Mencari Dalang

Sebelum peristiwa 30 September 1965 menjadi salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, dunia telah berkali-kali menyaksikan bagaimana sebuah peristiwa besar melahirkan pertanyaan yang tak kunjung selesai, yakni siapa sebenarnya dalangnya? Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada tahun 1914, misalnya, dilakukan oleh Gavrilo Princip. Namun lebih dari seabad kemudian, sejarawan sepakat bahwa dua peluru Princip bukanlah penyebab tunggal Perang Dunia I. Ia hanyalah pemantik dari persaingan panjang antarkekuatan Eropa yang telah menumpuk bertahun-tahun.

Pelajaran serupa tampaknya berlaku untuk Gerakan 30 September 1965. Semakin banyak arsip dibuka, semakin banyak pula teori bermunculan. Bukannya menghasilkan kesimpulan tunggal, penelitian justru memperlihatkan bahwa tragedi itu merupakan simpul dari berbagai kepentingan politik, militer, dan internasional yang saling bertemu di tengah memanasnya Perang Dingin.

Selama lebih dari tiga dekade Orde Baru, masyarakat Indonesia mengenal satu narasi resmi: PKI adalah dalang tunggal Gerakan 30 September. Narasi tersebut didukung buku pelajaran, film wajib tonton, dan berbagai publikasi pemerintah. Namun setelah Reformasi, ketika ruang akademik menjadi lebih terbuka dan sejumlah arsip asing mulai dideklasifikasi, muncul beragam penelitian yang menawarkan sudut pandang berbeda. Ada yang menekankan konflik internal Angkatan Darat, ada yang melihat peran Presiden Soekarno, ada pula yang menyoroti kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat, Inggris, bahkan Republik Rakyat Cina.

Perbedaan tafsir itu sebenarnya tidak mengherankan. Indonesia pada pertengahan 1960-an bukanlah negara pinggiran. Dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia, posisi strategis di Asia Tenggara, dan keberadaan Partai Komunis Indonesia sebagai salah satu partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Cina, Indonesia menjadi medan penting dalam persaingan ideologi global. Di satu sisi, Amerika Serikat khawatir efek domino komunisme akan meluas ke Asia Tenggara. Di sisi lain, Inggris tengah berkonfrontasi dengan Indonesia akibat pembentukan Federasi Malaysia. Sementara Beijing melihat Jakarta sebagai mitra penting dalam membangun poros negara-negara revolusioner Asia-Afrika.

Dalam situasi seperti itu, hampir mustahil membayangkan negara-negara besar hanya menjadi penonton. Operasi intelijen, propaganda, diplomasi rahasia, hingga perang informasi merupakan instrumen yang lazim digunakan selama Perang Dingin. Karena itu, dugaan adanya kepentingan asing dalam dinamika politik Indonesia bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Yang menjadi persoalan adalah sejauh mana keterlibatan itu benar-benar memengaruhi jalannya peristiwa.

Dokumen-dokumen yang kemudian dibuka memang menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat sangat menginginkan berakhirnya pengaruh PKI dan mendukung terbentuknya pemerintahan yang antikomunis. Namun, apakah Washington ikut merancang Gerakan 30 September sejak awal masih menjadi perdebatan. Ada peneliti yang melihat keterlibatan CIA cukup signifikan, sementara yang lain berpendapat Amerika Serikat lebih banyak memanfaatkan situasi setelah peristiwa terjadi daripada menciptakannya sejak awal.

Perdebatan serupa juga muncul mengenai Inggris. Dugaan bahwa MI6 menjalankan operasi propaganda terhadap Indonesia terus dibahas oleh sejumlah peneliti. Namun bukti yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa London menjadi aktor utama di balik peristiwa tersebut. Arsip diplomatik bahkan memperlihatkan bahwa pada hari-hari pertama Oktober 1965 banyak diplomat asing justru kebingungan membaca situasi yang berkembang di Jakarta.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian para sejarawan bergeser ke arah lain, yakni hubungan PKI dengan Republik Rakyat Cina. Penelitian Victor Fic, misalnya, menyimpulkan adanya koordinasi politik tingkat tinggi antara D.N. Aidit dan Mao Zedong menjelang peristiwa 1965. Namun tesis ini menuai banyak kritik karena dianggap terlalu jauh menarik kesimpulan. Sebaliknya, penelitian Taomo Zhou dari Cornell University menawarkan gambaran yang lebih hati-hati. Berdasarkan dokumen Partai Komunis Cina, Zhou memang menemukan adanya pertemuan Aidit dengan Mao pada Agustus 1965 dan pembahasan mengenai situasi politik Indonesia. Akan tetapi, dokumen tersebut tidak membuktikan adanya perintah langsung Beijing untuk melaksanakan Gerakan 30 September. Yang terlihat justru adanya komunikasi politik antara dua pemimpin partai yang sama-sama menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan Presiden Soekarno.

Perbedaan kesimpulan di antara para peneliti itu memperlihatkan satu hal penting. Sejarah bukanlah ruang untuk mencari pembenaran atas keyakinan yang sudah dimiliki, melainkan proses terus-menerus menimbang bukti. Sebuah arsip baru dapat memperkuat teori lama, tetapi juga dapat membatalkannya. Bahkan dokumen intelijen yang tampak meyakinkan pun harus dibaca secara kritis karena lahir dalam konteks kepentingan politik tertentu.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Pembunuhan Presiden John F. Kennedy hingga kini masih melahirkan berbagai teori konspirasi. Demikian pula operasi CIA di Iran pada tahun 1953 atau keterlibatan Amerika Serikat dalam kudeta terhadap Salvador Allende di Chili pada tahun 1973 yang baru dipahami lebih utuh setelah berbagai dokumen resmi dibuka puluhan tahun kemudian. Sejarah menunjukkan bahwa pembukaan arsip sering kali memperkaya pemahaman, tetapi jarang sekali mengakhiri seluruh perdebatan.

Untuk itulah diperlukan kedewasaan dalam mempelajari sejarah. Pertanyaan yang paling penting bukan lagi, “Siapa dalang G30S?”, melainkan bagaimana berbagai kepingan fakta dapat disusun secara jujur dan proporsional. Tragedi 1965 kemungkinan besar bukan hasil tindakan satu tokoh, satu partai, atau satu negara semata, melainkan pertemuan antara konflik politik dalam negeri, rivalitas elite, ketegangan militer, dan persaingan geopolitik dunia yang sedang mencapai puncaknya.