Pergantian Tahun

Tahun Baru sering kali dirayakan sebagai ritual kegembiraan yang monoton: kembang api, terompet, dan resolusi yang sering kali layu sebelum Februari tiba. Namun, jika kita mengupas lapisan sejarah di balik perayaan ini, Tahun Baru bukan sekadar pergantian angka di kalender. Ia produk dari negosiasi politik, pergeseran astronomi, hingga simbol perlawanan kultural. Di Indonesia, narasi Tahun Baru berkelindan dengan sejarah kolonialisme dan perjuangan mempertahankan kedaulatan.

Mengapa kita merayakan tahun baru pada 1 Januari? Jawaban atas pertanyaan ini membawa kita kembali ke era Romawi Kuno. Melansir National Geographic, penetapan 1 Januari sebagai awal tahun tidak terjadi secara alami berdasarkan siklus musim, melainkan melalui dekrit politik. Sebelum reformasi Julius Caesar pada 46 SM, kalender Romawi sangat kacau dan sering dimanipulasi oleh para politisi. Caesar kemudian menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun untuk menghormati Janus, dewa segala pintu dan permulaan yang memiliki dua wajah, satu menatap masa lalu, satu menatap masa depan.

Namun, dominasi 1 Januari sempat goyah saat pengaruh Kristen menguat di Eropa pada abad pertengahan. Gereja sempat menghapus 1 Januari karena dianggap terlalu “pagar” (penyembah berhala) dan menggantinya dengan hari-hari yang memiliki signifikansi religius, seperti 25 Desember (Natal). Baru pada tahun 1582, melalui Kalender Gregorian yang diprakarsai Paus Gregorius XIII, posisi 1 Januari dikukuhkan kembali sebagai standar global hingga saat ini.

Di tanah air, perayaan Tahun Baru masehi merupakan barang impor yang dibawa oleh Belanda. Namun, masyarakat pribumi di Batavia memiliki cara unik dalam merespons budaya ini. National Geographic mencatat fenomena Inlands Nieuwjaar atau Tahun Baru pribumi. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, warga pribumi di Batavia tidak hanya menjadi penonton pesta para tuan tanah Belanda. Mereka menciptakan subkultur perayaan sendiri.

Pasar baru dan lapangan-lapangan terbuka di Batavia dipenuhi oleh masyarakat yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Bagi kaum pribumi, merayakan tahun baru masehi bukan berarti meninggalkan identitas, melainkan sebuah bentuk adaptasi sosial untuk menunjukkan bahwa mereka juga bagian dari kemodernan dunia. Ada unsur gengsi dan keinginan untuk sejajar dengan kaum kolonial dalam ruang publik, meskipun secara politik mereka tetap ditekan.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa Tahun Baru tidak selalu identik dengan ketenangan. Ada masa di mana dentuman kembang api digantikan oleh dentuman meriam. Mengutip Historia, salah satu momen paling dramatis terjadi pada pergantian tahun 1948-1949. Kala itu, Indonesia sedang dalam kondisi genting akibat Agresi Militer Belanda II. Ibu kota Yogyakarta jatuh, dan para pemimpin bangsa seperti Sukarno-Hatta ditawan.

Di tengah situasi tersebut, perayaan tahun baru menjadi momen untuk memompa semangat patriotisme. Para gerilyawan di hutan-hutan dan rakyat yang terhimpit di wilayah pendudukan tetap merayakan pergantian tahun dengan kesahajaan yang getir. Di balik deru peluru, Tahun Baru menjadi simbol harapan bahwa kemerdekaan masih ada dan perjuangan belum berakhir. Bagi mereka, pergantian tahun adalah pengingat bahwa waktu terus berjalan menuju kebebasan, sekuat apa pun penjajah mencoba menghentikannya.

Relasi antara Tahun Baru dan politik juga terlihat jelas dalam sejarah perpindahan ibu kota. Historia mencatat bagaimana momen tahun baru sering kali dijadikan batu pijakan untuk narasi pembangunan atau perubahan besar. Keputusan perpindahan pusat pemerintahan atau peresmian proyek besar di awal tahun bukan tanpa alasan. Secara psikologis, awal tahun adalah waktu di mana masyarakat berada dalam fase “memulai kembali”.

Dalam konteks modern, kita melihat bagaimana rencana perpindahan ibu kota ke Nusantara (IKN) juga kerap dikaitkan dengan target-target awal tahun. Tahun Baru di sini berfungsi sebagai alat propaganda positif untuk menunjukkan progresivitas pemerintah. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali sebuah bangsa merayakan tahun baru di “rumah yang baru”, ada semangat legitimasi kekuasaan yang sedang ditanamkan.

Jika kita merajut benang merah dari referensi-referensi di atas, tampak jelas bahwa Tahun Baru merupakan sebuah konstruksi sosial yang sangat dinamis. Di satu sisi, ia menjadi alat unifikasi global melalui Kalender Gregorian. Di sisi lain, ia sebagai medan tempur budaya dan politik.

Data sejarah menunjukkan bahwa perayaan ini selalu mengikuti siapa yang memegang kendali. Di masa Romawi, ia menjadi alat kendali kaisar. Di masa kolonial, ia menjadi garis batas antara peradaban Barat dan masyarakat lokal, yang kemudian dikaburkan oleh adaptasi kreatif warga Batavia. Di masa revolusi, ia menjadi alat mobilisasi semangat nasionalisme.

Secara tajam, kita harus menyadari bahwa kebiasaan kita meniup terompet atau membakar kembang api hari ini adalah warisan panjang dari proses asimilasi yang berdarah-darah dan penuh intrik. Kita merayakan 1 Januari bukan karena itu satu-satunya awal tahun yang logis secara alamiah (sebab ada Tahun Baru Hijriah, Imlek, atau Saka yang lebih selaras dengan siklus bulan dan matahari), melainkan karena sejarah politik dunia memenangkannya.

Tahun Baru adalah cermin dari wajah Janus: ia menoleh ke belakang untuk belajar dari sejarah kolonialisme dan peperangan, serta menatap ke depan dengan harapan akan pembaruan. Dari sejarah Romawi hingga perjuangan di tengah palagan revolusi Indonesia, 1 Januari mengajarkan kita bahwa waktu adalah milik mereka yang mampu memberi makna padanya.

Maka, saat jarum jam menyentuh angka 12 di malam pergantian tahun, ingatlah bahwa di balik cahaya kembang api yang indah, ada jejak sejarah yang panjang. Tentang dewa yang bermuka dua, tentang rakyat jelata yang ingin sejajar dengan penjajahnya, dan tentang para pejuang yang tetap berharap merdeka di tengah desingan peluru. Selamat Tahun Baru, mari merayakan waktu dengan kesadaran sejarah yang lebih utuh.