Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita?” atau “Kalau orang lain tidak bisa, apalagi kita.” 

Sekilas semua itu hanya receh dan bikin tertawa. Tetapi sebagaimana Partai Kecoak, Nurhadi–Aldo lahir dari suasana sosial tertentu, yaitu kejenuhan.

Saat itu media sosial dipenuhi polarisasi, fanatisme politik, dan debat yang sering melelahkan. Di tengah situasi itu, Nurhadi–Aldo menjadi semacam ruang jeda—cara menertawakan politik tanpa harus sepenuhnya meninggalkan politik. Pengamat bahkan membaca fenomena itu sebagai satire terhadap kampanye yang terasa terlalu elitis dan penuh slogan. 

Di sinilah kemiripan India dan Indonesia terlihat. Keduanya lahir bukan dari struktur partai resmi, melainkan dari kreativitas digital. Keduanya memakai humor sebagai bahasa politik. Dan yang terpenting, keduanya menjadi wadah bagi emosi publik yang sulit tersalurkan lewat kanal formal.

Tentu konteksnya berbeda. India bergerak dari frustrasi ekonomi dan pengangguran, sedangkan Indonesia lebih dipengaruhi kejenuhan terhadap polarisasi politik. Namun pesannya sama: ketika politik formal terasa jauh, masyarakat akan menciptakan bahasanya sendiri. Kadang bahasa itu berupa demonstrasi. Kadang pidato. Dan di zaman internet, kadang berupa meme.