Ilusi Politik Harapan

Politik sering kali bekerja bukan hanya melalui program, tetapi melalui imajinasi. Orang memilih bukan sekadar karena angka-angka anggaran, melainkan karena harapan yang diproyeksikan seorang kandidat. Itulah yang tampaknya terjadi ketika Zohran Mamdani terpilih sebagai walikota New York. Ia bukan sekadar kandidat. Ia simbol: anak imigran, Muslim, progresif, dan membawa agenda kesejahteraan yang terdengar sangat manusiawi.

Bagi banyak orang, terutama di negara-negara berkembang, kemenangan Zohran terasa seperti kisah kemenangan identitas minoritas. Foto pelantikannya dengan kitab suci yang bukan milik mayoritas langsung beredar luas. Banyak yang terharu, seolah itu adalah tanda dunia yang semakin inklusif.

Namun, dalam politik Amerika Serikat, identitas hampir tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu bertaut dengan platform, kepentingan kelas, dan konfigurasi ekonomi. Zohran tidak menang hanya karena identitasnya, tetapi karena janji politiknya, seperti transportasi gratis, perlindungan imigran, serta pajak lebih tinggi bagi korporasi dan orang kaya. Agenda itu menarik, meskipun menyimpan dilema struktural sebagaimana banyak janji politik populis.

New York adalah kota mahal. Harga sewa yang tinggi, biaya hidup yang terus meningkat, dan kesenjangan sosial yang tajam membuat isu affordability (keterjangkauan) menjadi tema utama dalam politik kota. Program seperti bus gratis dan childcare universal terdengar populer. Namun, dari perspektif ekonomi publik, program semacam ini membutuhkan anggaran besar. Sementara itu, Zohran juga menjanjikan kenaikan pajak bagi korporasi dan orang kaya. Secara teori, kebijakan ini bisa menutup kebutuhan fiskal. Tetapi praktiknya tidak sesederhana itu.

Ekonom seperti Thomas Piketty memang berargumen bahwa pajak progresif penting untuk mengurangi ketimpangan. Namun ekonom lain, seperti Paul Krugman, mengingatkan bahwa kota seperti New York memiliki mobilitas modal yang sangat tinggi. Orang kaya dan perusahaan bisa dengan mudah pindah ke kota atau negara bagian lain dengan pajak lebih rendah.

Fenomena ini sudah terlihat sebelum Zohran menjabat. Setelah pandemi, sebagian penduduk berpenghasilan tinggi pindah ke Florida atau Texas yang pajaknya lebih rendah. Artinya, jika pajak dinaikkan terlalu tinggi, basis pajaknya justru bisa menyusut. Di sinilah dilema klasik politik kesejahteraan perkotaan: kebutuhan sosial meningkat, tetapi basis pajak sangat sensitif terhadap kebijakan.

Banyak analis politik Amerika mengingatkan bahwa memerintah berbeda dengan berkampanye. Kampanye adalah seni menyederhanakan masalah. Pemerintahan adalah seni berkompromi dengan realitas. Zohran dikenal sebagai komunikator yang kuat. Ia mampu membangun narasi tentang kota yang lebih adil dan inklusif. Namun pengalaman eksekutifnya relatif terbatas. Ia belum pernah memimpin birokrasi besar, apalagi kota sekompleks New York.

Sejarah walikota New York menunjukkan bahwa kota itu bukan tempat bagi politisi yang hanya mengandalkan idealisme. Rudy Giuliani, misalnya, datang dengan latar belakang jaksa. Ia menurunkan angka kriminalitas secara drastis, tetapi dikritik karena kebijakan “stop and frisk” yang dianggap diskriminatif terhadap warga kulit hitam. Michael Bloomberg, walikota setelahnya, adalah miliarder dan manajer profesional. Ia membuat kota lebih tertib, bersih, dan ramah investasi. Namun banyak kritik menyebut kebijakannya terlalu pro-kelas atas, dan gagal menyelesaikan kemiskinan struktural.

Dua model ini menunjukkan dilema klasik: keamanan tanpa keadilan sosial, atau kemajuan ekonomi tanpa pemerataan. Zohran mencoba jalan ketiga: kesejahteraan progresif di kota kapitalisme global. Pertanyaannya, apakah model itu bisa bertahan dalam realitas fiskal dan politik New York?

Zohran menyebut dirinya demokratik sosialis. Dalam tradisi politik Amerika, posisi ini cukup unik. Ia tidak seekstrem sosialisme klasik, tetapi juga tidak sepenuhnya liberal pasar. Namun ideologi selalu membawa konsekuensi. Ia memberi arah, tetapi juga membatasi ruang gerak. Ketika seorang politisi terlalu terikat pada janji ideologis, ruang komprominya menyempit.

Sejarah Amerika menunjukkan hal ini. Ketika Barack Obama terpilih sebagai Presiden AS pada 2008, banyak orang berbicara tentang “post-racial America”. Namun justru setelah itu, polarisasi rasial meningkat. Gerakan Tea Party muncul sebagai reaksi konservatif, dan akhirnya membuka jalan bagi Donald Trump. Artinya, kemenangan simbolik bisa memicu reaksi politik yang sama kuatnya. Jika Zohran berhasil, ia bisa menjadi ikon baru bagi sayap progresif Partai Demokrat. Tetapi jika gagal, kegagalannya bisa menjadi amunisi politik bagi lawan ideologinya.

Dalam sistem pemerintahan Amerika, walikota tidak memiliki kekuasaan absolut. Banyak kebijakan harus melalui dewan kota, negosiasi dengan negara bagian, dan bahkan pemerintah federal. Artinya, janji kampanye tidak bisa langsung diterjemahkan menjadi kebijakan.

Secara hukum, anggaran kota harus seimbang. New York tidak bisa mencetak uang seperti pemerintah federal. Ia harus hidup dari pajak dan pendapatan riil. Inilah batas konstitusional yang sering mengoreksi janji populis. Sistem hukum Amerika pada dasarnya dirancang untuk menahan ekstremitas kebijakan, baik dari kiri maupun kanan. Checks and balances bukan hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga di kota.

Kisah Zohran sebenarnya memberi pelajaran penting bagi negara seperti Indonesia. Politik identitas memang mudah memikat emosi publik. Namun dalam sistem demokrasi modern, identitas tidak cukup untuk memenangkan atau mempertahankan kekuasaan. Yang menentukan adalah kemampuan mengelola negara, mengatur anggaran, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sejarah menunjukkan bahwa politisi yang menang karena simbol atau karisma sering kali menghadapi ujian berat saat memerintah. Sebagian berhasil beradaptasi. Sebagian lagi justru terjebak dalam janji-janjinya sendiri.

Zohran Mamdani adalah simbol harapan bagi banyak orang: anak imigran, wajah baru, dan pembawa agenda kesejahteraan. Namun politik tidak hanya diukur dari harapan, melainkan dari kemampuan mengubah harapan itu menjadi kebijakan yang realistis.

New York adalah kota yang keras. Ia telah “memakan” banyak politisi sebelumnya. Jika Zohran berhasil, ia akan menjadi model baru politik progresif perkotaan. Jika gagal, ia akan menjadi peringatan bahwa karisma dan ideologi tidak selalu cukup untuk mengelola kota global yang kompleks.

Seperti banyak kisah politik lainnya, masa depan Zohran tidak akan ditentukan oleh identitasnya, melainkan oleh satu hal yang sederhana: apakah ia mampu membuat janji politiknya bertemu dengan kenyataan.