Para Penyala Pelita

Di kota-kota besar, akses terhadap informasi terasa semudah membalikkan telapak tangan. Kita bisa berkunjung ke toko buku megah dengan aroma kopi yang menenangkan, perpustakaan digital yang bisa diakses sambil rebahan, hingga koneksi internet yang membawa seluruh perpustakaan dunia ke dalam genggaman. Namun, jika kita melangkah jauh ke pinggiran nusantara—ke desa-desa yang tersembunyi di balik bukit atau pulau-pulau yang hanya bisa dicapai dengan perahu kecil—ceritanya sungguh berbeda.

Di sana, buku sering kali menjadi barang mewah yang langka. Bagi anak-anak di pelosok, sebuah buku cerita bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan “jendela” yang benar-benar mereka butuhkan untuk melihat dunia di luar garis cakrawala desa mereka. Di sinilah, muncul sosok-sosok luar biasa yang tidak mau berpangku tangan. Mereka adalah para pejuang literasi yang melakukan strategi “menjemput bola”, membawa ilmu pengetahuan menembus medan yang sulit demi memastikan api rasa ingin tahu anak-anak bangsa tetap menyala.

Di Lampung, ada seorang pria luar biasa bernama Sugeng Hariyono. Ia bukan seorang pustakawan formal atau pejabat pendidikan. Ia seorang montir motor. Namun, kesehariannya tidak hanya dihabiskan dengan oli dan mesin. Sugeng mengubah motor pribadinya menjadi sebuah perpustakaan berjalan yang ia beri nama “Motor Pustaka”.

Setiap hari, setelah menyelesaikan pekerjaan di bengkel, Sugeng memacu motor yang telah dimodifikasi dengan rak kayu penuh buku di sisi kanan dan kirinya. Ia masuk ke pelosok desa, melintasi jalanan tanah yang berdebu saat kemarau dan becek saat hujan. Kehadirannya selalu disambut sorak-sorai anak-anak.

Cerita Jenderal Masa Lalu

Membicarakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selalu menarik, ibarat melihat dua sisi mata uang: satu sisi menampilkan idealisme pengayom masyarakat, sisi lain menyuguhkan realita yang terkadang terasa getir. Di tengah berbagai dinamika dan isu yang kerap menghiasi media, sesungguhnya Polri punya warisan nilai luhur yang luar biasa, diukir oleh nama-nama legendaris yang sampai kini masih menjadi tolok ukur integritas.

Mari kita sebut mereka: Soekanto, sang pendiri; Hoegeng, sang ikon kejujuran; dan Awaloedin Djamin, sang jenderal kesederhanaan.

Di awal berdirinya, Polri sudah memiliki fondasi etika yang kokoh, ditanam oleh Kepala Kepolisian Negara yang pertama, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. Konsep utama yang diwariskan adalah polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, bukan pengayom dan pelayan penguasa. Semangat ini kemudian tercermin nyata pada sosok-sosok jenderal penerusnya.

Ambil contoh Jenderal Polisi (Purn) Awaloedin Djamin. Salah satu kisah yang paling mencolok dari beliau adalah kesederhanaannya. Bayangkan, seorang Kepala Kepolisian Negara yang berpengaruh, meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan rumah pribadi bagi keluarganya. Awaloedin Djamin lebih memilih tinggal di rumah dinas dan fokus mengabdi tanpa tergiur gaya hidup mewah yang sering menjerat pejabat publik. Bagi beliau, dedikasi total adalah kunci.

Antara Etik dan Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu pilar stabilitas keamanan yang paling vital dalam struktur negara hukum kita. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan monopoli penggunaan kekerasan dan diskresi penegakan hukum, Polri memikul beban ekspektasi publik yang sangat besar. Keberadaannya bukan sekadar penjaga ketertiban, melainkan wajah negara dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi setiap warga negara. Namun, di tengah transformasi menuju kepolisian yang modern, sebuah ujian berat kini menghampiri korps berseragam cokelat ini.

