Diplomasi Maraton

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto seolah tidak membiarkan roda pesawat kepresidenan berhenti berputar dalam waktu lama. Sepanjang tahun 2025, dunia menyaksikan fenomena “diplomasi maraton” yang melampaui rekor pendahulu-pendahulunya. Dengan setidaknya 34 kunjungan ke 25 negara dalam waktu 63 hari, Prabowo sedang mendefinisikan ulang posisi Indonesia: bukan sekadar penonton, melainkan pemain kunci yang memiliki determinasi tinggi di panggung global.

Secara kuantitatif, hasil dari “keliling dunia” ini bukan sekadar foto seremonial. Di Beijing, Prabowo mengamankan investasi senilai US$ 10,07 miliar (sekitar Rp157 triliun) yang mencakup sektor krusial seperti ketahanan pangan dan energi. Di London, komitmen investasi sebesar US$ 8,5 miliar diraih dari forum bisnis dengan para raksasa korporasi global. Bahkan, hingga akhir 2024 saja, total komitmen investasi yang dibawa pulang mencapai US$ 18,5 miliar.

Data ini menunjukkan pergeseran dari sekadar diplomasi pertahanan (yang menjadi keahliannya saat menjabat Menteri Pertahanan) menjadi economic diplomacy yang agresif. Salah satu capaian paling monumental adalah terobosan dalam perundingan IEU-CEPA dengan Uni Eropa yang sempat mandek bertahun-tahun. Kini, ekspor Indonesia ke Eropa bisa menikmati tarif hingga 0 persen, sebuah kemenangan telak bagi sektor industri nasional.

Dari sudut pandang hukum internasional, langkah Prabowo mencerminkan penerapan doktrin “Bebas Aktif” dalam level yang lebih asertif. Kunjungannya ke China sebagai negara pertama, yang segera disusul dengan kunjungan ke Amerika Serikat untuk bertemu Joe Biden, menjadikannya pesan hukum-politik yang jelas: Indonesia menolak terikat pada satu blok kekuatan tunggal.

Secara yuridis, berbagai Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani, mulai dari kerja sama kelautan dengan Tiongkok hingga kemitraan transisi energi (JETP) dengan AS, memperkuat basis legal bagi pembangunan domestik. Prabowo menggunakan instrumen perjanjian internasional untuk memagari kepentingan nasional dalam isu-isu sensitif seperti Laut China Selatan dan hilirisasi mineral. Ini sebagai bentuk strategic assertiveness, di mana hukum internasional dijadikan alat untuk menjaga otonomi strategis Indonesia di tengah persaingan multipolar.

Secara historis, intensitas diplomasi Prabowo ini membangkitkan ingatan pada era Presiden Soekarno yang aktif menggalang kekuatan di forum internasional. Jika Bung Karno dikenal dengan Konferensi Asia Afrika 1955 untuk kemerdekaan bangsa, Prabowo mencoba menghidupkan kembali peran tersebut melalui isu kemanusiaan modern.

Pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB pada September 2025, yang secara lantang mendesak pengakuan kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara (two-state solution), adalah kelanjutan historis dari posisi tradisional Indonesia. Bedanya, Prabowo menggabungkan idealisme perdamaian tersebut dengan pendekatan pragmatis ke blok Barat maupun Timur (seperti Rusia dan BRICS) demi stabilitas kawasan. Intensitas kunjungannya yang mencapai 34 kali dalam setahun pertama menjadikannya presiden paling aktif melawat ke luar negeri secara historis, melampaui frekuensi kunjungan Presiden Jokowi maupun SBY di tahun pertama mereka.

Tentu, kritik tetap ada. Sebagian kalangan menilai tingginya frekuensi kunjungan sebagai pemborosan anggaran jika tidak diikuti dengan realisasi investasi yang konkret di lapangan. Namun, data surplus neraca perdagangan sebesar US$ 35,88 miliar hingga Oktober 2025 memberikan sanggahan kuat bahwa diplomasi ini berdampak langsung pada resiliensi ekonomi.

Capaian diplomasi keliling dunia ala Prabowo adalah perpaduan antara keberanian militer, kecerdikan negosiasi, dan visi historis. Indonesia kini tidak lagi hanya menjadi “raksasa tidur” di Asia Tenggara, melainkan “aktor penentu” yang suaranya didengar dari London hingga Rio de Janeiro. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan triliunan rupiah komitmen investasi tersebut benar-benar menyentuh piring nasi rakyat di tanah air.