Pergeseran Hegemoni

Survei terbaru Pew Research Center yang dirilis pada Juli 2026 menunjukkan sebuah fakta yang beberapa tahun lalu mungkin sulit dibayangkan. Di 25 dari 36 negara yang disurvei, China dipandang lebih positif dibandingkan Amerika Serikat. Bahkan Presiden Xi Jinping memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi daripada Donald Trump dalam menangani urusan dunia. Di Indonesia, 72 persen responden berpandangan positif terhadap China, sedangkan Amerika Serikat hanya memperoleh 29 persen. Perubahan ini bukan sekadar statistik, melainkan isyarat tentang bergesernya persepsi global.

Sejarah mengajarkan bahwa hegemoni bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau besarnya ekonomi. Yang tak kalah penting adalah kemampuan membangun legitimasi moral dan kepercayaan internasional.

Pada abad ke-19, Inggris menjadi kekuatan dunia bukan semata karena armada lautnya yang tak tertandingi. London dipandang sebagai pusat perdagangan bebas, hukum internasional, ilmu pengetahuan, dan stabilitas global. Ketika negara-negara lain percaya pada sistem yang dibangun Inggris, pengaruhnya melampaui kekuatan senjata.

Amerika Serikat mengalami hal serupa setelah Perang Dunia II. Melalui Marshall Plan, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bretton Woods, hingga berbagai program bantuan internasional, Washington membangun citra sebagai pemimpin dunia bebas. Hollywood, musik jazz, Coca-Cola, universitas-universitas ternama, hingga Silicon Valley memperkuat apa yang oleh ilmuwan politik Joseph Nye disebut sebagai soft power: kemampuan memengaruhi tanpa paksaan.

Namun, sejarah juga memperlihatkan bahwa soft power dapat terkikis ketika tindakan sebuah negara dianggap bertentangan dengan nilai yang selama ini dikampanyekannya.

Perang Vietnam pada dekade 1960-an menjadi salah satu titik balik citra Amerika. Demonstrasi anti-perang merebak di berbagai negara. Invasi ke Irak pada taun 2003 juga memicu kritik luas karena dianggap dilakukan tanpa dasar yang kuat. Kini, kebijakan luar negeri Donald Trump—mulai dari perang tarif, sikap terhadap konflik Gaza, hingga berbagai pernyataan kontroversial terhadap sekutu—kembali menggerus kepercayaan publik internasional.

Sebaliknya, China memanfaatkan ruang yang mulai ditinggalkan Amerika. Melalui Belt and Road Initiative (BRI), investasi infrastruktur, serta berbagai kerja sama ekonomi dengan negara-negara berkembang, Beijing membangun hubungan yang lebih pragmatis. Banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin merasakan manfaat langsung berupa jalan raya, pelabuhan, rel kereta api, maupun pembangkit listrik. Walaupun proyek-proyek tersebut juga menuai kritik karena persoalan utang dan transparansi, bagi banyak negara berkembang China tampil sebagai mitra pembangunan yang nyata.

Fenomena ini mengingatkan pada strategi diplomasi yang pernah dijalankan Amerika sendiri pada era Perang Dingin. Ketika itu Washington memberikan bantuan ekonomi dan teknologi untuk membendung pengaruh Uni Soviet. Kini, ironisnya, metode serupa justru lebih sering diasosiasikan dengan China.

Namun, sejarah juga mengingatkan bahwa popularitas internasional bukan sesuatu yang permanen. Pada awal abad ke-20, Jepang pernah dipandang sebagai simbol modernisasi Asia setelah kemenangan atas Rusia pada tahun 1905. Banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia mengagumi keberhasilan Jepang. Tetapi citra itu berubah drastis setelah ekspansi militer dan pendudukan di berbagai negara Asia pada Perang Dunia II.

Hal yang sama dapat terjadi pada China apabila keberhasilan ekonominya tidak diimbangi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, transparansi, dan hubungan internasional yang setara. Popularitas global akan rapuh apabila tidak disertai legitimasi moral.

Bagi Indonesia, perubahan persepsi dunia ini sebaiknya tidak dibaca secara hitam-putih. Politik luar negeri Indonesia sejak masa Mohammad Hatta telah mengenal prinsip “bebas dan aktif”, yakni tidak terjebak dalam persaingan kekuatan besar, tetapi tetap aktif memperjuangkan kepentingan nasional.

Sikap tersebut justru semakin relevan ketika dunia bergerak menuju tatanan multipolar. Amerika tetap menjadi pusat inovasi teknologi, riset, dan pendidikan tinggi. Sementara China menjadi mesin manufaktur dan investasi global. Indonesia memiliki kepentingan untuk bekerja sama dengan keduanya tanpa harus menjadi bagian dari rivalitas geopolitik mereka.

Dalam konteks ini, survei Pew bukanlah perlombaan popularitas biasa. Ia mencerminkan bagaimana persepsi internasional dapat berubah mengikuti kebijakan, diplomasi, dan kemampuan sebuah negara membangun kepercayaan.

Sejarawan Inggris Paul Kennedy, dalam The Rise and Fall of the Great Powers, mengingatkan bahwa kekuatan besar sering kali melemah bukan karena dikalahkan musuh, melainkan karena gagal menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ketika sebuah negara terlalu percaya pada kejayaan masa lalunya, sementara pesaingnya terus beradaptasi, keseimbangan dunia pun perlahan berubah.

Mungkin kita sedang menyaksikan salah satu babak penting dalam sejarah itu. Amerika belum tentu sedang jatuh, dan China belum tentu akan menjadi pemimpin dunia yang baru. Namun, arah angin tampaknya mulai bergeser.