Swasembada Pangan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia kini semakin mendapat pengakuan internasional karena berhasil mencapai swasembada pangan. Hal itu ia sampaikan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gorontalo pada tanggal 9 Mei 2026.

“Kita sangat dihormati karena kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, swasembada jagung, kita sekarang tidak perlu impor lagi pangan dari luar,” ujar presiden.

Kalau dilihat dari data resmi pemerintah, klaim presiden tentang Indonesia mencapai swasembada beras memang punya dasar yang cukup kuat. Produksi beras nasional pada tahun 2025 mencapai sekitar 34,71 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di kisaran 31 juta ton. Pemerintah juga menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras. 

Jadi, dalam arti “produksi domestik lebih besar daripada kebutuhan nasional”, pernyataan itu bisa dianggap benar. Tetapi pertanyaan yang lebih menarik sebenarnya bukan “apakah surplusnya nyata?”, melainkan: apakah surplus itu otomatis membuat Indonesia “dihormati dunia?”

Di sinilah analisisnya menjadi lebih rumit.

Secara geopolitik, negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri memang biasanya dianggap lebih kuat. Ketika banyak negara mengalami krisis pangan akibat perubahan iklim, perang, dan gangguan rantai pasok global, keberhasilan meningkatkan produksi beras tentu memberi citra positif. Negara yang tidak terlalu tergantung impor dianggap lebih tahan terhadap guncangan global. Dalam konteks itu, ucapan Presiden tidak sepenuhnya berlebihan.

Apalagi Indonesia selama bertahun-tahun justru identik dengan impor beras. Jadi ketika pemerintah berhasil menghentikan impor dan mencatat surplus, itu memang menjadi pencapaian politik sekaligus simbolik.

Namun, ada beberapa catatan penting.

Pertama, swasembada pangan tidak sama dengan kesejahteraan pangan. Di lapangan, banyak masyarakat masih merasa harga beras mahal. Bahkan di tengah klaim surplus, keluhan soal harga tetap muncul di pasar dan media sosial. Ini menunjukkan bahwa produksi nasional yang tinggi belum otomatis membuat distribusi, tata niaga, dan harga menjadi sehat. Artinya, negara mungkin berhasil memproduksi lebih banyak, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan merata oleh konsumen maupun petani kecil.

Kedua, swasembada Indonesia masih sangat bergantung pada Pulau Jawa. Kalau panen terganggu oleh cuaca ekstrem atau krisis air, situasinya bisa cepat berubah. Indonesia juga masih menghadapi persoalan klasik: alih fungsi lahan, regenerasi petani yang lambat, ketergantungan pupuk subsidi, dan distribusi pangan yang tidak merata antarwilayah. Karena itu, banyak ekonom sebenarnya lebih suka memakai istilah “ketahanan pangan” daripada sekadar “swasembada”. Sebab pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga akses, harga, stabilitas, dan keberlanjutan.

Ketiga, penghormatan internasional biasanya tidak muncul hanya karena satu komoditas. Negara dihormati dunia bukan cuma karena mampu menanam padi, tetapi karena kombinasi banyak hal, seperti kekuatan ekonomi, teknologi, pendidikan, militer, stabilitas politik, kualitas institusi, hingga inovasi. Jepang dihormati bukan karena swasembada beras semata. Korea Selatan dihormati bukan karena jagungnya. Singapura bahkan tidak punya swasembada pangan, tetapi tetap sangat berpengaruh.

Jadi kalau Prabowo mengatakan Indonesia “semakin dihormati” karena swasembada pangan, itu lebih tepat dibaca sebagai bahasa politik dan optimisme nasionalisme ekonomi. Ada unsur kebenaran, tetapi juga ada unsur retorika untuk membangun kepercayaan publik.

Meski begitu, saya kira ada satu hal yang memang patut diapresiasi: pemerintah tampaknya mulai mengembalikan perhatian besar pada sektor pangan setelah bertahun-tahun isu ini sering kalah oleh narasi industrialisasi dan hilirisasi. Dalam dunia yang makin tidak stabil, pangan memang kembali menjadi isu strategis. Negara yang tidak bisa memberi makan rakyatnya sendiri akan sangat rentan.

Tetapi ujian sebenarnya bukan saat produksi sedang surplus. Ujian sesungguhnya adalah: apakah Indonesia bisa mempertahankan capaian itu dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan, tanpa membuat petani tetap miskin, dan tanpa membuat rakyat membeli beras dengan harga mahal.

Karena rakyat biasanya tidak terlalu peduli pada istilah “swasembada” di pidato resmi. Yang mereka rasakan sederhana: apakah beras mudah didapat, harganya masuk akal, dan petani hidup lebih layak. Kalau tiga hal itu benar-benar tercapai, penghormatan dunia mungkin akan datang dengan sendirinya.