Pada 23 Desember 2025 koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan 43 oknum anggota kepolisian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana pemerasan dalam empat kasus berbeda. Seluruhnya telah dijatuhi sanksi etik, namun tidak dilanjutkan ke ranah pidana.

Laporan tersebut menjadi momentum krusial untuk merefleksikan kembali mekanisme akuntabilitas birokrasi kita. Isu ini memicu diskursus yang mendalam mengenai posisi sanksi etik di hadapan delik pidana. Di satu sisi, langkah cepat Polri dalam menjatuhkan sanksi etik melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP) patut diapresiasi sebagai bentuk responsibilitas internal yang tanggap. Namun, di sisi lain, perspektif hukum dan administrasi publik menuntut adanya tindak lanjut yang lebih komprehensif agar integritas institusi tetap terjaga dan tidak tergerus oleh perilaku oknum.

Dalam diskursus hukum, kita memahami bahwa sanksi etik dan sanksi pidana berada pada rel yang berbeda namun bertujuan untuk saling menguatkan. Sanksi etik berfungsi sebagai instrumen penjaga standar moral dan perilaku anggota profesi agar tetap selaras dengan muruah korps. Sebaliknya, sanksi pidana adalah respons negara terhadap perbuatan melawan hukum yang mencederai keadilan publik. Ketika sebuah pelanggaran oleh oknum aparat bersinggungan dengan ranah tindak pidana korupsi, seperti pemerasan yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), maka proses peradilan umum adalah muara yang tidak terelakkan secara yuridis.

Air Mata Venezuela

Berbicara tentang Venezuela sering kali memancing memori yang kontradiktif di kepala kita. Bagi generasi yang tumbuh di era 90-an, Venezuela ibarat “rumah” bagi perempuan-perempuan cantik di dunia dengan gaun pesta yang megah dan drama percintaan yang menguras air mata. Namun, bagi mereka yang rajin menyimak berita internasional hari ini, Venezuela sering kali digambarkan sebagai negeri yang sedang terkoyak, penuh ketegangan politik, dan didera krisis kemanusiaan yang pelik. Memahami Venezuela seperti menonton sebuah plot cerita yang penuh kejutan, kadang manis, namun lebih sering berakhir tragis.

Salah satu pintu masuk paling akrab bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal negara Amerika Selatan ini tentu saja melalui fenomena Kassandra. Siapa yang bisa melupakan sosok gadis gipsi dengan bandana khas dan mata indahnya yang menghiasi layar kaca kita puluhan tahun silam? Telenovela ini bukan sekadar tontonan. Ia seolah menjadi duta budaya yang memperkenalkan Venezuela sebagai negeri romantis. Kassandra mencatatkan sejarah sebagai salah satu acara TV yang paling banyak ditonton secara global. Kepopulerannya bahkan sempat dikabarkan mampu menghentikan sementara konflik bersenjata di Bosnia karena semua orang ingin menonton kelanjutan nasib sang tokoh utama.

Namun, romansa ala Kassandra kini terasa seperti mimpi lama yang kabur. Realitas Venezuela saat ini jauh lebih keras daripada naskah drama mana pun. Jika di layar kaca kita melihat konflik perebutan harta warisan, di dunia nyata kita melihat perebutan kekuasaan yang melibatkan negara adidaya. Bayangkan betapa mencekamnya ketika sebuah negara berada dalam bidikan Amerika Serikat. Hubungan panas antara Caracas dan Washington mencapai puncaknya saat pemerintahan Donald Trump secara terang-terangan meluncurkan upaya untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Klaim-klaim provokatif sering bermunculan, termasuk tuduhan keterlibatan dalam perdagangan narkotika yang berujung pada pengumuman hadiah jutaan dolar bagi siapa saja yang bisa membantu menangkap Maduro. Ketegangan ini menciptakan suasana “ngeri-ngeri sedap” di mana rakyat sipil terjepit di antara sanksi ekonomi yang mencekik dan ambisi politik para pemimpinnya. Venezuela yang dulu kaya akan minyak, kini harus berjuang keras sekadar untuk mengisi piring makan rakyatnya.

