Ada kalanya sebuah film tidak berhenti sebagai film. Ia berubah menjadi perdebatan, kegelisahan, bahkan cermin yang memantulkan persoalan yang lebih besar dari layar itu sendiri. Kontroversi film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita tampaknya bergerak ke arah itu.
Tulisan Nanang Farid Syam berjudul (Masih) Pesta Babi di Jawa Pos 25 Mei 2026 menarik karena tidak buru-buru menempatkan film tersebut dalam kotak hitam-putih: benar atau salah, pro atau anti pembangunan. Sebagai antropolog, Nanang mengingatkan bahwa masyarakat lokal tidak selalu bergerak dalam logika perlawanan atau dukungan mutlak. Dalam banyak kasus, mereka sedang menegosiasikan hidup di tengah perubahan yang datang begitu cepat.
Pandangan itu terasa penting, terutama ketika dibaca berdampingan dengan tulisan Ahmad Arif dalam Pesta Babi, Nasi Kosong di Papua di Kompas 26 Mei 2026. Ahmad membawa pembaca ke Merauke, bukan melalui bahasa politik yang gaduh, melainkan lewat gambaran yang sunyi: anak-anak yang makan nasi kosong di wilayah yang justru diproyeksikan sebagai lumbung pangan.
Kalimat Ahmad mungkin salah satu yang paling mengganggu sekaligus menggugah: kehancuran tidak selalu datang dengan suara tembakan, kadang hadir dalam bentuk sepiring nasi kosong.
Di titik ini, perdebatan tentang Pesta Babi sesungguhnya bergerak melampaui soal film. Ia menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana pembangunan dibicarakan, siapa yang didengar, dan sejauh mana masyarakat lokal ikut menentukan arah perubahan yang berlangsung di ruang hidupnya sendiri.
Kita tentu memahami bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional menjamin pangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 memberi mandat agar bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dari sudut itu, gagasan swasembada atau ketahanan pangan bukan tujuan yang keliru.
Namun, pengalaman kebijakan publik di banyak tempat menunjukkan bahwa tujuan yang baik tidak otomatis menghasilkan dampak yang baik apabila prosesnya mengabaikan konteks sosial.
Dalam administrasi publik modern, pembangunan tidak lagi dipahami sekadar soal membangun infrastruktur atau meningkatkan produksi. Ukurannya juga mencakup partisipasi, legitimasi sosial, dan kemampuan negara mendengar kelompok yang terdampak langsung. Konsep good governance menempatkan masyarakat bukan semata objek kebijakan, melainkan bagian dari proses pengambilan keputusan.
Di sinilah, Papua sering menghadirkan pertanyaan yang tidak sederhana. Ahmad Arif menulis tentang perubahan sistem pangan orang Marind ketika hutan menyusut dan ruang hidup bergeser. Satwa buruan berkurang, sagu makin sulit diakses, sementara makanan instan dan beras pasar menggantikan pola konsumsi lama. Kita tentu tidak bisa menolak modernisasi atau mengidealkan masa lalu secara romantik. Tidak semua perubahan pasti buruk, sebagaimana tidak semua tradisi selalu ideal.
Namun, ketika masyarakat lokal mulai merasa asing di tanah yang mereka kenal turun-temurun, pertanyaan tentang kualitas pembangunan menjadi wajar diajukan. Pertanyaan semacam itu seharusnya tidak otomatis dipahami sebagai penolakan terhadap negara atau agenda pembangunan. Justru dalam negara demokratis, kritik dan narasi pembanding merupakan bagian dari mekanisme koreksi kebijakan.
Di sini saya teringat refleksi Ariel Heryanto, Profesor Emeritus dari Universitas Monash di Melbourne, Australia. Menurut Ariel, popularitas Pesta Babi bukan hanya soal isi film, melainkan juga karena ada krisis kepercayaan terhadap narasi resmi. Ketika ruang dialog terasa sempit, masyarakat cenderung mencari cerita alternatif.
Inilah pelajaran penting dari kontroversi Pesta Babi. Perdebatan yang muncul bukan semata tentang benar atau salahnya sebuah film, melainkan tentang adanya kebutuhan untuk mendengar lebih banyak suara.
Film dokumenter tentu bukan dokumen hukum dan bukan pula kebenaran tunggal. Ia dapat dikritik, diperdebatkan, bahkan dibantah dengan data dan perspektif lain. Tetapi demokrasi justru bekerja melalui proses saling menguji. Sebagai bangsa yang majemuk, kita mungkin perlu menjaga satu hal yang sering terlupakan: kemampuan bercakap tanpa tergesa menutup ruang percakapan.
Sebab, pembangunan bukan hanya perkara berapa ton beras yang diproduksi atau berapa hektar lahan yang dibuka. Pembangunan juga soal apakah orang-orang yang hidup di dalamnya merasa dilibatkan, dihargai, dan tetap memiliki tempat dalam cerita tentang masa depan mereka sendiri. Mungkin karena itu Pesta Babi masih diperdebatkan hingga hari ini. Bukan semata karena filmnya, melainkan karena percakapan tentang Papua memang belum sepenuhnya selesai.
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas komentarnya