Menjaga Kedaulatan di Tengah Euforia Digital

Ketika Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware pada pertengahan 2024, publik mendadak menyadari satu hal penting: negara yang sedang berlari menuju digitalisasi ternyata masih memiliki titik-titik rapuh yang berbahaya. Layanan imigrasi terganggu, berbagai sistem pemerintahan lumpuh, dan lebih dari 230 instansi terdampak. Dalam hitungan hari, kita menyaksikan bagaimana gangguan pada sebuah sistem digital dapat menghambat fungsi negara secara nyata.

Peristiwa tersebut bukan sekadar insiden teknis. Ia adalah peringatan bahwa transformasi digital tidak otomatis menghadirkan kekuatan. Dalam kondisi tertentu, digitalisasi justru dapat memperlihatkan kelemahan mendasar yang selama ini tersembunyi di balik berbagai aplikasi, dashboard, dan jargon teknologi.

Indonesia saat ini sedang berada di tengah gelombang transformasi digital terbesar dalam sejarahnya. Laporan e-Conomy SEA 2025 yang diterbitkan Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai sekitar US$99 miliar atau lebih dari Rp1.600 triliun. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara sekaligus salah satu pasar digital paling menjanjikan di dunia.

Namun di balik optimisme itu tersimpan sebuah paradoks. Semakin besar aktivitas ekonomi yang bergantung pada teknologi digital, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 403,9 juta anomali trafik siber sepanjang tahun 2023. Sementara pada semester pertama 2024 saja, terdeteksi lebih dari 91 juta anomali trafik yang sebagian besar berkaitan dengan aktivitas malware. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya arena pertumbuhan ekonomi, melainkan juga medan persaingan dan ancaman yang semakin kompleks.

Karena itulah, pembicaraan mengenai transformasi digital sesungguhnya tidak boleh berhenti pada soal teknologi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara menjaga kedaulatannya di ruang siber.

Selama berabad-abad, konsep kedaulatan identik dengan kemampuan negara mengendalikan wilayah daratan, lautan, dan udara. Namun pada abad ke-21, batas-batas tersebut menjadi semakin kabur. Data bergerak lintas negara dalam hitungan detik. Platform digital memengaruhi perilaku masyarakat tanpa mengenal batas geografis. Infrastruktur komputasi awan dapat berada ribuan kilometer dari pengguna yang memanfaatkannya.

Dalam situasi seperti itu, kedaulatan tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah tentara atau luas wilayah. Kedaulatan juga ditentukan oleh kemampuan negara mengendalikan data, melindungi infrastruktur digital, mengatur lalu lintas informasi, serta memastikan bahwa teknologi bekerja untuk kepentingan publik. Inilah yang disebut sebagai kedaulatan digital.

Sayangnya, kebijakan digital di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali masih terjebak dalam logika adopsi teknologi. Fokus perhatian lebih banyak diarahkan pada seberapa cepat sebuah teknologi dapat diterapkan, bukan pada bagaimana teknologi tersebut memengaruhi tata kelola negara dalam jangka panjang.

Akibatnya, digitalisasi sering berubah menjadi perlombaan membangun aplikasi. Setiap instansi berlomba menciptakan sistem baru. Setiap organisasi ingin memiliki platform sendiri. Namun integrasi data berjalan lambat. Sistem berkembang secara sektoral. Fenomena silo data masih menjadi persoalan klasik birokrasi Indonesia. Padahal tujuan digitalisasi bukanlah memperbanyak aplikasi, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah ketergantungan teknologi. Sebagian besar perangkat keras, perangkat lunak, hingga layanan komputasi yang digunakan negara masih berasal dari luar negeri. Tidak ada yang salah dengan memanfaatkan teknologi global. Namun ketergantungan yang berlebihan dapat mempersempit ruang kendali negara terhadap aset-aset strategisnya sendiri.

Di sinilah pentingnya membangun kapasitas nasional. Negara tidak harus memproduksi seluruh teknologi yang digunakannya, tetapi negara harus memahami, mengendalikan, dan mampu mengelola teknologi tersebut sesuai kepentingan nasional. Tanpa kemampuan itu, transformasi digital berisiko melahirkan ketergantungan baru yang sulit dilepaskan.

Tantangan berikutnya datang dari perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dalam beberapa tahun terakhir, AI menjadi kata kunci yang hampir selalu hadir dalam diskusi pembangunan. Pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan berlomba mengadopsinya. Tidak sedikit yang memandang AI sebagai solusi bagi berbagai persoalan birokrasi.

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru. AI memang menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat analisis data, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Namun sejarah teknologi menunjukkan bahwa setiap inovasi besar selalu menghadirkan risiko baru.

AI dapat memperkuat pengawasan terhadap warga, memperbesar bias dalam pengambilan keputusan, hingga meningkatkan ketergantungan terhadap perusahaan teknologi global yang menguasai model dan infrastruktur komputasi. Tanpa regulasi dan tata kelola yang memadai, manfaat yang dijanjikan dapat berubah menjadi kerentanan baru.

Karena itu, transformasi digital harus dipahami sebagai agenda kebijakan publik, bukan sekadar proyek teknologi. Negara perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur digital berjalan seiring dengan penguatan keamanan siber, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan data pribadi, dan integrasi sistem pemerintahan.

Lembaga-lembaga internasional bahkan mengingatkan bahwa ketahanan digital kini menjadi salah satu elemen utama ketahanan nasional. Semakin tinggi tingkat digitalisasi suatu negara, semakin penting kemampuan institusinya dalam mengelola risiko siber dan menjaga keberlangsungan layanan publik.

Indonesia sebenarnya memiliki modal yang cukup baik. Dalam Global Cybersecurity Index 2024 yang diterbitkan International Telecommunication Union (ITU), Indonesia masuk kelompok Tier 1 atau kategori negara yang dianggap memiliki komitmen kuat dalam pembangunan keamanan siber. Namun capaian tersebut harus diterjemahkan ke dalam praktik yang lebih konkret dan terukur.

Sebab ukuran keberhasilan transformasi digital bukanlah jumlah aplikasi yang diluncurkan atau seberapa sering pemerintah menggunakan istilah kecerdasan buatan dalam dokumen resmi. Ukurannya adalah apakah layanan publik menjadi lebih baik, data warga lebih aman, dan negara lebih mampu menjalankan fungsinya ketika menghadapi gangguan maupun serangan siber.

Peristiwa PDNS seharusnya menjadi pelajaran penting. Negara modern tidak cukup hanya membangun sistem digital yang canggih. Negara juga harus memastikan sistem tersebut tangguh, aman, dan dapat dipercaya.

Kita perlu mengingat bahwa teknologi hanyalah alat. Ia dapat memperkuat negara, tetapi juga dapat memperlihatkan kelemahannya. Di tengah euforia digital yang terus berkembang, Indonesia memerlukan keberanian untuk tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, melainkan pengendali arah perkembangannya. Sebab pada abad ke-21, kedaulatan tidak hanya dipertahankan di darat, laut, dan udara. Kedaulatan juga ditentukan oleh kemampuan sebuah bangsa menjaga ruang digitalnya sendiri.