Defisit Empati dalam Komunikasi

Dalam jagat politik modern, kata-kata bukan sekadar deretan fonem yang keluar dari lisan. Ia representasi keberpihakan, cermin dari paradigma berpikir, dan yang paling krusial sebagai jembatan kepercayaan antara negara dan rakyatnya. Namun, belakangan ini, jembatan tersebut tampak kian rapuh. Rentetan blunder komunikasi yang dilakukan oleh pejabat publik bukan lagi sekadar anomali, melainkan gejala dari penyakit kronis yang bernama defisit empati.

Fenomena “salah bicara” atau pernyataan kontroversial yang menyulut api amarah publik seolah menjadi menu harian. Mulai dari saran mengganti pola makan saat harga pangan melonjak, hingga pernyataan defensif di tengah situasi bencana. Mengapa di tengah kemajuan teknologi informasi, komunikasi pemerintah justru sering kali terasa arkais dan berjarak dari realitas akar rumput?

Masalah mendasar dari komunikasi politik kita sering kali berakar pada apa yang disebut sebagai “komunikasi menara gading”. Banyak pejabat publik yang terjebak dalam delusi bahwa jabatan memberikan otoritas intelektual absolut. Akibatnya, alih-alih membangun dialog, yang tercipta adalah monolog instruktif yang bersifat dari atas ke bawah (top-down).

Catatan dari Kompas.id mengenai komunikasi bencana mengingatkan kita bahwa dalam situasi kritis, yang dibutuhkan publik bukanlah sekadar data statistik atau alasan teknis, melainkan kecerdasan empati. Ketika seorang pejabat merespons keluhan warga dengan nada meremehkan atau defensif, ia sebenarnya sedang menghancurkan legitimasi moralnya sendiri. Dalam bencana, kata-kata yang tidak disertai empati adalah bencana kedua bagi para korban.

Sabotase

Pernahkah Anda membayangkan sebuah sistem raksasa berhenti bekerja hanya karena satu benda kecil dilemparkan ke dalam gir mesinnya? Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah ini sebagai sabotase. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sabotase adalah perusakan milik pemerintah dan sebagainya (oleh pemberontak); penghalangan produksi perusahaan atau tindakan merusak dan menentang kelancaran kerja (oleh kaum buruh yang tidak puas); pemusnahan fasilitas militer, perhubungan, atau pengangkutan wilayah musuh oleh agen rahasia lawan atau oleh kelompok gerakan perlawanan bawah tanah

Namun, di balik definisi tersebut, sabotase sebenarnya sebuah pernyataan politik, strategi perlawanan, dan terkadang, panggung bagi absurditas yang menggelitik. Untuk memahami kedalaman maknanya, kita perlu menengok analisis ahli bahasa André Möller. Dalam ulasannya, Möller mengingatkan kita bahwa istilah ini berakar dari kata sabot, sejenis sepatu kayu yang digunakan oleh kaum buruh di Prancis pada abad ke-19.

Konon, saat Revolusi Industri meledak, para buruh yang merasa terancam oleh mekanisasi atau merasa diperlakukan tidak adil, melemparkan sepatu kayu mereka ke dalam mesin-mesin pabrik yang rumit. Hasilnya? Mesin macet, produksi lumpuh, dan pemilik modal terpaksa mendengar tuntutan mereka. Sabotase, secara historis, menjadi “senjata orang lemah” untuk melawan sistem yang kuat tanpa harus memiliki modal yang setara. Ia ibarat seni pengganggu efisiensi hingga musuh merasa biaya untuk bertahan jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapat.

Bagi bangsa Indonesia, sabotase bukan sekadar istilah asing, melainkan strategi bertahan hidup. Selama masa revolusi fisik pasca-proklamasi, pejuang kita tidak memiliki teknologi tempur yang setara dengan Belanda. Maka, kreativitas mengacau menjadi kunci. Catatan Historia mengenai situasi di garis demarkasi menunjukkan betapa taktisnya para pejuang kita. Mereka tidak hanya mengandalkan senapan, tetapi kecerdikan dan keberanian. Misalnya, para pejuang melakukan sabotase terhadap mata air yang menjadi penyuplai air bersih bagi daerah yang dikuasi Belanda. Tujuannya satu: membuat musuh frustrasi karena tak pernah merasa aman meski berada di wilayah pendudukan.

Siklus Tahun Baru

Setiap kali jarum jam mendekati angka dua belas pada malam 31 Desember, atmosfer global mendadak berubah. Ada ketegangan kolektif yang memuncak dalam hitungan mundur, diikuti ledakan kegembiraan sebagian orang yang meluap. Namun, pernahkah kita bertanya mengapa mereka begitu terobsesi dengan transisi waktu ini? Mengapa harus menghitung mundur, menyapu rumah, atau bahkan mengaitkan pergantian kalender dengan nasib baik?

Jika kita membedah sejarah melalui lensa antropologi dan sains, perayaan Tahun Baru ternyata bukan sekadar pesta pora. Ia percampuran antara penghormatan terhadap alam, ritual pembersihan jiwa, hingga warisan kelam dari era pengembangan senjata nuklir.

Jauh sebelum kembang api ditemukan, peradaban Mesir Kuno sudah memiliki konsepsi yang sangat sakral tentang tahun baru. Melansir National Geographic, bagi orang Mesir Kuno, tahun baru yang disebut Wepet Renpet (Pembuka Tahun) tidak terjadi di tengah musim dingin seperti Januari kita saat ini. Tahun baru mereka ditentukan oleh fenomena alam: banjir tahunan Sungai Nil.

Peristiwa ini bertepatan dengan kemunculan kembali bintang Sirius setelah menghilang selama 70 hari. Bagi mereka, hal tersebut bukan sekadar pergantian kalender, melainkan momen “kelahiran kembali”. Rakyat Mesir merayakannya dengan festival besar yang melibatkan musik dan tarian dalam Festival Mabuk.

Pergantian Tahun

Tahun Baru sering kali dirayakan sebagai ritual kegembiraan yang monoton: kembang api, terompet, dan resolusi yang sering kali layu sebelum Februari tiba. Namun, jika kita mengupas lapisan sejarah di balik perayaan ini, Tahun Baru bukan sekadar pergantian angka di kalender. Ia produk dari negosiasi politik, pergeseran astronomi, hingga simbol perlawanan kultural. Di Indonesia, narasi Tahun Baru berkelindan dengan sejarah kolonialisme dan perjuangan mempertahankan kedaulatan.

Mengapa kita merayakan tahun baru pada 1 Januari? Jawaban atas pertanyaan ini membawa kita kembali ke era Romawi Kuno. Melansir National Geographic, penetapan 1 Januari sebagai awal tahun tidak terjadi secara alami berdasarkan siklus musim, melainkan melalui dekrit politik. Sebelum reformasi Julius Caesar pada 46 SM, kalender Romawi sangat kacau dan sering dimanipulasi oleh para politisi. Caesar kemudian menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun untuk menghormati Janus, dewa segala pintu dan permulaan yang memiliki dua wajah, satu menatap masa lalu, satu menatap masa depan.

Namun, dominasi 1 Januari sempat goyah saat pengaruh Kristen menguat di Eropa pada abad pertengahan. Gereja sempat menghapus 1 Januari karena dianggap terlalu “pagar” (penyembah berhala) dan menggantinya dengan hari-hari yang memiliki signifikansi religius, seperti 25 Desember (Natal). Baru pada tahun 1582, melalui Kalender Gregorian yang diprakarsai Paus Gregorius XIII, posisi 1 Januari dikukuhkan kembali sebagai standar global hingga saat ini.

Di tanah air, perayaan Tahun Baru masehi merupakan barang impor yang dibawa oleh Belanda. Namun, masyarakat pribumi di Batavia memiliki cara unik dalam merespons budaya ini. National Geographic mencatat fenomena Inlands Nieuwjaar atau Tahun Baru pribumi. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, warga pribumi di Batavia tidak hanya menjadi penonton pesta para tuan tanah Belanda. Mereka menciptakan subkultur perayaan sendiri.